JAKARTA, KOMPAS.com - Tersangka kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Rizal Fadillah meninggal dunia pada Jumat (13/11/2026) sore.

Roy Suryo yang juga merupakan tersangka kasus ijazah Jokowi menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Rizal Fadillah.

“Baru saja saya mendengar kabar duka bahwa salah seorang sahabat, pejuang di antara kita telah meninggal dunia, wafat dipanggil Sang Khalik. Beliau adalah Ustaz Rizal Fadillah, yang secara dari awal bersama-sama dengan saya, dengan dr. Tifa, Mas Rustam, Bu Kurnia Tri Royani,” kata Roy dalam keterangannya, Jumat.

Roy bercerita, Rizal sempat dilarikan ke Rumah Sakit Muhammadiyah. Kota Bandung selepas shalat Jumat.

Dia langsung dibawa ke Intensive Care Unit (ICU), tapi nyawanya tak tertolong.

Roy menuturkan akan melanjutkan perjuangan Rizal, dan berdoa agar Rizal mendapat tempat yang baik oleh Yang Maha Kuasa.

“Sekali lagi, semoga perjuangan Ustaz Rizal Fadillah tidak sia-sia dan kita terus bisa bekerja, berjuang di jalan yang diridai oleh Allah SWT,” kata dia.

Adapun Rizal ditetapkan sebagai tersangka penghasutan untuk melakukan kekerasan terhadap penguasa umum bersama Rustam Effendi dan Kurnia Tri Royani.

Informasi terakhir, berkas perkara tersangka klaster 1 tersebut masih dilengkapi oleh penyidik.

Sementara itu, kuasa hukum Roy Suryo Cs, Aziz Yanuar membenarkan Rizal Fadhillah meninggal dunia.

"Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kabar wafatnya Bapak Rizal Fadhillah," tutur Aziz dikutip dari Tribunnews.

Aziz mengatakan keberanian, pemikiran, dan jejak perjuangan Rizal Fadhillah akan tetap hidup dalam ingatan.

"Semoga Allah SWT mengampuni segala khilaf beliau, menerima seluruh amal ibadahnya, melapangkan kuburnya, dan menempatkannya di tempat terbaik di sisi-Nya," ucapnya.

Kompas.com sudah menanyakan perkembangan kasus ini kepada Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto.

Namun belum ada jawaban resmi yang diberikan.

8 orang sempat jadi tersangka

Polda Metro Jaya menetapkan delapan orang sebagai tersangka atas kasus tudingan ijazah palsu Jokowi setelah penyidikan yang panjang.

“Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Ir. H. Joko Widodo,” kata Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol Asep Edi Suheri (sebelumnya Irjen Pol) dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jumat (7/11/2025).

Secara umum, delapan tersangka dijerat dengan Pasal 27A dan Pasal 28 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Pasal 310 dan/atau 311 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun.

Para tersangka ini kemudian dibagi ke dalam dua klaster sesuai dengan perbuatannya.

Klaster pertama juga dijerat Pasal 160 KUHP dengan tuduhan penghasutan untuk melakukan kekerasan kepada penguasa umum.

Eggi Sudjana, Kurnia Tri Royani, Rizal Fadillah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis dimasukkan ke dalam klaster ini.

Sementara klaster kedua terdiri atas Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma.

Mereka dijerat Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 35 UU ITE tentang menghapus atau menyembunyikan, serta memanipulasi dokumen elektronik.

Seiring berjalannya kasus, status tersangka Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis dicabut usai Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terbit.

Keduanya menyelesaikan perkaranya melalui restorative justice.

Kemudian, Rismon Sianipar dari klaster dua turut mengikuti langkah keduanya.

Dia mengaku telah keliru dalam penelitiannya terkait ijazah Jokowi.

Sementara itu, perkara Tifa dan Roy kini telah masuk ke tahap persidangan, di mana Jokowi telah hadir sebagai saksi dan membawa ijazahnya.

KOMPAS,com - Microsoft pada Kamis (12/11/2026) menyatakan bahwa upaya memperbaiki Outlook yang sedang down tidak berjalan sesuai harapan.

Perusahaan tersebut kini sedang mencari solusi alternatif, sementara para pengguna di seluruh dunia tidak dapat mengakses layanan-layanan penting mereka.

Gangguan berjam-jam ini berdampak pada layanan surel (e-mail) serta produk lain seperti Teams dan asisten berbasis kecerdasan buatan (AI), Copilot.

Menurut Microsoft, kendala tersebut disebabkan oleh "beban berlebih" pada infrastrukturnya.

Dampak dari gangguan ini dirasakan secara global. Berbagai pihak, mulai dari perusahaan hingga instansi pemerintah, melaporkan bahwa mereka tidak dapat berkomunikasi melalui Outlook.

Menurut situs pemantau gangguan Downdetector, masalah ini meluas secara global dalam waktu satu jam, melumpuhkan produk-produk Microsoft di 74 negara dan wilayah.

Peta yang diunggah oleh Downdetector di X menunjukkan gangguan berdampak pada pengguna di wilayah Amerika, serta sebagian Eropa, Asia, dan Afrika.

Downdetector, yang melacak gangguan layanan daring, mencatat lonjakan laporan dari pengguna mengenai kendala akses di Washington dan Hong Kong sekitar pukul 11.50 WIB.

Ribuan pengguna juga melaporkan adanya masalah pada layanan Teams dan Copilot.

Salah satu negara yang turut terdampak adalah Selandia Baru.

Kementerian Luar Negeri negara tersebut mengeluarkan pemberitahuan yang menyatakan, "Kemampuan untuk menerima surel terganggu akibat pemadaman layanan Microsoft secara global. Hal ini juga berdampak pada seluruh Kedutaan Besar, Konsulat, dan Kantor Perwakilan Selandia Baru di seluruh dunia," dikutip dari AFP.

Sementara berdasarkan laporan Downdetector Indonesia yang dikutip Kompas Tekno, gangguan Microsoft Outlook mulai terpantau sekitar pukul 00.38 WIB.

Sementara itu, laporan gangguan Microsoft 365 mulai meningkat sekitar pukul 00.51 WIB. Hingga pukul 07.08 WIB, laporan gangguan Outlook masih berada pada level tinggi.

Indikator Downdetector masih berwarna merah, yang menunjukkan jumlah laporan pengguna jauh di atas kondisi normal.

Awalnya, Microsoft menyatakan sedang menyelidiki laporan gangguan di wilayah Amerika, tetapi kemudian mengonfirmasi masalah tersebut ternyata memengaruhi konektivitas layanan Microsoft 365 bagi pengguna di berbagai wilayah.

Microsoft 365 merupakan layanan berlangganan berbasis cloud dari perusahaan tersebut yang mencakup aplikasi populer seperti Outlook dan Teams.

"Kami mengidentifikasi bahwa sebagian infrastruktur mengalami beban berlebih di beberapa wilayah, yang kemungkinan besar menjadi penyebab munculnya kendala konektivitas," tulis perusahaan tersebut di X.

"Kami berupaya keras menempuh segala cara untuk meminimalkan dampak yang terjadi," tambahnya.

Seiring dengan gangguan yang berlangsung selama berjam-jam, Microsoft mengunggah serangkaian pembaruan di X, yang merinci upaya berkelanjutan—meski belum membuahkan hasil—untuk memulihkan layanan sepenuhnya.

"Kami memantau status perubahan yang diterapkan untuk meningkatkan kinerja layanan, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan," ungkap Microsoft melalui platform X.

"Kami sedang mengidentifikasi langkah alternatif yang dapat diterapkan untuk menambah kapasitas," tambah raksasa teknologi tersebut, tanpa memberikan keterangan kapan layanan diperkirakan akan pulih sepenuhnya.

"Seiring dengan dipulihkannya kapasitas, pengguna mungkin akan merasakan pemulihan secara bertahap seiring dengan tersambungnya kembali klien mereka," tambah perusahaan tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengakuan Wakil Presiden (Wapres) ke-14 RI Gibran Rakabuming yang menyebut dirinya telah mengecewakan PDI-P dinilai tidak serta-merta menunjukkan penyesalan atas keputusan politik yang pernah diambilnya.

Peneliti Senior Populi Center, Usep Saepul Ahyar, menilai, pernyataan Gibran tersebut sebagai upaya untuk menata citra politik.

"Saya membacanya lebih sebagai upaya menata citra di akhir jabatan, bukan penyesalan," kata Usep, saat dihubungi, Jumat (13/11/2026).

Alasannya, ia memandang pernyataan itu muncul usai Gibran mundur di tengah tekanan pemakzulan di DPR.

"Kata-kata emosional di saat seperti ini biasanya berfungsi membangun kenangan baik tentang dirinya," sambung dia.

Selanjutnya, dari pemilihan kata-kata, Gibran dinilai lebih menyesali akibatnya, bukan keputusannya.

"(Kata) 'Berat mengecewakan' berbeda dengan 'saya keliru'. Ia juga tidak menyinggung etika pencalonannya, bahkan tidak menyebut PDI-P secara langsung," tutur dia.

Selain itu, ia juga menyoroti, bahwa pengakuan itu disandingkan dengan klaim bahwa Gibran tidak pernah berniat menjadi Wapres.

"Kesan yang dibangun ia sosok yang dipinang dan berkorban, bukan ambisius. Ini narasi tandingan terhadap tudingan politik dinasti," lanjut dia.

Meski begitu, menurut dia, perasaan pribadi dan strategi bisa berjalan bersamaan.

Usep menilai, langkah Gibran ke depannya yang menjadi ukuran terkait pernyataannya itu.

"Ukurannya bukan kata-katanya, melainkan tindakannya setelah ini," ujar Usep.

Peluang rujuk kecil

Menurut Usep, peluang Gibran rujuk dengan PDI-P masih tetap kecil meski sudah menyampaikan pengakuan itu.

Sebab, menurut Usep, PDI-P menganggap Gibran sudah melanggar prinsip partai.

Selain itu, jika PDI-P kembali menerima Gibran sebagai kadernya maka hal ini akan merusak narasi PDI-P sebagai pengkritik politik dinasti.

"Daya tawar Gibran kini rendah tanpa jabatan, membawa polemik ijazah, dan ditinggalkan sebagian koalisinya. Partai mending merangkul orang yang membawa suara, bukan beban," ujar Usep lagi.

Dia mengatakan, apabila Gibran ingin kembali rujuk dengan PDI-P, maka ada tiga hal yang perlu dilakukan.

Pertama, adalah permintaan maaf langsung kepada Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"(Kedua) Pengakuan terbuka bahwa pencalonannya bermasalah, dan (ketiga) jarak dari proyek politik keluarganya," lanjut dia.

Pengakuan Gibran

Seperti diketahui, ketika dideklarasikan menjadi cawapres pendamping Prabowo, Gibran masih berstatus sebagai kader PDI-P, sedangkan PDI-P sudah mendeklarasikan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mereka usung.

Gibran sebelumnya mengaku berat harus mengecewakan dan berseberangan dengan PDI Perjuangan (PDI-P), partai yang membesarkannya di dunia politik, karena maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden 2024 lalu.

Gibran menyebutkan, hal tersebut merupakan pergulatan batin yang paling berat baginya ketika ia memutuskan menjadi cawapres Prabowo.

"Yang paling berat, membuat kecewa partai yang selama ini sudah membimbing, dan membesarkan saya, serta menghadapi konsekuensi berseberangan dengannya," ujar Gibran, usai mundur dari Wapres RI pada Kamis (12/11/2026), dikutip dari YouTube Sekretariat Wakil Presiden.