SEMARANG, KOMPAS.com - Dua atlet yang berlaga di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Tengah (Jateng) 2026 meninggal dunia. 

Mereka adalah Syabila Putri Raharja dari cabang selam dan Ayudiah Rivana Tridiandinata dari pencak silat.

Syabila, atlet kontingen Jepara, meninggal setelah tenggelam saat lomba. Sementara itu, Ayudiah (19), atlet kontingen Kota Semarang, meninggal saat menjalani perawatan di rumah sakit.

Syabila Sempat Dievakuasi, tapi Tak Tertolong

Kasus pertama atlet meninggal saat gelaran Porprov Jateng terjadi pada Minggu (25/10/2026) pagi. Saat itu, Syabila memulai perlombaan selam sekitar pukul 09.00 WIB.

Pada pukul 09.20 WIB, Syabila dilaporkan tenggelam. Anggota Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang bertugas di lokasi menolongnya.

Ia dibawa ke darat dalam kondisi tidak sadarkan diri. Dari mulut dan hidungnya dilaporkan keluar busa.

Tim medis dari Semarang dan Jepara sempat memberikan resusitasi. Syabila kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Keluarga Sehat Semarang.

Di rumah sakit, tim medis kembali menolongnya. Dokter di instalasi gawat darurat (IGD) menyatakan Syabila meninggal dunia sekitar pukul 10.00 WIB.

Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Jepara Miftah mengatakan jenazah Syabila dimakamkan di Jepara pada Minggu sekitar pukul 16.00 WIB.

Miftah menyampaikan duka mendalam. Menurut dia, Syabila berjuang gigih dan menyumbangkan dua medali emas bagi kontingen Jepara.

"Dedikasi, semangat juang, dan prestasinya akan selalu menjadi bagian dari sejarah olahraga Jepara. Terima kasih, Syabila. Terima kasih, patriot olahraga Jepara. Perjuanganmu akan selalu kami kenang," kata Miftah dikutip dari Antara, Minggu.

Miftah belum berani berspekulasi soal penyebab meninggalnya atlet andalan Jepara itu. 

KONI Jepara akan mengirim surat permintaan klarifikasi kepada Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (Pengprov POSSI) Jateng setelah pembukaan Porprov.

"Kami nanti akan meminta penjelasan mengenai kronologi kejadian hingga meninggalnya atlet," ujarnya.

Ayudiah Meninggal Usai Dioperasi

Setelah Syabilla meninggal, giliran Ayudiah yang bertanding di cabang olahraga pencak silat kelas A 45-50 kg mengembuskan napas terakhirnya pada Rabu (28/10/2026) pagi.

Ayudiah sempat mengalami patah jari tengah saat bertanding pada Senin (26/10/2026). 

Ia kemudian dirujuk ke RS Primaya Semarang yang berlokasi tidak jauh dari arena pertandingan.

Di rumah sakit tersebut, Ayudiah menjalani operasi pada Selasa (27/10/2026).

"Almarhumah dirawat di rumah sakit setelah mengalami patah jari tengah saat bertanding pada Senin," jelas Ketua KONI Jawa Tengah Sudjarwanto dikutip dari Antara, Rabu.

Direktur RS Primaya Semarang Aditya Nugraha mengatakan, petugas rumah sakit mengetahui Ayudiah meninggal sekitar pukul 05.30 WIB, saat hendak membangunkannya.

"Saat akan dibangunkan, pasien dalam kondisi tidak sadar, tidak bernafas, tidak ada denyut jantung," ungkapnya.

Aditya menuturkan seluruh protokol dan alur operasi telah dijalankan sesuai prosedur. 

Pasien juga mengaku tidak memiliki alergi obat maupun riwayat penyakit bawaan.

Kendati demikian, tim dokter belum bisa memastikan penyebab kematian Ayudiah.

"Operasi yang dilakukan bukan operasi mayor," jelas Aditya. 

"Selain itu, pasien juga langsung sadar setelah operasi untuk selanjutnya menjalani perawatan di kamar," pungkasnya.

GAZA, KOMPAS.com – Pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk hak asasi manusia di wilayah Palestina, Francesca Albanese, meminta Indonesia mempertimbangkan kembali keterlibatannya dalam Board of Peace (BoP) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Albanese menilai rencana tersebut dibentuk dengan pengaruh besar AS dan Israel serta tidak memberikan ruang yang cukup bagi suara Palestina.

"Saya memahami niat baik (Indonesia). Saya tetap berpikir bahwa ini sangat berbahaya karena berisiko menormalisasi mekanisme yang sangat tidak normal," kata Albanese dalam wawancara dengan Reuters di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Adapun Trump mengumumkan pembentukan BoP pada Januari sebagai badan baru untuk menangani konflik global yang selama ini umumnya ditangani PBB.

Indonesia sebelumnya menyatakan akan menjadi anggota badan tersebut dan telah berkomitmen mengirim pasukan ke Gaza sebagai bagian dari pasukan stabilisasi internasional.

Indonesia pertimbangkan keterlibatan

Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Kamis (22/10/2026) mengatakan pembahasan mengenai keterlibatan Indonesia dalam BoP masih ditangguhkan. Pernyataan tersebut mengulang posisi Indonesia sebelumnya.

Albanese mengatakan Indonesia selama ini secara historis mendukung perjuangan Palestina. Namun, menurut dia, keputusan bergabung dengan BoP dapat membawa risiko bagi posisi Indonesia.

Ia juga berpendapat bahwa secara hukum Israel tidak seharusnya memiliki peran dalam menentukan masa depan rakyat Palestina.

Sejumlah pakar hak asasi manusia sebelumnya mengkritik BoP karena tidak memiliki perwakilan Palestina, meskipun badan tersebut dimaksudkan untuk mengawasi pemerintahan sementara di wilayah Palestina.

Pihak BoP membantah anggapan bahwa Palestina dikesampingkan. Seorang pejabat badan tersebut mengatakan kepemimpinan dan kepemilikan Palestina tetap menjadi bagian utama dari proses tersebut.

Pejabat itu mengatakan pemerintahan sipil dan upaya pemulihan Gaza dipimpin National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), yang terdiri dari para profesional Palestina dari Gaza dan dipimpin mantan pejabat Otoritas Palestina, Ali Shaath.

Albanese menilai keberadaan sejumlah pejabat Palestina tersebut belum cukup untuk memastikan keterwakilan Palestina.

Indonesia dikritik

Indonesia yang mendukung solusi dua negara dan berulang kali mengecam kekerasan Israel juga mendapat kritik dari sejumlah kelompok di dalam negeri karena bersedia bergabung dengan BoP, yang juga memiliki Israel sebagai anggota.

Kantor Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengatakan bahwa Presiden Prabowo berjanji akan keluar dari BoP jika keterlibatan Indonesia tidak memberikan manfaat bagi Palestina.

Albanese mengatakan keterlibatan Indonesia dapat berisiko mengganggu hubungan dekat Indonesia dengan Palestina.

"Ini sangat berisiko dilakukan ketika aturan ditetapkan oleh Israel," ujar Albanese.

Ia juga merekomendasikan Indonesia bergabung dengan Hague Group, kelompok negara yang mencakup Afrika Selatan dan Malaysia. Kelompok tersebut berupaya menegakkan hukum serta proses internasional, termasuk melalui Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) terkait tindakan Israel.

Rencana Trump di Gaza mandek

Rencana Trump untuk Gaza saat ini mengalami kebuntuan. Gencatan senjata pada 2025 menghasilkan pembebasan sandera yang masih ditahan Hamas serta ratusan tahanan dan narapidana Palestina.

Namun, upaya untuk melucuti Hamas dan memastikan penarikan pasukan Israel mengalami hambatan. Pasukan Israel juga masih melakukan serangan hampir setiap hari di Gaza.

SINGAPURA, KOMPAS.com – Sebanyak 10 perusahaan yang berpotensi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) penyebab kabut asap dipanggil pemerintah Singapura untuk menghadiri pertemuan dengan tiga menteri pada Rabu (28/10/2026).

Pertemuan yang berlangsung kurang dari 30 menit itu dihadiri Wakil Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong, Menteri Senior sekaligus Menteri Koordinator Keamanan Nasional dan Menteri Dalam Negeri K Shanmugam, serta Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Grace Fu. 

Para menteri juga didampingi Penasihat Hukum Senior Davinder Singh serta pejabat senior dari Kejaksaan Agung Singapura, National Environment Agency (NEA), dan Kementerian Hukum.

Menurut laporan CNA, pertemuan tersebut digelar untuk menyampaikan ekspektasi pemerintah Singapura kepada perusahaan sekaligus menjelaskan rencana penguatan aturan guna meminta pertanggungjawaban pihak yang terbukti menyebabkan kabut asap.

Meski demikian, Shanmugam mengatakan bahwa seluruh perusahaan yang dipanggil belum dinyatakan bersalah.

"Saya tidak ingin memberikan kesan bahwa perusahaan-perusahaan ini bersalah, dan saya juga tidak ingin memberikan kesan bahwa hanya perusahaan-perusahaan inilah yang melakukan hal tersebut," kata Shanmugam.

Ia menegaskan pemerintah Singapura masih dalam tahap mencari fakta dan belum mengetahui sepenuhnya sejauh mana keterlibatan perusahaan-perusahaan tersebut.

"Saat ini kami sedang melakukan penelusuran fakta. Jika perusahaan terbukti terlibat dalam pelanggaran dan—sebagai konsekuensi dari penyelidikan tersebut—mereka memilih untuk meninggalkan Singapura, maka menurut saya, bertindak demi kepentingan rakyat Singapura berarti menerima konsekuensi tersebut," ujarnya.

"Saya yakin rakyat Singapura akan setuju dengan hal itu, daripada kita membiarkan perusahaan-perusahaan tersebut terus melakukan pelanggaran."

Perusahaan diminta jalani pemeriksaan independen

Shanmugam mengatakan perusahaan-perusahaan tersebut akan diminta menjalani pemeriksaan independen terhadap operasi, hubungan korporasi, serta rantai pasok mereka.

Pemeriksaan itu bertujuan mengetahui apakah perusahaan memiliki kontribusi terhadap kebakaran yang menyebabkan kabut asap di Singapura.

Pemerintah Singapura, kata Shanmugam, akan menggunakan seluruh jalur hukum dan regulasi yang tersedia untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran tersebut.

"Kebakaran disebabkan oleh praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab. Ini bukanlah fenomena alam," ujar Shanmugam kepada perwakilan perusahaan.

Pemerintah Singapura juga berencana mengubah Transboundary Haze Pollution Act dalam sidang parlemen berikutnya, yang memberikan kekuatan hukum terhadap proses pemeriksaan.

Dengan aturan baru itu, perusahaan dapat dianggap melakukan pelanggaran jika menolak menunjuk pemeriksa atau tidak bekerja sama sepenuhnya dalam proses penyelidikan.

"Saya akan membuat amandemen terhadap Transboundary Haze Pollution Act pada sidang parlemen berikutnya untuk memberikan kerangka ini kekuatan hukum. Perusahaan yang tidak mematuhinya akan melakukan pelanggaran. Kami akan menggunakan kewenangan kami untuk melindungi kesehatan warga Singapura," kata Fu kepada wartawan seusai pertemuan.

Pemerintah Singapura akan segera mengumumkan anggota panel khusus yang bertugas melakukan pemeriksaan.

Menurut Shanmugam, perusahaan yang telah diidentifikasi akan diminta menggunakan tim yang terdiri dari perusahaan investigasi dan firma hukum untuk mendukung proses pemeriksaan.

Tim tersebut akan dipilih dari panel yang ditunjuk sesuai arahan NEA.

Firma hukum akan memberikan nasihat kepada perusahaan investigasi, bukan kepada perusahaan yang diperiksa, karena penyelidik dapat membutuhkan dukungan hukum dalam menyusun laporan.

Biaya tim pemeriksa akan ditanggung oleh perusahaan.

Para pemeriksa juga harus memperoleh akses penuh terhadap informasi, dokumen, lokasi, dan orang-orang yang berkaitan dengan perusahaan, termasuk operasi, hubungan korporasi, serta rantai pasok.

Pemeriksa juga dapat melibatkan pihak ketiga atau ahli lain. Shanmugam mencontohkan analis penginderaan jauh dan geospasial yang dapat membantu menganalisis data titik panas dari satelit.

Hasil pemeriksaan nantinya diserahkan kepada NEA dan akan menjadi bahan pertimbangan lembaga tersebut dalam menentukan langkah selanjutnya.

Singapura tidak mencari kambing hitam

Shanmugam menegaskan, proses tersebut bukan untuk mencari pihak yang dapat dijadikan kambing hitam atau menyalahkan perusahaan atas alasan politik maupun kepentingan publik.

"Tujuan dari ini bukanlah untuk mencari kambing hitam, ataupun untuk menimpakan kesalahan demi alasan publik atau politik," kata Shanmugam.

Menurut dia, keberadaan dan kepentingan korporasi di Singapura membawa tanggung jawab untuk memastikan kegiatan operasional serta rantai pasok perusahaan tidak berkontribusi terhadap kabut asap.

Bursa Singapura ikut periksa 7 perusahaan

Pada hari yang sama, Singapore Exchange Regulation (SGX RegCo) menyampaikan telah mengirim pertanyaan tambahan kepada tujuh perusahaan yang terdaftar di bursa Singapura dan memiliki operasi pertanian serta perkebunan di Indonesia.

Ketujuh perusahaan tersebut diminta mengungkapkan kebijakan dan langkah yang mereka terapkan untuk memantau, mencegah, dan merespons kebakaran di Indonesia.

Mereka juga diminta menjelaskan dasar penilaian mengenai kecukupan dan efektivitas langkah-langkah tersebut.

SGX RegCo meminta perusahaan mengungkapkan hubungan mereka dengan 10 perusahaan Indonesia yang sebelumnya menerima pemberitahuan tindakan pencegahan berdasarkan Transboundary Haze Pollution Act (THPA).

Dewan direksi masing-masing perusahaan juga diminta memberikan penilaian beserta dasar pertimbangannya mengenai apakah kebakaran dan kabut asap berdampak material terhadap perusahaan.

Selain itu, perusahaan diminta mengungkapkan pertanyaan atau penyelidikan yang dilakukan otoritas atau lembaga di Singapura, Indonesia, maupun negara lain.