KOMPAS.com - Kabar duka menyelimuti dunia kuliner Tanah Air. Pendiri sekaligus pemilik jaringan rumah makan legendaris  Hj. Suharti, meninggal dunia pada Jumat (30/10/2026) pukul 23.21 WIB.

Almarhumah mengembuskan napas terakhir pada usia 86 tahun.

Kabar meninggalnya Suharti disampaikan pihak keluarga melalui Instagram resmi Ayam Goreng Suharti, @ayamgorengsuhartiofficial, pada Sabtu (31/10/2026).

Dalam pernyataan tersebut, keluarga memohon doa dan keikhlasan masyarakat agar almarhumah mendapat ampunan serta tempat terbaik di sisi Allah SWT.

Keluarga juga meminta maaf atas segala kesalahan almarhumah semasa hidupnya.

"Dengan penuh duka, kami sekeluarga mengabarkan bahwa telah berpulang ke rahmatullah Ibunda dan Eyang tercinta, Hj. Suharti. Mohon keikhlasan doa agar Allah SWT mengampuni segala dosa almarhumah, menerima amal ibadahnya, melapangkan kuburnya, serta menempatkan beliau di surga-Nya," bunyi pernyataan keluarga.

Adapun, di balik nama besar Ayam Goreng Suharti yang dikenal luas masyarakat, terdapat perjalanan panjang seorang perempuan dalam membangun usaha kuliner dari nol.

Bisnis yang kini memiliki sejumlah cabang di berbagai kota itu bermula dari aktivitas berjualan ayam goreng secara berkeliling menggunakan sepeda tua.

Merintis usaha dari berjualan keliling

Perjalanan bisnis Suharti dimulai pada 1956. Saat itu, dengan bantuan sang ayah, ia mulai menjajakan ayam goreng buatannya dari Yogyakarta hingga Surakarta.

Suharti berkeliling menggunakan sepeda tua dengan membawa bakul besar berisi ayam goreng dagangannya.

Usaha tersebut dirintis secara mandiri meskipun ia memiliki hubungan keluarga dengan sosok legendaris di dunia kuliner, yakni Mbok Berek, dikutip dari Kompas.com (18/4/2023).

Suharti merupakan cucu Mbok Berek, yang dikenal sebagai salah satu pelopor ayam goreng khas Kalasan.

Ia sempat mempelajari cara meracik bumbu ayam goreng khas sang nenek ketika berada di rumah makan milik keluarga tersebut.

Namun, Suharti tidak sekadar mengandalkan nama besar keluarganya. Ia memilih mengembangkan usaha sendiri dengan berjualan ayam goreng menggunakan namanya.

Dikutip dari Harian Kompas (18/6/1977), usaha tersebut mulai berkembang setelah Suharti menikah dengan Sachlan Prato Hardjono pada 1961.

Sachlan saat itu bekerja sebagai pegawai Kepatihan Yogyakarta.

Dengan bantuan sang suami, Suharti mengembangkan cara berjualannya. Jika sebelumnya menggunakan sepeda tua, ia kemudian menjajakan ayam goreng menggunakan skuter milik suaminya.

Selain berkeliling, ia juga mulai berjualan di Pasar Gandekan, Yogyakarta.

Hasil penjualan yang semakin baik membuat keduanya mampu menyisihkan keuntungan hingga Rp 1.000 per hari dari penjualan sekitar 100 ekor ayam goreng.

Pada 1968, tabungan mereka digunakan untuk membeli tanah seluas 900 meter persegi di kawasan Maguwoharjo, Yogyakarta. Di atas lahan tersebut, mereka berencana mendirikan rumah makan.

Sambil menunggu pembangunan selesai, Suharti dan suaminya tetap berjualan keliling. Aktivitas itu sekaligus dimanfaatkan untuk memperkenalkan rumah makan yang akan mereka buka kepada masyarakat.

Dua tahun kemudian, tepatnya pada 1970, rumah makan tersebut resmi berdiri dan mulai dikenal pelanggan.

Saat menentukan nama usaha, Suharti memilih tidak menggunakan nama Mbok Berek meskipun neneknya telah lebih dahulu dikenal melalui bisnis ayam goreng.

Suharti mengaku ingin menggunakan namanya sendiri karena pelanggan sudah mengenalnya.

"Saya tidak mau memakai nama Mbok Berek, karena langganan saya sudah banyak dan kenal nama saya. Saya beri nama Rumah Makan Ayam Goreng Suharti," kata Suharti.

Berpisah dengan suami, mempertahankan nama usaha

Di balik perkembangan bisnisnya, perjalanan hidup Suharti tidak selalu berjalan mulus.

Setelah bertahun-tahun membangun usaha bersama, ia harus menghadapi perpisahan dengan suaminya, Sachlan.

Perpisahan tersebut turut memengaruhi kelanjutan bisnis yang sebelumnya mereka rintis bersama selama lebih dari dua dekade.

Setelah berpisah, Sachlan mengelola rumah makan dengan merek Ayam Goreng Ny Suharti di Jakarta. Sementara itu, Suharti tetap menjalankan usaha dengan nama Ayam Goreng Suharti.

Dengan demikian, muncul dua merek rumah makan yang memiliki nama hampir serupa, tetapi dikelola oleh pihak berbeda.

Dalam wawancara yang dikutip Harian Kompas, Suharti pernah mengungkapkan bagaimana dirinya berusaha bangkit dari persoalan rumah tangga tersebut.

"Hidup melimpah rasanya tak ada artinya. Tetapi sekarang sudah saya pupus, jika memang perlu tanpa suami pun saya bisa hidup. Di manapun, tanpa apapun aku bisa hidup, pengertian itu yang akhirnya kembali saya pegang," ujar Suharti.

Ia juga mengungkapkan persoalan rumah tangganya melalui ungkapan dalam bahasa Jawa yang menggambarkan godaan dalam kehidupan laki-laki maupun perempuan.

Meski menghadapi perpisahan, Suharti tetap melanjutkan bisnis yang telah dibangunnya.

Pada 1992, ia memperoleh hak atas merek dagang Rumah Makan Ayam Goreng Suharti. Merek tersebut berbeda dengan usaha yang dikelola mantan suaminya, yang menggunakan nama Ayam Goreng Ny Suharti.

Suharti juga menggunakan foto dirinya sebagai logo rumah makan.

Menurutnya, penggunaan foto tersebut menjadi identitas tersendiri yang membedakan usahanya dengan rumah makan lain.

Perjalanan panjang dari berjualan menggunakan sepeda tua hingga membangun jaringan rumah makan menjadikan nama Suharti melekat dalam sejarah kuliner Indonesia.

Hingga kini, Ayam Goreng Suharti tetap dikenal sebagai salah satu rumah makan legendaris yang memiliki pelanggan di berbagai daerah.

PEMILU Knesset akhir Oktober lalu tidak melahirkan pemenang mutlak. Blok Benjamin Netanyahu meraih 53 kursi, blok oposisi pimpinan mantan Kepala Staf Militer Gadi Eisenkot meraih 48 kursi, dan partai-partai Arab meraup 19 kursi.

Padahal, mayoritas memerlukan 61 dari 120 kursi (Kompas.id, 29/10/2026).

Likud tetap menjadi partai terbesar. Namun, untuk pertama kalinya sejak 2022, jalan Netanyahu kembali ke kantor perdana menteri tidak lagi terang.

Perdebatan publik umumnya berkisar pada siapa yang akan menggantikannya.

Pertanyaan yang lebih tajam justru sebaliknya, yakni apa yang menanti Netanyahu sendiri bila ia kehilangan kursi itu.

Bagi politisi yang sedang diadili, jabatan perdana menteri bukan sekadar posisi politik.

Ia adalah benteng hukum berlapis, melindungi dari sidang korupsi di Yerusalem sekaligus dari surat perintah penangkapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag.

Dua lensa membantu membaca persoalan ini. Teori gambling for resurrection dari George Downs dan David Rocke menjelaskan alasan pemimpin yang terancam hukuman cenderung bertahan dengan segala cara.

Gagasan justice cascade dari Kathryn Sikkink menjelaskan apa yang biasanya terjadi setelah kekuasaan itu runtuh.

Yang pertama menerangkan perilaku Netanyahu selama berkuasa, yang kedua meramalkan nasibnya sesudahnya.

Berjudi demi Bertahan

Downs dan Rocke berargumen, pemimpin yang akan dihukum bila kalah memiliki insentif memperpanjang konflik.

Sebab, kekalahan politik baginya berarti kehancuran pribadi. Taruhan yang berisiko tetap rasional karena tidak ada lagi yang bisa hilang.

Netanyahu diadili sejak 2020 atas dakwaan suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan.

Para pengkritiknya, termasuk keluarga sandera dan sejumlah mantan pejabat keamanan, menuduh perang Gaza diperpanjang agar sidang terus tertunda dan koalisi tetap utuh.

Polanya terbaca dalam kalender persidangan. Netanyahu baru mulai bersaksi pada Desember 2024, empat tahun setelah sidang dibuka, dan sejak itu jadwal pemeriksaannya berulang kali dipangkas atau ditunda dengan alasan keamanan dan agenda diplomatik.

Setiap penundaan memang bisa dijelaskan secara wajar.

Akan tetapi, rangkaian penundaan yang begitu panjang membuat publik sulit membedakan mana kebutuhan negara dan mana kebutuhan seorang terdakwa.

Dalam kacamata Downs dan Rocke, wilayah abu-abu itulah meja judi sang pemimpin.

Tuduhan itu tentu dibantah. Netanyahu dan pendukungnya menegaskan perang adalah jawaban atas ancaman nyata sejak serangan 7 Oktober 2023.

Mereka menunjuk hasil yang tidak kecil, mulai dari melemahnya Hezbollah, serangan terhadap Iran, hingga pulangnya seluruh sandera yang masih hidup.

Bagi basis Likud, Netanyahu tetap simbol ketegasan, dan perolehan kursi partainya menunjukkan dukungan itu belum habis.

Mengapa kemudian sebagian besar warga Israel tak lagi menghendakinya? Alasan pertama adalah akuntabilitas atas 7 Oktober.

Tiga dari empat warga Israel menginginkan komisi penyelidikan negara yang independen (INSS, 2025), tetapi Netanyahu memilih komisi bentukan politik yang oleh oposisi disebut sekadar mencari alibi.

Pemimpin yang menolak diperiksa atas kegagalan terbesar dalam sejarah negaranya sulit mempertahankan kepercayaan kelompok tengah.

Alasan kedua adalah rasa ketidakadilan. Pembebasan wajib militer bagi kalangan ultra-Ortodoks dipertahankan demi menjaga koalisi.

Sementara tentara cadangan menanggung beban perang bertahun-tahun. Alasan ketiga adalah luka lama reformasi peradilan 2023 yang membelah masyarakat.

Alasan keempat, permohonan grasi pada November 2025 tanpa pengakuan bersalah dibaca banyak orang sebagai tanda bahwa nasib pribadi ditempatkan di atas kepentingan negara.

Kebal di Yerusalem, Rentan di Den Haag

Di dalam negeri, hukum Israel membolehkan perdana menteri tetap menjabat meski berstatus terdakwa.

Begitu turun, daya tawarnya merosot tajam. Presiden Isaac Herzog pada April 2026 menunda keputusan grasi dan mendorong perundingan damai dengan Jaksa Agung.

Jaksa memberi sinyal, kesepakatan apa pun harus berkonsekuensi hukum, termasuk kemungkinan cap moral turpitude yang dapat menutup pintu jabatan publik.

Sebagai pemimpin oposisi, ia akan berunding dari posisi lemah.

Di sinilah lensa Sikkink bekerja. Sejak 1990-an, norma pertanggungjawaban pidana individual bagi pemimpin negara menyebar seperti air terjun, tetapi aliran itu hampir selalu menjangkau mantan penguasa.

Augusto Pinochet ditangkap di London pada 1998 setelah tak lagi berkuasa.

Rodrigo Duterte diserahkan ke ICC pada 2025, bertahun-tahun setelah lengser.

Pola itu konsisten, pengadilan internasional jarang menyentuh yang berkuasa, tetapi kerap menjemput yang sudah turun.

Hukum internasional menjelaskan mengapa. Mahkamah Internasional dalam perkara Arrest Warrant (2002) menegaskan imunitas ratione personae bagi kepala pemerintahan yang sedang menjabat di hadapan pengadilan negara lain.

Sejumlah negara anggota ICC, seperti Perancis, memakai argumen imunitas itu untuk tidak menangkap Netanyahu.

Begitu ia bukan lagi perdana menteri, argumen tersebut gugur dengan sendirinya, dan surat perintah yang terbit pada November 2024 menjadi jauh lebih bergigi.

Meski begitu, jalan ke Den Haag tidak lurus. Israel bukan negara pihak Statuta Roma, gugatan yurisdiksinya di ICC belum diputus, dan Israel tak akan menyerahkan warganya.

Penangkapan juga bergantung pada kemauan politik, dan Hungaria bahkan memilih keluar dari ICC.

Nasib paling realistis bagi Netanyahu adalah menjadi tahanan geografis, aman di negerinya tetapi berisiko di lebih dari 120 negara.

Grasi di Yerusalem bisa menghapus perkara korupsi, tetapi tidak surat perintah di Den Haag.

Lalu, apakah Gaza akan berubah bila Netanyahu tersingkir? Harapan itu perlu diredam.

Eisenkot memang pernah mundur dari kabinet perang karena menilai strategi pemerintah tak jelas arahnya.

Namun, ia bukan figur merpati. Dia bahkan menolak bermitra dengan partai-partai Arab, dan konsensus politik Israel terhadap negara Palestina tetap dingin.

Setahun setelah gencatan senjata, Israel masih menguasai sekitar 60 persen wilayah Gaza, lebih dari 1.400 warga Palestina tewas sejak gencatan, dan pasukan stabilisasi internasional yang melibatkan Indonesia belum juga dikerahkan (Al Jazeera, 10/10/2026).

Pergantian perdana menteri mungkin mengubah gaya, bukan struktur pendudukan.

Namun, perubahan gaya pun bermakna. Pemerintahan baru yang membentuk komisi negara atas 7 Oktober akan membuka akuntabilitas, dan yang lebih penting, menghapus satu motif berbahaya, yakni perang sebagai alat bertahan hidup politik seorang terdakwa.

Nasib Netanyahu pada akhirnya mengajarkan, kekuasaan kerap berfungsi sebagai perisai hukum, dan keadilan internasional sering baru bergerak setelah perisai itu jatuh.

Jika demikian, apakah dunia sedang menegakkan hukum atau sekadar menunggu keberuntungan politik?

Bagi Indonesia, yang bersiap mengirim pasukan perdamaian ke Gaza tetapi belum meratifikasi

Statuta Roma, pertanyaannya lebih dekat lagi. Di mana sesungguhnya kita berdiri ketika keadilan menuntut lebih dari sekadar simpati?

MAHKAMAH Agung (MA) pada Jumat (30/10/2026) melalui putusannya nomor 742 K/TUN/2026 telah menjatuhkan putusan yang menyatakan Surat Keterangan Nomor: 9149/D.D1/KS/2019, yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 06 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

Putusan ini dapat dilihat dari laman kepaniteraan MA (diakses pada tanggal 31 Oktober 2026) atau di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta/SIPP PTUN Jakarta (diakses pada tanggal 31 Oktober 2026).

Apa makna putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan tidak sah atas Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) in casu Surat Keterangan Nomor: 9149/D.D1/KS/2019, yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah terkait penyetaraan ijazah SMA di luar negeri milik Gibran?

Tulisan ini akan mendiskusikan pertanyaan yuridis yang strategis tersebut dari sisi hukum administrasi negara (HAN).

Berawal Gugatan Subhan Palal

Putusan MA nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026 merupakan putusan di tingkat kasasi atas gugatan dari H.M. SUBHAN, S.H., M.H., yang dikenal dengan panggilan Subhan Palal.

Subhan Palal mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta) dengan pihak Termohon adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia cq. Sekretaris Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah.

Gugatan ini  terkait dengan adanya KTUN yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah terkait Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang menyatakan, Gibran menyelesaikan pendidikan “Grade 12 di UTS Insearch Sydney, Australia tahun 2006, yang bersangkutan dinilai memiliki kemampuan setara tamat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Program Keahlian Akuntansi dan Keuangan di Indonesia.”

Gugatan Subhan Palal yang didaftarkan pada Kamis (19/2/2026) dengan nomor 62/G/2026/PTUN.JKT ini memohon kepada Majelis Hakim PTUN Jakarta agar menjatuhkan putusan: 

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Surat Keterangan Nomor: 9149/D.D1/KS/2019, yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 06 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

3. Memerintahkan agar Surat Keterangan tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Pada Kamis, 21 Mei 2026, Majelis Hakim PTUN Jakarta memutuskan,”Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.”

Pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (PTTUN Jakarta) melalui putusan nomor  130/B/2026/PT.TUN.JKT pada Rabu (12/8/2026), Majelis Hakim tingkat banding menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT, tanggal 21 Mei 2026, yang dimohonkan banding.

Pada akhirnya, di tingkat kasasi melalui Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026, Majelis Hakim tingkat kasasi mengabulkan permohonan kasasi dari Subhan Palal sebagai Penggugat dan kemudian mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan mengabulkan “Gugatan Penggugat Seluruhnya”. 

Dengan amar putusan yang mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Subhan Palal, ini berarti MA mengabulkan  permohonan pokok, yakni: pertama, menyatakan Surat Keterangan Nomor: 9149/D.D1/KS/2019, yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 06 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut tidak sah dan batal demi hukum, dan kedua, memerintahkan agar Surat Keterangan tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.

Akibat Hukum Putusan MA

Sebagaimana telah disebutkan, Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026 menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tidak sah dan batal demi hukum.

Sebagaimana juga telah dikemukakan, Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 ini menyatakan bahwa Gibran menyelesaikan pendidikan Grade 12 di UTS Insearch Sydney, Australia tahun 2006, dan yang bersangkutan dinilai memiliki kemampuan setara dengan tamat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Program Keahlian Akuntansi dan Keuangan di Indonesia.

Surat keterangan ini digunakan Gibran untuk mendaftarkan diri sebagai wakil presiden sebagai pemenuhan syarat.

Bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah yang menunjukkan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Dalam hukum administrasi negara (HAN), keadaan tidak berlakunya atau tidak berlakunya lagi suatu keputusan tata usaha negara (KTUN) oleh pengadilan in casu pengadilan tata usaha negara (PTUN) berupa “tidak sah” dan “dibatalkan”.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) diatur akibat hukum dari KTUN yang “tidak sah” dalam Pasal 70, sedangkan akibat hukum dari KTUN yang “dibatalkan” dalam Pasal 71.

Akibat hukum dari KTUN yang dinyatakan tidak sah adalah tidak mengikat sejak keputusan tersebut ditetapkan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.

Dalam hal KTUN yang mengakibatkan pembayaran dari uang negara dinyatakan tidak sah, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib mengembalikan uang ke kas negara.

Sedangkan akibat hukum dari KTUN yang dibatalkan, maka KTUN tersebut tidak mengikat sejak saat dibatalkan atau tetap sah sampai adanya pembatalan dan berakhir setelah ada pembatalan.

Merujuk pada ketentuan Pasal 70 UUAP, dengan dinyatakan tidak sahnya Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 oleh Putusan MA nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026, maka Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019, maka Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019  a quo  tidak mengikat sejak Keputusan tersebut ditetapkan dalam hal ini tidak mengikat sejak tanggal 6 Agustus 2019, dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 dianggap tidak pernah ada. 

Dengan demikian, pendaftaran Gibran menjadi wakil presiden dengan mengajukan syarat berupa Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 dianggap tidak pernah ada. 

Dengan bahasa yang lebih telanjang, maka pendaftaran Gibran menjadi wakil presiden dengan mengajukan dokumen Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 berakibat hukum pendaftarannya dianggap tidak pernah ada.

Pendaftaran Gibran menjadi wakil presiden dengan sendirinya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu.