JAKARTA, KOMPAS.com - Aturan syarat pendidikan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) kembali diuji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam permohonan pengujian materiil tersebut, para pemohon meminta adanya kewajiban Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan verifikasi faktual keabsahan dan kebenaran materiil dokumen ijazah para calon.

"Pemeriksaan persyaratan pendidikan tidak seharusnya semata-mata berhenti pada keberadaan dokumen administratif, tetapi juga harus mampu memastikan kecukupan dokumen tersebut dalam membuktikan terpenuhinya persyaratan pendidikan yang diwajibkan oleh undang-undang," tulis permohonan para pemohon, dikutip dari laman MK, Senin (2/11/2026).

Pemohon menyebut, terdapat persoalan dalam pasal 169 huruf r UU Pemilu konstitusional yakni ketidakjelasan norma serta hubungan antara frasa "tamat" dan frasa "atau sekolah lain yang sederajat".

Pemaknaan kedua frasa tersebut dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum karena surat keterangan atau pengakuan kesetaraan sekolah tidak secara otomatis membuktikan bahwa seorang calon benar-benar telah menamatkan jenjang pendidikannya.

"Pengakuan kesetaraan berkaitan dengan kedudukan suatu jalur atau kualifikasi pendidikan, sedangkan kecukupan bukti penamatan pendidikan berkaitan dengan apakah dokumen yang diajukan secara substantif menunjukkan bahwa calon telah menyelesaikan pendidikan yang dipersyaratkan," tulis permohonan tersebut.

Menurut pemohon, pemeriksaan yang hanya berorientasi pada kelengkapan administrasi formal tanpa kriteria verifikasi faktual yang jelas berpotensi menciptakan ketidaksetaraan perlakuan antarcalon serta memicu sengketa pemilu di kemudian hari.

Penegasan kewajiban verifikasi faktual oleh KPU dinilai sangat krusial untuk menjamin prinsip pemilu yang jujur dan adil (jurdil) serta melindungi hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

"Kewajiban KPU untuk melakukan verifikasi faktual secara objektif merupakan konsekuensi normatif dari keharusan memastikan terpenuhinya persyaratan 'tamat', khususnya untuk mengonfirmasi apakah calon benar-benar telah menyelesaikan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan secara substantif," tulis para pemohon.

Diajukan tiga pemohon

Permohonan uji materiil yang terdaftar dengan Nomor Perkara 400/PUU-XXIV/2026 ini diajukan oleh tiga warga negara Indonesia, yaitu Ariyanto Zalukhu (Pemohon I), Hana Sybil Vania Mendrofa (Pemohon II), dan Berlian Suryo Putra Hia (Pemohon III) didampingi oleh tim kuasa hukum dari NGP Law Firm yang dipimpin oleh Niatman Aperli Gea.

Dalam petitumnya, MK diminta menyatakan pasal 169 huruf r yang berbunyi 

berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat," dibatalkan.

Mereka meminta agar MK menyatakan pasal ini tidak mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa frasa "tamat" dan "atau sekolah lain yang sederajat" mensyaratkan bukti kebenaran materiil dokumen ijazah serta mewajibkan KPU melakukan verifikasi faktual atas pengakuan kesetaraan dan keabsahan formal dokumen ijazah pendidikan calon.

HANOI, KOMPAS.com - Vietnam diproyeksikan menyalip Indonesia dalam produk domestik bruto (PDB) per kapita pada 2026, sekaligus naik ke posisi kelima di ASEAN.

Proyeksi tersebut berdasarkan laporan International Monetary Fund (IMF) edisi Oktober 2026.

Menurut proyeksi IMF yang dikutip VN Express, Jumat (30/10/2206), PDB nominal per kapita Vietnam diperkirakan mencapai 5.259 dollar AS (sekitar Rp 95 juta) pada 2026, naik 8,9 persen dibandingkan 4.829 dollar AS (sekitar Rp 87 juta) pada 2025.

Sementara itu, PDB per kapita Indonesia diproyeksikan mencapai 5.153 dollar AS (sekitar Rp 93 juta) tahun ini, hanya naik 1,5 persen dari 5.078 dollar AS (sekitar Rp 92 juta) pada 2025.

Dengan demikian, Vietnam yang pada tahun lalu masih tertinggal sekitar 250 dollar AS (Rp 4,5 juta) dari Indonesia diperkirakan berbalik unggul pada tahun ini.

Jika proyeksi tersebut terealisasi, Vietnam akan berada di posisi kelima negara ASEAN berdasarkan PDB per kapita, di bawah Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand. Sementara itu, Indonesia turun ke posisi keenam.

IMF juga memperkirakan keunggulan Vietnam atas Indonesia berlanjut pada 2027. PDB per kapita Vietnam diproyeksikan mencapai 5.659 dollar AS (sekitar Rp 102 juta), sedangkan Indonesia 5.550 dollar AS (sekitar Rp 100 juta).

Meski demikian, pergeseran posisi dalam PDB per kapita tersebut tidak berarti Vietnam menjadi ekonomi terbesar di ASEAN.

Indonesia tetap menjadi ekonomi terbesar di Asia Tenggara. IMF memproyeksikan total PDB Indonesia mencapai 1,48 triliun dollar AS (sekitar Rp 26 kuadriliun) pada 2026, hampir tiga kali lipat dari Vietnam yang diperkirakan mencapai 542 miliar dollar AS (sekitar Rp 9 kuadriliun).

Pertumbuhan ekonomi Vietnam

Pertumbuhan ekonomi Vietnam yang kuat menjadi salah satu faktor di balik kenaikan PDB per kapitanya.

Ekonomi Vietnam tumbuh 9,95 persen secara tahunan pada kuartal III-2026. Angka tersebut menjadi pertumbuhan kuartalan tercepat dalam empat tahun.

Dalam sembilan bulan pertama 2026, ekonomi Vietnam tumbuh 9,01 persen, yang menurut Vietnam Economic Times menjadi pertumbuhan sembilan bulanan tertinggi dalam 15 tahun.

Pemerintah Vietnam sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi setidaknya 10 persen pada 2026. Namun, proyeksi IMF masih lebih rendah, yakni 8,4 persen.

Sebagai perbandingan, IMF memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 5,1 persen pada tahun ini, sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia disebut masih berada di kisaran 5 persen.

Peneliti senior Institute of Developing Economies (IDE) Jepang, Mai Fujita, mengatakan dorongan investasi publik pemerintah Vietnam turut menopang pertumbuhan ekonomi.

Vietnam mengalokasikan 1,014 kuadriliun dong atau sekitar Rp 714 triliun untuk investasi publik pada 2026. Hingga sembilan bulan pertama tahun ini, realisasi investasi publik dari anggaran negara mencapai sekitar 661,8 triliun dong (sekitar Rp 466 triliun), naik 19 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan mencapai 59,9 persen dari rencana tahunan.

Sejumlah proyek jalan tol, bandara, dan infrastruktur lainnya juga tengah dibangun di berbagai wilayah Vietnam.

Investasi asing dan ekspor

Selain investasi publik, arus modal asing dan ekspor juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Vietnam.

Realisasi investasi asing langsung (FDI) di Vietnam mencapai 21,07 miliar dollar AS (sekitar Rp 382 triliun) selama sembilan bulan pertama 2026, naik 12,1 persen secara tahunan. Nilai tersebut menjadi yang tertinggi dalam lima tahun untuk periode yang sama.

Sementara itu, FDI terdaftar melonjak 76,4 persen secara tahunan menjadi 50,36 miliar dollar AS (sekitar Rp 914 triliun).

Ekspor juga mencatat pertumbuhan kuat. Nilai ekspor barang Vietnam mencapai 434,3 miliar dollar AS (Rp 7,8 kuadriliun) pada Januari-September 2026, naik 24,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pertumbuhan Vietnam juga dikaitkan dengan meningkatnya peran negara tersebut dalam manufaktur berteknologi tinggi, termasuk semikonduktor dan elektronik.

Proyeksi hingga 2030

IMF memproyeksikan PDB per kapita Vietnam mencapai 7.105 dollar AS (sekitar Rp 129 juta) pada 2030, naik 35,1 persen dibandingkan proyeksi 2026. Sementara itu, PDB per kapita Indonesia diperkirakan mencapai 6.944 dollar AS (sekitar Rp 126 juta).

Dengan proyeksi tersebut, selisih PDB per kapita kedua negara diperkirakan melebar dari 106 dollar AS (Rp 1,9 juta) pada 2026 menjadi 161 dollar AS (Rp 2,9 juta) pada 2030.

Vietnam juga menargetkan PDB per kapita sekitar 8.500 dollar AS (sekiatr Rp 154 juta) pada 2030, atau setara dengan tingkat PDB per kapita Thailand saat ini.

Meski demikian, Fujita mengingatkan bahwa Vietnam perlu memperhatikan faktor pertumbuhan jangka panjang, terutama pengembangan sumber daya manusia dan inovasi teknologi, di samping investasi infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan dalam jangka pendek.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan meluruskan pernyataan Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo mengenai pemberlakuan pajak digital pada 9 November 2026.

DJP menjelaskan, kebijakan yang dimaksud Hashim berkaitan dengan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) dan bukan merupakan pengenaan pajak baru.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, sistem tersebut dirancang untuk menata pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai obyek pajak.

“Perlu dipahami bahwa tidak semua transaksi luar negeri dikenai PPN. Pemungutan melalui SPP-TDLN hanya dilakukan atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai obyek PPN sesuai ketentuan,” jelas Inge kepada Kompas.com pada Senin (2/11/2026).

Inge menjelaskan, SPP-TDLN tidak mengubah tarif PPN dan tidak dimaksudkan untuk memungut pajak atas seluruh transaksi luar negeri.

Sistem ini bertujuan menciptakan pemungutan PPN yang lebih adil dan tertib melalui pemanfaatan teknologi, sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam negeri maupun luar negeri.

Inge juga menegaskan bahwa transfer dana dan remitansi tidak otomatis menjadi obyek PPN.

SPP-TDLN tidak dirancang untuk mengenakan PPN atas transfer dana personal maupun kiriman uang masyarakat.

Selain itu, sistem tersebut dirancang untuk mencegah pemungutan pajak berganda.

Kata Inge, apabila PPN atas transaksi digital luar negeri telah dipungut oleh pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang ditunjuk, transaksi tersebut tidak akan dipungut kembali melalui SPP-TDLN.

Dari sisi konsumen, mekanisme ini diharapkan memberikan kemudahan dalam administrasi perpajakan.

Masyarakat tidak perlu mengurus sendiri penyetoran dan pelaporan PPN atas pemanfaatan layanan digital luar negeri yang memang wajib dipungut pajaknya.

Menurut anak buah Dirjen Pajak Bimo Wijayanto ini, penerapan sistem tersebut juga mencakup pengaturan penggunaan data secara aman dan terbatas sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebelum diterapkan secara penuh, SPP-TDLN telah melalui pengujian dalam lingkungan sandboxing dan periode stabilisasi.

Tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan sistem, proses bisnis, pertukaran data, serta integrasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pemungutan pajak.

Pada tahap awal, 25 September 2026, Direktur Jenderal Pajak telah menunjuk enam lembaga sebagai pemungut PPN dalam penyelenggaraan SPP-TDLN atau issuer.

Sementara itu, calon issuer lainnya masih menjalani periode stabilisasi.

DJP menyatakan informasi mengenai penunjukan pemungut baru akan disampaikan melalui kanal resmi setelah seluruh tahapan persiapan selesai.

Adapun sebelumnya, Adik Presiden Prabowo Subianto ini mengungkapkan pemerintah berkomitmen meningkatkan cakupan pemungutan pajak di Indonesia, salah satunya melalui perluasan skema pemungutan pajak digital.

Dia menyebut bank pemerintah, bank swasta, perusahaan teknologi finansial (fintech), hingga platform e-commerce seperti Shopee, Lazada, dan GOTO akan mulai ikut memungut dan menyetorkan pajak pada 9 November 2026.

"Yang namanya digital taxation, pajak digital, ini akan segera dilaksanakan, tanggal 9 November, semua bank pemerintah, bank swasta, dan semua fintech, termasuk Shopee, Lazada, GOTO, dan sebagainya harus-harus ikut pungut dan harus setor pajak yang selama ini tidak dipungut," kata Hashim dalam acara Pembukaan Rapimnas Kadin 2026 di Jakarta, Kamis (29/10/2026).