KOMPAS.com – Formula E akan memasuki era baru pada musim 2026/2027 dengan mobil GEN4. Era ini juga menandai Bridgestone sebagai pemasok ban tunggal untuk seluruh tim yang berlaga di kejuaraan balap listrik tersebut.

Peran itu membawa tantangan tersendiri. GEN4 merupakan mobil tercepat dan paling bertenaga dalam sejarah Formula E dengan daya puncak 600 kilowatt (KW) atau sekitar 815 brake horsepower (bhp), kecepatan maksimum 335 kilometer per jam, serta permanent active all-wheel drive.

Kemampuan membuat persyaratan terhadap ban menjadi lebih tinggi dibanding generasi sebelumnya.

Untuk menjawab kebutuhan itu, Bridgestone mengembangkan dua jenis ban, yakni POTENZA GEN4 untuk berbagai kondisi cuaca dan POTENZA GEN4 for TYPHOON TYRE untuk kondisi hujan lebat. Keduanya disiapkan untuk digunakan mulai musim Formula E 2026/2027.

Executive Officer, Chief Product Officer, dan Head of Global Motorsports Bridgestone Corporation Hiroshi Imai mengatakan, pengembangan POTENZA GEN4 dilakukan untuk mengoptimalkan performa mobil GEN4.

“Dalam mengembangkan POTENZA GEN4, kami mendorong teknologi hingga batas maksimal untuk sepenuhnya mengoptimalkan performa luar biasa GEN4,” ujar Imai dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (2/10/2026).

Ia melanjutkan, kehadiran POTENZA GEN4 for TYPHOON TYRE juga menjadi bagian dari evolusi ban pada era GEN4. Ban tersebut disiapkan agar pembalap tetap dapat mendapatkan daya cengkeram pada kondisi lintasan basah.

POTENZA GEN4, jaga grip dan daya tahan sekaligus

Pengembangan POTENZA GEN4 tidak hanya berfokus pada daya cengkeram. Ban ini juga dikembangkan dengan mempertimbangkan aturan Formula E yang secara umum tidak mengharuskan pergantian ban di tengah balapan.

Oleh karena itu, grip perlu diseimbangkan dengan ketahanan tapak dan daya tahan ban.

Untuk mencapai karakter tersebut, Bridgestone menggunakan kompon yang mengandung special polymer serta dirancang hingga tingkat molekuler dan recovered carbon black. Kombinasi tersebut dikembangkan untuk menghadapi perubahan temperatur dan beragam kondisi permukaan jalan.

Tak hanya itu, POTENZA GEN4 juga dirancang untuk memberikan daya cengkeram tinggi, kemampuan beradaptasi terhadap berbagai kondisi jalan dan cuaca, serta daya tahan untuk mempertahankan performa sejak awal hingga akhir balapan.

Sebagai informasi, FIA Formula E Musim 2026/27 akan berlangsung dalam 21 balapan di 13 kota dengan lintasan yang memiliki karakter berbeda-beda.

POTENZA GEN4 for TYPHOON TYRE, ban khusus untuk kondisi hujan lebat

Sementara itu, POTENZA GEN4 for TYPHOON TYRE disediakan untuk menghadapi kondisi basah. TYPHOON TYRE sendiri merupakan nama spesifikasi yang ditetapkan FIA untuk ban heavy wet yang digunakan dalam kejuaraan dunia ABB FIA Formula E.

Ban tersebut menggunakan silika yang berasal dari sekam padi. Bridgestone juga menerapkan teknologi miliknya untuk meningkatkan daya cengkeram dalam kondisi basah serta kemampuan membuang air.

POTENZA GEN4 for TYPHOON TYRE dirancang agar kendaraan dapat tetap melaju stabil ketika hujan lebat. Ban tersebut juga memberikan daya cengkeram dalam kondisi basah dengan genangan air yang tinggi di permukaan lintasan.

Dikembangkan lewat simulasi dan pengujian langsung

Pengembangan kedua ban tersebut bahkan dimulai ketika mobil GEN4 belum sepenuhnya selesai. Dikutip dari situs resmi Bridgestone, Rabu (30/9/2026), Imai menjelaskan bahwa pengembangan pada tahap awal dilakukan melalui simulasi karena mobil GEN4 belum tersedia untuk pengujian langsung.

Setelah GEN4 mulai diuji di lintasan, Bridgestone kemudian mengevaluasi hasil pengembangan tersebut secara langsung.

Imai menambahkan, sejak pengujian lintasan pertama, Bridgestone sudah mampu mencapai tingkat performa yang tinggi. Menurut dia, hasil tersebut menunjukkan teknologi, keahlian, dan pengalaman yang telah dibangun perusahaan selama bertahun-tahun di dunia balap motor.

Pengujian ban juga dilakukan menggunakan kendaraan GEN4 di Eropa dengan total jarak lebih dari 6.500 kilometer.

Selama pengujian, Bridgestone mengevaluasi sejumlah faktor, antara lain tyre footprint, karakter pemanasan ban, perubahan performa dalam penggunaan panjang, serta umpan balik dari pembalap. Pengujian fisik seperti pengukuran grip dengan instrumen viskoelastisitas dan verifikasi pola tapak juga dilakukan sebagai bagian dari pengembangan.

Rangkaian pengujian tersebut digunakan untuk memaksimalkan performa ban sebelum digunakan dalam balapan Formula E secara penuh.

Motorsport sebagai ruang pengembangan teknologi

Keterlibatan di Formula E juga menjadi kelanjutan dari pendekatan Bridgestone terhadap motorsport sebagai ruang pengembangan teknologi.

Bridgestone menyebut motorsport sebagai “laboratorium bergerak” yang memungkinkan perusahaan mengembangkan teknologi dalam kondisi balap yang ekstrem. Pengalaman tersebut kemudian dimanfaatkan untuk pengembangan ban kendaraan penumpang ataupun komersial.

Formula E sendiri menjadi salah satu ruang terbaru bagi Bridgestone untuk menerapkan pendekatan tersebut. Terlebih, GEN4 membawa peningkatan performa serta tuntutan ban yang lebih tinggi ketimbang generasi sebelumnya.

Mulai musim 2026/2027, seluruh tim Formula E akan menggunakan ban Bridgestone. Dari tahap simulasi, pengujian lebih dari 6.500 kilometer, hingga kondisi balapan sesungguhnya, POTENZA GEN4 dan POTENZA GEN4 for TYPHOON TYRE akan menjadi bagian dari era baru kompetisi balap listrik tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Agraria mengecam pelantikan Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN).

Koalisi Sipil menyampaikan, pelantikan ini membenarkan apa yang sejak awal mereka khawatirkan dari UU Pengaturan Reforma Agraria (UU PRA).

"Undang-undang ini disusun tergesa-gesa. Undang-undang ini juga menyerahkan cek kosong kepada Presiden untuk menunjuk pimpinan BRAN, dan pada saat yang sama memperluas pemidanaan," tulis Koalisi Sipil dalam siaran pers, dikutip Minggu (4/10/2026).

"Gabungan keduanya membuka jalan bagi aparat keamanan untuk memimpin agenda agraria dan menjadikan UU PRA alat represif terhadap petani, masyarakat adat, dan warga kecil yang mempertahankan tanahnya," sambungnya.

Koalisi Sipil pun mempertanyakan naskah UU PRA mana yang sebenarnya telah disahkan, dan apakah UU tersebut sudah diundangkan dan diberi nomor.

Sebab hingga hari ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah belum membuka naskah resmi UU PRA kepada publik.

"Satu-satunya rujukan yang beredar adalah draf tertanggal 19 September 2026. Publik tidak dapat memastikan apakah naskah yang diundangkan sama dengan naskah yang disetujui dalam rapat paripurna," jelas Koalisi Sipil.

Koalisi Sipil berpandangan, ketertutupan ini membuat UU PRA semakin gelap dan melanggar asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Koalisi Sipil mempertanyakan dasar hukum pembentukan BRAN.

Sebab, Pasal 14 draf UU PRA berisi menyerahkan pengaturan pembentukan, fungsi, tugas, wewenang, dan struktur organisasi BRAN kepada Peraturan Presiden.

Sementara, sampai pelantikan Dedi Prasetyo dilakukan, Perpres tersebut belum pernah dipublikasikan.

"Seseorang dilantik memimpin lembaga yang tugas, wewenang, dan susunan organisasinya belum dapat diperiksa publik. Situasi ini menunjukkan pelantikan didahulukan sebelum kelembagaannya punya dasar yang jelas," keluh mereka.

Koalisi Sipil mengatakan, penempatan perwira tinggi Polri sebagai Kepala BRAN menimbulkan kekhawatiran serius bahwa reforma agraria akan dijalankan dengan pendekatan keamanan dan operasi penertiban terhadap tanah rakyat.

Mereka pun menyoroti rekam jejak Dedi Prasetyo dalam konflik agraria yang patut dipersoalkan.

"Ketika menjabat Kapolda Kalimantan Tengah, Dedi membenarkan penangkapan Effendi Buhing, Ketua Komunitas Adat Laman Kinipan, pada Agustus 2020 di tengah konflik wilayah adat dengan PT Sawit Mandiri Lestari, dan menyebut tindakan tersebut sesuai prosedur," kata Koalisi Sipil.

Koalisi Sipil mengingatkan, kriminalisasi adalah salah satu persoalan utama dalam konflik agraria dan perampasan ruang hidup. Sepanjang tahun 2025, LBH-YLBHI menangani 94 kasus konflik agraria.

Dari kasus-kasus itu, terlihat pola yang berulang dari tahun ke tahun, yaitu kekerasan, penyiksaan, kriminalisasi, dan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat kepolisian.

Temuan ini sejalan dengan catatan Komisi Nasional HAM yang menerima sedikitnya 160 pengaduan terkait tindakan kepolisian dalam penanganan konflik agraria selama 4 tahun terakhir.

Risiko ini makin besar karena Pasal 58 ayat (1) draf UU PRA mengancam pidana penjara lima tahun bagi setiap orang yang menghalangi penyelenggaraan reforma agraria, di samping sejumlah ketentuan pidana lain.

"Kepala BRAN dari kepolisian yang dibekali instrumen pemidanaan seluas itu berpotensi memperluas eskalasi konflik agraria," tegas Koalisi Sipil.

Lebih jauh, Koalisi Sipil menyebut pelantikan ini juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 13 November 2025.

Dalam putusan tersebut, MK menghapus frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Kepolisian.

Akibatnya, anggota Polri aktif yang akan menduduki jabatan di luar kepolisian wajib mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu.

"Jika Dedi Prasetyo dilantik dengan status anggota Polri aktif, Presiden telah mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat," tukas Koalisi Sipil.

Dengan demikian, Koalisi Sipil melihat jabatan publik yang menentukan nasib jutaan petani dan masyarakat adat diisi sepenuhnya berdasarkan diskresi Presiden.

Padahal, kata mereka, reforma agraria membutuhkan pemimpin yang memahami ketimpangan penguasaan tanah dan berpihak kepada korban konflik agraria.

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan rencananya untuk memberikan bantuan 90 dollar AS (sekitar Rp 1,6 juta) kepada para lansia.

Ia juga mengulangi janjinya untuk memberikan cek senilai 5.000 dollar AS (sekitar Rp 89,4 juta) kepada semua warga AS dewasa, jika Partai Republik memenangkan pemilu sela.

Dalam unggahan Truth Social pada Jumat (2/10/2026) malam, Trump mengatakan bahwa pembayaran terbaru akan diberikan kepada lebih dari 20 juta lansia untuk membantu membayar premi Medicare Bagian B.

Lembar fakta yang dirilis Sabtu (3/10/2026) oleh Pusat Layanan Medicare dan Medicaid menyatakan, uang tersebut akan berasal dari Dana Peningkatan Medicare.

Dana itu merupakan kumpulan uang yang dibentuk Kongres untuk membantu membayar peningkatan Medicare, program asuransi kesehatan federal untuk orang berusia 65 tahun ke atas dan orang muda penyandang disabilitas. 

Sebagian besar penerima manfaat yang memenuhi syarat akan menerima uang tersebut pada 8 Oktober 2026, sebagai setoran langsung, menurut lembar fakta tersebut, dikutip dari The Wall Street Journal.

Pada Sabtu pagi, Trump juga mengunggah video dirinya duduk di Ruang Oval.

“Jika Partai Demokrat menang, Anda akan mengalami depresi ekonomi, seperti tahun 1929. Jika Partai Republik menang, Anda masing-masing akan memiliki 5.000 dollar AS di saku Anda,” ujarnya.

Janji bantuan 5.000 dollar AS, yang pertama kali diumumkan selama konvensi paruh waktu Partai Republik pada bulan September, diperkirakan akan menghadapi hambatan di Kongres dan berisiko memicu inflasi. 

Terdapat sekitar 270 juta warga AS berusia 18 tahun ke atas, dan sebagian besar adalah warga negara. 

Memberikan bantuan 5.000 dollar AS kepada masing-masing dari mereka kemungkinan akan menelan biaya lebih dari 1 triliun dollar AS (sekitar Rp 17.888 triliun).

Janji-janji bantuan Trump jelang pemilu

Pengumuman-pengumuman ini adalah yang terbaru dalam serangkaian janji keuangan yang telah dibuat presiden menjelang pemilihan paruh waktu. 

Pemerintahan Trump telah mulai mengirimkan cek senilai 500 dollar AS kepada hampir satu juta orang.

Menurutnya, pembayaran tersebut akan diberikan kepada orang-orang yang membayar biaya berlebihan berdasarkan Undang-Undang Perawatan Terjangkau (Affordable Care Act). 

Trump juga baru-baru ini menggembar-gemborkan cek "dividen prajurit" senilai 1.776 dollar AS untuk anggota dinas aktif, sebagai penghormatan kepada tahun ketika koloni-koloni AS mendeklarasikan kemerdekaan dari Inggris Raya.

Partai Republik menghadapi tantangan berat menjelang pemilihan paruh waktu. 

Sebuah jajak pendapat Wall Street Journal baru-baru ini menemukan, pemilih telah kehilangan kepercayaan kepada Trump. 

Hanya 37 persen warga AS yang menyetujui kinerja Trump, peringkat persetujuan terendah dari presiden mana pun menjelang pemilihan paruh waktu dalam jajak pendapat sejak 1990.

Pengumuman terbaru Trump menuai kritik dari Senator Ron Wyden (D-Oregon), Demokrat terkemuka di Komite Keuangan Senat.

"Upaya putus asa lain dari seorang presiden yang gagal untuk menghindari rasa jijik rakyat Amerika terhadap agenda gagalnya, yang sama saja dengan satu tangki bensin yang diisi gas oleh Trump,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Shafa (23) sengaja menyempatkan diri mengunjungi Toko Koboy Keramik di Pasar Mayestik, Jakarta Selatan, Minggu (4/10/2026).

Bagi perempuan asal Bandung itu, toko yang dipenuhi piring dan aneka keramik tersebut bukan sekadar tempat berbelanja. Toko Koboy Keramik sudah masuk dalam daftar tujuan yang ingin ia datangi saat berjalan-jalan di Jakarta.

Shafa datang bersama temannya, Ega (24), yang berasal dari Banten. Keduanya tiba sekitar pukul 08.00 WIB setelah berangkat dari kawasan Senen, Jakarta Pusat.

Shafa mengatakan, sebelum berangkat ke Jakarta, ia sudah mengetahui keberadaan Toko Koboy Keramik dan memang berniat datang langsung.

"Dari sebelum ke Jakarta memang sudah ada keinginan ke sini," ujar Shafa saat ditemui Kompas.com usai berfoto dan membeli dua keramik di Toko Koboy Keramik.

Keduanya mengetahui toko tersebut dari rekomendasi dan unggahan di media sosial yang memperlihatkan deretan piring dan keramik memenuhi kios.

Namun, bagi Shafa, daya tarik Toko Koboy Keramik bukan semata karena sedang ramai dibicarakan di media sosial. Sebagai mahasiswa kriya, ia memang memiliki ketertarikan terhadap kerajinan dan keramik.

"Menarik sih, unik. Terus estetik juga. Kebetulan kita juga mahasiswa kriya, jadi melihat kayak gini senang. Memang bidangnya juga," ujar Shafa.

Menurut Shafa, susunan piring dengan beragam motif menjadi salah satu ciri khas yang membuat toko tersebut menarik untuk dikunjungi.

"Karena ternyata yang ada seperti fotonya itu ya. Terus punya khasnya sendiri. Sama motif-motif keramiknya juga menarik," kata dia.

Daya tarik itu semakin lengkap dengan adanya spot foto berbentuk hati yang disediakan pemilik toko. Pengunjung bisa mengabadikan kedatangan mereka di tengah deretan keramik.

"Dia juga bikin kayak bentuk love gitu ya buat foto anak muda. Dia juga mengikuti anak muda. Punya ciri khasnya juga," ujar Shafa.

Setelah puas berfoto dan melihat-lihat koleksi keramik, Shafa akhirnya membeli dua piring dekorasi.

Harga awal kedua piring tersebut mencapai Rp 150.000. Namun, setelah ditawar, Shafa mendapatkannya dengan harga Rp 135.000.

"Karena sudah ke sini tuh sudah tahu. Kayaknya bakal tertarik nih. Terus pas aku tanya ke dia juga, ternyata harganya enggak begitu mahal. Bisa ditawar juga. Jadi ya sudah, kenapa enggak," ujar Shafa.

Menurut Shafa, keramik tersebut menarik untuk dijadikan pajangan di rumah.

"Kan jarang-jarang juga sih," kata Shafa.

Salah satu piring yang dibelinya memiliki tulisan kaligrafi. Shafa menilai piring tersebut cocok dijadikan pajangan karena sesuai dengan dirinya yang seorang Muslim.

"Kebetulan kayaknya bagus deh kalau disimpan di rumah, dipajang. Terus kebetulan kan Muslim. Jadi pas melihat Allah ini, kayaknya bagus deh buat pajangan," ujar Shafa.

Berawal dari mencari rekomendasi jalan-jalan

Ega mengatakan, awalnya mereka hanya mencari rekomendasi tempat untuk dikunjungi selama berada di Jakarta.

Dari berbagai rekomendasi yang ditemukan, Toko Koboy Keramik menjadi salah satu tempat yang menarik perhatian mereka.

"Iseng saja sih, main. Kebetulan lagi main ke Jakarta. Terus kita cari rekomendasi jalan-jalan ke mana, tempat wisata. Terus banyak yang merekomendasikan ke sini juga karena ada piring-piring," tutur Ega.

Saat tiba di lokasi, keduanya justru mendapati sejumlah pengunjung lain sudah berdatangan.

"Wah, ternyata banyak ya yang ke sini. Kirain cuma kita doang. Memang lagi viral kayaknya, lagi ramai-ramai gitu," kata Ega.

Kunjungan Shafa dan Ega menunjukkan perubahan fungsi Toko Koboy Keramik di mata sebagian pengunjung. Toko tersebut tidak lagi hanya dipandang sebagai tempat membeli keramik, tetapi juga menjadi salah satu tujuan yang dicari ketika orang ingin berjalan-jalan di Jakarta.

Bagi Ega, kunjungan tersebut terasa sepadan karena mereka tidak hanya bisa berfoto, tetapi juga menemukan barang yang menarik untuk dibawa pulang.

Toko mulai ramai didatangi anak muda

Istri pemilik Toko Koboy Keramik, Eda (54), mengatakan dirinya awalnya tidak menyangka kios tersebut akan ramai didatangi anak muda.

Ia bahkan baru mengetahui toko suaminya viral setelah seorang pengunjung memberitahunya.

"Awalnya Ibu juga enggak tahu, kok ada yang foto di sini, sementara warung Ibu kayak gini. Terus ada satu anak, yang cewek, bilang, 'Bu, Bapak viral lho di TikTok,'" kata Eda.

Menurut Eda, peningkatan jumlah pengunjung muda mulai terasa sekitar tiga bulan terakhir.

Ia mengatakan, pengunjung awalnya tertarik melihat cara Herman memajang piring secara bertumpuk hingga memenuhi hampir seluruh sisi kios.

Herman kemudian menambahkan spot foto berbentuk hati agar semakin menarik perhatian anak muda.

"Dia (suaminya) begini karena di tempat dagangannya banyak yang foto. Dia bikin ide, bikin love. Ini kan kayak figura, dia bikin biar anak-anak senang aja, biar lucu aja katanya," kata Eda.

Meski sebagian pengunjung datang untuk berfoto, Eda mengatakan mereka tetap diperbolehkan mengambil gambar meski tidak membeli barang.

"Kalau berminat boleh beli, tapi kalau nggak beli juga nggak apa-apa," tutur dia.

Menurut Eda, media sosial membuat orang yang sebelumnya tidak mengenal Toko Koboy Keramik akhirnya mengetahui keberadaan toko tersebut. Bahkan, mereka memasukkannya ke dalam daftar tujuan ketika berada di sekitar Mayestik.

Pengunjung muda yang datang biasanya membeli barang-barang berukuran kecil, seperti tempat cincin, piring, dan mangkuk dengan motif yang dianggap menarik.

"Biasanya mereka beli tempat cincin, piring, mangkok. Yang lucu-lucu, gambar itu. Mereka senang. Mungkin karena terjangkau," ujar Eda.

Ia berharap peningkatan jumlah pengunjung tersebut dapat terus berlangsung dan membawa dampak baik bagi usaha keluarganya.

"Harapannya semakin maju," kata Eda.

MEDAN, KOMPAS.com - Video yang memperlihatkan personel Satresnarkoba Polres Batubara, Sumatera Utara menyamar menjadi petugas PLN saat menangkap pengedar sabu viral di media sosial.

Dilihat dari akun instagram @humaspolresbatubar tampak 2 pria berboncengan sepeda motor dengan memakai helm kuning dan rompi biru petugas PLN.

Tak lama kemudian keduanya mendatangi rumah pengedar sabu inisial TA lalu menangkapnya.

"Kalau lihat orang pakai helm kuning dan rompi biru pikiran kita pasti satu, wah, petugas PLN, bukan mau meteran listrik bukan juga memperbaiki kabel. Ini polisi yang menyamar menjadi petugas PLN,'' tulis narasi video.

Lalu dijelaskan bahwa penangkapan pengedar sabu berdasarkan informasi masyarakat.

"Informasi masyarakat masuk tim opsnal unit 2 langsung bergerak penyamaran dilakukan target didekati dan akhirnya diamankan, seorang pria inisial TA (32) diamankan di Tanjung Tiram, saat digeledah ditemukan sabu seberat 19,26 gram, bukan meteran listrik yang diperiksa, tetapi barang bukti narkoba," tambah narasi video.

Kasat Narkoba Polres Batubara, AKP Arifin Purba membenarkan pengungkapan itu. Kata dia TA diciduk saat berada di Desa Suka Jaya, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Kamis (1/10/2026).

Pengungkapan berawal dari informasi masyarakat terkait adanya pria yang diduga memiliki sabu. Polisi lalu menyamar menjadi petugas PLN dan menangkap TA.

"Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan satu plastik klip transparan ukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 19,00 gram dan satu plastik klip transparan ukuran kecil berisi sabu dengan berat bruto 0,26 gram,'' ungkap Arifin dalam keterangan tertulisnya, Minggu (4/10/2206).

Dari pengungkapan itu, total barang bukti yang disita seberat 19,26 gram.

TA mengakui kepemilikan narkotika tersebut, selanjutnya, ia beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Batu Bara untuk proses penyelidikan dan hukum lebih lanjut.

"Dalam perkara ini, TA dipersangkakan melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, subsider Pasal 609 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana," ujar Arifin.

Polisi kini juga masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan TA.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah menyentil partai-partai politik yang mengusulkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 5 persen. Lalu, juga Partai Nasdem yang mengusulkan ambang batas parlemen 7 persen.

Fahri melihat, usulan itu merupakan kompromi politik demi menyelamatkan posisi partai-partai besar di Senayan saat ini, bukan untuk kepentingan rakyat dalam pemilihan umum (Pemilu) 2029.

“Bahwa angka threshold yang ada di kisaran 4 persen hingga 7 persen, termasuk 5 persen saat ini hanyalah kompromi politik demi menyelamatkan posisi partai-partai besar, bukan untuk kepentingan rakyat,” ujar Fahri dalam siaran pers, Minggu (4/10/2026).

Fahri memaparkan, ada dua mazhab utama dalam penentuan ambang batas pemilu, yakni Mazhab Kedaulatan Rakyat (pro murni 0 persen) dan Mazhab Penguatan Presidensialisme (skenario 20 persen).

Menurut Fahri, pilar utama demokrasi adalah memurnikan kedaulatan suara rakyat.

Dalam mazhab ini, kata dia, berapa pun suara yang diraih oleh sebuah partai atau calon, aspirasi mereka wajib diakomodasi di parlemen tanpa terganjal syarat pembatasan parliamentary threshold.

"Seberapa pun partai politik berhasil mengirim satu orang ke DPR RI, biarkan dia menjadi anggota dewan karena dia dipilih oleh rakyatnya. Biarkan dia bersuara. Jangan-jangan satu anggota dewan itu bisa lebih jago dan berani menyuarakan aspirasi rakyat dibanding yang lain," ujar Fahri.

Fahri pun menekankan bahwa Partai Gelora secara tegas berada pada posisi mendorong ambang batas parlemen 0 persen, serta menolak usulan parliamentary threshold 4, 5, maupun 7 persen.

Jika memang ingin menguatkan sistem presidensialisme dan menyederhanakan jumlah partai politik di parlemen, Fahri menantang partai-partai di DPR untuk menetapkan ambang batas yang tinggi, seperti 20 persen.

"Kalau memang mau menyederhanakan partai politik untuk menguatkan presidensialisme, bikin saja threshold-nya sekalian 20 persen. Berani tidak? Supaya yang lolos hanya 1 atau 2 partai seperti di Amerika Serikat," kata Fahri.

Ia mengkritik usulan angka threshold seperti 4, 5, atau 7 persen sebagai bentuk sikap ‘banci’ dan penakut dari partai-partai besar yang sekadar ingin mengamankan kursi tanpa memiliki prinsip yang jelas.

Fahri menepis anggapan bahwa masuknya partai-partai kecil ke parlemen akan menyulitkan jalannya pemerintahan.

Sebaliknya, dengan mengakomodir partai-partai kecil masuk parlemen, maka mekanisme kerja di DPR sangat mudah disederhanakan, tanpa harus memberangus suara pemilih.

“Opsinya itu sederhana, di mana pengambilan keputusan pada dasarnya hanya mengenal tiga opsi, yaitu setuju, tidak setuju, dan abstain,” ucapnya.

Selanjutnya, Fahri menyinggung keberadaan fraksi di DPR juga tidak wajib dinamai sesuai partai politik, melainkan dapat digabung menjadi fraksi pendukung pemerintah, fraksi bukan pendukung pemerintah (oposisi/minoritas), dan fraksi independen.

Jika pemilu terus diwarnai oleh pembatasan hak pilih dan biaya operasional yang mahal, pemilu hanya akan mengagregasi logistik.

Akibatnya, kata Fahri, panggung politik hanya dipenuhi adu baliho, rompi, kaos, serta disokong oleh kekuatan modal pengusaha tambang atau figur populer tanpa kapasitas pengawasan.

“Jika undang-undang pemilu mendatang tetap memaksakan ambang batas tinggi seperti 5 persen, maka gelombang uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK) akan kembali bergulir untuk mengembalikan threshold ke angka nol,” imbuh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) itu.