JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) mengundurkan diri dari jabatannya.

Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, pengunduran diri HNW diterima melalui rapat pimpinan MPR, Selasa (10/11/2026).

"Rapat Pimpinan MPR RI hari ini secara resmi menerima surat pengunduran diri Hidayat Nur Wahid dari jabatan Wakil Ketua MPR RI," tulis Muzani, dalam Instagram resminya, Selasa malam.

Muzani menuturkan, langkah selanjutnya adalah memproses surat pengunduran diri HNW sesuai dengan mekanisme kelembagaan dan aturan perundang-undangan yang berlaku di MPR.

Dia pun secara khusus menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian HNW di MPR selama ini.

"Semoga selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk terus mengabdi dan memberikan yang terbaik untuk rakyat, bangsa, dan negara Indonesia," imbuh dia.

Sementara itu, HNW belum membalas pesan Kompas.com terkait pengunduran dirinya hingga berita ini ditayangkan.

SINGAPURA, KOMPAS.com - Kapal pesiar Odyssey milik operator asal Amerika Serikat (AS), Villa Vie Residences, disita otoritas Singapura setelah terdampar di Asia Tenggara akibat operatornya yang kehabisan dana.

Otoritas Maritim dan Pelabuhan Singapura (MPA) menyatakan, kapal tersebut tiba di Singapura pada Minggu (8/11/2026) dari Kamboja dan kini ditahan berdasarkan perintah pengadilan.

"Kapal tersebut telah ditahan berdasarkan perintah pengadilan," demikian pernyataan MPA pada Senin (9/11/2026), seperti dikutip AFP.

MPA menambahkan, seluruh awak kapal dilaporkan dalam kondisi baik. Pengaturan kesejahteraan mereka kini ditangani oleh para kreditur kapal.

Tidak ada penumpang yang berada di atas kapal saat ini. Odyssey juga dilaporkan sedang berlabuh di perairan pelabuhan Singapura.

Sebelum disita, Odyssey sempat singgah di Pelabuhan Sihanoukville, Kamboja, sebagai bagian dari jadwal perjalanan pada bulan lalu.

Namun, sekitar 200 penumpang diperintahkan turun setelah Villa Vie Residences secara mendadak mengumumkan penghentian sementara operasional kapal tersebut.

Biaya BBM melonjak

Villa Vie Residences menyebut kenaikan biaya bahan bakar yang luar biasa akibat perang AS-Israel dengan Iran sebagai salah satu alasan penghentian operasional Odyssey.

Operator tersebut menyatakan, pengeluaran bahan bakar bulanan untuk setiap kabin yang sebelumnya rata-rata 1.800 dollar AS (sekitar Rp 32 juta) meningkat menjadi sekitar 6.000-8.000 dollar AS (sekitar Rp 108 - 144 juta) di sejumlah wilayah Asia.

Kapal pesiar sepanjang 200 meter itu sebelumnya dirancang untuk membawa penumpang berlayar keliling dunia tanpa batas waktu tertentu.

Odyssey menawarkan konsep perjalanan yang memungkinkan penumpang membeli atau menyewa kabin untuk berlibur maupun tinggal dalam jangka panjang.

Sejumlah penumpang bahkan mengaku telah menjual seluruh harta benda mereka untuk membiayai perjalanan tersebut.

Namun, ketika operasional dihentikan, para penumpang hanya diberi waktu tujuh jam untuk mengemas barang-barang dan meninggalkan kapal di Sihanoukville.

Odyssey diketahui mengangkut 203 penumpang dan 156 awak kapal sebelum operasionalnya dihentikan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menkokumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, tidak ada langkah hukum lain yang dapat ditempuh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan ijazah setara SMA di pengadilan.

Sebab, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) sudah final.

Putusan MK tidak menyediakan upaya hukum lanjutan yang dapat ditempuh Gibran.

Begitu pula dengan putusan MA yang telah final lantaran tidak ada pihak yang mengajukan peninjauan kembali (PK) atas polemik ijazahnya.

"Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu," kata Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026)

Yusril mengemukakan, Gibran tidak maju sebagai tergugat intervensi sehingga ia tidak dapat mengajukan banding atau peninjauan kembali (PK) dalam perkara di Mahkamah Agung (MA).

Adapun pihak tergugatnya adalah Direktorat Jenderal (Dirjen) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang berperan menerbitkan surat keterangan (Suket) penyerataan ijazah.

Namun sejauh ini, tidak ada PK dari kementerian tersebut.

"Pak Gibran tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi. Jadi tidak bisa mengajukan banding dan nampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK, dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung," jelas Yusril.

Adapun dalam putusannya, MA memerintahkan Kemendikdasmen mencabut Suket penyetaraan pendidikan milik Gibran yang dikeluarkan pada 2019.

MA juga menyatakan Suket milik Gibran itu batal.

Dalam pertimbangan hukumnya, MA kembali menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait sengketa ijazah Gibran dalam pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) 2024.

Karena putusan itu, MA kemudian melakukan pengujian substansi atas obyek sengketa, dalam hal ini Suket Gibran.

Yusril mengungkapkan, Gibran sejatinya sudah diberikan kesempatan untuk membuktikan hal tersebut di pengadilan, sebelum putusan MA lahir.

Pasca lahirnya putusan MA yang memerintahkan "pemusnahan" penyetaraan ijazah, maka membuktikan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak ada gunanya.

"Saya kira pengadilan akan menghentikan perkara ini dengan sendirinya karena sudah tidak ada obyek yang disengketakan dan kemungkinan akan dihapuskan dari register perkara di PTUN Jakarta," tegas Yusril.

Lebih lanjut ia menuturkan, pembuktian yang dilakukan di luar pengadilan biasanya hanya pembicaraan yang bersifat personal dan pribadi.

Namun perkara penyetaraan ijazah ini adalah perkara hukum, sehingga harus diputuskan oleh pengadilan.

"Jadi sekarang sih kita kembalikan kepada Pak Wapres apakah yang akan beliau tempuh. Sementara kita lihat juga di DPR sudah bergulir menggalang dukungan untuk katanya membuat pernyataan pendapat (Hak Menyatakan Pendapat (HMP -red). Kita ikuti saja apa yang berkembang di DPR," tandas Yusril.