TANGERANG, KOMPAS.com - Kepolisian akan berjaga di sejumlah titik akses jalan utama menuju Jakarta serta stasiun kereta api menjelang unjuk rasa dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabunging Raka yang berlangsung pada Selasa (20/10/2026).

Kasi Humas Polres Metro Tangerang Kota, Kompol Gunawan mengatakan, polisi yang berjaga di perbatasan dan stasiun ini berfokus pada pendekatan pelayanan, bukan penyekatan.

"Dari Polres Metro Tangerang Kota akan melaksanakan pelayanan jika ada massa aksi yang akan menyampaikan aspirasinya ke Jakarta," ujar Gunawan saat dikonfirmasi Kompas.com melalui pesan singkat, Senin (19/10/2026).

Gunawan menegaskan, kehadiran polisi di lapangan bertujuan menjaga kelancaran lalu lintas serta memastikan kegiatan penyampaian pendapat berjalan tertib.

"Penempatan personel di beberapa lokasi. Bahasanya tidak menyekat, melainkan pelayanan aksi penyampaian pendapat di muka umum," kata Gunawan.

Titik siaga yang ditempatkan personel meliputi akses jalan arteri menuju Jakarta,seperti Jalan Gatot Subroto, Jalan Raya Merdeka, dan Jalan Daan Mogot, serta stasiun kereta api di wilayah Kota Tangerang.

Oleh karena itu, Gunawan mengimbau masyarakat untuk senantiasa menjaga ketertiban selama berada di jalan raya maupun di lokasi penyampaian aspirasi.

"Mengimbau kepada pimpinan massa aksi agar tetap menjaga kondusivitas, tetap mentaati aturan dalam berlalu lintas, dan jangan melakukan perbuatan yang akan mengganggu ketertiban umum," tutur Gunawan.

Sebelumnya diberitakan, mahasiswa Universitas Indonesia (UI) bersama aliansi universitas lain dan koalisi masyarakat sipil berencana menggelar demonstrasi pada Selasa (20/10/2026).

Ketua BEM Universitas Indonesia, Yatalathof Imawan, membenarkan kabar mengenai rencana aksi mahasiswa dalam rangka dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut.

"Benar, BEM UI akan turun aksi besok. Pasti akan bersama dengan universitas lain dan koalisi masyarakat sipil lainnya juga," kata Athof saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Senin (19/10/2026).

Namun, belum diungkapkan secara resmi siapa saja yang akan tergabung dalam koalisi dan berapa banyak massa yang akan hadir.

Athof menyebutkan, aksi tersebut akan digelar di dua titik berbeda, yaitu di kawasan Tugu Tani, Jalan Raya Kebon Sirih, dan Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.

Athof juga membenarkan bahwa tanggal 20 Oktober dipilih karena bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Selain BEM UI, beberapa koalisi masyarakat sipil juga mulai mengunggah konten di akun media sosial mereka yang mengindikasikan bahwa mereka akan turut menggelar aksi pada Selasa.

Misalnya, Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) yang mengunggah kritik terhadap pemerintahan selama dua tahun terakhir.

Selain itu, Serikat Tahanan Politik kembali mengunggah poster bergambar Garuda dengan latar belakang biru dan tulisan "Peringatan Darurat".

Lima tuntutan mahasiswa

Berikut tuntutan yang dibawa aliansi mahasiswa untuk demo 2 tahun pemerintahan Prabow-Gibran:

• Menetapkan Karhutla dan Bencana Banjir sebagai bencana nasional, menjamin dan memulihkan kesehatan warga, serta mengadili dan mencabut izin korporasi yang bertanggung jawab dalam krisis ini,

• Memperbaiki tata kelola kebijakan ekonomi dan mengembalikan kepercayaan pasar,

• Menghentikan pembatasan kebebasan berpendapat,

• Memberantas maraknya praktik KKN,

• Menurunkan biaya pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik yang mahal serta memberikan akses yang merata.

PARIS, KOMPAS.com - Presiden Perancis Emmanuel Macron memberikan arahan terkait demonstrasi memprotes kenaikan biaya hidup yang berujung ricuh di berbagai wilayah negara tersebut pada akhir pekan lalu.

Ia menegaskan, tidak ada alasan apa pun yang dapat membenarkan aksi kekerasan.

Guna merespons situasi, Macron berjanji para pejabat tinggi akan mengambil langkah taktis untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.

"(Saya) mengambil keputusan dengan berkoordinasi bersama para wali kota untuk melindungi kota-kota, bangunan publik, dan tempat usaha kita," kata Macron, dikutip dari AFP.

Tindakan pemerintah

Dalam pidatonya kepada bangsa pada Minggu (18/10/2026), Macron mengekspresikan keprihatinan mendalam atas peristiwa yang melanda negara.

"Malam ini, kita semua merasakan kemarahan dan rasa malu," ujar presiden berusia 48 tahun itu.

Ia juga meminta publik membedakan antara warga yang menyampaikan aspirasi secara damai dengan pihak-pihak yang menyulut kerusuhan.

Menurutnya, harus ada pembeda antara pengunjuk rasa yang menyampaikan tuntutan sah, dengan orang-orang yang merusak, menghancurkan, dan menjarah.

Sikap keras pun dipastikan akan diambil terhadap para pelaku perusakan.

"Mereka yang telah melakukan perusakan harus bertanggung jawab," tegas Macron, seraya berjanji pemerintah akan bersikap tegas tanpa kompromi terhadap pihak-pihak yang terlibat kerusuhan.

Suami Brigitte itu lalu menekankan, "Tidak ada alasan apa pun yang dapat membenarkan atau memaafkan (kerusuhan)."

Macron menggambarkan kericuhan besar di demo Perancis ini belum pernah terjadi sebelumnya dan tak terkendali.

Di sisi lain, kekacauan di jalanan kota mendapat sorotan tajam dari orang nomor satu di Istana Elysee tersebut.

"Melihat jalan-jalan di kota kita dijarah dan dirusak seperti ini sungguh tidak dapat diterima," katanya, seraya menjanjikan dukungan bagi dunia usaha yang terdampak.

Menanggapi kritik publik yang menilai persiapan polisi tidak memadai, Macron berjanji akan ada transparansi penuh terkait respons aparat keamanan dalam menangani aksi protes tersebut.

Ia meminta Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez mengambil pelajaran yang diperlukan, khususnya terkait pengumpulan intelijen dan langkah antisipasi, seraya menambahkan bahwa ia menuntut jawaban yang jelas.

Apa pemicu demo Perancis?

Aksi protes bermula pada September 2026, ketika pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) di Creteil, sebelah tenggara Paris, memprotes kekurangan staf.

Para pelajar mengeluhkan sekolah yang kekurangan sumber daya, fasilitas yang rusak, serta minimnya tenaga pengajar, terutama di kawasan berpenghasilan rendah.

Media Perancis juga menampilkan kondisi sejumlah sekolah yang memprihatinkan, termasuk tikus, plafon yang runtuh, kebocoran, dan furnitur yang rusak.

Sebagian siswa juga mengeluhkan kondisi ruang kelas yang terlalu panas saat gelombang panas ekstrem melanda negara tersebut dan terlalu dingin ketika musim dingin tiba.

Mereka turut menilai jam sekolah yang panjang dan sistem penerimaan universitas terlalu rumit serta tidak adil.

Sebagaimana dilaporkan The Independent, protes para siswa ditunjukkan melalui aksi mogok kelas, blokade sekolah, dan demonstrasi.

Para pelajar kemudian menyerukan agar lebih banyak orang bergabung dalam demonstrasi hingga ke seluruh negeri, termasuk kota-kota kecil. Ratusan sekolah terpaksa ditutup akibat kerusakan atau serangan terhadap staf.

Gerakan tersebut kemudian meluas karena bergabungnya kelompok-kelompok lain yang memprotes tingginya biaya hidup, termasuk kenaikan harga bensin dan makanan, serta memburuknya sistem kesejahteraan sosial.

Konfederasi Umum Buruh atau CGT, salah satu serikat pekerja terbesar di Perancis, turut mendukung aksi tersebut. 

Kelompok yang terinspirasi gerakan gilets jaunes atau rompi kuning juga kembali turun ke jalan setelah menyerukan kebangkitan gerakan tersebut melalui media sosial.

Gerakan rompi kuning sebelumnya muncul pada 2018 sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan sosial dan kenaikan biaya hidup.

Ribuan orang ditangkap, 1.000 aparat luka-luka

Dampak dari kerusuhan skala besar ini mencatatkan angka korban dan penangkapan yang signifikan.

Kementerian Dalam Negeri Perancis menyatakan, hampir 2.400 orang ditangkap di seluruh Perancis pada Sabtu.

Selain itu, sekitar 1.000 petugas kepolisian dan gendarmerie mengalami luka-luka dalam bentrokan tersebut. Sebanyak tujuh di antaranya dilaporkan dalam kondisi serius.

Sumber: Kompas.com/Inas Rifqia Lainufar

JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar) akan menggelar demo di Tugu Proklamasi dan Tugu Tani, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026).

Aksi ini digelar bertepatan dengan dua tahun berjalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Komite Sadar ini terdiri dari mahasiswa berbagai kampus, di antaranya Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Universitas Gadjah Mada (UGM), UPN Veteran Yogyakarta, Universitas Airlangga, dan Universitas Brawijaya.

Ketua BEM UI, Yatalathof Imawan, menyebut BEM UI akan menjadi salah satu yang menggelar aksi di Jakarta, sementara beberapa kampus aliansi lain akan demo di daerahnya masing-masing.

"BEM UI akan aksi di Jakarta, untuk tanggal 20 yang lain di daerah masing-masing dulu, baru nanti kami akan buat gerakan besar bersama," ujar Athof saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Senin (19/10/2026).

Dalam aksi kali ini, mahasiswa dari Komite Sadar membawa lima tuntutan, yaitu:

1. Menetapkan Karhutla dan Bencana Banjir sebagai bencana nasional, menjamin dan memulihkan kesehatan warga, serta mengadili dan mencabut izin korporasi yang bertanggung jawab dalam krisis ini,

2. Memperbaiki tata kelola kebijakan ekonomi dan mengembalikan kepercayaan pasar,

3. Menghentikan pembatasan kebebasan berpendapat,

4. Memberantas maraknya praktik KKN,

5. Menurunkan biaya pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik yang mahal serta memberikan akses yang merata.

Tanggal 20 Oktober sengaja dipilih untuk menandai dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Namun, ia menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar evaluasi, melainkan bentuk kekecewaan mendalam terhadap kondisi bangsa saat ini.

"Dua tahun pemerintahan yang gagal untuk apa dievaluasi? Kita bergerak karena sudah tidak ada harapan. Kedaulatan rakyat direbut oleh penguasa dapat dilihat dari segala ironi dan penindasan di berbagai daerah. Jadi kita bergerak atas dasar ingin rakyat berdaulat juga," tegas Athof.

Athof menyebut mahasiswa akan menggelar aksi simbolik pada pukul 09.00 WIB pagi di Tugu Proklamasi, dilanjutkan dengan aksi demonstrasi di Tugu Tani pada pukul 15.00 WIB.

Athof menegaskan, aksi ini bukan sekadar desakan untuk evaluasi pemerintahan, melainkan bentuk kekecewaan mendalam terhadap kondisi bangsa Indonesia saat ini.

"Dua tahun pemerintahan yang gagal untuk apa dievaluasi? Kita bergerak karena sudah tidak ada harapan. Kedaulatan rakyat direbut oleh penguasa dapat dilihat dari segala ironi dan penindasan di berbagai daerah. Jadi kita bergerak atas dasar ingin rakyat berdaulat juga," tegas Athof.

Athof menjelaskan, sebelum turun ke jalan, Komite Sadar telah menghimpun keresahan masyarakat melalui survei terhadap 560 responden dari Sumatera hingga Papua.

Hasilnya, mayoritas responden menilai pemerintahan Indonesia saat ini belum maksimal menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Beberapa persoalan mendasar yang menjadi sorotan dalam survei tersebut yakni mahalnya harga kebutuhan pokok, soal kebebasan berpendapat, dan kasus korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan.

Mereka juga menyoroti deforestasi dan kebakaran hutan, mengeluhkan mahalnya biaya pendidikan, dan serta menilai sektor ekonomi dan keuangan mendesak untuk diperbaiki.

"Temuan ini menjadi peringatan bahwa keresahan masyarakat terhadap kondisi bangsa perlu dijawab secara serius. Pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap persoalan ekonomi, demokrasi, hukum, lingkungan, dan pendidikan yang menjadi perhatian responden," ujar Athof.