JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada akhir tahun ini.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengumumkan, pendaftaran CPNS dijadwalkan akan dimulai pada November ini.

"Kita bersepakat untuk melakukan rekrutmen CPNS yang akan dilaksanakan tahun ini juga. Rencana bulan November ini juga akan sudah dilakukan proses pendaftaran," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Prasetyo juga menyebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini akan menjadi ketua panitianya.

Prasetyo menjelaskan, rekrutmen CPNS ini dalam rangka melakukan penyegaran terhadap komposisi PNS.

"Kita karena secara alamiah tentu setiap tahun ada PNS kita yang memasuki masa usia pensiun," ucap dia.

Selain itu, ia menyebut ada program-program pemerintah prioritas yang membutuhkan pegawai.

"Oleh karenanya, kita bersepakat untuk melakukan rekrutmen CPNS yang akan dilaksanakan tahun ini juga," tuturnya.

Dia pun mengajak semua anggota masyarakat yang memenuhi syarat untuk mendaftar dan mengikuti setiap proses yang ada.

"Dan juga mempersiapkan diri untuk mengikuti seluruh rangkaian tes yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka pengangkatan CPNS," ujar Prasetyo.

TEL AVIV, KOMPAS.com - Presiden Israel Isaac Herzog akan mengumumkan pada Minggu (8/11/2026) siapa yang mendapat mandat untuk membentuk pemerintahan baru setelah pemilu Israel pada 27 Oktober 2026.

Tokoh oposisi Gadi Eisenkot untuk sementara berada di posisi terdepan setelah memperoleh rekomendasi dari 67 anggota parlemen, jauh di atas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang mendapat dukungan 46 anggota.

Sementara itu, tujuh anggota parlemen memilih tidak merekomendasikan keduanya.

Meski demikian, Herzog menegaskan bahwa jumlah rekomendasi bukan satu-satunya pertimbangan dalam menentukan siapa yang akan mendapat kesempatan pertama membentuk pemerintahan.

"Hasil konsultasi mungkin tampak jelas, namun wewenang yang diberikan undang-undang kepada saya adalah menentukan siapa yang memiliki kemampuan untuk membentuk pemerintahan. Hal ini belum sepenuhnya jelas, mengingat adanya veto timbal balik, baik antarblok maupun di dalam blok itu sendiri," ujar Herzog pada Kamis (5/11/2026).

"Saya akan berupaya menentukannya secara langsung dan cepat, melalui pembicaraan pribadi dengan sejumlah pemimpin partai," terang dia, dikutip dari AFP pada Jumat (6/11/2026).

Pemilu kali ini tidak menghasilkan mayoritas yang jelas bagi Netanyahu ataupun Eisenkot.

Netanyahu, tokoh sayap kanan yang telah memimpin Israel melalui tiga tahun masa perang, menghadapi Eisenkot, mantan kepala militer yang berkampanye dengan janji memulihkan persatuan nasional.

Partai Yashar pimpinan Eisenkot menyebut hasil pemilu menunjukkan keinginan masyarakat untuk mengganti pemerintahan Netanyahu.

Partai itu menyatakan bahwa warga Israel telah memilih perubahan dan menunjukkan ketidakpercayaan penuh terhadap Perdana Menteri Netanyahu yang akan segera lengser beserta pemerintahannya.

Yashar juga menyerukan pembentukan segera pemerintahan darurat nasional yang akan bekerja untuk seluruh warga Israel.

Partai Arab berpotensi menjadi penentu

Posisi Eisenkot semakin kuat setelah dua daftar partai yang mayoritas anggotanya merupakan warga Arab, dengan total 19 kursi, menyatakan dukungan kepadanya pada Kamis.

Perolehan 19 kursi tersebut merupakan pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya dan membuat kedua kelompok itu berpotensi menentukan terbentuknya pemerintahan.

Namun, dukungan partai-partai Arab juga memunculkan persoalan di dalam kubu oposisi.

Israel Beiteinu, partai sayap kanan yang berada di kubu Eisenkot, berulang kali menegaskan tidak akan bergabung dengan pemerintahan yang bergantung pada dukungan partai Arab.

Pemimpinnya, Avigdor Liberman, yang sebelumnya menjadi sekutu Netanyahu sebelum berbalik menjadi pengkritiknya, mempersoalkan keengganan partai-partai Arab secara eksplisit menyebut Hamas sebagai kelompok radikal.

Partai-partai tersebut sebelumnya telah berulang kali mengutuk serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023.

Netanyahu juga terus menyerang oposisi atas kemungkinan bekerja sama dengan legislator Arab.

Dalam video yang dirilis Rabu, Netanyahu bahkan menyebut terdapat kecurigaan bahwa pihak asing mengucurkan dana dalam pemilu dan mempertanyakan loyalitas warga Israel keturunan Arab.

Persoalan wajib militer ultra-Ortodoks

Ketidakpastian juga datang dari United Torah Judaism (UTJ), partai ultra-Ortodoks yang mendukung Netanyahu dalam lima pemilu sebelumnya.

UTJ memutuskan tidak merekomendasikan Netanyahu maupun Eisenkot.

Kantor presiden menyebut partai tersebut telah memutuskan untuk tidak merekomendasikan anggota Knesset mana pun untuk membentuk pemerintahan.

UTJ meraih tujuh kursi dalam Knesset yang beranggotakan 120 orang.

Bersama Shas, partai ultra-Ortodoks lainnya, UTJ terus memperjuangkan pengecualian wajib militer bagi pelajar agama.

Netanyahu selama ini mempertahankan pengecualian tersebut, tetapi belum mengesahkannya menjadi undang-undang.

Kebijakan itu menimbulkan kemarahan di kalangan masyarakat Israel, khususnya setelah tentara cadangan harus berulang kali menjalani tugas akibat perang di Gaza, Lebanon, dan Iran.

"Dalam pemerintahan apa pun yang akan dibentuk nanti, prioritas utama kami adalah menyelesaikan status para pelajar Taurat," kata anggota parlemen UTJ Isaac Pindrus.

Eisenkot justru mengambil sikap sebaliknya dan mendukung penghapusan pengecualian tersebut.

Blok Netanyahu, jika UTJ tetap dihitung di dalamnya, menguasai 53 kursi, sedangkan blok Eisenkot memiliki 48 kursi. Karena itu, dukungan partai-partai Arab menjadi sangat menentukan.

Setelah menerima mandat dari Herzog, seorang anggota parlemen memiliki waktu 28 hari untuk membentuk pemerintahan dan dapat memperoleh perpanjangan 14 hari.

Jika gagal memperoleh mayoritas, Herzog dapat menyerahkan mandat tersebut kepada anggota parlemen lainnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Herindra angkat bicara mengenai kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh empat jenderal aktif Polri, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Herindra menegaskan apa yang para jenderal lakukan itu merupakan tindakan makar.

"Saya pikir itu adalah suatu tindakan yang ilegal, dan mengarah ke tindakan yang makar. Itu saja," ujar Herindra, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Saat ditanya siapa dalang yang memerintahkan Listyo dan kawan-kawan melakukan penyadapan, Herindra bungkam.

Herindra hanya membeberkan bahwa dia harus melaporkan sesuatu ke Prabowo.

"Saya harus ada yang dilaporin ke Presiden," imbuh dia.

Sebelumnya, Bareskrim menetapkan tiga jenderal Polri sebagai tersangka pada Selasa (3/11/2026). Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, Inspektur Jenderal Eko Hadi, dan Inspektur Jenderal Ahrie Sonta.

Lalu, pada Kamis (5/11/2026), polisi menetapkan satu jenderal Polri lainnya sebagai tersangka, yakni Inspektur Jenderal Slamet Uliandi.

Kronologi Prabowo disadap Listyo dan Jenderal Polri lain

Komisaris Jenderal Asep Safrudin membeberkan kronologi lengkap para jenderal Polri melakukan penyadapan secara ilegal dan penghapusan data elektronik.

Asep menjelaskan, dugaan tindak pidana itu dilakukan ketiga tersangka tersebut dalam kurun waktu 2025-2026.

"Saya jelaskan kronologi singkat kejadian. Yaitu pada periode tahun 2025 hingga 2026, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 5 Tahun 2010," ujar Asep dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026) malam.

Asep menjelaskan, ada sejumlah nomor ponsel yang dimasukkan ke Lawful Interception Management System tanpa verifikasi.

Setelah dimasukkan ke sistem tersebut, nomor ponsel itu disadap, padahal sedang tidak ada proses penegakan hukum yang berlangsung.

"Selanjutnya pada sekitar bulan Oktober 2026 tersangka memerintahkan untuk penghapusan file hasil sadapan pada komputer sistem listed tersebut," ucapnya.

Asep menyampaikan, petugas yang mengetahui tindakan ilegal itupun membuat Laporan Polisi (LP) pada tanggal 30 Oktober 2026.

Setelah itu, kata dia, Bareskrim langsung memeriksa 10 saksi dan 3 ahli.

"Kemudian kita telah melakukan penyitaan barang bukti yaitu berupa ponsel sebanyak 11 unit, 1 unit iPad, dan flashdisk 4 buah," kata Asep.

Asep menjelaskan, setelah dilakukan serangkaian penyidikan secara scientific crime investigation, penyidik akhirnya menetapkan Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi sebagai tersangka.

"Sedangkan 1 orang lagi masih dalam pemeriksaan sebagai saksi yaitu saudara SU," kata dia.

Asep mengungkapkan, ketiga tersangka ini diduga melakukan penyadapan tanpa prosedural terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan pengusaha.

Untuk modus operandi-nya, ia menyebut, pada kurun waktu 2025-2026, Listyo, Eko, dan Ahrie memerintahkan penyadapan tanpa surat permohonan penyidik, yang kemudian dilakukan penyadapan tanpa ada kaitannya dengan penegakan hukum.

Mereka juga menghapus jejak log pada bulan Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak tersebut.

"Yang seharusnya kegiatan pemantauan dan penyadapan harusnya sesuai aturan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 5 Tahun 2010, di mana harus menjamin prinsip penyelidikan Hak Asasi Manusia, legalitas, kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan kerahasiaan dengan tujuan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas perbuatan tindak pidana dan berdasarkan undang-undang," kata Asep.

Atas perbuatannya itu, para tersangka disangkakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana selama 10 tahun.

Lalu, Pasal 332 ayat 1 dan/atau ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara selama 6 tahun.

Terakhir, Pasal 32 ayat 1 dengan ancaman pidana 8 tahun.