JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) 2012-2016 Adrianus Meliala menduga kuat penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dilakukan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP) bukan untuk kepentingan negara.

"Kuat dugaan, penyadapan tersebut bukan untuk kepentingan negara atau kepentingan Polri, tetapi untuk kepentingan pihak lain," kata Adrianus kepada Kompas.com, Rabu

Ia pun mempertanyakan tujuan pimpinan Polri ketika itu mau menyadap untuk kepentingan pihak lain.

Namun demikian, Adrianus menduga peristiwa ini terjadi karena Polri di bawah kepemimpinan Listyo yang berpolitik.

"Tentu keputusan menersangkakan LSP ini tidak ada yang menyangka. Namun, mengingat hal ini benar-benar terjadi, kelihatannya masih dapat dimengerti dalam konteks politicking tersebut. Siapa bermain politik, harus siap dengan implikasi politik pula," ucapnya.

Kriminolog Universitas Indonesia (UI) tersebut penyadapan dilakukan karena ada utang budi politik.

"Saya kira pendekatan pangkat juga menentukan siapa yang paling bersalah. Yang pangkatnya paling tinggi tentu bisa diduga yang menjadi intellectuelle dader dan sekaligus paling punya motif dan sekaligus intensi/tujuan," ujarnya.

"Makanya, kalau setelah ini masih ada lagi yang jadi tersangka, kemungkinan hanya jajaran pelaksana saja," katanya menambahkan.

Sebelumnya Polri menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka.

Bukan hanya itu, polisi telah menetapkan tersangka dua orang lainnya, yakni Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

"Terhadap para tersangka tersebut diduga melakukan penyadapan tanpa prosedural terhadap Presiden RI, pejabat negara tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM," ujar Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin.

Pada periode 2025-2026, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa mengikuti prosedur yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

Nomor-nomor tersebut kemudian disadap tanpa berkaitan dengan proses penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan.

“Pada sekitar Oktober 2026, tersangka memerintahkan untuk penghapusan file hasil sadapan pada komputer sistem LIMS tersebut,” jelas Asep.

Petugas yang mengetahui dugaan penyadapan tanpa prosedur dan penghapusan file hasil sadapan itu kemudian membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026.

Penyadapan yang diduga dilakukan tanpa prosedur itu tidak hanya menyasar nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.

Asep menyebut, sejumlah nomor telepon milik pejabat negara, tokoh politik, awak media, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha juga diduga menjadi sasaran penyadapan.

“Terhadap para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” ucap Asep.

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Pemilu sela Amerika Serikat (AS) akhirnya digelar pada Selasa (3/11/2026) setelah berbulan-bulan kampanye dan miliaran dollar AS digelontorkan untuk memperebutkan kendali Kongres.

Survei menjelang pemungutan suara menunjukkan Partai Demokrat berada dalam posisi lebih unggul, tetapi jajak pendapat tidak selalu mampu memprediksi hasil pemilu secara tepat.

Setidaknya terdapat tiga skenario besar yang dapat terjadi setelah penghitungan suara dimulai.

Mulai dari kemenangan besar Demokrat, kemenangan tipis yang menghasilkan Kongres terbelah, hingga keberhasilan Partai Republik mempertahankan kekuasaan.

Tiga skenario Pemilu Sela Amerika

1. Gelombang besar kemenangan Demokrat

Pemilu sela secara historis cenderung menguntungkan partai yang tidak menguasai Gedung Putih.

Kondisi tersebut diperkuat oleh tingkat popularitas Presiden Donald Trump yang rendah dalam sejumlah jajak pendapat, konflik dengan Iran yang meningkatkan biaya hidup, serta kontroversi mengenai penegakan kebijakan imigrasi dan dukungan terhadap pembangunan pusat data.

Jika sentimen itu berubah menjadi gelombang elektoral, Demokrat berpeluang merebut DPR atau House of Representatives dengan jumlah kursi jauh melampaui ambang mayoritas 218 kursi.

Mereka tidak hanya dapat memenangi distrik-distrik yang persaingannya ketat, tetapi juga merebut kursi di wilayah yang selama ini dianggap aman bagi kubu konservatif.

Di Senat, Demokrat harus memenangi sebagian besar pertarungan sengit, termasuk di negara bagian yang secara tradisional condong ke Republik.

Kemenangan mengejutkan bahkan dapat terjadi di Texas, yang sudah satu generasi tidak memilih kandidat Demokrat, atau Kansas, yang hampir satu abad tidak melakukannya.

Skenario tersebut membutuhkan partisipasi tinggi pemilih Demokrat, kemenangan besar di kalangan pemilih independen, serta berbaliknya sebagian dukungan pemilih Hispanik dan pria muda yang diraih Trump pada 2024.

Sebagian pemilih Republik juga harus berpindah pilihan atau tidak datang ke tempat pemungutan suara.

Jika terjadi, hasil tersebut akan menjadi pukulan besar bagi Trump dan Partai Republik serta membuka dua tahun pertarungan politik antara Gedung Putih dan Kongres yang dikuasai Demokrat.

Tanda awalnya antara lain Demokrat mempertahankan kursi DPR yang menjadi target Republik di Florida, merebut distrik di North Carolina, Michigan, New York, Virginia, dan Kentucky, serta menang dalam pemilihan Senat di South Carolina.

2. Demokrat menang tipis

Skenario kedua terjadi apabila jajak pendapat benar dalam arah umum, tetapi meleset dalam memperkirakan besarnya kemenangan Demokrat.

Demokrat dapat merebut DPR, tetapi hanya dengan mayoritas tipis sehingga para pemimpinnya harus terus bernegosiasi dengan kelompok progresif maupun moderat untuk meloloskan undang-undang.

Di Senat, Demokrat mungkin hanya memperoleh satu atau dua kursi, termasuk North Carolina yang dipandang paling berpeluang dimenangi.

Namun, mereka dapat gagal mengalahkan Senator Republik Susan Collins di Maine, kehilangan Michigan apabila kandidat sayap kiri Abdul El-Sayed kalah, atau gagal di Alaska akibat kontroversi keberadaan dua kandidat bernama Dan Sullivan dalam surat suara yang juga memengaruhi peluang Mary Peltola.

Skenario ini dapat terjadi apabila tingginya partisipasi awal pemilih Demokrat diimbangi lonjakan pemilih Republik pada hari pemungutan suara.

Trump juga masih dapat menggerakkan basis pendukungnya di negara bagian Republik sehingga persaingan dalam rentang margin of error terbagi relatif seimbang.

Hasil akhirnya berpotensi menciptakan Kongres terbelah dan meningkatkan risiko kebuntuan politik.

Indikasinya antara lain Florida tetap didominasi Republik, Demokrat hanya merebut sejumlah kursi DPR seperti di Virginia dan Pennsylvania, sementara banyak petahana Republik di wilayah lain bertahan.

3. Malam kemenangan bagi Republik

Skenario ketiga adalah Partai Republik mampu mempertahankan DPR sekaligus Senat.

Agar hal tersebut terjadi, jajak pendapat harus kembali meremehkan dukungan terhadap Trump, sementara sebagian besar pertarungan ketat berakhir untuk keuntungan Republik.

Partisipasi pemilih Republik harus melampaui perkiraan, sedangkan pemilih independen dan Hispanik yang sebelumnya terlihat menjauh dari Trump kembali memberikan dukungan.

Perebutan DPR bahkan dapat bergantung pada hasil di California, yang penghitungan surat suara posnya bisa berlangsung beberapa hari.

Republik juga dapat terbantu oleh penataan ulang batas distrik di Texas, Florida, dan North Carolina.

Di Senat, mereka harus mempertahankan negara-negara bagian konservatif dan berpeluang merebut Michigan dari Demokrat.

Bahkan jika kalah di North Carolina atau gagal merebut Minnesota dan New Hampshire, Republik masih dapat menekan kandidat-kandidat Demokrat.

Tanda awal kemenangan Republik antara lain Ashley Moody di Florida dan Jon Husted di Ohio kembali terpilih, Republik mempertahankan kursi DPR di Pennsylvania dan Virginia, serta merebut kursi Demokrat di North Carolina, Ohio, dan Florida.

Jika skenario ini terwujud, Trump dapat memasuki Rabu pagi dengan mengklaim mandat politik baru dan melanjutkan agenda domestik maupun luar negerinya dengan dukungan Kongres yang tetap dikuasai Republik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bareskrim Polri menetapkan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dua orang lainnya sebagai tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto.

Selain Listyo Sigit, Bareskrim Polri menetapkan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso sebagai tersangka kasus penyadapan.

"Terhadap para tersangka tersebut diduga melakukan penyadapan tanpa prosedural terhadap Presiden RI, pejabat negara tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM," ujar Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam jumpa pers.

Ketiga tersangka dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Yang berbunyi, secara melawan hukum mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik. Ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut adalah selama 10 tahun," ujar Asep.

Ketiga tersangka juga dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP, dengan ancaman pidana selama enam tahun.

"Kita juga terapkan Undang-Undang ITE, yaitu terhadap Pasal 32 ayat (1), di mana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain atau milik publik dengan ancaman pidana selama delapan tahun," ujar Asep.

Profil Ahrie Sonta, Eks Ajudan Prabowo

Ahrie Sonta merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) pada 2002. Pria kelahiran Bandung, Jawa Barat, 2 April 1981, tersebut telah menjalani berbagai penugasan di lingkungan Polri, termasuk terlibat dalam sejumlah operasi penting.

Salah satu penugasan yang pernah dijalaninya adalah bergabung dalam Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Operasi Nemangkawi di Papua.

Ia juga menjadi bagian dari tim yang menangkap buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra, di Malaysia.

Pengalaman Ahrie Sonta dalam penanganan perkara juga terlihat ketika menjabat sebagai Kepala Unit II Subdirektorat II Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.

Dalam posisi tersebut, ia berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika dengan barang bukti dalam jumlah besar.

Di bidang akademik, Ahrie Sonta meraih gelar Doktor Ilmu Kepolisian pada 2018. Ia juga mengikuti sejumlah pendidikan kejuruan di luar negeri, antara lain di Politie Academy Apeldoorn, Belanda; Crime Scene Analysis by Visual Comparison di Munster, Jerman; serta Joint Special Operation University, US Command Center, Tampa, Florida.

Kariernya kemudian berlanjut ke lingkungan pimpinan Polri. Pada 18 Februari 2021, Ahrie Sonta dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Pribadi (Sekpri) Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Pada Oktober 2024, namanya kembali mendapat penugasan baru setelah terpilih menjadi ajudan Presiden Prabowo Subianto.

Setelah itu, Ahrie Sonta menduduki jabatan sebagai Penyelidik Pengamanan Internal Utama Tingkat II di Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri.

Adapun pada 2 Oktober 2026, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menunjuk Ahrie Sonta sebagai Kadivkum Polri.