JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa kasus dugaan pencemaran nama baik dan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo, tetap meyakini bahwa foto yang tercantum dalam ijazah Jokowi merupakan foto sepupunya, Dumatno.

Keyakinan itu tetap dipegang Roy meskipun Jokowi telah menunjukkan dokumen ijazahnya dalam sidang sebelumnya pada Kamis (5/11/2026).

Roy mengeklaim, keyakinannya didasarkan pada hasil analisis menggunakan perangkat lunak (software) pengenal wajah. Menurut dia, hasil analisis tersebut menunjukkan tingkat kemiripan foto Dumatno dengan foto pada ijazah Jokowi mencapai 83 persen.

"Sidang hari ini ya, itu kan dari Penuntut Umum menghadirkan tiga orang. Yang pertama harusnya adalah Dumatno. Itu yang fotonya secara software, saya bisa pertanggungjawabkan secara software, itu 83 persen di-recognize (diidentifikasi) oleh software adalah sama seperti foto yang ada di ijazahnya Jokowi," ujar Roy Suryo kepada wartawan di tengah jeda persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Rabu (11/11/2026).

Roy juga menyebutkan, hasil tersebut sejalan dengan analisis yang pernah disampaikan pihak lain bernama Resmon.

Menurut Roy, Resmon sebelumnya menyebut tingkat kemiripan foto Dumatno dengan foto pada ijazah Jokowi hampir mencapai 90 persen.

“Bahkan Resmon waktu itu juga, sebelum dia otaknya berubah ya, itu waktu itu juga mengatakan hampir 90 persen juga ya, fotonya Dumatno itu adalah foto yang ada di ijazah yang selama ini kita kenal,” kata Roy.

Saksi lain dijadwalkan hadir

Selain Dumatno, jaksa penuntut umum (JPU) juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap AKBP Syarif dan Dian Sandi Utama dalam persidangan tersebut.

Roy menilai, keterangan AKBP Syarif penting untuk mengungkap dasar pelaporan terhadap dirinya dalam perkara ini.

Ia mengeklaim, tiga unggahan awal yang menjadi dasar laporan terhadap Jokowi berasal dari Eggi Sudjana, Balige Academy, dan Dokter Tifa. Menurut Roy, ketiga unggahan tersebut tidak mencantumkan namanya.

"Jadi dari tiga itu tidak ada nama Roy Suryo, enggak ada nama saya. Bahkan dari sidang Jokowi yang minggu yang lalu, jelas betul ketika saya tanya, 'Pak, dari yang Bapak sebut katanya dihina sehina-hinanya ada ratusan konten itu atau ribuan itu ada nama Roy Suryo enggak?' 'Enggak ada'," kata Roy.

Sementara itu, Roy menyebut Dian Sandi Utama perlu dimintai keterangan mengenai asal-usul unggahan foto ijazah Jokowi berwarna pada 1 April 2025.

Menurut dia, unggahan tersebut menjadi awal munculnya perhatian terhadap foto ijazah Jokowi hingga mendorong sejumlah pihak melakukan analisis.

Roy mengaku pernah mendengar Dian Sandi menyebut bahwa foto tersebut diperoleh dari akun X lain bernama @hyperpoison.

Karena itu, Roy ingin menelusuri sumber foto tersebut melalui pemeriksaan Dian Sandi di persidangan.

“Jadi, dari mana sih Dian Sandi itu mendapatkan dan tidak bisa kemudian dia lempar enak begitu saja kepada yang disebut sebagai Hyper Poison. Apa itu Hyper Poison? Hyper Poison pun di situ menuliskan itu comot dari mana. Lha kalau Hyper Poison saja cuma nyomot, kenapa Dian Sandi bisa menulis 'Ini saya lakukan yang asli'?” kata Roy.

Roy turut menyinggung penundaan sidang yang semula dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB.

Ia menyoroti sejumlah jaksa yang menurut pengamatannya baru pertama kali terlihat dalam persidangan perkara tersebut.

“Mungkin tidak semua, tapi mostly Penuntut Umum yang tadi hadir itu orang-orang yang saya tidak pernah lihat di sidang-sidang sebelumnya. Jadi ada apa ini ya gitu yang terjadi? Jadi menurut saya pasti ada something wrong ya yang terjadi,” ujar Roy.

Meski demikian, Roy belum menjelaskan secara rinci dugaan kejanggalan yang dimaksud.

Dakwaan Roy Suryo

Dalam perkara ini, Roy Suryo didakwa melakukan pencemaran nama baik dan pelanggaran terkait informasi elektronik menyangkut tudingan ijazah palsu Jokowi.

Jaksa juga mendakwa Roy melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, dan perusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara sengaja tanpa hak atau melawan hukum.

Atas perbuatannya, Jokowi disebut mengalami kerugian immateriil berupa tercemarnya nama baik secara personal.

Roy didakwa melanggar Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Upaya pemakzulan terhadap Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth terkait perang Iran digagalkan oleh anggota Partai Republik di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), Selasa (10/11/2026).

Hasil ini memberikan kemenangan pertama bagi Presiden Donald Trump setelah pemilihan umum (pemilu) sela, yang berujung kekalahan telak partainya beberapa hari lalu.

Dalam pemungutan suara, DPR memutuskan dengan hasil 211 berbanding 204 untuk menyerahkan resolusi pemakzulan kepada Komite Kehakiman.

Langkah prosedural ini secara efektif membatalkan rencana pemungutan suara yang sedianya dijadwalkan pada Rabu (11/11/2026), untuk menentukan dakwaan resmi terhadap kepala Pentagon yang sedang dalam tekanan tersebut.

Menurut media-media AS yang dikutip AFP, resolusi itu diajukan oleh Thomas Massie, politikus Republik yang juga dikenal sebagai pengkritik Trump.

Massie tercatat menjadi satu-satunya anggota dari partainya sendiri yang mendukung pemakzulan Hegseth.

Upaya pemakzulan ini sempat akan menambah beban masalah Trump, menyusul kemenangan telak Demokrat dalam pemilu sela.

Kemarahan publik atas perang Iran yang tak kunjung usai serta lonjakan harga bahan bakar, mendorong para pemilih beralih memberikan suaranya untuk Demokrat.

Saat ini, Partai Republik masih memegang mayoritas tipis di DPR hingga Januari 2027, sebelum Demokrat resmi mengambil alih kendali kedua kamar di Kongres.

Adapun dalam pemungutan suara tadi, ada 11 anggota Partai Demokrat yang tidak hadir.

Pembelaan Hegseth

Melalui unggahan di platform Truth Social, Trump menyebut kegagalan pemakzulan Hegseth sebagai "pembersihan nama bagi patriot Amerika yang hebat".

Sesaat setelah penampilan Hegseth di televisi, presiden berusia 80 tahun itu kembali menegaskan dukungannya dengan menulis, "Pete Hegseth layak mendapatkan nilai 'A' plus, plus, plus."

Wakil Presiden JD Vance turut menyampaikan dukungan serupa dengan menyatakan, Hegseth jelas tidak melakukan pelanggaran apa pun yang dapat menjadi dasar pemakzulan.

Sementara itu, Juru Bicara Pentagon Sean Parnell melalui unggahan di X menilai, hasil pemungutan suara tersebut sebagai kemenangan total.

"Kami berharap dapat segera mengakhiri upaya pemakzulan palsu ini di tingkat komite, di mana fakta akan terus menjadi acuan dan pengalihan isu ini dapat diakhiri," tambah Parnell.

Sebelumnya pada Selasa, Hegseth dengan tegas menepis upaya pemakzulan tersebut sebagai "lelucon".

Ia juga membela rekam jejak kepimpinannya dalam perang di Iran serta berbagai operasi militer lainnya di bawah pemerintahan Trump.

"Ini hanyalah lelucon dan sekadar aksi panggung, semua orang tahu itu," ujarnya dalam konferensi pers di Pentagon, dikutip dari AFP, seraya menyebut tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepadanya sebagai fitnah dan sabotase.

Deretan pasal pemakzulan

Sebanyak delapan pasal pemakzulan yang diajukan Massie menuduh Hegseth melancarkan perang secara ilegal tanpa otorisasi dari Kongres, serta menyalahgunakan wewenangnya sebagai kepala Pentagon.

Beberapa pasal di antaranya berkaitan dengan perang delapan bulan melawan Iran, juga tuduhan pelanggaran terhadap War Powers Resolution, aturan yang membatasi intervensi militer AS tanpa persetujuan Kongres.

Tuduhan lainnya mencakup konflik 2025 dengan kelompok Houthi di Yaman yang didukung Iran, serta serangan terhadap kapal-kapal yang diduga digunakan untuk penyelundupan narkoba di Karibia dan Pasifik timur, yang oleh Massie disebut pembunuhan di luar hukum.

Massie turut menuduh Hegseth berupaya membungkam kebebasan berpendapat dengan menghukum Senator dari Partai Demokrat, Mark Kelly, terkait video yang mengimbau personel militer dan intelijen menolak perintah ilegal.

Menanggapi hal tersebut, Hegseth membela seluruh operasi di Yaman, Iran, Venezuela, serta tindakan terhadap pihak yang diduga menyelundupkan narkoba.

Ia bahkan berupaya menyamakan upaya pemakzulan ini dengan serangan terhadap pasukan AS.

"Saya bertanggung jawab penuh atas setiap operasi tersebut. Saya bangga telah melaksanakannya, dan saya akan melakukannya lagi besok," tegasnya.

Meskipun keputusan untuk menyerahkan resolusi ke komite ini menghentikan upaya pemakzulan, langkah tersebut tidak menutup kemungkinan Demokrat menghidupkannya kembali setelah resmi mengambil alih kendali Kongres pada Januari.

Di sisi lain, Massie—sebelumnya kalah dalam pemilihan pendahuluan (primary) Partai Republik melawan kandidat yang didukung Trump—dipastikan akan meninggalkan Kongres pada akhir masa jabatannya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

"Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk Hak Menyatakan Pendapat (HMP), ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang dari 8 fraksi yang ada," kata pimpinan DPR dari Fraksi Nasdem, Saan Mustofa.

Ia kemudian membacakan sebaran fraksi anggota DPR yang mengusulkan.

Dari fraksi PDIP 14 orang, fraksi Partai Golkar 11 orang, Fraksi Gerindra 11 orang, Fraksi Nasdem 19 orang, Fraksi PKB 18 orang, Fraksi PKS 28 orang, Fraksi PAN 1 orang, dan Fraksi Partai Demokrat 18 orang.

"Total 120 Anggota dari 8 Fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat (HMP)," kata Saan.

Ia kemudian menjelaskan, pimpinan DPR telah menerima usulan hak menyatakan pendapat anggota sebagaimana ketentuan Pasal 2011 UU MD3 dan Pasal 192 ayat 1 Tatib DPR RI.

Dia juga menegaskan, HMP yang diusulkan berkaitan dengan polemik ijazah Gibran sebagai syarat seorang Wakil Presiden.

"Ketentuan Pasal 79 ayat 3 huruf c yaitu HMP atas Wakil Presiden yagn tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres RI. Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku," tandasnya.