JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan ijazah setara SMA Wapres Gibran Rakabuming Raka, kini Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran untuk pencalonan pada Pilpres 2024.

Menurut mantan Cawapres 2024 Mahfud MD, putusan MA terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran berlaku surut atau retroaktif.

"MA menyatakan batal, artinya suket itu dianggap tak pernah ada dan penggunaannya sejak awal tidak sah," tulis Mahfud.

Meski begitu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berdalih bahwa tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024 telah selesai setelah pasangan calon terpilih dilantik.

"Merujuk pada Pasal 167 ayat (4) UU Pemilu, tahapan pemilu diakhiri dengan tahapan pelantikan calon atau pasangan calon terpilih dilantik," ujar Komisioner KPU Idham Holik saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (31/10/2026).

Lantas, bagaimana para partai koalisi Prabowo Subianto yang dulu ikut mengusung Gibran di Pilpres 2024 merespons putusan MA ini?

Gerindra

Partai Gerindra berpendapat putusan MA yang membatalkan suket penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran perlu disikapi serius sesuai ketentuan hukum.

Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso mengatakan, putusan pengadilan harus dihormati sebagai bagian dari proses penegakan hukum di negara demokrasi.

"Kami menghormati putusan Mahkamah Agung sebagai bagian dari proses penegakan hukum di negara demokrasi. Setiap putusan pengadilan tentu harus disikapi secara serius dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ujar Sugiat dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (31/10/2026).

Namun, Sugiat mengingatkan agar putusan tersebut dipahami sesuai obyek perkara dan konsekuensi hukumnya.

Menurut dia, pembatalan suket penyetaraan pendidikan berbeda dengan persoalan kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.

"Namun, penting juga bagi semua pihak untuk memahami secara utuh apa yang menjadi obyek perkara, apa yang diputuskan oleh Mahkamah Agung, dan bagaimana konsekuensi hukumnya," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI itu menjelaskan, putusan MA berkaitan dengan keabsahan suket penyetaraan pendidikan yang diterbitkan kementerian.

Sementara itu, kata Sugiat, persoalan kedudukan Wakil Presiden memiliki dimensi konstitusional dan mekanisme hukum tersendiri.

Oleh karena itu, dia berharap kementerian terkait dan lembaga berwenang dapat memberikan penjelasan soal dampaknya, terhadap administrasi pencalonan Gibran pada Pemilu 2024.

"Kita berharap kementerian terkait dan lembaga yang berwenang dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai tindak lanjut putusan tersebut, termasuk implikasinya terhadap administrasi pencalonan pada waktu itu," katanya.

Golkar

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengaku kaget dengan putusan MA yang mengabulkan gugatan pembatalan suket penyetaraan ijazah SMA Gibran.

Sebab, putusan ini keluar tidak lama setelah MK menyatakan belum menemukan ijazah SMA Gibran.

"Jujur saja, putusan MA ini adalah sesuatu yang mengejutkan buat saya. Tidak sampai 3,5 minggu, setelah adanya putusan MK, yang ternyata masih ada pro kontra, khususnya soal keberadaan ijazah, tiba-tiba muncul putusan MA yang menyatakan bahwa surat keterangan penyetaraan ijazah tidak sah," ujar Doli kepada Kompas.com, Minggu (1/11/2026).

Doli menjelaskan, sebagai warga negara yang baik, maka pihaknya harus menghormati putusan hukum.

"Mau tidak mau, harus kita terima. Terlebih lagi, negara kita adalah negara hukum," ucapnya.

Doli pun menyoroti keputusan politik apa yang akan diambil terhadap Wapres Gibran usai adanya putusan dari MA dan MK.

"Persoalannya kemudian adalah, dua putusan dari dua Mahkamah, institusi tertinggi hukum kita ini, bukan saja berkonsekuensi pada tindak lanjut atau langkah hukum berikutnya, namun dapat berimplikasi pada keputusan politik yang akan diambil," jelas Doli.

"Artinya, polemik yang terjadi belakangan ini, menurut saya, pada ranah hukum sudah benar-benar hampir final. Selanjutnya memang sepenuhnya sudah masuk pada ranah politik," sambungnya.

Meski begitu, Doli mengingatkan bahwa salinan lengkap putusan MA belum dirilis.

Dia menekankan, putusan MA ini harus dicermati secara hati-hati, mengingat masalah ini sudah bukan urusan politik biasa lagi.

"Kita memang harus benar-benar sangat cermat dan hati-hati dalam menghadapi masalah ini. Ini bukan urusan politik biasa, bukan juga urusan politik harian, tapi ini politik negara," imbuh Doli.

Demokrat

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengatakan, legitimasi Gibran sebagai Wapres sudah tidak memenuhi syarat lagi.

"Karena putusan MA ini telah menyatakan Suket 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum, bahkan lebih jauh lagi di poin 3: hakim memerintahkan untuk dimusnahkan, maka mau tidak mau saya harus mengatakan, secara hukum, legitimasi Mas Gibran saat ini selaku Wapres, mengikuti kalimat yang ada di Pasal 7A UUD, sudah tidak lagi memenuhi syarat," tulis Jansen dalam akun X-nya.

Kompas.com telah mendapat izin dari Demokrat untuk mengutipnya, Minggu (1/11/2026).

"Jika 'letterlijk' mengikuti amar atau kalimat dalam putusan MA sebagai sumber hukumnya, maka status Mas Gibran saat ini tidak lagi sah dan batal demi hukum sebagai Wapres, mengikuti status suket yang dipakai. Yang sekarang oleh MA bahkan diperintahkan untuk dimusnahkan," sambungnya.

Jansen menyampaikan, berhubung Gibran sudah tidak lagi sah menjadi Wapres, maka pilihannya hanya ada dua, yakni mengundurkan diri atau dimundurkan secara terhormat.

"Karena sudah tidak lagi sah dan memenuhi syarat sebagai Wapres, maka pilihannya saat ini menurut saya tinggal 2: Mas Gibran mundur dari Wapres secara terhormat, atau DPR cq MPR yang 'memundurkan' beliau dengan mengaktifkan Pasal 7A UUD," tegas Jansen.

Jansen menjelaskan, berhubung perkara ini terkait jabatan kenegaraan, jika Gibran tidak mau mundur sendiri, maka DPR cq MPR lah yang akan menjadi eksekutornya.

Dia menekankan, putusan MA ini hanya sekadar berhenti di atas kertas saja jika tidak dilaksanakan.

"Apakah perkara ini akan lanjut ke 'eksekusi' politik di DPR cq MPR? Mari bersama kita tunggu. Kalau soal ini belum level saya untuk membicarakannya. Ini sudah masuk urusan para 'dewa-dewa' yang maqomnya ada di 'langitan'. Untuk kita yang levelnya masih di 'daratan' baru bisa sekadar memberi pendapat hukum saja," imbuh Jansen.

PSI

Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus mengatakan, pihaknya memilih untuk menunggu salinan lengkap dari putusan MA.

Bestari menyebut, sejauh ini belum ada salinan lengkap yang bisa diakses publik.

"Kita belum, mendalami terlebih dahulu, nanti setelah salinan putusannya kita bisa akses. Sementara ini kita belum melihat apa pertimbangan dari majelis, ataupun hakim agung, yang menyidangkan perkara itu," ujar Bestari saat dihubungi Kompas.com, Minggu (1/11/2026).

"Kapan disidangkan, tanggal berapa diputuskan, itupun kami belum mendapatkan. Jadi saya kira belum saatnya kami memberikan statement atas apa yang diputuskan oleh MA tersebut," sambungnya.

Lalu, Bestari menyinggung bahwa tergugat dalam gugatan ini adalah Kemendikdasmen, bukan Gibran.

Dia kembali menekankan PSI belum akan berkomentar mengenai putusan MA, ketimbang menciptakan huru-hara seperti yang dilakukan oleh pihak lain saat ini.

"Salinan putusannya kita belum dapat. Jadi jangan nanti apa yang kita sampaikan menjadi justru huru hara wacana seperti yang sekarang terlihat antar para pihak," imbuh Bestari.

SINGAPURA, KOMPAS.com - Singapura mulai mengembangkan berbagai teknologi pendinginan alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada pendingin udara atau air conditioner (AC) yang membutuhkan banyak energi di tengah suhu panas ekstrem.

Menurut laporan AFP, Minggu (1/11/2026), negara kota itu selama ini dikenal sebagai "air-conditioned nation" atau negara yang sering mengandalkan AC. Sekitar 99 persen rumah pribadi di Singapura dilengkapi AC, menjadikannya negara dengan tingkat kepemilikan AC per kapita tertinggi di Asia Tenggara.

Ketergantungan tersebut juga terlihat di kawasan Orchard Road. Saat pintu toko terbuka, udara dingin dari dalam bangunan mengalir ke trotoar, menjadi daya tarik tersendiri ketika suhu siang hari di Singapura berada di kisaran 31 hingga 33 derajat Celsius sepanjang tahun.

Namun, penggunaan AC dalam skala besar turut menimbulkan persoalan lingkungan. Sektor bangunan menyumbang sekitar seperlima emisi Singapura, sementara sistem pendinginan menyerap sekitar 40 hingga 60 persen konsumsi energi sebuah bangunan.

Unit kompresor AC juga membuang udara panas kembali ke lingkungan. Selain itu, listrik yang digunakan untuk mengoperasikan AC dapat berkontribusi terhadap perubahan iklim apabila dihasilkan dari bahan bakar fosil.

Karena itu, sejumlah bangunan di Singapura mulai menguji teknologi pendinginan alternatif, mulai dari active chilled beams hingga sistem pendinginan yang memanfaatkan aliran udara alami.

Pendinginan tanpa suara AC

Salah satu teknologi tersebut digunakan di Paya Lebar Green, gedung delapan lantai di bagian timur Singapura.

Gedung tersebut menggunakan active chilled beams, yakni panel berlubang yang dilengkapi kumparan pendingin dan dipasang di langit-langit.

Sistem di lantai atas gedung mendinginkan air hingga 9 derajat Celsius sebelum memompanya ke kumparan di dalam panel. Pada saat yang sama, udara disemburkan melalui lubang-lubang kecil pada panel.

Semburan udara tersebut menciptakan zona bertekanan rendah yang menarik udara lebih hangat dari ruangan ke atas. Udara kemudian melewati kumparan yang telah didinginkan sebelum kembali bersirkulasi ke dalam ruangan.

Teknologi itu menjaga suhu kantor di Paya Lebar Green pada sekitar 24 derajat Celsius.

Sistem tersebut juga lebih senyap dibandingkan AC konvensional karena tidak menghasilkan suara dengung mesin yang terus-menerus.

Renuga Shekar, seorang profesional sumber daya manusia berusia 30 tahun yang bekerja di gedung tersebut, mengatakan dirinya dan rekan-rekannya awalnya tidak menyadari bahwa panel dan pipa yang terlihat di langit-langit merupakan bagian dari sistem pendingin.

"Kami bahkan tidak menyadari betapa berbedanya sistem pendingin udara ini karena semuanya berjalan begitu mulus, dan dari segi suhu, ideal bagi semua orang di kantor," kata Shekar kepada AFP.

Menurut perancang gedung, DP Architects, penggunaan sistem tersebut mengurangi konsumsi energi lebih dari 30 persen dibandingkan AC konvensional.

Teknologi serupa juga digunakan di gedung pemeliharaan Otoritas Pelabuhan Singapura di kawasan pelabuhan Tuas, bagian barat Singapura.

Gedung itu menggunakan passive displacement cooling yang memanfaatkan aliran udara alami sehingga mengurangi ketergantungan pada kipas mekanis.

Kumparan pendingin di langit-langit mendinginkan udara. Udara dingin kemudian turun sebelum kembali naik secara alami ketika menghangat. Siklus tersebut mengurangi kebutuhan penggunaan kipas sekaligus menekan konsumsi energi dan kebisingan.

Teknologi lain

Singapura juga mengembangkan radiant cooling, yakni sistem yang mengalirkan air bersuhu 14 hingga 18 derajat Celsius melalui pipa atau panel untuk menyerap panas yang dipancarkan manusia maupun benda di dalam ruangan.

Upaya mencari teknologi pendinginan baru tersebut mendapat dukungan pemerintah Singapura.

Studi pemerintah pada 2024 mengidentifikasi teknologi pendinginan alternatif atau alternative cooling technologies (ACTs) sebagai salah satu strategi penting. Teknologi tersebut diperkirakan dapat menghemat konsumsi energi Singapura hingga 48 persen.

Otoritas bangunan Singapura mengatakan, hingga pertengahan 2026, setidaknya 33 gedung publik dan 14 gedung swasta telah menggunakan teknologi pendinginan alternatif.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Singapura mencapai target emisi karbon nol bersih pada 2050.

Meski demikian, penggunaan teknologi alternatif tersebut masih terbatas. Salah satu tantangannya adalah masyarakat yang sudah terbiasa dengan AC konvensional.

Pendukung teknologi pendinginan alternatif mengakui biaya pemasangannya lebih mahal dibandingkan AC biasa. Namun, mereka menilai biaya tersebut dapat terkompensasi dalam jangka panjang melalui penghematan energi dan biaya operasional.

Metode alternatif yang paling banyak digunakan saat ini adalah hybrid cooling, yakni menaikkan suhu AC menjadi sekitar 25,5 hingga 27 derajat Celsius dan menggabungkannya dengan kipas.

"Semua orang lebih terbiasa dengan ruang kantor ber-AC, sehingga ketika mereka tiba-tiba harus menerima suhu 26 derajat, saya pikir perubahan pola pikir itu belum mencapai titik di mana hal tersebut diterima secara umum," kata Chua Zi Jun, Direktur DP Architects.

Permintaan terhadap sistem pendinginan diperkirakan terus meningkat seiring perubahan iklim yang mendorong kenaikan suhu dan kelembapan di Singapura serta berbagai wilayah lainnya.

Sistem AC tradisional menggunakan teknologi kompresi uap dan refrigeran untuk memindahkan panas dari satu tempat ke tempat lain. Sementara teknologi pendinginan alternatif menggunakan prinsip dasar yang sama, tetapi berupaya mengurangi energi yang diperlukan untuk menggerakkan udara dingin atau mengurangi waktu penggunaan sistem dengan membuat orang terbiasa pada suhu yang sedikit lebih tinggi.

Wan Man Pun, pakar teknologi pendinginan dari Nanyang Technological University, mengatakan teknologi tersebut merupakan langkah ke arah yang tepat.

Menurut dia, teknologi pendinginan di masa depan dapat dilengkapi sistem kontrol yang lebih canggih, termasuk sistem prediktif yang menyesuaikan suhu sebelum ruangan menjadi terlalu panas atau terlalu dingin.

Namun, Wan mengatakan hingga kini belum ada teknologi pendinginan alternatif yang memiliki tingkat efisiensi lebih tinggi dibandingkan sistem kompresi uap yang digunakan AC konvensional.

CATAT di kalender kalian baik-baik, para artis dan influencer serta adik-adik yang dikondisikan kalau Hari Sumpah Pemuda itu tanggal 28 Oktober. Bukan tanggal 29 Oktober!

Kalau niat kalian murni mau turun ke jalan membela negeri, harusnya pada tanggal 28 Oktober kalian berdiri bersama rakyat dan adik-adik mahasiswa. Meneriakan tuntutan keadilan di bawah terik matahari.

Bukan malah baru nongol tanggal 29 Oktober merayakan ulang tahun Sari. Peka sedikit. Tindakan kalian kemarin bukan aksi heroik. Itu blunder paling memalukan yang pernah kalian bikin di ruang publik.  - Vicky Prasetyo.

Walau tidak menjabat utusan khusus presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni, saya termasuk dari kalangan yang percaya, untuk urusan intelektual dan keberpihakan terhadap kewarasan, Vicky Prasetyo jauh di atas Raffi Ahmad, Willie Salim, Cikha Jessica, Intan RJ, Okan Kornelius serta artis-artis lain yang hadir di Deklarasi Sumpah Pemuda Indonesia di Bundaran HI, Jakarta, 29 Oktober lalu. 

Bayangkan di acara yang dihelat Polda Metro Jaya, Raffi dan sederet artis bersama mahasiswa “gadungan” dan massa bayaran mengikrarkan ikrar agar pemuda menolak hoaks, disintegrasi bangsa dan serangkaian kalimat penyemangat generik yang kosong maknanya.

Lengkap dengan ikat kepala merah putih dan kepalan tangan gegap, Raffi bersama sederet artis serta polisi, seolah-olah ingin menunjukkan spirit kebangsaannya yang luar biasa. 

Dengan memanfaatkan gerombolan pengangguran yang butuh uang receh dan nasi kotak, mereka - entah sadar atau pura-pura setengah sadar – seakan ingin membantah aksi heroik bentangan spanduk yang berisikan keresahan publik lewat aksi Greenpeace dan demo besar “Indonesia Sadar” sehari sebelumnya di lokasi yang sama dengan acara deklarasi mahasiswa “abal-abal” diadakan.

Ngamuk Netizen ala Jogja untuk RANS

Saya menjadi saksi langsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta pada tanggal 31 Oktober 2026 bagaimana kekecewaan dan kemarahan publik terhadap sosok Raffi Ahmad yang dianggap tidak peka dengan kondisi yang terjadi.

Gelaran RANS Carnival yang sedianya digelar di areal Stadion Maguwoharjo, 31 Oktober – 1 November 2026, tidak saja diboikot pengunjung, tetapi juga menyatukan seniman pengisi acara dan peserta bazar kuliner yang kompak membatalkan keikutsertaannya di ajang RANS Carnival.

Pemilik RANS sendiri diketahui publik sebagai milik Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad beserta istrinya Nagita Slavina.

Pengisi acara yang semula direncanakan tampil seperti Guyon Waton, Masdddho, Orkes Melayu Wawes, Tipe-X, Fourtune, RFRNDS, bahkan hingga master of ceremony (MC), menyatakan rasa solidaritasnya terhadap kondisi yang sedang terjadi serta menjaga situasi, mereka memilih mundur.

Bayangkan jumlah basis penggemar setiap grup band yang juga ikut batal datang menghadiri RANS Carnival. 

Jika diakumulasikan, acara tersebut lancar maka areal Maguwoharjo akan “ambyar” dengan riuh penonton.

Jogja mencatat, setiap ajang seni dan hiburan selalu mendatangkan rekor jumlah penonton.

Aksi seniman pengisi acara juga diikuti sekitar 37 tenant Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang sedianya akan menjual aneka kuliner dan minuman di lokasi RANS Carnival.

Padahal mereka sudah menyiapkan pasokan dan bahan baku untuk  kuliner yang akan dijual di lokasi acara.

Salah satunya dari penjual kue donat dan minuman jeruk.

Rasa kekhawatiran para UMKM yang memilih batal berpartisipasi di RANS Carnival karena faktor kerugian dijawab dengan aksi solidaritas warga Mataram dengan memborong habis semua produk yang dijajakan.

Aksi borong habis produk UMKM bukan dilakukan oleh Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Willie Salim atau Cikha Jessica, tetapi oleh mahasiswa yang hidup pas-pasan, pengemudi ojol yang seret pendapatan hariannya, oleh ibu-ibu rumah tangga dan kaum buruh.

Warga Yogyakarta begitu paham dengan kepedulian dan kepekaan terhadap kondisi masyarakat saat ini, termasuk kepada para UMKM.

Sebaliknya para UMKM yang rela batal ikut menyemarakkan RANS Carnival sadar, rezeki bisa datang tanpa harus menggadaikan idealismenya. Apalagi menjadi penjilat.

Berpartisipasi di RANS Carnival pun sebenarnya bukan perkara mudah bagi UMKM yang berpartisipasi.

RANS meminta share revenue 20 persen, di mana uang hasil penjualan ditampung di QRIS milik RANS terlebih dahulu.

Pencairan  share revenue baru dilakukan kepada UMKM yang berpartisipasi setelah 14 hari kerja. Sistemnya sudah mirip dengan berbisnis di usaha milik pemerintah rupanya.

Cancel Culture ala Jogja, Dab

Yogyakarta bukan sekadar istimewa seperti kata Ndar Boy, salah satu seniman asal Yogyakarta, tetapi juga bisa melihat dampak dari bentuk hukuman sosial yang performatif.

Norris (2021) menyebut tujuan hukuman sosial bukan untuk memperbaiki tetapi mengucilkan dari ruang publik.

Aksi pengucilan dan pemboikotan terhadap Raffi Ahmad dan pasti akan segera menyusul kepada Willie Salim dan pesohor lain serta brand yang terlibat di Deklarasi “mahasewa” 29 Oktober lalu disikapi publik dengan unfollow masal akun media sosial mereka serta kecaman di kolom komentar akun media sosial mereka.

Hukuman sosial digital tanpa proses pengadilan ini merupakan contoh dari cancel culture.

Merriam-Webster (2016) mendefinisikan cancel culture sebagai praktik menghentikan  dukungan masal terhadap seseorang.

Sementara Eve Ng (2022) di bukunya “Cancel Culture : A Critical Analysis” melihat cancel culture dari dua sisi, yakni : Cancel Practices berupa tindakan nyata kolektif berupa unfollow, boikot beli produk, mendesak brand  untuk memutus kontrak, serta melaporkan akun. 

Sedangkan sisi lain, Cancel Discourses berupa wacana yang membingkai tindakan itu sebagai kebebasan berbicara  yang diserang atau keadilan sosial yang diusik.

Cara warga Yogyakarta memboikot RANS Carnival, jika menggunakan analogi Eve Ng, maka penarikan total segala bentuk dukungan, baik ekonomi, atensi, maupun emosional, dari figur seperti Raffi Ahmad yang dianggap melanggar norma.

Aksi ini dipimpin oleh sosok-sosok yang tidak dikenal sama sekali maupun dikenal publik serta kelompok yang tidak memiliki akses ke jalur hukum formal. Alih-alih akses kekuasaan.

Pengamatan saya langsung di lokasi Stadion Maguwaharjo hingga 31 Oktober malam yang notabene di pukul 19.00 hingga 21.00 yang biasanya menjadi puncak sebuah ajang seni, areal sekitar panggung RANS Carnival masih senyap dari kehadiran penonton walau volume aksi DJ diputar maksimal. Malah lebih ramai kerumunan aparat dan panitia acara di lokasi.

Sempat beredar kabar – walau dibantah – Polres Sleman sampai meminta warga untuk hadir di Stadion Maguwoharjo.

Setiap warga yang hadir di lokasi RANS Carnival akan mendapat bantuan uang belanja Rp 50.000 yang bisa diambil di Kasat Binmas yang berada di lokasi acara.

Walaupun dibantah Polres Sleman, publik yang kadung hafal dengan cara kerja polisi selama ini, seperti halnya acara deklarasi mahasiswa gadungan di Bundaran HI, Jakarta .

Kekuatan cancel culture ala Jogja tidak saja mampu membuat acara RANS Carnival jadi sepi, tetapi juga menciutkan nyali brand-brand yang menjadi sponsor.

Begitu ajakan boikot bergema, brand-brand sibuk menurunkan dan membongkar aneka spanduk dan baliho yang sempat terpasang.

Mereka mungkin mengambil pelajaran dari sebuah brand minuman yang salah masih terpasang di acara deklarasi mahasiswa gadungan, di Bundaran HI, Jakarta, lalu. 

Dari cancel culture ala Jogja kita bisa menarik sebuah pelajaran bahwa aksi pengucilan dan pemboikotan seorang figur tidak serta-merta  menihilkan atau membiarkan pihak yang tidak bersalah atau tidak terkait langsung terkena imbasnya.

Aksi bantu beli produk UMKM yang batal berpartisipasi di RANS Carnival justru mendatangkan order berlipat-lipat  dan tawaran kolaborasi bisnis. Ini adalah bukti nyata : Warga Jaga Warga.

Warga Jogja seperti masyarakat di Indonesia lainnya ikut merasakan betul kesulitan hidup, mencari rezeki di dua tahun terakhir ini begitu semakin susah.

Dari mencari lowongan pekerjaan, kenaikan harga-harga, mendapatkan BBM, kondisi berusaha yang semakin tidak kondusif, kebakaran hutan dan lahan, hingga menjadi penonton korupsi para elit yang tiada henti.

Warga Jogja pun pesimistis melihat kondisi negeri yang semakin terpuruk di tengah penurunan nilai tukar dolar AS dan kondisi bursa efek yang semakin mencemaskan.

Ada 71 ribu warga Yogyakarta yang terancam kehilangan hak Bantuan Sosial dan 158 ribu peserta BPJS gratis yang dinonaktifkan akibat pengkategorian desil yang asal-asalan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Ada pengemudi ojol yang tidak punya aset dan tidak pernah disurvei BPS ditetapkan sebagai desil 7 dan ada anggota DPRD Yogyakarta asal partai penguasa yang dianggap desil 4. 

Desil 4 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dimaknai rentan miskin dengan penghasilan maksimal Rp 1,1 juta dan masih bisa mendapat PKH atau Program Keluarga Harapan.

Sementara Desil 7 dikategorikan menengah karena dianggap punya rumah, sawah, usaha kecil yang stabil dan tidak pantas mendapat Bansos dan PKH.

Belum lagi aksi penanganan unjuk rasa di Yogyakarta selalu disikapi secara represif oleh aparat.

Bahkan terkesan melakukan pembiaran terhadap ormas untuk melakukan aksi kekerasan kepada pengunjuk rasa.

Data Pemerintah Kota Yogyakarta selama aksi demo memperingati Sumpah Pemuda, 28 Oktober telah jatuh korban luka di kedua belah pihak sebanyak 161 orang. 

Untuk korban yang tidak terdata karena sembunyi serta takut karena kejaran aparat, Walikota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, bersedia menjamin pembiayaan pengobatan para korban walau tidak memiliki jaminan kesehatan (Kompas.com, 29 Oktober 2026).  

Dab adalah sebutan akrab warga Yogyakarta yang berarti “mas” atau panggilan akrab untuk teman sebaya.

Bisa jadi cancel culture ala Yogyakarta adalah alarm bagi siapa pun untuk memiliki kepekaan dan nurani terhadap realitas yang ada.

Teruntuk Raffi Ahmad  yang sudah menyampaikan ucapan permohonan mohon maaf hingga dua kali, anggap saja teguran dari Vicky Prasetyo dan salam dari warga Yogyakarta adalah pengingat, melek terhadap keadaan yang sebenarnya jauh lebih terhormat daripada gelimang harta dan jabatan – entah pantas kau sandang atau tidak.

Bagi pemegang kekuasaan, cancel culture ala Yogyakarta menjadi pengingat, gerakan Gen Z melalui perlawanan digital mampu mengonsolidasikan kekuatan diam yang tidak bisa dipandang remeh.

Cancel culture tidak saja bermetamorfosis menjadi boikot sosial walau desentral dan anonim tanpa pemimpin, tapi mampu menghapus pengaruh orang sekaliber Raffi Ahmad.

Tidak hanya Yogyakarta, Jakarta, tetapi bisa merembet ke banyak daerah. Kisah dari Yogyakarta barulah awal. Jogja  ora salah, dab!