KOMPAS.com – Kekhawatiran mengenai biaya pengobatan sempat muncul di benak Sulistiyatno (56) setelah dokter mendiagnosis dirinya mengalami penyakit jantung koroner dan membutuhkan pemasangan ring jantung.

Namun, kekhawatiran tersebut perlahan berkurang setelah ia merasakan manfaat Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Melalui program tersebut, Sulistiyatno dapat menjalani pengobatan hingga kontrol rutin setiap bulan tanpa terbebani biaya.

“Hal pertama yang saya pikirkan ketika dokter mendiagnosis bahwa saya memiliki penyakit jantung koroner dan harus memasang kateter di jantung adalah biaya,” ungkap Sulistiyatno dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (28/8/2026).

Sulistiyatno kemudian menjalani rangkaian pengobatan hingga tindakan pemasangan ring. Setelah itu, kontrol rutin menjadi bagian dari upayanya untuk menjaga kondisi kesehatan jantung tetap stabil.

Kontrol rutin dengan JKN

Menurut Sulistiyatno, proses pelayanan kesehatan menggunakan JKN cukup mudah. Ia hanya perlu mengikuti prosedur. 

Mulai dari mendapatkan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) hingga mendaftar untuk mendapatkan nomor antrean kontrol di rumah sakit melalui aplikasi Mobile JKN.

“Jadi untuk memantau dan memastikan kondisi kesehatan jantung tetap stabil melalui kontrol bulanan ini prosesnya sangat mudah,” jelasnya.

Kemudahan juga dirasakan Sulistiyatno saat menggunakan fitur antrean online Mobile JKN. Dengan fitur tersebut, ia dapat mengambil nomor antrean sebelum datang ke fasilitas kesehatan sehingga proses kunjungan menjadi lebih praktis.

“Mengambil antrean kontrol bulanan melalui aplikasi JKN sangat mudah dan cepat, kita tinggal buka aplikasi dan klik saja. Jadi tidak perlu menunggu lama untuk mencari antrean. Dari rumah pun kita sudah bisa mendaftarkan diri untuk antrean,” ujarnya.

Manfaatkan layanan skrining kesehatan

Bagi Sulistiyatno, manfaat JKN tidak hanya dirasakan ketika membutuhkan pengobatan, tetapi juga melalui pelayanan promotif dan preventif, seperti skrining kesehatan.

Menurutnya, pemeriksaan kesehatan sejak dini dapat membantu masyarakat mengetahui risiko penyakit sebelum kondisinya menjadi lebih berat.

“Sebetulnya kita bisa memanfaatkan layanan yang disediakan oleh JKN, salah satunya skrining kesehatan. Potensi penyakit dapat terdeteksi lebih awal, jadi tidak menunggu ada gejala sakit dan setelah dicek ternyata didiagnosis penyakit parah,” jelasnya.

Sebagai peserta JKN, Sulistiyatno berharap pelayanan kesehatan terus berkembang dan masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga kesehatan sejak dini.

“Bagi masyarakat yang belum memahami apa itu JKN, jangan ragu dan takut untuk meminta bantuan secara langsung kepada petugas yang ada di BPJS Kesehatan sehingga nantinya jaminan kesehatan kita melalui JKN ini dapat terpenuhi dengan baik,” jelasnya.

SOLO, KOMPAS.com - Unggahan foto yang mengeluhkan adanya penarikan tarif parkir di Masjid Ash Shadiq, Jalan Urip Sumoharjo, Tegalharjo, Kecamatan Jebres, Solo, Jawa Tengah, viral di media sosial.

Dalam unggahannya, pemilik akun threads @newrit*** menyoroti keberadaan juru parkir (jukir) yang menarik tarif kepada warga yang datang ke masjid.

“Nyangka ngga, mau ke masjid pinggir jalan aja di parkiri, ga habis pikir tukang parkir negeri Solo ini semua-mua parkir. Kotak amal aja pake Qris masak harus bawa dompet buat tukang parkir," tulis dia.

“Semua sibuk berjamaah salat, beliau sibuk membalikkan stang motor. Padahal masjidnya ini di tengah Kota Solo di jalur lambat pula lahan parkirnya,” lanjutnya.

Pemilik akun juga menyertakan foto yang memperlihatkan seorang jukir dan lokasi parkir di Masjid Ash Shadiq.

Lantas, benarkah hal itu?

Saat dikonfirmasi, pemilik akun @newrit***, Nurita Restu (27) mengatakan, kejadian tersebut berlangsung pada Minggu (23/8/2026) sekitar pukul 19.00 WIB.

“Kalau di situ Rp 2.000 yang saya liat ya. Walaupun saya enggak korban parkirannya ya, soalnya waktu itu saya cuma mampir beli wedang ronde di depan masjidnya. Dan sengaja saya masih duduk di atas motor sambil melihat tukang parkirnya,” ujar Nurita kepada Kompas.com, Jumat (28/8/2026) malam.

Dinilai kurang etis

Nurita menilai keberadaan jukir di tempat ibadah kurang tepat dan dapat membuat masyarakat resah.

“Tukang parkir yg mematok parkir di tempat ibadah seperti masjid ini memang meresahkan masyarakat dan kurang etis kalo menurut saya,” ucap warga Desa Pucangsawit, Kelurahan/Kecamatan Jebres, Solo ini.

Menurut dia, sebagian besar orang yang datang ke lokasi merupakan jemaah yang hendak menunaikan ibadah dan biasanya tidak berada di masjid dalam waktu lama.

“Apalagi khususnya terhadap jemaah yang ingin menunaikan ibadah shalat yang waktunya sebentar jadi merasa harus mengeluarkan uang tunai buat parkir sedangkan kotak amal aja pake Qris,” terangnya.

Ia mengatakan, lokasi yang digunakan untuk parkir merupakan jalur pedestrian di sekitar masjid yang dikelilingi sejumlah warung.

“Jadi petugas parkir ini sengaja memanfaatkan momen shalat, dan kebanyakan tukang parkir di Solo ini sudah berseragam tapi tidak punya karcis yang resmi dari Pemkot (Pemerintah Kota),” terangnya.

Nurita berharap Pemerintah Kota Solo dapat menertibkan praktik parkir yang dinilai tidak semestinya, termasuk keberadaan jukir liar.

“Semoga Wali Kota Solo juga selalu konsisten tegas untuk menertibkan parkir liar yang banyak sekali di kota ini,” pungkasnya.

Jukir disebut hanya ada saat waktu shalat

Sementara itu, salah seorang pedagang di sekitar masjid yang enggan disebutkan namanya membenarkan adanya penarikan tarif parkir di Masjid Ash Shadiq.

“Parkir di sini ada. Kalau di sini (ada jukirnya) jam 18.00 sampai jam 19.00,” ujarnya saat ditemui Kompas.com, Jumat (28/8/2026) malam.

Menurut dia, keberadaan jukir di Masjid Ash Shadiq Tegalharjo hanya terlihat saat waktu shalat Maghrib hingga Isya.

“Iya (waktu salat ada tukang parkirnya). Tapi kalau motornya naik (ke dalam area masjid) ndak kena parkir,” terangnya.

Ia menyebutkan, tarif parkir sepeda motor di Masjid Ash Shadiq sebesar Rp 2.000. Sementara itu, lokasi parkir mobil berada di seberang jalan.

“Ya mobil ada sendiri. Beda, Rp 3.000 atau berapa gitu,” jelasnya.

Menurutnya, praktik parkir di masjid itu telah berlangsung sejak lama. Lokasinya yang berada di tepi jalan raya membuat Masjid Ash Shadiq kerap didatangi musafir yang singgah untuk beribadah.

“Kebanyakan musafir. Kadang ya melintas di sini banyak. Setelah jam 19.00 (tukang parkirnya) pulang. Itu jukir dari pemerintah, dari Balai Kota,” pungkasnya.

Dishub belum merespons

Terpisah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perparkiran Dishub Solo, Haryono Nugroho, belum memberikan respons terkait penarikan tarif parkir di Masjid Ash Shadiq.

Konfirmasi Kompas.com kepada yang bersangkutan belum berbalas hingga Sabtu (29/8/2026) sekitar pukul 01.00 WIB.

KAMPALA, KOMPAS.com - Raja Kerajaan Tooro di Uganda, Omukama Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, meninggal dunia pada usia 34 tahun setelah sekitar tiga dekade memimpin kerajaan tradisional tersebut.

Keluarga kerajaan mengumumkan kematiannya pada Kamis (27/8/2026), menyebut kepergian sang raja sebagai kehilangan yang sangat besar bagi keluarga kerajaan, masyarakat Tooro, dan Uganda.

Dalam pernyataannya, seperti dikutip The Kenya Times, keluarga kerajaan mengatakan bahwa Raja Oyo meninggal pada 27 Agustus 2026 sekitar pukul 22.00 waktu setempat.

Sebelumnya, Kerajaan Tooro telah mengonfirmasi bahwa Raja Oyo berada dalam kondisi kritis dan menjalani perawatan medis di Amerika Serikat.

Keluarga kerajaan mengimbau masyarakat Tooro untuk tetap bersatu, tenang, dan berdoa selama masa berkabung.

"Kehilangan ini sangat besar bagi keluarga kerajaan, masyarakat Tooro, dan bangsa Uganda," demikian bunyi pernyataan keluarga kerajaan.

Keluarga kerajaan juga memastikan proses suksesi akan tetap berjalan. Raja Oyo diketahui meninggalkan seorang putra yang akan menjadi ahli waris takhta.

Identitas sang ahli waris akan diumumkan secara resmi pada waktu yang dianggap tepat, sesuai tradisi dan adat Kerajaan Tooro.

Keluarga kerajaan juga menyatakan akan mengeluarkan informasi lebih lanjut mengenai pemakaman dan rangkaian masa berkabung.

Naik takhta sejak usia 3 tahun

Raja Oyo lahir pada 16 April 1992 dari pasangan Omukama Patrick Kaboyo III dan Ratu Ibu Best Kemigisa. Ia naik takhta pada 1995 setelah ayahnya meninggal dunia.

Saat itu, Oyo baru berusia tiga tahun. Pengangkatannya menjadikannya raja termuda di dunia yang sedang berkuasa pada masanya.

Oyo kemudian menjadi penguasa ke-13 Kerajaan Tooro, sebuah kerajaan tradisional di Uganda yang memiliki sejarah sekitar 180 tahun.

Selama sekitar 30 tahun memimpin, Oyo tumbuh menjadi salah satu pemimpin tradisional paling dikenal di Uganda. Ia menjadi simbol Kerajaan Tooro sekaligus berperan dalam menjaga dan merepresentasikan warisan budaya kerajaan tersebut.

Di luar perannya sebagai pemimpin tradisional, Oyo juga menempuh pendidikan tinggi di Inggris. Ia meraih gelar di bidang Manajemen Bisnis dan Hubungan Internasional dari University of Winchester.

MAJALENGKA, KOMPAS.com - Sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Pengadilan Lama, Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, mendadak ramai diperbincangkan di media sosial.

Pasalnya, bagian depan rumah tersebut disebut memiliki kemiripan yang mencolok dengan kediaman pribadi Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), di Solo, Jawa Tengah.

Kemiripan paling identik terlihat pada desain gerbang utama yang berwarna cokelat dengan rangka besi berwarna gelap.

Selain itu, juntaian tanaman hias di bagian atas gerbang semakin memperkuat nuansa asri yang kerap terlihat pada kediaman Jokowi di kawasan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo.

Usai viral, rumah ini banyak didatangi warga, khususnya anak muda. Kedatangan mereka diketahui hanya ingin melihat dan berfoto di depan rumah tersebut, hingga membuat konten video.

“Tahu dari sosmed, soalnya mirip rumah Pak Jokowi. Ke sini penasaran pengen foto-foto saja, desainnya bagus," kata Amel (15), Sabtu (29/8/2026).

Amel tidak datang sendiri, ia bersama teman-temannya. Satu per satu mereka berfoto di depan gerbang tersebut.

Selain itu ada juga Sena (41), warga setempat yang sekaligus bekerja sebagai pengantar air galon. Di depan rumah tersebut, ia juga ikut berfoto di depan rumah.

Menurut Sena, ia awalnya tidak mengetahui bahwa rumah itu sedang viral. Adapun pemilik rumah tersebut, disampaikan Sena, merupakan rumah milik seorang dokter.

"Saya juga kaget, kebetulan kan saya suka mengantar galon ke sini. Pas lihat di sini ada yang foto-foto," ujar Sena.

Karena penasaran Sena bahkan sampai bertanya kepada sekumpulan remaja yang sedang membuat konten.

Mereka menyebut alasannya membuat konten karena disebut mirip rumah Joko Widodo.

"Langsung pas saya tanya-tanya, 'Kenapa konten di sini?' Mereka jawab rumah Pak Dokter mirip rumahnya Pak Jokowi," ungkapnya.

Untuk membuktikan hal tersebut, Sena bahkan membandingkannya dengan video kediaman Jokowi di YouTube.

Rupanya pas lihat, memang sangat mirip, terutama pada gerbang depannya.

"Saya kan lihat dari YouTube rumah Pak Jokowi, kemudian disamakan. Ternyata hampir sama gerbang garasinya. Pas dilihat ya sama, mirip begitu lah," tutur Sena.

Kini, rumah yang sebelumnya hanya dikenal sebagai kediaman seorang dokter itu mendadak menjadi tempat keramaian warga yang penasaran dengan kemiripan gerbangnya dengan rumah tokoh nasional tersebut.

SOLO, KOMPAS.com - Seorang warganet menyoroti keberadaan juru parkir (jukir) yang menarik tarif Rp 2.000 kepada warga yang datang ke Masjid Ash Shadiq, Jalan Urip Sumoharjo, Tegalharjo, Kecamatan Jebres, Solo, Jawa Tengah.

Warganet tersebut mengunggahnya lewat akun Threads @newrit*** dan menilainya sebagai tindakan yang tidak etis. Unggahan tersebut kemudian viral lantaran diunggah kembali oleh akun-akun Instagram.

Ramainya pembahasan menyoal adanya tarif parkir di masjid tersebut terus menjadi perbincangan hangat.

Kompas.com kemudian mendatangi lokasi untuk mengecek kebenaran unggahan tersebut. Saat tiba di lokasi pada Jumat (28/8/2026) sekitar pukul 21.39 WIB, terpantau tidak ada aktivitas orang beribadah di masjid tersebut.

Pada masjid bagian dalam tertutup rapat dan gelap tanpa adanya lampu yang menyala. Beberapa lampu menyala pada bagian plang bertuliskan “Masjid Ash Shadiq”, langit-langit teras, toilet dan bangunan kecil yang berada di kawasan masjid.

Masjid tersebut berada di seberang kampus Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Mesen dan berukuran tidak terlalu besar.

Tidak ada jukir di masjid tersebut, beberapa sepeda motor tampak terparkir di area dalam masjid yang gerbangnya tertutup rapat dan digembok. Sementara di depan masjid atau di jalur pedestrian, hanya ada beberapa sepeda motor yang membeli wedang ronde.

Salah seorang jukir yang berada di sekitar lokasi yang enggan disebutkan namanya mengaku tidak tahu menahu perihal adanya tarif parkir di Masjid Ash Shadiq.

“Mbuh (tidak tahu) ya. Saya malam (tugas parkirnya). Ini kan bukanya malam (menunjuk salah satu tempat penjualan makanan di sekitar lokasi),” ujar sumber tersebut saat ditemui Kompas.com, Jumat (28/8/2026) malam.

Saat ditanya kembali menyoal adanya tarif parkir Rp 2.000 di masjid tersebut, jukir tersebut mengatakan bahwa penarikan parkir terjadi lantaran lokasi tersebut kerap menjadi sasaran maling.

“Kalau setahu saya (tarif parkir) di jalan besar ini sering hilang. Motor, sepeda sering hilang. Di sana (masjid) sering hilang. Setahu saya di kompleks itu sering hilang. Tas perempuan hilang. Orang barangnya dijambret,” ungkapnya.

Ia melanjutkan bahwa belum lamini seorang karyawan bank kehilangan motornya yang diparkirkan tak jauh dari masjid.

“Baru seminggu hilang motor. Punya pegawainya. Dimaling orang. Motor diparkir nggak dikunci stang hilang,” terangnya.

Para jukir disebutnya telah memahami potensi kehilangan barang milik jemaah masjid maupun sekitar kawasan tersebut. Ia kemudian membenarkan bahwa masjid tersebut terdapat jukir.

“Kalau jalan besar itu, kalau nggak diparkiri hilang. Risikonya jalan raya,” kata jukir tersebut.

Ia sendiri datang menyesuikan dengan tempat yang ia jaga parkirnannya. Yakni pada pukul 18.00 hingga tutup pada pukul 00.00 WIB. Untuk tarif parkir di masjid tersebut, ia tidak menyebut angka pasti.

“Kalau (tarif parkir) masjid di semua ya, kalau di Solo itu ya seikhlasnya. Kasih Rp 1.000 ya diterima. Semua masjid di pinggir jalan ada (jukirnya). Coba di Masjid Agung, ada nggak,” kata jukir tersebut.

Ia mengatakan bahwa keberadaan jukir di tempat ibadah bertugas untuk mengamankan barang jemaah.

“Masalah diparkiri sama enggak, itu kan tergangung keamanane masjid. Misalnya masjid ada pemudanya, otomatis kan ada yang jaga. Kalau enggak ada yang jaga kan sering kehilangan. Orang salat, barang di luar, takut hilang, ada yang jaga,” terangnya.

Jukir tersebut mengatakan, kehilangan barang bahkan pernah dirasakan oleh salah seorang jemaah yang parkir di area dalam masjid. Berangkat dari kejadian tersebut, jukir pun memilih menjaga kendaraan hingga barang saat jam salat.

“Sepeda di dalam masjid aja hilang kok. (Ada jukir) selama salat. Setahu saya di Solo itu, masjid yang di jalan besar banyak yang diparkiri. Pertama untuk keamanan. Mereka diparkiri kan otomatis ada sebelumnya kehilangan-kehilangan. Pembayaran seikhlasnya,” tandasnya.

Senada dengan jukir tersebut, salah seorang jukir lainnya yang juga enggan disebutkan namanya membenarkan bahwa kawasan tersebut rawan maling.

“Tahu dulu. Mobil habis ambil dari ATM, parkir di situ, uange diambil. Itu enggak ada yang jaga (jukirnya tidak ada),” ujar sumber tersebut saat ditemui Kompas.com, Jumat (28/8/2026) malam.

Ia mengatakan penarikan tarif parkir di Masjid Ash Shadiq demi keamanan barang jemaah.

“Kalau di masjid itu, kalau di dalam itu enggak dimintain. Kalau di luar itu kan dirapikan. Takutnya helmnya hilang. Takutnya motornya hilang. Yang takutkan yang punya motor toh,” terangnya.

Ia menyebutkan bahwa penarikan tarif parkir bersifat suka rela.

“Itu pun dikasih enggak apa-apa, enggak enggak apa-apa. Dikasih seikhlasnya. Nggak memaksa. Salatnya juga lancar. Seperti barang juga aman. Tapi ya enggak minta apa-apa. Orang ibadah itu enggak ada yang memaksa,” terangnya.

Namun saat ditanya terkait apakah para jukir juga bertanggung jawab atas kehilangan barang jemaah, ia mengaku bingung.

“Ya kita ya bingung. Ya enggak ada yang tanggung jawab. Siapa yang tanggung jawab?. (Intinya) Ya menjaga motor, menjaga barang semuanya. Semuanya pun apapun dijaga. Seperti HP pun ya dijaga. Yang ketinggalan di dashbord motor, kontake kadang ketinggalan,” jelasnya.

Ia pun menyoroti perihal tarif parkir Rp 2.000 yang diberikan kepada jukir yang telah membantu menjaga keamanan barang jemaah.

“Biar nyaman, enggak memaksa orang. Wong ibadah itu seperti dari mana-mana semuanya gitu kok dijaga. Ya takutnya kehilangan apa-apa. Jadi kita tuh gini-gini diviralke. Wong mung diwenehi (orang cuma dikasih) Rp 2.000 aja kok.”

“Duit Rp 2.000 aja dipermasalahke. Ya Allah, Robbi. Aku amalku luwih (lebih) iki (ini), timbal balikku luwih (lebih) akeh (banyak),” terangnya.

Ia sendiri mengaku menarik parkir di lokasi berbeda. Ia mengatakan kerap tak mempermasalahkan apabila pengendara yang tidak bisa membayar parkir.

“Nggak punya Rp 2.000, oh yaudah, nggak usah bayar. Kita tu ya gak memaksa. Urusan sandang pangan susah, cari pekerjaan susah. Wong parkir ya dijaga, untuk memberi nafkah anak istri. Tukang parkir tuh enggak semena-mena,” pungkasnya.

Kompas.com mencoba meminta konfirmasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perparkiran Dishub Solo, Haryono Nugroho terkait penarikan parkir di Masjid Ash Shadiq. Namun hingga berita ini diterjunkan, pihaknya belum memberikan respons.

Sebelumnya, unggahan foto yang mengeluhkan adanya penarikan tarif parkir di Masjid Ash Shadiq, Jalan Urip Sumoharjo, Tegalharjo, Kecamatan Jebres, Solo, Jawa Tengah, viral di media sosial.

Dalam unggahannya, pemilik akun threads @newrit*** menyoroti keberadaan juru parkir (jukir) yang menarik tarif kepada warga yang datang ke masjid.

“Nyangka ngga, mau ke masjid pinggir jalan aja di parkiri, ga habis pikir tukang parkir negeri Solo ini semua-mua parkir. Kotak amal aja pake Qris masak harus bawa dompet buat tukang parkir," tulis dia.

“Semua sibuk berjamaah salat, beliau sibuk membalikkan stang motor. Padahal masjidnya ini di tengah Kota Solo di jalur lambat pula lahan parkirnya,” lanjutnya.

Pemilik akun juga menyertakan foto yang memperlihatkan seorang jukir dan lokasi parkir di Masjid Ash Shadiq.

Saat dikonfirmasi, pemilik akun @newrit***, Nurita Restu (27) mengatakan, kejadian tersebut berlangsung pada Minggu (23/8/2026) sekitar pukul 19.00 WIB.

“Kalau di situ Rp 2.000 yang saya liat ya. Walaupun saya enggak korban parkirannya ya, soalnya waktu itu saya cuma mampir beli wedang ronde di depan masjidnya. Dan sengaja saya masih duduk di atas motor sambil melihat tukang parkirnya,” ujar Nurita kepada Kompas.com, Jumat (28/8/2026) malam.

Nurita menilai keberadaan jukir di tempat ibadah kurang tepat dan dapat membuat masyarakat resah.

“Tukang parkir yg mematok parkir di tempat ibadah seperti masjid ini memang meresahkan masyarakat dan kurang etis kalo menurut saya,” ucap warga Desa Pucangsawit, Kelurahan/Kecamatan Jebres, Solo ini.

Menurut dia, sebagian besar orang yang datang ke lokasi merupakan jemaah yang hendak menunaikan ibadah dan biasanya tidak berada di masjid dalam waktu lama.

“Apalagi khususnya terhadap jemaah yang ingin menunaikan ibadah shalat yang waktunya sebentar jadi merasa harus mengeluarkan uang tunai buat parkir sedangkan kotak amal aja pake Qris,” terangnya.

Ia mengatakan, lokasi yang digunakan untuk parkir merupakan jalur pedestrian di sekitar masjid yang dikelilingi sejumlah warung. “

Jadi petugas parkir ini sengaja memanfaatkan momen shalat, dan kebanyakan tukang parkir di Solo ini sudah berseragam tapi tidak punya karcis yang resmi dari Pemkot (Pemerintah Kota),” terangnya.

Nurita berharap Pemerintah Kota Solo dapat menertibkan praktik parkir yang dinilai tidak semestinya, termasuk keberadaan jukir liar.

“Semoga Wali Kota Solo juga selalu konsisten tegas untuk menertibkan parkir liar yang banyak sekali di kota ini,” katanya. 

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menjadi sorotan saat nama Ketua DPR Puan Maharani tidak ada pada surat komitmen penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Sementara seluruh pimpinan DPR lainnya, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal membubuhkan nama dan tanda tangannya masing-masing dalam surat komitmen tersebut.

Di tengah sorotan itu, PDI-P menegaskan menyatakan dukungannya terhadap penyelesaian RUU Perampasan Aset.

Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya memiliki komitmen penuh dalam pemberantasan korupsi.

"Jadi, komitmen PDI Perjuangan tidak diragukan lagi, termasuk di dalam sikap proaktif kami untuk menyelesaikan RUU Perampasan Aset," ujar Hasto saat ditemui di Megawati Institute, Jakarta, Jumat (28/8/2026).

Hasto menjelaskan, pemberantasan korupsi merupakan bagian dari sikap politik PDI-P yang juga menjadi keputusan dalam kongres partai.

Menurutnya, perjuangan melawan berbagai bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi salah satu bagian dari eksistensi PDI-P.

“Bahkan KPK pun lahir pada masa kepemimpinan Ibu Megawati Soekarnoputri," sambungnya.

Namun, Hasto mengingatkan, pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada pembentukan undang-undang saja.

Pemberantasan korupsi, kata Hasto, membutuhkan komitmen dari seluruh penyelenggara negara, termasuk ketegasan pemimpin nasional dan aparat penegak hukum.

"Kita harus melihat bahwa pemberantasan korupsi itu merupakan satu kesatuan komitmen yang memerlukan dari aspek leadershipnya. National leader kita juga harus sangat tegas, kemudian aparat penegak hukumnya, kita harus membangun supremasi hukum," tutur Hasto.

DPR Kolektif-Kolegial

Lebih lanjut, Hasto menyatakan bahwa pimpinan DPR itu bersifat kolektif kolegial.

"Ya, kepemimpinan DPR itu adalah kolektif-kolegial. Saya dapat laporan dari fraksi bagaimana sebelumnya terkait dengan respons demo itu dibahas bersama-sama oleh Mbak Puan Maharani, Mas Dasco, dan juga pimpinan DPR RI lainnya," ujar Hasto

Oleh karena kepemimpinan DPR RI bersifat kolektif-kolegial, pembahasan terkait respons DPR RI terhadap aksi masyarakat tidak hanya dilakukan oleh satu pimpinan.

Hasto mengatakan, DPP PDI-P telah menugaskan Fraksi PDI-P DPR RI untuk memberikan penjelasan mengenai sikap partai terhadap isu tersebut.

Hasto menegaskan bahwa komitmen PDI-P terhadap pemberantasan korupsi tidak perlu diragukan karena perjuangan melawan korupsi menjadi salah satu bagian dari sejarah PDI-P.

"Maka DPP PDI-P menugaskan fraksi untuk memberikan suatu penjelasan karena komitmen untuk pemberantasan korupsi itu merupakan bagian dari sikap politik PDI-P," kata Hasto.

Alasan Puan Tidak Tanda Tangan

Secara terpisah, Sekretaris Fraksi PDI-P DPR Dolfie Othniel Fredric Palit menjelaskan alasan tidak adanya nama dan tanda tangan Puan pada surat komitmen penyelesaian RUU Perampasan Aset.

Pada hari tersebut, jelas Dolfie, DPR memiliki rangkaian agenda kelembagaan yang berlangsung pada waktu yang bersamaan.

Pertama, agenda Rapat Paripurna DPR berisi delapan agenda rapat, termasuk laporan perkembangan RUU Perampasan Aset, serta penerimaan audiensi bersama kelompok masyarakat Pati.

Saat itu para pimpinan DPR melakukan pembagian tugas, di mana Dasco, Saan, dan Cucun menemui kelompok masyarakat Pati.

"Bapak Sufmi Dasco Ahmad, Bapak Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Bapak Saan Mustopa menerima audiensi bersama kelompok masyarakat, sedangkan Ibu Puan Maharani dan Ibu Sari Yuliati menjalankan tugas memimpin Rapat Paripurna DPR RI," ujar Dolfie, kepada Kompas.com, Jumat (28/8/2026).

Meski tak ada nama Puan dalam surat itu, Dolfie menekankan bahwa komitmennya dalam penyelesaian RUU Perampasan Aset sudah disampaikan melalui konferensi pers selepas rapat paripurna di Gedung DPR pada Kamis (27/8/2026).

"Dan selanjutnya setelah Rapat Paripurna, Ibu Puan Maharani, sebagai Ketua DPR, melaksanakan konferensi pers untuk menyampaikan komitmen DPR RI tentang RUU Perampasan Aset," imbuh Dolfie.

Surat Komitmen RUU Perampasan Aset

Diketahui, pimpinan DPR menyampaikan Surat Komitmen Penyelesaian RUU Perampasan Aset saat menemui sejumlah perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Surat tersebut bermula dari desakan AMPB yang meminta komitmen secara tertulis yang menyatakan keseriusan DPR untuk mengesahkan RUU tersebut.

Empat wakil ketua DPR RI, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurija, Saan Mustopa, dan Sari Yuliati diketahui menandatangani surat tersebut.

Ini isi Surat Komitmen DPR untuk RUU Perampasan Aset:

Surat Komitmen Penyelesaian Pembentukan RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Menjadi UU

Kami, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya yang merugikan keuangan/perkonomian negara dan kepentingan masyarakat, dengan ini berkomitmen:

1. Bahwa DPR RI memandang pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana (RUU Perampasan Aset) sebagai salah satu agenda legislasi yang penting dalam memperkuat sistem pemberantasan tindak pidana korupsi serta pemulihan hasil kejahatan pidana tersebut.

2. Bahwa Pimpinan DPR RI berkomitmen untuk mendorong seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembentukan RUU tentang Perampasan Aset, termasuk Komisi III DPR RI dan Pemerintah, untuk memastikan setiap tahapan pembahasan dilaksanakan sungguh-sungguh, terukur, cermat, efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Pimpinan DPR RI berkomitmen agar pembentukan RUU Perampasan Aset harus diselesaikan paling lambat pada tanggal 15 Desember 2026.

4. Pimpinan DPR RI menyatakan kesiapannya untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Pimpinan DPR dan anggota DPR RI apabila sampai dengan tanggal 15 Desember 2026, RUU tersebut tidak disahkan pada Rapat Paripurna DPR RI.

Demikian Surat Komitmen ini dibuat dengan sebenarnya sebagai bentuk tanggung jawab Pimpinan DPR RI yang mewakili institusi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Jakarta, 27 Agustus 2026

PIMPINAN DPR RI

WAKIL KETUA DPR RI
Prof. H. Sufmi Dasco Ahmad

WAKIL KETUA DPR RI
Sari Yuliati M.T.

WAKIL KETUA DPR RI
Saan Mustopa

WAKIL KETUA DPR RI
Cucun Ahmad Syamsurijal, S.Ag., M.A.P

Dalam surat komitmen RUU Perampasan Aset itu, tidak terlihat tanda tangan Ketua DPR Puan Maharani.