Warganet Keluhkan Biaya Urus PBG Banyumas Tembus Rp 25 Juta, DPU: Tidak Benar

Warganet Keluhkan Biaya Urus PBG Banyumas Tembus Rp 25 Juta, DPU: Tidak Benar

3 jam lalu

Keluhan biaya PBG Rp 25 juta di Banyumas viral di Threads. DPU membantah dan menjelaskan besaran retribusi sesuai jenis bangunan.

Swipe untuk menutup

Warganet Keluhkan Biaya Urus PBG Banyumas Tembus Rp 25 Juta, DPU: Tidak Benar

19/11/2026, 06:02 WIB
Warganet Keluhkan Biaya Urus PBG Banyumas Tembus Rp 25 Juta, DPU: Tidak Benar

BANYUMAS, KOMPAS.com - Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banyumas membantah adanya permintaan biaya hingga Rp 25 juta untuk mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Bantahan itu disampaikan menyusul keluhan seorang warga yang ramai dibicarakan di media sosial Threads. 

Melalui akun bernama ignatiasahan, warga tersebut mengaku dimintai biaya Rp 25 juta saat hendak mengurus PBG dan SLF di wilayah Purwokerto.

Kepala Bidang Bangunan, Gedung Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Permukiman dan Persampahan DPU Banyumas, Kiki Nofisnu, menegaskan bahwa instansinya tidak pernah meminta ataupun menetapkan biaya sebesar itu.

Meski demikian, Kiki menjelaskan, pemohon PBG memang dikenakan retribusi yang masuk sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara itu, pengurusan SLF tidak dipungut retribusi.

"Ada pembayaran retribusi, itu memang ada aturan terkait PBG. Jadi yang meminta Rp 25 juta dan sekian itu tidak benar," ujarnya dilansir dari TribunJateng, Rabu (18/11/2026).

Besaran Retribusi PBG Bergantung Luas Bangunan

Kiki menjelaskan, pemohon baru diwajibkan membayar retribusi setelah proses penghitungan selesai dan berkas pengajuan dinyatakan lengkap.

Nilai yang harus dibayarkan tidak sama untuk setiap bangunan mengacu pada Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST), kemudian dikalikan sejumlah indeks, antara lain indeks kompleksitas dan luas bangunan.

Dengan rumus tersebut, semakin besar bangunan yang diajukan, semakin tinggi pula retribusi yang dikenakan. 

Oleh sebab itu, nominal pembayaran setiap pemohon bisa berbeda.

"Ada rumusan tersendiri, jadi semakin luas, berarti luasannya dan perkaliannya semakin tinggi. Jadi masing-masing bangunan itu retribusinya bisa beda-beda," jelas Kiki.

Khusus bangunan rumah atau tempat tinggal, Kiki memperkirakan biaya retribusi PBG umumnya tidak mencapai Rp 25 juta. 

Besarannya berkisar Rp 1 juta hingga Rp 2 juta bergantung pada luas bangunan.

Namun, nominal Rp 25 juta masih mungkin dikenakan untuk bangunan hotel. Besarannya tetap bergantung pada jumlah lantai bangunan.

Kiki menegaskan, seluruh tahapan pengajuan PBG telah menggunakan sistem daring melalui website Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).

Pemohon bisa mengunggah dokumen persyaratan hingga menerima informasi mengenai hasil penghitungan retribusi melalui platform tersebut. Pembayaran retribusi juga dilakukan melalui bank.

"Semua proses pengajuan, upload berkas, hingga penyampaian perhitungan retribusi langsung melalui online di website Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). Termasuk pembayaran melalui bank," jelasnya.

Meski pengajuan dapat dilakukan secara mandiri, masyarakat yang mengalami kendala tetap bisa meminta bantuan petugas DPU Banyumas.

Kiki mempersilakan warga datang langsung ke kantor DPU atau Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk berkonsultasi mengenai pengurusan PBG maupun SLF.

"Silakan berkonsultasi atau datang langsung ke Kantor DPU atau MPP. Nanti, akan dibantu kendala apa yang dialami terkait permohonan dan persetujuan PBG dan SLF," pesannya.

Terpopuler Lainnya

Israel Pilih Ketua Parlemen Baru, Netanyahu Semakin di Ambang Lengser

Israel Pilih Ketua Parlemen Baru, Netanyahu Semakin di Ambang Lengser

21 jam lalu

Parlemen Israel memilih Matan Kahana, sekutu mantan Kepala Militer Gadi Eisenkot, sebagai ketua parlemen baru pada Selasa (17/11/2026).

Swipe untuk menutup

Israel Pilih Ketua Parlemen Baru, Netanyahu Semakin di Ambang Lengser

18/11/2026, 12:36 WIB
Israel Pilih Ketua Parlemen Baru, Netanyahu Semakin di Ambang Lengser

TEL AVIV, KOMPAS.com - Parlemen Israel memilih Matan Kahana, sekutu mantan Kepala Militer Gadi Eisenkot, sebagai ketua parlemen baru pada Selasa (17/11/2026).

Sebanyak 66 dari 120 anggota parlemen Israel (Knesset) memberikan suara untuk Kahana. Sementara itu, Ofir Katz, kandidat yang diajukan Partai Likud pimpinan Netanyahu, hanya memperoleh 52 suara.

Kahana merupakan sekutu Eisenkot, yang memiliki waktu hingga bulan depan untuk membentuk pemerintahan baru guna menggantikan Netanyahu.

Sementara itu, ketua parlemen memiliki kewenangan penting dalam menentukan jadwal kegiatan legislatif, termasuk mempercepat atau menunda pembahasan dan pemungutan suara atas rancangan undang-undang.

Kahana, mantan anggota pasukan khusus berusia 54 tahun, diperkirakan mulai menjalankan upaya pembatalan sejumlah agenda Netanyahu paling cepat pada Rabu (18/11/2026).

Kemenangan kubu Eisenkot

Dalam pemilu 27 Oktober 2026, blok Eisenkot memperoleh 48 kursi, sedangkan blok Netanyahu meraih 53 kursi.

Sementara itu, dua koalisi yang didominasi partai-partai Arab memperoleh total 19 kursi, jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Kedua kelompok partai yang didominasi warga Arab itu mendukung Kahana. Namun, satu anggota parlemen Arab tidak hadir.

Dalam pidato pelantikannya setelah terpilih, Kahana berjanji akan menjadi ketua parlemen bagi seluruh warga Israel.

"Saya berniat menjadi ketua Knesset untuk semua orang, tanpa memandang ras, agama, atau gender," kata Kahana, yang dikutip AFP.

Eisenkot menyampaikan selamat atas kemenangan sekutunya tersebut. Melalui unggahan di media sosial X, ia menyebut kemenangan itu sebagai awal dari babak baru.

Sebaliknya, Partai Likud menyampaikan kecaman atas terpilihnya Kahana dengan dukungan anggota parlemen Arab. Partai tersebut menyebutnya sebagai aib.

Netanyahu dan Eisenkot berebut kursi perdana menteri

Netanyahu dan Eisenkot sama-sama belum berhasil memperoleh mayoritas di parlemen yang beranggotakan 120 orang.

Kedua partai sempat bertemu pada Minggu (15/11/2026) untuk membahas kemungkinan membentuk pemerintahan persatuan.

Namun, pertemuan tersebut tampaknya hanya menjadi formalitas karena keduanya sama-sama bersikeras harus menjabat sebagai perdana menteri.

Eisenkot juga menilai Netanyahu tidak lagi layak memimpin pemerintahan.

Ia mengatakan Netanyahu tidak pantas tetap memegang kendali pemerintahan bahkan untuk satu menit lagi setelah muncul laporan media yang menyebut orang-orang dekatnya berupaya merekayasa tuduhan penipuan untuk menjebak anggota parlemen dari kelompok minoritas Arab.

Menanggapi tuduhan tersebut, Komite Pemilihan Umum Pusat Israel pada Selasa mengeluarkan pernyataan mengenai penyelidikan yang sedang dilakukan badan intelijen Shin Bet.

"Pada tahap ini, tidak ada bukti bahwa suap dibayarkan kepada pemilih dalam skala yang dapat memengaruhi hasil pemilu," demikian pernyataan komite tersebut.

Eisenkot ingin batalkan reformasi Netanyahu

Terpilihnya Kahana sebagai ketua parlemen memberikan kesempatan bagi Eisenkot untuk melemahkan agenda legislasi Netanyahu, bahkan sebelum pemerintahan baru terbentuk.

Kesempatan tersebut terbuka jika Eisenkot tetap memperoleh dukungan dari partai-partai Arab-Israel.

Eisenkot sebelumnya menyatakan ingin membatalkan reformasi besar-besaran yang bertujuan mengurangi independensi lembaga peradilan. Reformasi tersebut diajukan Netanyahu setelah kembali menjabat sebagai perdana menteri pada Desember 2022.

Kebijakan itu memicu salah satu gelombang demonstrasi terbesar dalam sejarah Israel. Puluhan ribu orang turun ke jalan karena khawatir reformasi tersebut akan mengikis demokrasi di negara itu.

Netanyahu sendiri tengah menghadapi dakwaan korupsi yang berpotensi membuatnya dipenjara jika kehilangan kekuasaan.

Selain persoalan peradilan, Eisenkot juga berjanji segera membentuk komisi penyelidikan negara untuk mengusut kegagalan keamanan yang memungkinkan Hamas melancarkan serangan pada 7 Oktober 2023.

Netanyahu, yang selama ini membangun citra politiknya dengan menjanjikan keamanan bagi Israel, menolak penyelidikan independen. Ia justru mengusulkan pembentukan komisi yang anggotanya dipilih oleh para politisi.

Kahana pernah menjadi menteri

Kahana saat ini merupakan anggota Partai Yashar pimpinan Eisenkot. Ia pernah menjabat sebagai menteri urusan keagamaan dalam pemerintahan yang tidak dipimpin Netanyahu pada 2021-2022.

Selama menjabat, Kahana berselisih dengan kelompok Yahudi ultra-Ortodoks karena berupaya mengurangi kekuasaan Kepala Rabi Israel.

Sementara itu, Eisenkot berupaya membangun koalisi luas yang mencakup kelompok liberal sekuler hingga kalangan konservatif religius.

Sebagai ketua parlemen baru, Kahana menggantikan Amir Ohana, sekutu Netanyahu yang menduduki jabatan tersebut sejak 2022.

Internasional Lainnya

Siapa Wakil Presiden Untuk Prabowo?

Siapa Wakil Presiden Untuk Prabowo?

9 jam lalu

Wakil Presiden perlu memahami kompleksitas ekonomi, hukum, politik, dan hubungan internasional.

Swipe untuk menutup

Siapa Wakil Presiden Untuk Prabowo?

19/11/2026, 00:00 WIB
Siapa Wakil Presiden Untuk Prabowo?
Penulis: Yusuf Warsim
|
Editor: Ferril Dennys

KURSI Wakil Presiden kosong. Diskursus publik pun meriuhkan nama-nama cawapres. Seolah luput bertanya dulu kepada Presiden Prabowo, sosok Wakil Presiden seperti apa yang ideal?

Mari kita berimajinasi bertanya kepada Presiden Prabowo, apakah Presiden akan memilih orang yang membuat kekuasaannya aman, atau orang yang membuat pemerintahannya bermutu?

Dua pilihan itu tampak sama, tapi sejarah membuktikan hasilnya bisa sangat berbeda.

Ini bukan sekadar soal siapa pengganti Gibran. Ini soal ke mana Prabowo membawa republik ini.

Apakah Wakil Presiden berikutnya hanya akan menjadi penjaga kekuasaan, atau menjadi mitra yang berani mengoreksi kekuasaan?

Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan kualitas pemerintahan sampai 2029, bahkan nasib republik jika keadaan terburuk terjadi.

Dua hal itu tidak selalu bertentangan. Kekuasaan yang stabil bisa membuat pemerintahan bekerja lebih efektif.

Tapi stabilitas kekuasaan belum tentu berarti pemerintahan yang berkualitas.

Kekuasaan bisa bertahan karena koalisinya kuat, sementara kualitas pemerintahan diukur dari hal yang lain: integritas, kompetensi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada rakyat.

Di sinilah pemilihan siapa Wakil Presiden menemukan makna konstitusional sekaligus moralnya.

Loyalitas dan Kenegarawanan

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memberi kewenangan kepada Presiden untuk mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR jika jabatan itu kosong.

Artinya, Presiden Prabowo memegang peran kunci dalam menentukan siapa mitra kepemimpinannya sampai 2029.

Namun, kewenangan konstitusional itu tidak boleh direduksi menjadi kebebasan politik untuk memilih orang yang paling dekat, paling patuh, atau paling menguntungkan secara elektoral.

Presiden tentu butuh wakil yang loyal. Pertanyaannya, loyal kepada siapa?

Loyalitas personal melahirkan kepatuhan. Loyalitas politik menjaga koalisi.

Sementara loyalitas konstitusional menuntut sesuatu yang lebih berat: keberanian memberi pertimbangan kritis ketika kebijakan kekuasaan berpotensi menyimpang dari hukum, keadilan, dan kepentingan rakyat.

Wakil Presiden bukan sekadar pengikut kehendak Presiden. Ia adalah mitra konstitusional.

Ia membantu Presiden menjalankan kewajibannya, sekaligus pemegang mandat suksesi kepemimpinan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UUD 1945.

Karena itu, kemampuan mengatakan hal yang benar kepada Presiden, sekalipun tidak menyenangkan, adalah dimensi penting dari kenegarawanan.

Seorang wakil yang hanya bisa mengangguk mungkin membuat Presiden nyaman, tapi belum tentu membuat republik selamat.

Ini yang dimaksud Max Weber, kekuasaan modern memperoleh legitimasi melalui otoritas legal-rasional. Legalitas jabatan tidak otomatis menjamin kualitas pelaksanaan kekuasaan. Jabatan bisa sah secara hukum, tapi kosong secara kepemimpinan.

Penjaga Koalisi atau Mitra Strategis

Dalam sistem presidensial multipartai seperti Indonesia, stabilitas pemerintahan tidak bisa dilepaskan dari dukungan partai politik.

Kajian Paul Chaisty, Nic Cheeseman, dan Timothy Power tentang coalitional presidentialism memperlihatkan bagaimana presiden mengelola koalisi lewat pembagian kekuasaan, koordinasi politik, dan kerja sama kelembagaan.

Dalam konteks pemerintahan Prabowo, Wakil Presiden memang bisa menjalankan fungsi komunikasi politik dengan parlemen dan partai pendukung.

Tapi kalau jabatan itu hanya diperlakukan sebagai instrumen akomodasi elite, ada risiko fungsi Wakil Presiden menyempit menjadi sekadar penjaga keseimbangan kepentingan koalisi.

Padahal persoalan yang dihadapi republik ini jauh lebih substantif: pertumbuhan ekonomi yang belum merata, ketimpangan sosial, korupsi yang masih menggerogoti, reformasi hukum belum menguat, dan kualitas pelayanan publik belum sepenuhnya memuaskan.

Pertimbangan politik tetap perlu. Tapi pengalaman menunjukkan, kekuatan dukungan politik dan kemampuan menghasilkan kebijakan publik adalah dua hal yang berbeda.

Seorang tokoh bisa kuat secara politik, tapi lemah secara manajerial. Sebaliknya, seorang tokoh bisa hebat secara teknokratis, tapi tidak mampu membangun konsensus.

Karena itu, Prabowo tidak hanya memerlukan kesinambungan dukungan politik, tapi juga kemitraan yang memungkinkan agenda pemerintahannya diuji, diperbaiki, dan dijalankan secara bertanggung jawab.

Wakil Presiden yang baik bukan yang membuat Presiden merasa selalu benar, melainkan yang membuat Presiden mengambil keputusan yang lebih benar.

Lima Kualifikasi Penilaian

Setidaknya ada lima dimensi yang relevan untuk menilai setiap calon Wakil Presiden.

Pertama, integritas moral dan konstitusional. Rekam jejak kepatuhan hukum, kejujuran, pengelolaan konflik kepentingan, dan tanggung jawab jabatan harus menjadi perhatian utama.

Integritas tidak dibuktikan lewat pernyataan, tapi lewat tindakan yang konsisten, terutama saat berkuasa.

Kedua, kapasitas intelektual dan pemerintahan.

Wakil Presiden perlu memahami kompleksitas ekonomi, hukum, politik, dan hubungan internasional.

Pengalaman mengelola organisasi atau institusi publik bisa menjadi bahan penilaian yang terukur, bukan sekadar popularitas.

Ketiga, independensi pertimbangan. Kemampuan memberi nasihat kritis kepada Presiden diperlukan, tanpa menciptakan pusat kekuasaan tandingan.

Kesatuan pemerintahan harus berjalan bersama ruang koreksi internal. Tanpa ruang koreksi itu, kekuasaan akan mudah terjebak dalam kesalahannya sendiri.

Keempat, kemampuan merawat persatuan nasional. Wakil Presiden perlu punya pengalaman atau kapasitas membangun komunikasi lintas partai, daerah, kelompok sosial, dan kepentingan masyarakat yang majemuk.

Di tengah polarisasi yang masih mudah tersulut, figur yang mempersatukan jauh lebih penting daripada figur yang memecah.

Kelima, kesiapan menjadi Presiden. Inilah kualifikasi yang paling sering dilupakan.

Wakil Presiden bukan hanya pembantu Presiden, melainkan pengganti konstitusional apabila Presiden berhalangan tetap atau berhenti dalam masa jabatan.

Pertanyaannya bukan hanya, apakah ia bisa mendampingi Prabowo, tapi apakah ia siap memimpin Indonesia jika keadaan menghendakinya.

Kelima dimensi itu tidak otomatis melekat pada calon berlatar belakang partai politik, teknokrat, birokrat, militer, maupun pemimpin daerah. Semuanya harus diuji melalui rekam jejak dan kemampuan nyata, bukan lewat lobi dan pencitraan.

Etika Konstitusi dan Legitimasi Publik

Pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden melalui MPR memiliki legitimasi konstitusional.

Namun, hal ini menyandang beban moral yang berat, karena  tidak melibatkan pemilihan langsung oleh rakyat.

David Beetham dalam The Legitimation of Power menjelaskan, legitimasi kekuasaan berkaitan dengan kesesuaian aturan, pembenaran normatif, dan penerimaan masyarakat.

Karena itu, proses pemilihan tidak cukup hanya memenuhi prosedur hukum.

Keterbukaan mengenai kualifikasi, rekam jejak, dan gagasan kedua calon menjadi penting untuk memperkuat kepercayaan publik.

Di sinilah etika konstitusi bekerja: menghubungkan apa yang sah menurut hukum dengan apa yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada rakyat.

Presiden punya kewenangan mengusulkan. MPR punya kewenangan memilih.

Namun kedua kewenangan itu harus dijalankan dalam kerangka tanggung jawab terhadap republik, bukan semata kepentingan kekuasaan.

Publik berhak tahu, mengapa dua nama itu yang dipilih. Apa kapasitasnya. Apa gagasan kenegaraannya. Bukan hanya siapa yang mendukungnya.

Ketika etika konstitusi dan legitimasi publik menjadi pertimbangan kuat, Presiden memutuskan siapa dua nama cawapresnya.

Presiden Prabowo telah menentukan arah baru kualitas pemerintahannya.

Pertimbangan stabilitas politik, kesesuaian visi, dan kemampuan bekerja sama dengan Presiden tetap penting.

Tapi semuanya perlu dipertemukan dengan kompetensi, integritas, dan tanggung jawab konstitusional.

Wakil Presiden yang mampu memperkuat kualitas pemerintahan dapat sekaligus memberi kontribusi terhadap stabilitas kekuasaan.

Sebaliknya, memperkuat kekuasaan tanpa memperbaiki kualitas pemerintahan berisiko menjauhkan penyelenggaraan negara dari tujuan konstitusionalnya.

Sesungguhnya pertanyaan terpenting tentang Wakil Presiden untuk Prabowo bukan hanya menyangkut siapa yang dapat bekerja bersama Presiden hingga 2029, tetapi juga siapa yang memiliki kapasitas menjalankan tanggung jawab kenegaraan apabila keadaan menghendakinya.

Sebab kekuasaan membutuhkan loyalitas untuk bertahan. Namun republik membutuhkan integritas dan kenegarawanan agar kekuasaan tetap berada di jalan konstitusi.

Prabowo punya kesempatan untuk menunjukkan bahwa siapa pilihannya bukan sekadar untuk mengamankan kekuasaan, tapi untuk memperkuat kualitas pemerintahannya.

Kesempatan seperti ini tidak datang dua kali.

Komentar Terbanyak Lainnya

Bagikan berita ini melalui