DANDONG, KOMPAS.com - Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dilaporkan tiba di Dandong, kota perbatasan China, pada Sabtu (24/10/2026).
Kim memasuki wilayah China melalui jembatan baru yang menghubungkan kedua negara, sekitar sepekan setelah jalur tersebut resmi dibuka.
Kabar kedatangan Kim pertama kali dilaporkan kantor berita Korea Selatan, Yonhap, yang mengutip sumber pemerintah tanpa menyebutkan identitasnya.
"Kim tiba di Dandong melalui Jembatan Sungai Yalu yang baru pada hari ini," demikian laporan Yonhap.
Dilansir dari AFP, Sabtu (24/10/2026), Kementerian Luar Negeri China telah dihubungi untuk dimintai konfirmasi mengenai laporan tersebut.
Kedatangan Kim berlangsung ketika hubungan ekonomi Korea Utara dan China semakin erat, menyusul pembukaan jembatan yang telah tertunda selama bertahun-tahun.
Jembatan baru dibuka setelah tertunda 12 tahun
Jembatan Sungai Yalu yang menghubungkan Korea Utara dan China sebenarnya telah rampung dibangun pada 2014.
Namun, jembatan empat jalur tersebut baru dibuka sekitar sepekan lalu setelah pengoperasiannya tertunda selama 12 tahun.
Menurut laporan media Korea Selatan, penundaan itu disebabkan belum tersedianya jalan penghubung dan fasilitas bea cukai yang memadai di sisi Korea Utara.
Pembukaan jembatan tersebut menjadi perkembangan penting dalam hubungan ekonomi kedua negara.
China selama ini merupakan mitra dagang terbesar Korea Utara sekaligus sumber dukungan ekonomi, politik, dan diplomatik bagi Pyongyang.
Meski hubungan kedua negara tidak selalu berjalan mulus, Beijing tetap menjadi salah satu mitra terpenting bagi Korea Utara yang menghadapi isolasi diplomatik dan berbagai sanksi internasional.
Pembukaan jembatan menuju China juga terjadi sekitar satu bulan setelah Korea Utara dan Rusia meresmikan jembatan jalan raya pertama yang menghubungkan kedua negara.
Pyongyang menyebut pembangunan infrastruktur tersebut sebagai bukti semakin eratnya hubungan dengan Moskwa.
Sejak Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada 2022, Korea Utara telah menjadi salah satu sekutu utama Kremlin.
Pyongyang bahkan mengirimkan pasukan untuk mendukung operasi militer Rusia dengan imbalan keuntungan ekonomi dan teknologi militer.
Kim Jong Un serukan penguatan militer
Laporan mengenai kedatangan Kim di China muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Korea Utara dan Korea Selatan.
Beberapa jam sebelum kabar tersebut beredar, media pemerintah Korea Utara melaporkan bahwa Kim telah menyerukan penguatan kemampuan militernya agar menjadi yang terkuat di dunia.
Seruan itu disampaikan dalam pertemuan para komandan kompi militer yang berlangsung selama dua hari di Pyongyang.
Kim juga mendesak militernya menjalankan apa yang disebut sebagai revolusi militer ala Korea.
Pernyataan tersebut muncul pada pekan yang sama ketika Korea Selatan mengusulkan pembicaraan militer dengan Korea Utara untuk meredakan ketegangan di wilayah perbatasan.
Pada Jumat (23/10/2026), Seoul mengajukan usulan dialog guna memperjelas batas wilayah kedua negara sekaligus memulihkan saluran komunikasi militer.
Langkah itu diambil setelah terjadi ledakan di Zona Demiliterisasi (DMZ), kawasan perbatasan yang dijaga ketat oleh kedua negara.
Pemerintah Korea Selatan menuding ranjau darat milik Korea Utara sebagai penyebab ledakan yang melukai seorang tentaranya.
Namun, Pyongyang membantah tuduhan tersebut dan sebelumnya juga menolak tuntutan Seoul untuk menyampaikan permintaan maaf.
Hingga Sabtu, Korea Utara belum memberikan tanggapan atas usulan pembicaraan militer yang diajukan sehari sebelumnya.
Korea Utara dan Korea Selatan secara teknis masih berada dalam keadaan perang karena Perang Korea pada 1950-1953 hanya berakhir dengan kesepakatan gencatan senjata, bukan perjanjian damai.
China dinilai mulai menerima status nuklir Korea Utara
Kunjungan Kim ke China juga berlangsung di tengah perubahan pendekatan diplomatik terhadap program senjata nuklir Korea Utara.
Meski telah lama menghadapi sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Pyongyang tetap mempertahankan program nuklirnya.
Korea Utara bahkan telah memasukkan statusnya sebagai negara bersenjata nuklir ke dalam undang-undang.
Pemerintahan Kim berulang kali menegaskan bahwa kepemilikan persenjataan nuklir tersebut bersifat permanen dan tidak dapat diubah.
Sementara itu, Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung terus berupaya membuka kembali jalur diplomasi dengan Pyongyang.
Lee, yang dikenal memiliki pendekatan lebih lunak terhadap Korea Utara, telah beberapa kali menawarkan dialog tanpa prasyarat.
Pada September lalu, ia menyarankan agar Amerika Serikat (AS) mengupayakan pembekuan program nuklir Korea Utara sebagai langkah awal, bukan langsung menuntut penghapusan seluruh persenjataannya.
Sebagai imbalannya, Washington dapat memberikan pelonggaran sanksi kepada Pyongyang.
Namun, usulan tersebut menuai kritik karena dinilai berpotensi membuka jalan bagi pengakuan tidak langsung terhadap Korea Utara sebagai negara bersenjata nuklir.
Para pengkritik juga menilai pendekatan itu memungkinkan Pyongyang memperoleh keringanan sanksi tanpa harus menyerahkan persenjataan nuklirnya.
Di sisi lain, sejumlah analis melihat China mulai menunjukkan sikap yang mengarah pada penerimaan secara implisit terhadap status nuklir Korea Utara.
Pada Juni lalu, Kim menerima kunjungan Presiden China Xi Jinping di Pyongyang.
Pertemuan itu berlangsung tidak lama setelah Xi menggelar serangkaian pertemuan puncak di Beijing bersama Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Menariknya, pernyataan resmi yang dikeluarkan Pyongyang dan Beijing seusai pertemuan Kim dan Xi sama-sama tidak menyinggung denuklirisasi Korea Utara.
Para ahli menilai tidak adanya pembahasan mengenai isu tersebut dapat menjadi sinyal bahwa China mulai menerima secara diam-diam status Korea Utara sebagai negara bersenjata nuklir.
Adapun kedatangan Kim di Dandong terjadi menjelang agenda politik penting di Beijing.
Xi Jinping bersama sejumlah pejabat tinggi China dijadwalkan menghadiri sidang pleno kelima Komite Sentral Partai Komunis China pada Senin (26/10/2026).
Swipe untuk menutup
READ
