Ditinggalkan di Pulau Terpencil sejak 1871, 5 Sapi Ini Berkembang Jadi 2.000 Ekor

Ditinggalkan di Pulau Terpencil sejak 1871, 5 Sapi Ini Berkembang Jadi 2.000 Ekor

12 jam lalu

Lima ekor sapi yang ditinggalkan di Pulau Amsterdam pada 1871 berhasil berkembang biak menjadi kawanan berjumlah sekitar 2.000 ekor.

Swipe untuk menutup

Ditinggalkan di Pulau Terpencil sejak 1871, 5 Sapi Ini Berkembang Jadi 2.000 Ekor

18/11/2026, 14:00 WIB
Ditinggalkan di Pulau Terpencil sejak 1871, 5 Sapi Ini Berkembang Jadi 2.000 Ekor

KOMPAS.com - Lima ekor sapi yang ditinggalkan di sebuah pulau terpencil pada tahun 1871 berhasil berkembang biak menjadi kawanan berjumlah sekitar 2.000 ekor, meskipun mengalami tingkat perkawinan sedarah (inbreeding) yang sangat ekstrem.

Kisah unik evolusi ini terjadi di Pulau Amsterdam, sebuah pulau terpencil seluas sekitar 55 kilometer persegi (21 mil persegi) yang terletak sekitar 4.440 kilometer (2.760 mil) di sebelah tenggara Madagaskar, Samudra Hindia bagian selatan.

Dikutip dari laman Earth, Senin (16/11/2026), pulau ini merupakan bagian dari Daratan Selatan dan Antarktika Perancis.

Peristiwa ini bermula pada tahun 1871 ketika seorang petani Perancis asal La Réunion membawa lima ekor sapi ke Pulau Amsterdam lalu meninggalkannya di sana. Begitu mendarat, kelima sapi tersebut berkeliaran dan berkembang biak secara bebas.

Menurut para peneliti, sapi-sapi tersebut "berkembang pesat dalam beberapa generasi di lingkungan yang tampak tidak ramah".

Populasi kawanan sapi liar ini sempat mencapai puncaknya di angka sekitar 2.000 ekor pada tahun 1952 dan kembali menyentuh angka serupa pada tahun 1988.

Pada tahun 1953, populasinya sempat mengalami penurunan tajam akibat wabah penyakit menular yang diduga sebagai paratuberkulosis.

Namun, kekhawatiran bahwa kawanan sapi tersebut mengancam kelestarian spesies endemik mendorong otoritas setempat melakukan langkah pengendalian sejak tahun 1988 untuk memulihkan ekosistem darat pulau.

Pemusnahan bertahap (culling) dilakukan pada 1988 dan 1993, hingga akhirnya seluruh kawanan sapi dimusnahkan pada tahun 2010 berdasarkan keputusan otoritas berwenang.

Berdasarkan data Agreement on the Conservation of Albatrosses and Petrels (ACAP), pengendalian dilakukan melalui penembakan dan pemasangan pagar demi melindungi albatros Amsterdam, spesies burung laut langka yang hanya ditemukan di pulau tersebut.

Pagar-pagar tersebut kemudian dibongkar setelah dianggap tidak lagi diperlukan.

Rahasia genetik kawanan sapi Pulau Amsterdam

Sebuah studi genomik yang diterbitkan secara daring pada Juni 2024 di jurnal Molecular Biology and Evolution mengungkap bagaimana kawanan kecil ini mampu bertahan hidup.

Penelitian ini dipimpin oleh Mathieu Gautier dari Centre for Biology and Management of Populations di Montpellier, Perancis, bersama Laurence Flori dan Tom Druet dari Universitas Liège, Belgia, sebagai penulis senior.

Tim peneliti melakukan genotipe terhadap 18 ekor sapi, 12 sampel dikumpulkan pada tahun 1992 dan enam sampel pada tahun 2006, serta mengurutkan seluruh genom dari delapan sapi betina asal kelompok tahun 1992.

Hasilnya menunjukkan bahwa leluhur kawanan ini merupakan percampuran dua kelompok sapi: sekitar 73,1 persen berasal dari sapi taurin Eropa (rentang ketidakpastian sekitar 71 hingga 77 persen) dan sekitar 26,9 persen dari sapi zebu Samudra Hindia (rentang 23 hingga 29 persen).

Kedelapan sapi yang diurutkan genomnya memiliki garis keturunan ibu yang sama, yakni haplogrup mitokondria T1b1, yang umum ditemukan pada sebagian besar sapi Afrika termasuk zebu Afrika.

Percampuran kedua garis keturunan ini diperkirakan terjadi sekitar tahun 1860 (dengan selisih kurang lebih 15 tahun), hampir bersamaan dengan waktu pembentukan kawanan di pulau tersebut, dengan asumsi masa generasi enam tahun.

Perkawinan sedarah tinggi tanpa pembersihan mutasi

Pemodelan berbasis genom menggunakan metode GONE menunjukkan terjadinya penyempitan populasi (bottleneck) yang sangat intens namun singkat pada akhir abad ke-19.

Sekitar 20 generasi lalu, ukuran populasi efektif, yakni jumlah hewan yang benar-benar mewariskan gennya, diperkirakan hanya sekitar 4,8 ekor.

Namun, karena populasi berkembang biak dengan sangat cepat setelahnya, ukuran populasi efektif meningkat menjadi sekitar 1.500 ekor dan tidak menunjukkan tanda penurunan akibat wabah penyakit tahun 1950-an.

Sebagian besar perkawinan sedarah terjadi beberapa generasi setelah fase bottleneck, tepatnya pada leluhur sekitar 15 generasi lalu.

Rata-rata tingkat inbreeding kawanan ini mencapai 33 persen, dan nyaris tidak berubah antara tahun 1992 (32,6 persen) dan 2006 (32,9 persen).

Uniknya, meski tingkat perkawinan sedarah sangat tinggi dan mengalami hanyutan genetik (genetic drift) yang kuat, kawanan sapi ini tidak menunjukkan adanya proses pembersihan (purging) secara signifikan terhadap mutasi resesif yang sangat berbahaya.

Keanekaragaman genetik mereka pun hanya menurun secara moderat.

Ukuran tubuh kecil diduga berasal dari leluhur

Penelitian ini juga menguji kembali dugaan bahwa sapi-sapi di Pulau Amsterdam mengalami penyusutan ukuran tubuh akibat fenomena kekerdilan pulau (island dwarfism).

Dugaan tersebut sebelumnya muncul dalam penelitian tahun 2017 yang menyimpulkan bahwa sapi-sapi di pulau itu mengalami penyusutan ukuran tubuh hingga sekitar tiga perempat ukuran leluhurnya.

Namun, penelitian genomik terbaru yang diterbitkan pada 2024 menawarkan penjelasan berbeda. Para peneliti menduga ukuran tubuh sapi yang relatif kecil bukan semata-mata akibat proses adaptasi terhadap lingkungan pulau, melainkan telah diwarisi dari leluhurnya.

Kawanan sapi Pulau Amsterdam diketahui berasal dari persilangan sapi taurin Eropa dan zebu Samudra Hindia. Kedua kelompok leluhur tersebut memiliki karakteristik ukuran tubuh yang relatif kecil.

Analisis genom juga tidak menemukan bukti kuat adanya seleksi genetik yang mengarah pada penyusutan ukuran tubuh sapi selama hidup di pulau tersebut.

Para peneliti justru menemukan seleksi kuat pada gen-gen yang berkaitan dengan fungsi sistem saraf. Temuan ini diduga berhubungan dengan proses feralisasi, yakni perubahan perilaku dan karakteristik hewan ternak domestik ketika kembali menjalani kehidupan liar.

Keberadaan kawanan sapi liar Pulau Amsterdam ini memberikan wawasan tentang kemampuan populasi kecil beradaptasi dengan lingkungan baru.

Penelitian tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya faktor genetik leluhur dalam memahami perubahan karakteristik hewan dari generasi ke generasi.

Terpopuler Lainnya

Israel Pilih Ketua Parlemen Baru, Netanyahu Semakin di Ambang Lengser

Israel Pilih Ketua Parlemen Baru, Netanyahu Semakin di Ambang Lengser

13 jam lalu

Parlemen Israel memilih Matan Kahana, sekutu mantan Kepala Militer Gadi Eisenkot, sebagai ketua parlemen baru pada Selasa (17/11/2026).

Swipe untuk menutup

Israel Pilih Ketua Parlemen Baru, Netanyahu Semakin di Ambang Lengser

18/11/2026, 12:36 WIB
Israel Pilih Ketua Parlemen Baru, Netanyahu Semakin di Ambang Lengser

TEL AVIV, KOMPAS.com - Parlemen Israel memilih Matan Kahana, sekutu mantan Kepala Militer Gadi Eisenkot, sebagai ketua parlemen baru pada Selasa (17/11/2026).

Sebanyak 66 dari 120 anggota parlemen Israel (Knesset) memberikan suara untuk Kahana. Sementara itu, Ofir Katz, kandidat yang diajukan Partai Likud pimpinan Netanyahu, hanya memperoleh 52 suara.

Kahana merupakan sekutu Eisenkot, yang memiliki waktu hingga bulan depan untuk membentuk pemerintahan baru guna menggantikan Netanyahu.

Sementara itu, ketua parlemen memiliki kewenangan penting dalam menentukan jadwal kegiatan legislatif, termasuk mempercepat atau menunda pembahasan dan pemungutan suara atas rancangan undang-undang.

Kahana, mantan anggota pasukan khusus berusia 54 tahun, diperkirakan mulai menjalankan upaya pembatalan sejumlah agenda Netanyahu paling cepat pada Rabu (18/11/2026).

Kemenangan kubu Eisenkot

Dalam pemilu 27 Oktober 2026, blok Eisenkot memperoleh 48 kursi, sedangkan blok Netanyahu meraih 53 kursi.

Sementara itu, dua koalisi yang didominasi partai-partai Arab memperoleh total 19 kursi, jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Kedua kelompok partai yang didominasi warga Arab itu mendukung Kahana. Namun, satu anggota parlemen Arab tidak hadir.

Dalam pidato pelantikannya setelah terpilih, Kahana berjanji akan menjadi ketua parlemen bagi seluruh warga Israel.

"Saya berniat menjadi ketua Knesset untuk semua orang, tanpa memandang ras, agama, atau gender," kata Kahana, yang dikutip AFP.

Eisenkot menyampaikan selamat atas kemenangan sekutunya tersebut. Melalui unggahan di media sosial X, ia menyebut kemenangan itu sebagai awal dari babak baru.

Sebaliknya, Partai Likud menyampaikan kecaman atas terpilihnya Kahana dengan dukungan anggota parlemen Arab. Partai tersebut menyebutnya sebagai aib.

Netanyahu dan Eisenkot berebut kursi perdana menteri

Netanyahu dan Eisenkot sama-sama belum berhasil memperoleh mayoritas di parlemen yang beranggotakan 120 orang.

Kedua partai sempat bertemu pada Minggu (15/11/2026) untuk membahas kemungkinan membentuk pemerintahan persatuan.

Namun, pertemuan tersebut tampaknya hanya menjadi formalitas karena keduanya sama-sama bersikeras harus menjabat sebagai perdana menteri.

Eisenkot juga menilai Netanyahu tidak lagi layak memimpin pemerintahan.

Ia mengatakan Netanyahu tidak pantas tetap memegang kendali pemerintahan bahkan untuk satu menit lagi setelah muncul laporan media yang menyebut orang-orang dekatnya berupaya merekayasa tuduhan penipuan untuk menjebak anggota parlemen dari kelompok minoritas Arab.

Menanggapi tuduhan tersebut, Komite Pemilihan Umum Pusat Israel pada Selasa mengeluarkan pernyataan mengenai penyelidikan yang sedang dilakukan badan intelijen Shin Bet.

"Pada tahap ini, tidak ada bukti bahwa suap dibayarkan kepada pemilih dalam skala yang dapat memengaruhi hasil pemilu," demikian pernyataan komite tersebut.

Eisenkot ingin batalkan reformasi Netanyahu

Terpilihnya Kahana sebagai ketua parlemen memberikan kesempatan bagi Eisenkot untuk melemahkan agenda legislasi Netanyahu, bahkan sebelum pemerintahan baru terbentuk.

Kesempatan tersebut terbuka jika Eisenkot tetap memperoleh dukungan dari partai-partai Arab-Israel.

Eisenkot sebelumnya menyatakan ingin membatalkan reformasi besar-besaran yang bertujuan mengurangi independensi lembaga peradilan. Reformasi tersebut diajukan Netanyahu setelah kembali menjabat sebagai perdana menteri pada Desember 2022.

Kebijakan itu memicu salah satu gelombang demonstrasi terbesar dalam sejarah Israel. Puluhan ribu orang turun ke jalan karena khawatir reformasi tersebut akan mengikis demokrasi di negara itu.

Netanyahu sendiri tengah menghadapi dakwaan korupsi yang berpotensi membuatnya dipenjara jika kehilangan kekuasaan.

Selain persoalan peradilan, Eisenkot juga berjanji segera membentuk komisi penyelidikan negara untuk mengusut kegagalan keamanan yang memungkinkan Hamas melancarkan serangan pada 7 Oktober 2023.

Netanyahu, yang selama ini membangun citra politiknya dengan menjanjikan keamanan bagi Israel, menolak penyelidikan independen. Ia justru mengusulkan pembentukan komisi yang anggotanya dipilih oleh para politisi.

Kahana pernah menjadi menteri

Kahana saat ini merupakan anggota Partai Yashar pimpinan Eisenkot. Ia pernah menjabat sebagai menteri urusan keagamaan dalam pemerintahan yang tidak dipimpin Netanyahu pada 2021-2022.

Selama menjabat, Kahana berselisih dengan kelompok Yahudi ultra-Ortodoks karena berupaya mengurangi kekuasaan Kepala Rabi Israel.

Sementara itu, Eisenkot berupaya membangun koalisi luas yang mencakup kelompok liberal sekuler hingga kalangan konservatif religius.

Sebagai ketua parlemen baru, Kahana menggantikan Amir Ohana, sekutu Netanyahu yang menduduki jabatan tersebut sejak 2022.

Internasional Lainnya

Aturan Anyar Diteken Kapolri agar Jenderal Listyo Sigit Bisa Disidang Etik

Aturan Anyar Diteken Kapolri agar Jenderal Listyo Sigit Bisa Disidang Etik

1 hari lalu

Salah satu pertimbangan Kapolri menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) anyar adalah untuk mengatur pelaksanaan sidang etik terhadap Jenderal Sigit.

Swipe untuk menutup

Aturan Anyar Diteken Kapolri agar Jenderal Listyo Sigit Bisa Disidang Etik

18/11/2026, 00:00 WIB
Aturan Anyar Diteken Kapolri agar Jenderal Listyo Sigit Bisa Disidang Etik

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu pertimbangan Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) anyar adalah untuk mengatur pelaksanaan sidang etik terhadap Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Iya, itu salah satu pertimbangan utamanya,” kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (18/11/2026).

Perpol tersebut mengubah Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sejumlah hal diatur, salah satunya soal pangkat dari majelis hakim dalam Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

Lewat peraturan terbaru itu, majelis KKEP tidak harus berpangkat sama atau lebih tinggi ketimbang polisi yang disidangkan.

Perubahan di Perpol terbaru

Perubahan pertama terdapat pada Pasal 1 angka 6 yang mengatur pengertian banding.

Dalam aturan sebelumnya, pihak yang dapat mengajukan banding meliputi pelanggar, istri atau suami, anak, dan orang tua pelanggar.

“Setelah diubah, ketentuannya yang bisa mengajukan banding dibatasi hanya untuk pelanggar saja,” ucap Isir.

Kedua, perpol baru menyisipkan ayat (4a) pada Pasal 15.

Ketentuan itu mengatur bahwa hasil audit investigasi harus ditindaklanjuti dengan gelar perkara.

Gelar perkara tersebut melibatkan fungsi pengawasan, sumber daya manusia, hukum, serta profesi dan pengamanan.

Ketiga, perubahan juga terdapat pada Pasal 19 ayat (5) mengenai batas waktu penyampaian surat panggilan dan permohonan kesediaan untuk pemeriksaan.

Sebelumnya, surat tersebut harus disampaikan paling lambat tiga hari kerja sebelum pemeriksaan.

Dalam aturan baru, batas waktunya menjadi paling lambat tiga hari kalender.

“Perubahan frasa hari kerja berubah menjadi *hari kalender artinya hari Sabtu dan Minggu dihitung,” ungkap dia.

Keempat, Pasal 42 ayat (3) mengatur persyaratan pangkat anggota Komisi Kode Etik Profesi (KKEP).

Sebelumnya, anggota KKEP harus memiliki pangkat yang sama atau lebih tinggi dari terduga pelanggar.

Setelah diubah, anggota KKEP dapat memiliki pangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau paling rendah dua tingkat di bawah pangkat terduga pelanggar.

“Dengan arti pangkat lebih rendah satu tingkat dan lebih rendah dua tingkat dapat menjadi anggota KKEP,” ucap Isir.

Kelima, Pasal 59 ayat (2) sebelumnya mewajibkan terduga pelanggar menghadiri sidang KKEP.

Dalam aturan baru, terduga pelanggar dapat mengikuti sidang secara langsung atau melalui media elektronik dengan persetujuan ketua KKEP.

“Artinya ada dua pilihan pelanggar bisa hadir langsung dalam sidang atau bila pelanggar tidak bisa hadir dalam ruang sidang bisa menggunakan media elektronik seperti melalui zoom dengan syarat atas persetujuan Ketua KKEP,” ungkap dia.

Keenam, perubahan serupa berlaku untuk susunan keanggotaan KKEP Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (3).

Sebelumnya, anggota KKEP Banding harus memiliki pangkat yang sama atau lebih tinggi dari pelanggar.

Dalam aturan baru, anggota KKEP Banding dapat berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau paling rendah dua tingkat di bawah pangkat pelanggar.

Ketujuh, Pasal 98 ayat (4) mengatur batas waktu penempatan anggota Polri di tempat khusus.

Sebelumnya, penempatan di tempat khusus dapat berlangsung paling lama 30 hari kerja.

Dalam aturan baru, batas waktunya menjadi paling lama 20 hari kalender sejak anggota ditempatkan di tempat khusus. Perubahan ini disebut menyesuaikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

 

Kedelapan, perubahan serupa terdapat pada Pasal 109 huruf d.

Aturan sebelumnya menetapkan penempatan di tempat khusus paling lama 30 hari kerja.

Ketentuan baru memangkas batas waktu tersebut menjadi paling lama 20 hari kalender.

Kesembilan, perubahan terakhir terdapat pada Pasal 111 ayat (2) huruf c yang mengatur salah satu syarat pemberian sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Dalam aturan sebelumnya, ketentuan tersebut menyebut anggota Polri tidak melakukan tindak pidana yang diancam pidana lima tahun.

Dalam aturan baru, ketentuan itu diperjelas menjadi tidak melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih.

Dengan penambahan frasa "atau lebih", tindak pidana dengan ancaman hukuman di atas lima tahun juga masuk dalam cakupan ketentuan tersebut.

 


Komentar Terbanyak Lainnya

Bagikan berita ini melalui