DEPOK, KOMPAS.com - Viral di media sosial video yang menarasikan perjalanan Kereta Rel Listrik (KRL) relasi Bogor terhenti di Stasiun Universitas Indonesia (UI) karena masinis mules sehingga perlu ke kamar kecil.

Saat dikonfirmasi Kompas.com, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) membenarkan bahwa masinis perlu menggunakan kamar kecil saat perjalanan tersebut.

Adapun Commuter Line Bogor nomor 1160F relasi Jakarta Kota-Bogor itu berhenti di Stasiun UI pada Selasa sekitar pukul 06.48 WIB.

Manager Public Relations KAI Commuter Leza Arlan mengatakan, keperluan masinis untuk menggunakan kamar kecil diperbolehkan saat berdinas.

"Keperluan tersebut diperbolehkan atau diizinkan. Keperluan tersebut juga untuk menjaga fokus selama Masinis berdinas," ujar Leza saat dikonfirmasi, Selasa.

Kendati demikian, Leza menjelaskan, masinis telah berkoordinasi terlebih dahulu dengan Petugas Pengendali Kereta Api (PPKA) Stasiun UI dan Pengatur Perjalanan Kereta Api Terpusat (PPKP) sebelum meninggalkan KRL untuk ke kamar kecil.

Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan keselamatan dan keamanan operasional perjalanan Commuter Line yang keluar maupun masuk Stasiun UI.

"Koordinasi ini untuk memastikan keselamatan dan keamanan operasi perjalanan Commuter Line," ucapnya.

Berdasarkan data Laporan Perjalanan Kereta Api di Stasiun UI, Commuter Line nomor 1160F tercatat berhenti selama tiga menit.

Waktu berhenti normal di stasiun tersebut untuk proses naik dan turun pengguna adalah sekitar satu menit. Dengan demikian, perjalanan KRL tersebut mengalami keterlambatan selama dua menit.

"KAI Commuter menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan perjalanan Commuter Line No.1160F tersebut di Stasiun UI," tuturnya.

Dalam video yang dibagikan akun Instagram Depok Feed, terlihat KRL tersebut tengah berhenti dengan pintu terbuka dan penumpang yang cukup padat di dalam kereta.

Akun tersebut menjelaskan, KRL Bogor sempat terhenti di Stasiun UI. Penumpang sempat menyangka terjadi gangguan pada perjalanan kereta.

Namun, berdasarkan keterangan petugas keamanan stasiun, kereta berhenti bukan karena gangguan teknis.

"Berdasarkan keterangan petugas keamanan yang disampaikan kepada penumpang, kereta berhenti bukan karena gangguan teknis. Masinis disebut sedang mengalami mules sehingga perjalanan kereta sempat tertahan," tulis akun tersebut, Selasa (8/9/2026).

NUUK, KOMPAS.com - Greenland memanfaatkan ancaman Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menarik investasi dan mempererat hubungan dengan negara-negara Eropa.

Menurut laporan The Wall Stteet Journal, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengunjungi ibu kota Greenland, Nuuk, pada Senin (7/9/2026) dan menjanjikan investasi senilai 200 juta euro atau sekitar Rp 4 triliun di sektor mineral, komunikasi satelit, dan energi terbarukan.

Dalam kunjungannya ke Nuuk, von der Leyen bersama Perdana Menteri Denmark dan Perdana Menteri Greenland menandatangani deklarasi bersama untuk memperkuat hubungan antara Greenland dengan Eropa.

"Menurut saya, hal ini mencerminkan pilihan tegas Greenland untuk mempererat hubungan dengan Uni Eropa, sejalan dengan nilai-nilai, kebebasan, serta kepentingannya," ujar von der Leyen.

Deklarasi tersebut juga menunjukkan bahwa Eropa telah mengambil "keputusan untuk lebih hadir dan lebih terlibat di Greenland serta kawasan Arktik."

Investasi baru Uni Eropa mencakup proyek untuk meningkatkan layanan satelit dan akses internet di wilayah terpencil Greenland, serta dua proyek pertambangan untuk mengamankan bahan baku kritis.

Dukungan terhadap Greenland juga datang dari Denmark. Tahun lalu, Kopenhagen mengumumkan tambahan belanja militer lebih dari 6,5 miliar dollar AS (sekitar Rp 114 triliun) untuk memperkuat keamanan di kawasan Arktik dan Atlantik Utara, termasuk Greenland.

Denmark juga mengalokasikan tambahan 250 juta dollar AS (Rp 4,4 triliun) hingga 2029 untuk mendukung infrastruktur, layanan kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi.

Uni Eropa bahkan mengusulkan lebih dari dua kali lipat pendanaan untuk Greenland dalam anggaran jangka panjangnya, dari 2028 hingga 2034, menjadi 530 juta euro (sekitar Rp 10 triliun).

Para politikus Greenland juga memanfaatkan meningkatnya perhatian terhadap pulau tersebut untuk mendorong investasi Eropa. Menteri Luar Negeri Greenland Múte B Egede mengatakan kepada anggota Parlemen Eropa pekan lalu bahwa negara-negara lain perlu segera mengajukan tawaran karena situasi di Greenland terus bergerak.

Tak ada kesepakatan ekonomi AS untuk Greenland

Di sisi lain, Amerika Serikat sejauh ini belum memberikan kesepakatan ekonomi konkret yang sebanding dengan dukungan finansial dari Eropa dan Denmark, padahal Trump berulang kali menyatakan ingin membeli Greenland dan mengatakan AS membutuhkan pulau itu untuk kepentingan keamanan nasional.

Adapun Greenland berada di jalur penerbangan rudal dari Rusia menuju Amerika Utara dan memiliki sumber daya alam, termasuk mineral tanah jarang. Namun, Trump belum menyebut harga pembelian maupun menawarkan kesepakatan konkret kepada Greenland.

Pendekatan Trump justru mendapat penolakan dari sebagian warga Greenland. Saat utusan pilihannya, Gubernur Louisiana Jeff Landry, berkunjung ke Nuuk untuk pertama kalinya pada Mei, sebagian besar warga setempat menghindarinya.

Ancaman Trump justru mendorong pemerintah Greenland semakin dekat dengan Brussel.

Egede mengatakan dukungan Uni Eropa telah memberikan pesan kuat kepada Washington bahwa campur tangan terhadap Greenland berarti juga berhadapan dengan Uni Eropa.

Meski demikian, perekonomian Greenland masih sangat bergantung pada subsidi. Dengan populasi sekitar 56.000 jiwa, Denmark memberikan hibah tahunan sekitar 620 juta dollar AS (sekitar Rp 10 triliun) sekaligus membiayai kepolisian, penjara, dan pertahanan Greenland.

Secara keseluruhan, subsidi dari Denmark dan Uni Eropa menyumbang hampir setengah anggaran Greenland.

Sementara itu, sejumlah pengusaha AS tetap melihat peluang bisnis di Greenland. Investor Larry Swets bahkan mengusulkan kepada Gedung Putih agar larangan AS terhadap produk kulit anjing laut dicabut sebagai bagian dari upaya memperbaiki hubungan dengan warga Greenland.

Swets menyebut gagasan tersebut sebagai "diplomasi kulit anjing laut”, yang menurutnya dapat membantu masyarakat terpencil Greenland sekaligus membangun kepercayaan antara AS dan Greenland. 

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS.com - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menilai rencana pemindahan penyaluran gaji aparatur sipil negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) daerah dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) ke bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) akan berdampak terhadap BPD.

Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Penjaminan dan Resolusi Perbankan Doddy Zulverdi mengatakan, dampak tersebut terutama akan terasa dari sisi penghimpunan dana.

Namun, ia berharap pemindahan dana tidak dilakukan secara tiba-tiba. Proses tersebut perlu dilakukan secara bertahap agar BPD memiliki waktu untuk menyesuaikan strategi pendanaannya.

"Eh pertama tentu kemudian akan berdampak, tapi kan intinya tentu tidak akan dilakukan dengan segera ya. Ini kan sebuah proses dan ini juga bisa membuat BPD-nya menjadi lebih, lebih kreatif menarik dana," ujar Doddy saat ditemui di Bandar Lampung, Minggu (6/9/2026).

Menurut Doddy, sejumlah BPD selama ini cukup bergantung pada dana ASN.

Perubahan tersebut akan mendorong BPD mencari sumber dana lain dan meningkatkan daya saing dengan bank di luar kelompok BPD.

"Jadi mungkin kalau selama ini BPD terlalu tergantung kepada dana-dana dari ASN, sekarang dia akan lebih didorong untuk kreatif mencari dana, kan bersaing dengan bank-bank jenis lain yang bukan BPD sehingga lebih sehat ya, lebih punya daya saing," katanya.

Doddy menilai, masa transisi diperlukan agar BPD dapat menyiapkan strategi untuk mempertahankan nasabah dan sumber dana.

BPD dapat memberikan insentif serta meningkatkan fasilitas dan layanan perbankan untuk mencegah perpindahan dana secara besar-besaran.

Rencana tersebut memang berpotensi mengurangi dana yang dihimpun BPD. Namun, dampaknya dinilai dapat dikendalikan jika kebijakan diterapkan secara bertahap.

"Dan ini harapan positifnya adalah BPD-nya bisa terdorong untuk lebih kreatif dan lebih meningkatkan pelayanannya sehingga kemudian nasabah mungkin yang ASN-nya berkurang tapi yang non-ASN-nya bisa nambah," ujarnya.

Doddy menegaskan, pemerintah perlu mempertimbangkan kesiapan masing-masing BPD sebelum menerapkan kebijakan tersebut.

"Yang jelas tentu saja jangan tiba-tiba ya, ada proses dan tidak kemudian 'oh ya besok harus pindah', nggak bisa begitu ya. Harus bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing bank-nya," tuturnya.

Menurut dia, kondisi setiap BPD berbeda. Karena itu, pelaksanaan kebijakan perlu mempertimbangkan kondisi dan kesiapan masing-masing bank.

Ia juga meyakini pemerintah tidak akan menerapkan kebijakan yang berpotensi mengganggu kondisi BPD.

"BPD ini kan juga bagaimanapun adalah bank, bank umum ya, dan bank itu bentuknya apapun mau BPD atau bukan ya kita harus jaga ininya jangan sampai kemudian dia terganggu karena itu kan mengakibatkan stabilitas atau ketahanan perbankan kita terganggu," ucapnya.

Doddy menilai, apabila kebijakan tersebut dijalankan, prosesnya kemungkinan dilakukan secara bertahap. Dengan begitu, manajemen BPD memiliki waktu untuk mempersiapkan diri.

"Jadi saya yakin kalaupun kebijakan itu dijalankan itu pasti akan dilakukan secara bertahap ya, tidak akan segera dan tiba-tiba dan kemudian tentu manajemen BPD-nya juga akan melakukan persiapan-persiapan sebelum itu bisa dijalankan," imbuhnya.

Likuiditas BPD

Dari sisi likuiditas, Doddy mengakui perpindahan dana ASN akan membuat sebagian likuiditas BPD ikut berpindah.

"Ya tentu saja kalau ada peralihan dana ya likuiditas tentu akan pindah," ujarnya.

Meski demikian, ia menilai BPD memiliki aset dan sumber likuiditas yang dapat menjadi penyangga jika terjadi perpindahan dana.

"Komposisi asetnya BPD kan juga tentunya banyak yang kuatlah ya mereka punya SBN, punya simpanan di bank lain juga sehingga tentu kalaupun terjadi peralihan mereka sudah punya back-up likuiditas," jelasnya.

BPD juga perlu memperkuat struktur pendanaannya agar tidak terlalu bergantung pada satu sumber dana, termasuk dana ASN.

"Dan tentu saja saya harapkan tadi kan juga struktur dari simpanan BPD itu bisa secara bertahap diperkuat supaya BPD itu jangan terlalu tergantung sama ASN," katanya.

Menurut Doddy, BPD seharusnya menjadi salah satu sumber pembiayaan sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

"Karena bagaimanapun juga BPD kan harusnya bisa menjadi sumber pembiayaan dan sumber pertumbuhan di daerah, harusnya. Untuk itu ya kita harus dorong terus kemampuan daya saingnya dengan bank-bank lain. Kalau nggak terlalu tergantung sumber satu sumber dana itu kan nggak bisa dijamin ya kesinambungannya nanti," pungkasnya.