KOMPAS.com – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono meluruskan pemberitaan mengenai anggaran Rp 103 miliar yang disebut dialokasikan untuk podcast.

Ia menegaskan, anggaran tersebut tidak diperuntukkan khusus untuk podcast, tetapi berkaitan dengan kebutuhan komunikasi publik Kementerian Koperasi (Kemenkop) dalam mendukung penyampaian program dan kebijakan perkoperasian kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Menkop Ferry dalam rapat kerja (raker) Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam rangka pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Koperasi Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Raker tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo dan dihadiri jajaran Kemenkop serta anggota Komisi VI DPR RI.

Ferry menjelaskan, anggaran sebesar Rp 103 miliar merupakan bagian dari kebutuhan komunikasi publik dan dukungan pelaksanaan tugas kementerian secara lebih luas, bukan anggaran yang diperuntukkan khusus untuk podcast.

Alokasi anggaran tersebut mencakup pelaksanaan fungsi hubungan masyarakat, komunikasi publik, dokumentasi, publikasi, serta dukungan tata usaha, teknologi informasi, dan infrastruktur.

“Komunikasi publik tidak hanya mengenai podcast. Podcast merupakan salah satu kanal komunikasi. Fungsi humas, tata usaha, teknologi informasi, infrastruktur, dokumentasi, publikasi, dan berbagai dukungan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas kementerian,” jelas Ferry dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (2/9/2026).

Komunikasi publik juga membutuhkan pengetahuan dan keahlian yang profesional agar informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah dapat disampaikan secara tepat, mudah dipahami, dan menjangkau masyarakat secara luas.

“Ilmu komunikasi memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan dan program pemerintah dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi publik perlu dikelola secara profesional sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pemerintahan,” ujarnya.

Ferry juga menjelaskan bahwa, dukungan tersebut diperlukan agar berbagai program perkoperasian dapat tersampaikan kepada masyarakat dan koperasi di seluruh Indonesia, baik koperasi existing yang terus diperkuat maupun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang sedang dikembangkan.

“Tidak tepat kalau kebutuhan komunikasi publik kemudian disebut sebagai anggaran untuk podcast,” tegas Ferry.

Ia menambahkan, podcast hanya salah satu kanal dan komunikasi publik diperlukan agar program pemerintah dapat diketahui, dipahami, serta dimanfaatkan oleh masyarakat.

Ajukan tambahan anggaran untuk penguatan SDM

Dalam raker tersebut, Kemenkop juga mengajukan tambahan anggaran untuk memperkuat pelaksanaan program perkoperasian, terutama untuk menguatkan sumber daya manusia, pendidikan, pembinaan, pendampingan, dan pengawasan koperasi.

“Kami mengajukan tambahan anggaran karena Kementerian Koperasi punya tanggung jawab melakukan monitoring dan pembinaan terhadap koperasi existing dan KDKMP,” kata Ferry.

Ia menegaskan, Kemenkop tetap berkomitmen memastikan setiap penggunaan anggaran negara dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, dan menghasilkan kinerja yang terukur.

Dalam rapat tersebut, Eko Hendro Purnomo mengapresiasi kinerja Kemenkop. Ia pun meminta agar kebutuhan anggaran ke depan diarahkan secara spesifik untuk memperkuat koperasi, termasuk KDKMP, melalui pelatihan, pembinaan, pengawasan, serta tenaga pendamping yang profesional dan berbasis kinerja.

“Koperasi, termasuk KDKMP, harus memiliki manajemen dan tata kelola yang sehat sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat,” kata Eko.

KOMPAS.com - Cek desil bansos September 2026 dapat dilakukan secara online melalui HP tanpa perlu datang ke kantor kelurahan atau desa setempat.

Masyarakat cukup menyiapkan NIK yang tertera pada KTP untuk melihat kelompok desil yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Informasi desil penting diketahui karena menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menentukan sasaran berbagai program bantuan sosial (bansos).

Lantas, bagaimana cara cek desil bansos September 2026 lewat HP?

Cara cek desil bansos September 2026 lewat HP

Masyarakat dapat melihat informasi desil secara online melalui laman resmi Cek Bansos Kemensos. Selain itu, pengecekan juga dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos.

Berikut cara cek desil bansos September 2026:

1. Cek desil bansos lewat cekbansos.kemensos.go.id

Pengecekan melalui situs resmi Kemensos dapat dilakukan dengan langkah berikut:

• Buka browser di HP
• Akses laman resmi cek bansos kemensos go id 2026, https://cekbansos.kemensos.go.id
• Masukkan NIK sesuai KTP
• Masukkan kode captcha yang tersedia
• Klik "Cari Data"
• Tunggu hingga hasil pencarian muncul.

Setelah proses selesai, sistem akan menampilkan informasi yang tersedia, seperti nama, kelompok desil, status penerimaan bantuan, dan periode penyaluran bansos.

2. Cek desil bansos melalui aplikasi Cek Bansos

Selain melalui situs web, masyarakat juga dapat menggunakan aplikasi Cek Bansos Kemensos.

Berikut cara cek desil online di aplikasi Cek Bansos:

• Unduh dan buka aplikasi Cek Bansos Kemensos
• Pilih menu Cek Bansos
• Masukkan NIK sesuai KTP
• Klik Cari Data
• Tunggu sampai informasi hasil pencarian ditampilkan.

Hasil pencarian cek bansos memuat informasi mengenai data penerima, kelompok desil, status penerimaan bantuan, hingga periode penyaluran bansos.

Apa itu desil bansos?

Desil adalah pengelompokan masyarakat ke dalam 10 kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi. Data tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan sasaran program perlindungan sosial.

Kelompok desil diberi peringkat dari desil 1 hingga desil 10. Semakin kecil angka desil, semakin rendah tingkat kesejahteraan sosial ekonomi yang tercatat.

Namun, masyarakat perlu memahami bahwa desil bukan penentu tunggal penerima bansos. Setiap program bantuan memiliki persyaratan, kriteria, serta mekanisme penyaluran yang berbeda.

Artinya, seseorang yang masuk dalam kelompok desil tertentu tidak otomatis akan menerima seluruh program bansos.

Apakah desil menentukan penerima bansos?

Desil menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan sasaran program bantuan sosial. Kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan lebih rendah pada umumnya menjadi prioritas dalam berbagai program perlindungan sosial.

Meski demikian, hasil cek desil bansos September 2026 bukan merupakan jaminan bahwa seseorang pasti mendapatkan bantuan.

Penerima bansos tetap harus memenuhi ketentuan yang berlaku untuk program yang bersangkutan. Data penerima juga dapat melalui proses verifikasi dan validasi sebelum bantuan disalurkan.

Itulah cara cek desil bansos September 2026. masyarakat yang ingin mengetahui posisi data sosial ekonominya dapat melakukan cek desil secara mandiri menggunakan NIK KTP melalui kanal resmi Kemensos.

KATHMANDU, KOMPAS.com - Pejabat di Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Nepal, Maheshwar Dhakal, menyalahkan dampak perubahan iklim terhadap bencana banjir bandang yang melanda negaranya di kawasan Himalaya.

Dhakal secara tegas menyatakan bahwa ulah manusia merupakan faktor penyebab runtuhnya gletser, sehingga menimbulkan banjir dahsyat pada Rabu (26/8/2026).

Dalam sebuah wawancara pada Senin (31/8/2026), ia menggambarkan peristiwa tersebut sebagai bentuk ketidakadilan, di mana emisi gas rumah kaca yang dihasilkan selama berpuluh-puluh tahun oleh negara-negara kaya telah merugikan negara-negara rentan—seperti negaranya—yang tidak memiliki kemampuan untuk mengatasinya.

"Mereka yang kontribusinya paling minim justru menanggung dampak terberat," ujar Dhakal, seperti dikutip New York Times.

Senada, Perdana Menteri Nepal Balendra Shah juga menyatakan bahwa banjir bandang di wilayah Himalaya pekan lalu dipicu oleh perubahan iklim, seraya mendesak adanya tindakan internasional.

"Banjir di Sungai Bhote Koshi, Rasuwa, bukanlah banjir biasa," ujar Perdana Menteri Balendra Shah dalam sebuah unggahan di media sosial pada Senin (31/8/2026).

"Ini merupakan salah satu bencana besar di kawasan tersebut, yang dipicu oleh longsoran salju dan es di wilayah Himalaya," katanya.

Adapun banjir di perbatasan Nepal dan Tibet telah menewaskan 939 orang, sementara hampir 4.500 orang lainnya dilaporkan masih hilang. 

Menurut laporan AFP, Nepal memang hanya memberikan kontribusi kecil terhadap emisi penyebab pemanasan global dibandingkan negara-negara kaya dan industri. Namun, negara berpenduduk 30 juta juwa tersebut justru menanggung lebih banyak dampak buruknya.

Minta bantuan Rp 88 trilun

Atas bencana tersebut, pemerintah Nepal telah meminta bantuan melalui dana khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ditujukan untuk menangani kerugian dan kerusakan akibat bencana terkait perubahan iklim.

Dhakal mengatakan bahwa biaya pemulihan akibat bencana tersebut diperkirakan mencapai 5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 88 trilun. 

Dalam surat kepada dewan dana iklim PBB, pemerintah Nepal meminta bantuan keuangan segera untuk menghadapi kerugian dan kerusakan yang tidak mampu ditanggung sendiri.

Namun, permintaan bantuan Nepal datang ketika dana PBB untuk menangani perubahan iklim menghadapi keterbatasan.

PBB sejauh ini menerima komitmen pendanaan sekitar 820 juta dollar AS atau sekitar Rp 14 triliun. Namun, setidaknya 119 negara telah mengajukan permintaan bantuan dengan total nilai sekitar 2,8 miliar dollar AS (sekitar Rp 49 triliun).

Richard Sherman, anggota dewan dana tersebut asal Afrika Selatan, memperkirakan, dana kerugian dan kerusakan PBB akibat perubahan iklim mungkin hanya dapat mengalokasikan sekitar 20 juta dollar AS atau sekitar Rp 354 miliar untuk Nepal, mengingat banyaknya negara lain yang juga membutuhkan bantuan.

Sherman juga mengatakan bahwa Nepal dapat mempertimbangkan pinjaman dari Bank Dunia untuk membantu membiayai pemulihan.

Penyebab runtuhnya gletser belum pasti

Meski pemerintah Nepal mengaitkan bencana tersebut dengan perubahan iklim, para ilmuwan menilai perubahan iklim belum dapat disebut sebagai satu-satunya penyebab runtuhnya gletser.

Namun, kawasan Himalaya memang mengalami pemanasan dengan cepat. Meningkatnya suhu turut mencairkan gletser dan mencairkan lapisan permafrost yang berada di bawah sejumlah gletser, sehingga dapat meningkatkan risiko ketidakstabilan lingkungan pegunungan.

Para ilmuwan juga menyebut gletser di Himalaya mencair lebih cepat seiring kenaikan suhu global.

Adapun pegunungan Himalaya dan kawasan Hindu Kush merupakan sumber air penting bagi sekitar 240 juta orang yang tinggal di wilayah tersebut. Air dari kawasan itu juga menopang kehidupan sekitar 1,65 miliar orang lainnya yang tinggal di lembah-lembah sungai di Asia Selatan dan Asia Tenggara.

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Aksi sejumlah emak-emak di Kota Tasikmalaya yang makan bersama di atas mobil pikap sambil berkeliling kota mendadak viral di media sosial.

Video tersebut menuai perhatian luas warganet karena dianggap unik, namun sekaligus menimbulkan perdebatan terkait aspek keselamatan berlalu lintas.

Dalam video yang beredar, tampak beberapa perempuan menikmati makanan khas Sunda di atas bak terbuka mobil pikap.

Mereka duduk melingkari meja sederhana yang dilapisi tikar, lengkap dengan berbagai hidangan seperti ayam goreng, sambal, nasi tutug oncom, hingga lalapan.

Tidak hanya makan bersama, rombongan itu juga terlihat melambaikan tangan dan menyapa pengendara lain yang melintas di sepanjang rute perjalanan.

Aksi tersebut diketahui berlangsung pada Minggu (23/8/2026) dengan rute perjalanan dimulai dari kawasan Taman Alun-alun Kota Tasikmalaya, kemudian melintasi Jalan HZ Mustofa, berlanjut ke Jalan Tentara Pelajar, sebelum kembali ke titik awal.

Namun, alih-alih mendapat apresiasi, aktivitas tersebut justru memicu sorotan karena dilakukan di atas kendaraan bak terbuka yang sedang bergerak di jalan umum.

Mengapa aksi makan di atas pikap ini menjadi sorotan?

Sorotan publik muncul karena kegiatan tersebut dinilai mengabaikan faktor keselamatan berlalu lintas. Posisi penumpang di bak terbuka yang tidak dirancang untuk membawa orang dalam kondisi bergerak dianggap berpotensi membahayakan.

Aktivitas viral ini kemudian ditindaklanjuti oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Tasikmalaya Kota setelah menerima laporan dari masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Kanit Turjawali Satlantas Polres Tasikmalaya Kota, Ipda Dian Fardiansyah, membenarkan pihaknya segera melakukan penelusuran setelah video tersebut beredar luas di media sosial.

"Benar kami mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa beredar video di medsos. Atas dasar hal tersebut, kami segera mencari penyelenggara daripada kegiatan ini, dan Alhamdulillah kami dapati salah satu rumah makan yang menggelar kegiatan itu," ungkap Ipda Dian.

Apa penjelasan dari pihak penyelenggara kegiatan?

Setelah dilakukan penelusuran, polisi berhasil menemukan pihak penyelenggara kegiatan. Berdasarkan keterangan yang disampaikan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.

"Jadi penyelenggara juga menyatakan, ini bukan salah satu fasilitas daripada rumah makan dan bukan kegiatan rutin, hanya kegiatan insidentil dalam rangka HUT ke-81 RI," jelasnya.

Polisi kemudian memberikan imbauan langsung kepada pihak penyelenggara agar kejadian serupa tidak kembali dilakukan di kemudian hari.

Hasilnya, pihak penyelenggara bersikap kooperatif dan menyatakan tidak akan mengulangi kegiatan tersebut, disertai video klarifikasi.

Bagaimana kronologi klarifikasi dari panitia?

Usai viral dan menjadi perbincangan publik, pihak penyelenggara akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Klarifikasi dilakukan setelah Satlantas Polres Tasikmalaya Kota mendatangi lokasi kegiatan.

Rohmat, selaku penanggung jawab kegiatan, menjelaskan bahwa acara tersebut merupakan kegiatan perayaan 17 Agustusan yang digelar di Warung Saung Alun-alun Kota Tasikmalaya.

"Mohon maaf atas beredar video dan konten yang heboh di medsos, kami memberikan keterangan bahwa hal tersebut acara 17 Agustusan di warung saung alun-alun. Dan kami tidak memberikan fasilitas makan di atas mobil pikap tersebut," ucap Rohmat dalam video klarifikasi.

Ia juga mengakui bahwa penggunaan kendaraan bak terbuka sebagai tempat makan sambil berjalan tidak tepat untuk dijadikan contoh di masyarakat.

"Kami sampaikan atas klarifikasi, dan telah kooperatif, semoga menjadi pembelajaran dan tertib dalam berlalu lintas serta mengutamakan keselamatan," ungkapnya.

Ipda Dian menegaskan pentingnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, terutama terkait penggunaan kendaraan yang sesuai peruntukannya.

"Kami imbau pula untuk senantiasa tertib dalam berlalu lintas dan utamakan keselamatan," kata Ipda Dian.

"Sementara yang kami lakukan upaya imbauan secara persuasif. Namun, apabila terulang kembali, kami akan lakukan tindakan sesuai aturan yang berlaku," tegasnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunpriangan.com dengan judul Aksi Emak-emak Makan di Mobil Pikap Sambil Keliling Kota Tasikmalaya Jadi Sorotan Netizen.

CIREBON, KOMPAS.com - Video berdurasi 44 detik yang memperlihatkan gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dekat pemakaman umum Desa Cigobang, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menyita perhatian publik di media sosial.

Perekam video terdengar mengungkapkan ekspresi serta menarasikan jalan makam itu sebagai akses utama menuju bangunan koperasi.

"Demi apa ini Kopdes ada di kuburan, guys! Aku mah enggak expect banget, di luar nurul (akal) ya," kata perekam video sembari mengarahkan kamera dari area makam ke arah bangunan Koperasi Merah Putih Desa Cigobang, saat dikutip Kompas.com pada Senin (1/9/2026) malam.

Menanggapi video viral itu, Kepala Desa (Kuwu) Cigobang, Muhamad Abdul Zei, memberikan klarifikasi.

Dia menyebut, jalan setapak di tengah pemakaman itu bukanlah jalan utama. Jalan utama tepat berada di depan gedung koperasi.

Zei juga menegaskan bahwa keputusan membangun Koperasi Desa Merah Putih di lokasi tersebut melalui banyak pertimbangan.

Zei sudah melakukan rapat berulang kali hingga meminta rekomendasi dari sejumlah pihak yang berwenang.

Penetapan lokasi pembangunan di atas tanah kas desa (TKD) tersebut juga telah memperhitungkan berbagai aspek manfaat bagi masyarakat.

Keputusan ini diambil berdasarkan hasil musyawarah desa yang disepakati bersama oleh pemerintah desa, pengurus koperasi, dan para tokoh masyarakat setempat.

Menurut Abdul Zei, pertimbangan utama pemilihan lokasi tersebut adalah posisinya yang paling dekat dan mudah dijangkau dari permukiman warga jika dibandingkan dengan opsi lahan desa lainnya.

Selain berada dekat dengan kawasan hunian penduduk, letak gedung koperasi ini juga sangat strategis karena berdiri di area yang berdekatan dengan fasilitas pendidikan atau sekolah.

Hal ini dinilai akan memudahkan mobilitas harian para siswa maupun orang tua murid.

Tidak hanya itu, kawasan tersebut dipilih karena memegang peranan penting sebagai titik poros ekonomi desa.

Posisinya menjadi penghubung langsung antara area permukiman warga dengan jalur menuju kawasan pertanian masyarakat sehingga memudahkan lalu lintas aktivitas perekonomian lokal.

Kades Bantah Akses Utama Lewat Makam

Dari segi aksesibilitas transportasi, lokasi gedung koperasi ini sebenarnya ditunjang oleh keberadaan jalan utama berukuran besar yang membentang tepat di sebelah barat bangunan.

Akses jalan utama di bagian depan kantor KDMP tersebut dirancang dapat dilalui oleh baik roda dua maupun roda empat, tanpa harus melintasi kawasan pemakaman.

Mengenai rekaman video yang memperlihatkan pengendara motor melintasi jalan setapak di tengah makam, Abdul Zei meluruskan bahwa jalur tersebut bukanlah akses utama menuju koperasi.

"Sangat salah besar kalau dibilang akses utama masuk ke KDMP Desa Cigobang lewat pemakaman, dan lokasinya pun tidak di dalam areal pemakaman," kata Abdul Zei saat ditemui Kompas.com di kantornya pada Senin petang.

Ia menjelaskan bahwa jalur di area pemakaman yang terekam dalam video murni merupakan jalan alternatif desa.

Jalur pintas tersebut biasa digunakan oleh pejalan kaki, pengguna sepeda, atau sepeda motor yang bergerak dari arah balai desa menuju area sekolah dan permukiman.

"Sebenarnya dari pintu balai desa itu lurus, ada pemakaman, langsung belok kiri. Itu kan akses pemakaman, bukan jalan utama untuk ke KDMP. Akses utamanya ada di sebelah barat, ada jalan besar di depan kantor KDMP," tambahnya.

Tak Sulitkan Warga

Abdul Zei memastikan bahwa pemilihan lokasi gedung koperasi sama sekali tidak menyulitkan masyarakat, melainkan justru memberikan kemudahan akses bagi aktivitas warga sehari-hari.

Saat ini, progres fisik pembangunan gedung KDMP Desa Cigobang diperkirakan telah mencapai 95 persen.

Pihak pemerintah desa telah menerima pengiriman fasilitas penyimpanan barang serta armada operasional, dan kini tengah menunggu penetapan jadwal resmi peluncuran dari PT Agrinas.

SIDOARJO, KOMPAS.com - Dampak dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didistribusikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, terjadi pada siswa di 19 lembaga pendidikan atau sekolah.

Kepala Satgas MBG Jatim yang juga Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak, mengatakan, SPPG Kalitengah mendistribusikan 2.800 porsi MBG ke 19 lembaga pendidikan di Sidoarjo.

“Ada 19 lembaga yang terdampak. Ada 19 lembaga yang terdampak, salah satunya Ponpes Manba'ul Hikam,” kata Emil Dardak, Rabu (2/9/2026).

Pemerintah daerah dan Badan Gizi Nasional akan meninjau beberapa sekolah lain selain Ponpes Manba'ul Hikam untuk mengantisipasi keluhan siswa.

“Semua penerimanya ini kebetulan di satuan pendidikan. Ya, jadi karena di satuan pendidikan, untuk menelusuri siapa saja yang menerima, dan kalau dia enggak masuk harus kita cek kondisinya ke kediaman, itu lebih memungkinkan karena mereka semua dari sekolah,” jelasnya.

Emil belum menyebutkan pasti nama-nama lembaga pendidikan yang menerima MBG dari SPPG Kalitengah. Pada hari itu, SPPG Kalitengah hanya mendistribusikan ke sekolah swasta.

“Ada SMA swasta, ada juga SMP, SD swasta juga ya. TK pun juga ada, tapi kebetulan enggak ada yang negeri, kebetulan swasta,” ujarnya.

Sebelumnya, Emil dan BGN Koordinator Regional Jatim juga memastikan SPPG Kalitengah telah diberhentikan sementara operasionalnya. Sampel makanan telah diuji laboratorium.

Santri keracunan MBG

Diberitakan sebelumnya, ratusan santri dan santriwati Pondok Pesantren Manba’ul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, diduga mengalami keracunan usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG), Selasa (1/9/2026).

Mereka mengonsumsi menu berupa putih, telur orak arik, tempe bumbu bali, tumis buncit baby corn, dan apel dari dapur MBG di Kalitengah, Tanggulangin.