DEPOK, KOMPAS.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) akan menggelar demo di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada hari ini, Rabu (28/10/2026).

Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI 2026 Namora Siahaan mengatakan, aksi dijadwalkan hanya berlangsung di Bundaran HI pada Rabu siang.

"Di HI saja ya jam 14.00 WIB," ujar Namora saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Selasa (27/10/2026).

Menurut Namora, para mahasiswa UI yang berpartisipasi akan berangkat bersama fakultas masing-masing.

"Kalau UI itu berangkat bersama fakultasnya sendiri, tetapi tidak menggunakan Kopaja. Titik kumpul langsung di HI," ucapnya.

Bawa Lima Tuntutan

Dalam demo hari ini, BEM UI akan membawa lima tuntutan yang mencakup persoalan lingkungan, ekonomi, pendidikan, reformasi hukum dan tata kelola pemerintahan, serta hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi.

"Ada lima (tuntutan) sebenarnya dari kita ya. Kita membaginya menggunakan lima sektor dan tidak terlalu berbeda dari sektor dan juga tuntutan yang dibawa (saat demo) di tanggal 20 Oktober (2026)," kata Namora saat ditemui dalam kegiatan konsolidasi aksi #IndonesiaSadar di Pusgiwa UI, Depok, Senin (26/10/2026) malam.

Berikut lima tuntutan yang akan dibawa BEM UI dalam aksi demo hari ini:

1. Desak penetapan status bencana nasional

Pada sektor lingkungan, BEM UI bersama elemen masyarakat sipil mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk berbagai bencana ekologis yang terjadi di Indonesia.

Tuntutan itu tidak hanya menyasar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan, tetapi juga bencana ekologis di sejumlah wilayah, termasuk Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, dan Sumatera.

BEM UI menilai pemerintah seharusnya memberikan perhatian lebih terhadap bencana ekologis yang terjadi di berbagai daerah.

"Kami tidak mengerti alasan kenapa pemerintah tidak kunjung mau menetapkan sebagai status bencana nasional. Parameter hukum sudah jelas, benefit-nya sudah jelas, tapi mungkin pemerintah dengan egonya itu masih menolak untuk mengakui," jelasnya.

2. Minta APBN berorientasi pada kepentingan rakyat

Pada sektor ekonomi, BEM UI menuntut agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sepenuhnya digunakan untuk memenuhi kepentingan masyarakat.

Mereka juga meminta pemerintah menghentikan pemborosan anggaran untuk program-program populis yang dinilai lebih mengutamakan kepentingan politik.

Namora mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai kebijakan yang mereka soroti.

"Di sini kita memberikan contoh MBG dan juga KDMP yang sudah jelas bahwa itu memiliki sifat yang koruptif ketika direncanakan," kata Namora.

3. Desak penurunan biaya pendidikan

Tuntutan ketiga menyasar sektor pendidikan dan layanan dasar.

BEM UI meminta pemerintah menurunkan biaya pendidikan serta memastikan akses terhadap layanan dasar dapat dinikmati masyarakat secara merata.

Ia menilai, persoalan biaya pendidikan menjadi salah satu masalah yang perlu segera ditangani pemerintah.

4. Hentikan penyalahgunaan hukum dan berantas KKN

Pada sektor reformasi hukum dan tata kelola pemerintahan, BEM UI mendesak pemerintah menghentikan penyalahgunaan hukum untuk kepentingan kekuasaan.

Mereka juga menuntut pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Namora menilai, agenda reformasi hukum masih menyisakan persoalan. Ia menyinggung sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang TNI, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

"Masih ada Undang-undang TNI, masih ada KUHP, masih ada undang-undang misalnya P2SK yang masih yang yang itu jelas sekali itu bentuk-bentuk autocratic legalism atau legislasi untuk kekuasaan," ucapnya.

5. Jaga kebebasan berpendapat dan HAM

Tuntutan kelima berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi.

BEM UI mendesak pemerintah menjaga kebebasan berpendapat serta menghentikan kriminalisasi terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik.

Namora mengklaim, masih terdapat sejumlah orang yang menjadi tahanan politik, korban kriminalisasi, hingga desa dan kota yang mengalami militerisasi di ruang sipil.

"Kami menuntut hal yang paling penting adalah jagalah kebebasan bersuara," kata Namora.

Ingin Aksi Melibatkan Berbagai Elemen Masyarakat

Namora menyebut, demo 28 Oktober tidak hanya ditujukan sebagai ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan pendapat.

Oleh karena itu, BEM UI mengundang berbagai unsur masyarakat, termasuk buruh, petani, berbagai profesi, ibu rumah tangga, hingga pengangguran, untuk menyuarakan keresahan mereka pada demo hari ini.

"Kita akan menjadikan titik aksi sebagai ruang untuk rakyat. Bagaimana menciptakan aksi yang tidak hanya isinya orasi, tapi juga isinya adalah kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, kegiatan-kegiatan inklusif dan tentunya aman untuk dijalankan oleh rakyat biasa. Jadi dia tidak terpusat dan tidak ada penokohan," jelasnya.

Beberapa kampus yang disebut hadir antara lain Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, Universitas Padjadjaran (Unpad), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Brawijaya (UB), dan Universitas Negeri Semarang (Unnes).

Siapkan Aksi Lanjutan

Selain membahas pelaksanaan demonstrasi, BEM UI juga merumuskan strategi untuk mengawal tuntutan setelah aksi berlangsung.

Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan pemerintah hanya memberikan jawaban normatif tanpa menyelesaikan persoalan yang disampaikan massa aksi hari ini.

Karena itu, BEM UI membuka kemungkinan menggelar demonstrasi lanjutan sebagai bentuk pembangkangan sipil atau civil disobedience.

"Kita menyadari bahwa setelah aksi terjadi, ada kemungkinan bahwa pemerintah hanya menjawab secara normatif dan tidak menyelesaikan masalah. Maka, apa yang harus dilakukan itu yang harus kita sepakati," tuturnya.

Aksi tersebut juga menjadi momentum bagi BEM UI untuk menyampaikan evaluasi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah menjalani dua tahun masa pemerintahan.

Pasalnya, pemerintah dinilai belum memenuhi sejumlah janji kampanye, terutama terkait penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

LONDON, KOMPAS.com - Pemerintah Inggris mengimbau masyarakat mempersiapkan diri menghadapi keadaan darurat yang berpotensi mengganggu layanan penting, seperti listrik, air bersih, telepon, dan internet.

Imbauan tersebut disampaikan melalui panduan terbaru yang diterbitkan pada Kamis (22/10/2026), sebagai bagian dari kampanye nasional bertajuk Be Ready atau Bersiaplah.

Melalui kampanye ini, warga dianjurkan menyiapkan kebutuhan dasar agar mampu menghadapi gangguan layanan sehari-hari selama tiga hari.

Kampanye tersebut akan berlangsung selama tiga tahun dan berfokus pada langkah-langkah sederhana yang dapat dilakukan setiap rumah tangga dengan biaya minimal, bahkan tanpa mengeluarkan uang.

Pemerintah Inggris meluncurkan kampanye ini setelah badai musim dingin lalu dan kebakaran hutan pada musim panas tahun ini menunjukkan dampak cuaca ekstrem terhadap kehidupan sehari-hari.

Warga diminta menyiapkan makanan dan air minum

Salah satu langkah yang dianjurkan pemerintah adalah menyimpan persediaan makanan tahan lama dan air minum kemasan di rumah.

Masyarakat juga didorong mendaftar ke Priority Services Register, yakni layanan yang membantu perusahaan penyedia gas, air, dan listrik mengidentifikasi pelanggan yang membutuhkan bantuan tambahan saat terjadi keadaan darurat.

Pendaftaran layanan tersebut tidak dipungut biaya.

Menteri Keamanan Inggris Dan Jarvis mengatakan, masyarakat yang mampu mengikuti panduan tersebut sebaiknya mulai menerapkannya.

Menurutnya, kesiapan rumah tangga dapat membantu mengurangi tekanan terhadap layanan darurat ketika terjadi bencana atau gangguan layanan penting.

"Dengan mengambil langkah-langkah sederhana untuk bersiap menghadapi keadaan darurat sehari-hari, seperti badai hebat, masyarakat dapat mengurangi beban layanan darurat sehingga mereka bisa memprioritaskan orang-orang yang lebih membutuhkan bantuan," kata Jarvis, dikutip dari imbauan yang dikeluarkan Pemerintah Inggris melaui situs resminya pada Kamis (22/10/2026).

Ia menambahkan, kampanye berbasis komunitas diperlukan untuk meningkatkan ketahanan Inggris dalam menghadapi keadaan darurat.

Anjuran kesiapsiagaan selama tiga hari tersebut juga telah diterapkan di sejumlah negara Eropa, termasuk Perancis, Irlandia, dan Belanda.

Pemerintah Inggris turut mempelajari pengalaman negara-negara tersebut serta bekerja sama dengan forum ketahanan lokal agar panduan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Kampanye melibatkan lebih dari 500 organisasi

Kampanye Be Ready akan diperkenalkan secara bertahap melalui berbagai saluran komunikasi pemerintah, termasuk situs GOV.UK dan media sosial.

Lebih dari 500 organisasi di seluruh Inggris, mulai dari badan amal hingga perusahaan, telah bergabung untuk menyebarluaskan panduan kepada masyarakat.

Dalam beberapa pekan dan bulan mendatang, pemerintah juga akan menayangkan iklan melalui radio dan media sosial.

Sosialisasi tersebut akan menjangkau kelompok yang lebih rentan saat keadaan darurat, termasuk keluarga dengan anak kecil dan warga lanjut usia.

Penyusunan kampanye ini turut melibatkan organisasi amal dan pegiat yang mendampingi kelompok masyarakat kurang terwakili, termasuk mereka yang memiliki tempat tinggal tidak menentu serta pengguna layanan bank makanan.

Pemerintah Inggris sebenarnya telah menerbitkan panduan kesiapsiagaan rumah tangga sejak Mei 2024 melalui situs Prepare.

Kampanye terbaru ini memperbarui tampilan dan pesan panduan tersebut, sementara sebagian besar anjurannya tetap sama.

Direktur Ketahanan Inggris di British Red Cross, Laura Scott, menekankan pentingnya persiapan masyarakat sebelum keadaan darurat terjadi.

"Kita tidak bisa mengendalikan kapan keadaan darurat akan terjadi, tetapi kita semua dapat mengambil langkah-langkah sederhana untuk bersiap. Dengan begitu, saat keadaan darurat benar-benar terjadi, kita sudah siap membantu teman, keluarga, dan tetangga kita," ujarnya.

Scott mengatakan, masyarakat setempat paling memahami kebutuhan komunitasnya dan ingin berperan ketika terjadi krisis.

Menurutnya, penyediaan panduan yang jelas dan tepercaya, terutama bagi kelompok rentan, dapat membantu mengurangi dampak keadaan darurat, bahkan menyelamatkan nyawa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan empat saksi dalam sidang dugaan korupsi pengelolaan kuota haji yang menerima eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Empat saksi tersebut merupakan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang terlibat dalam tim pemeriksaan investigatif dalam rangka menghitung kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji di lingkungan Kementerian Agama periode 2023-2024.

Selain Yaqut, setidaknya ada tiga terdakwa lain yang diadili di muka persidangan.

Mereka adalah mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Ketua Umum Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudhah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.

Auditor BPK, M Ramadhani, yang mewakili tiga rekannya pun buka-bukaan soal kronologi penetapan kuota haji di era Yaqut hingga kerugian negara yang dihasilkan dalam praktik haram tersebut.

Kronologi pembagian kuota haji

Ramadhani menjelaskan, rangkaian perubahan pembagian kuota haji tambahan 2024 bermula setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan tambahan 20.000 kuota pada 20 Oktober 2023.

Dalam rapat pada 27 November 2023, Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR RI menyepakati pembagian kuota 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

Namun, Yaqut kemudian meminta pembagian 50:50 kepada pemerintah Arab Saudi melalui surat pada 27 Desember 2023.

Komposisi tersebut dituangkan dalam nota kesepahaman pada 8 Januari 2024.

Pada 9 Januari 2024, Kementerian Agama menerbitkan KMA Nomor 1156 Tahun 2023 yang menurut Ramadhani ditandatangani pada tanggal tersebut, tetapi diberi tanggal 21 Desember 2023.

“(KMA itu) ditandatangani secara backdate menjadi 21 Desember Tahun 2023. Jadi ini sebenarnya riil ditandatanganinya itu di 9 Januari, tapi tertanggalnya itu 21 Desember 2023,” jelas Ramadhani.

Pada 16 Januari 2024, pembagian kuota tambahan dalam aplikasi e-Hajj berubah menjadi 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus.

Meski demikian, hingga penyelenggaraan haji berakhir, tidak ada pembahasan lanjutan untuk menyesuaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dengan perubahan komposisi kuota tersebut.

Penyimpangan penetapan kuota haji

Ramadhani juga mengungkapkan sejumlah penyimpangan yang dilakukan Yaqut dan kawan-kawan.

Salah satu penyimpangan itu berupa penetapan kuota khusus tambahan 2024.

Pertama, Yaqut Cholil Qoumas menetapkan pembagian kuota haji tambahan masing-masing 50 persen untuk haji reguler dan haji khusus.

“Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, hasil raker Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama tanggal 27 November 2023, dan Keppres Nomor 6 Tahun 2024 tanggal 9 Januari 2024,” ungkap Ramadhani.

Kedua, Yaqut mengatur pembagian kuota haji khusus tambahan sebesar 50 persen sebelum bertemu dengan Presiden RI saat itu, Joko Widodo atau Jokowi, pada 27 November 2023.

Ketiga, Yaqut menandatangani Keputusan Menteri Agama Nomor 1156 Tahun 2023 dan Nomor 130 Tahun 2024 secara backdate atau menggunakan tanggal mundur.

Langkah itu membuat proses pengisian kuota seolah-olah telah memenuhi ketentuan waktu pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) selama 30 hari.

“Namun secara faktual manipulasi tanggal tersebut memangkas waktu pelaksanaan bagi jemaah hanya menjadi 5 hari, yang mengakibatkan 4.204 calon jemaah haji khusus yang dapat melakukan pelunasan pembayaran Bipih khusus dari 9.400 jemaah yang berhak lunas,” tegas dia.

Keempat, Keputusan Menteri Agama Nomor 1156 Tahun 2023 dan Nomor 130 Tahun 2024 tidak dipublikasikan melalui laman haji.kemenag.go.id dan jdih.kemenag.go.id.

“Sehingga membatasi masyarakat untuk memperoleh informasi pembagian kuota haji tambahan,” jelas dia.

Kelima, Yaqut memasukkan alokasi 50 persen kuota haji tambahan untuk haji khusus ke dalam nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi.

Menurut Ramadhani, langkah itu digunakan untuk menjustifikasi perubahan proporsi kuota haji khusus dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024, meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 menetapkan kuota haji khusus sebesar 8 persen.

Keenam, Yaqut menyampaikan kepada Forum Sathu bahwa dirinya menunjuk Isfah Abidal Aziz untuk mewakilinya dalam komunikasi dengan Forum Sathu terkait kuota haji tambahan tahun 2024.

Fee percepatan

Ramadhani mengungkapkan fee percepatan kuota haji khusus tambahan 2024 di kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tembus Rp 121 miliar.

“Sehingga total fee percepatan untuk tahun 2024 adalah sebanyak Rp 121.238.064.000,” ungkap Ramadhani.

Dana itu disebut dibagikan kepada pegawai Kementerian Agama, asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), PIHK, serta pihak-pihak terkait.

Jumlah Rp 121 miliar ini berasal dari beberapa mata uang, yakni dollar Amerika Serikat (AS), riyal Arab Saudi, dan rupiah.

“Yang pertama 7.395.200 dollar AS, ini ekuivalen dengan Rp 117.176.944.000. Kemudian riyal Saudi Arabia 16.000, ini ekuivalen dengan Rp 67.520.000 dan Rp 3.993.600.000,” jelas dia.

Selain pada 2024, Ramadhani juga memaparkan aliran fee percepatan kuota haji khusus tambahan pada 2023.

Ia menyebut Rizky Fisa Abadi, Abdul Muhyi, Isfah Abidal Aziz atau Gus Alex, dan Ridwan Kurniawan menerima pembagian uang dari fee percepatan kuota haji khusus tambahan pada tahun tersebut.

“Yang pertama 1.467.000 dollar AS atau ekuivalen dengan Rp 22.379.085.000, dan Rp 300.000.000,” ucap dia.

“Sehingga total fee percepatan pada 2023 adalah senilai Rp 22.679.085.000. Kami menggunakan kurs di tahun 2023 yaitu 1 dollar AS sebanyak Rp 15.255,” pungkasnya.