JAKARTA, KOMPAS.com - Pebalap Indonesia Veda Ega Pratama tampil impresif pada sesi Practice Moto3 GP Malaysia yang berlangsung di Sirkuit Sepang, Jumat (30/10/2026).

Pebalap Honda Team Asia tersebut sukses mengamankan posisi ketiga sekaligus memastikan tiket lolos langsung ke Kualifikasi 2 (Q2).

Sesi Practice ini menjadi momen sangat krusial bagi seluruh pebalap. Pasalnya, hanya 14 pebalap dengan catatan waktu tercepat yang berhak melaju langsung ke Q2 tanpa harus merambat dari sesi Kualifikasi 1 (Q1) terlebih dahulu.

Veda tampil tenang dan konsisten sejak awal sesi untuk menjaga posisinya tetap berada di zona aman.

Pebalap asal Gunungkidul ini mengawali penampilannya di posisi kesembilan, sebelum mempertajam catatannya menjadi 2 menit 12,432 detik yang menempatkannya di urutan ke-10.

Persaingan Menjelang Menit Akhir

Adrian Fernandez sempat memimpin tabel waktu dengan torehan 2 menit 11,589 detik. Veda saat itu sempat tertahan di posisi ke-11 dengan selisih 0,843 detik, sementara posisi kedua dan ketiga diisi oleh Alvaro Carpe serta David Munoz.

Memasuki 10 menit terakhir, tensi persaingan makin memanas. Pebalap tuan rumah Hakim Danish sempat melesat ke posisi terdepan usai mencatatkan waktu 2 menit 11,573 detik, yang membuat posisi Veda sempat terdorong turun ke peringkat ke-13. Tak lama berselang, David Almansa mengambil alih posisi puncak dengan catatan 2 menit 11,427 detik.

Kunci Tiket Langsung Q2

Merespons gempuran waktu tersebut, Veda langsung meningkatkan ritme balapnya. Ia membukukan catatan waktu 2 menit 11,519 detik yang melesatkannya naik ke posisi kedua sementara.

Saat sesi tersisa lima menit, posisi Veda sedikit tergeser ke urutan ketiga setelah Rico Salmela merebut posisi kedua.

Hingga bendera finis berkibar, susunan tiga besar tidak berubah. David Almansa mengakhiri sesi Practice sebagai pebalap tercepat, disusul Rico Salmela di posisi kedua, dan Veda Ega Pratama mengamankan posisi ketiga secara solid.

Sementara itu, Hakim Danish berada di posisi keempat dan Adrian Fernandez melengkapi lima besar. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Veda untuk memperebutkan posisi start terdepan pada sesi kualifikasi esok hari.

Hasil Practice Moto3 Malaysia 2026

1 David Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP 2:11.427
2 Rico Salmela Red Bull KTM Tech3 2:11.496
3 Veda Pratama Honda Team Asia 2:11.519
4 Hakim Danish AEON Credit - MT Helmets - MSI 2:11.573
5 Adrian Fernandez Leopard Racing 2:11.589
6 Matteo Bertelle LEVEL UP - MTA 2:11.625
7 Alvaro Carpe Red Bull KTM Ajo 2:11.731
8 Joel Esteban LEVEL UP - MTA 2:11.812
9 Brian Uriarte Red Bull KTM Ajo 2:11.858
10 David Muñoz Liqui Moly Dynavolt Intact GP 2:11.861
11 Maximo Quiles CFMOTO Gaviota Aspar Team 2:11.906
12 Joel Kelso GRYD Racing 2:11.990
13 Eddie O'Shea GRYD Racing 2:12.002
14 Scott Ogden CIP Green Power 2:12.042
15 Guido Pini Leopard Racing 2:12.301
16 Casey O'Gorman SIC58 Squadra Corse 2:12.320
17 Valentin Perrone Red Bull KTM Tech3 2:12.320
18 Adrian Cruces CIP Green Power 2:12.373
19 Zen Mitani Honda Team Asia 2:12.492
20 Jesus Rios Rivacold Snipers Team 2:12.550
21 Ryusei Yamanaka AEON Credit - MT Helmets - MSI 2:12.570
22 Marco Morelli CFMOTO Gaviota Aspar Team 2:12.883
23 Kiattisak Singhapong Rivacold Snipers Team 2:12.967
24 Leo Rammerstorfer SIC58 Squadra Corse 2:13.495
25 Ruche Moodley CODE Motorsports 2:14.142

TEL AVIV, KOMPAS.com - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi ketidakpastian politik setelah blok partai pendukungnya gagal meraih mayoritas kursi dalam pemilihan umum atau pemilu Israel 2026.

Berdasarkan hasil akhir pemilu yang diumumkan pada Jumat (30/10/2026), koalisi partai sayap kanan dan kanan jauh pimpinan Netanyahu memperoleh 53 dari total 120 kursi di Knesset atau parlemen Israel.

Meski unggul dibandingkan kubu oposisi, perolehan tersebut belum memenuhi ambang batas 61 kursi yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan.

Sementara itu, blok oposisi yang dipimpin tokoh sentris Gadi Eisenkot berhasil mengamankan 48 kursi.

Partai Likud pimpinan Netanyahu tetap menjadi partai terbesar di parlemen dengan perolehan 27 kursi.

Hasil tersebut menempatkan dua kelompok partai Arab, yakni Raam dan Joint List, sebagai pihak yang berpotensi menentukan arah pembentukan pemerintahan baru.

Kedua kelompok tersebut secara keseluruhan menguasai 19 kursi, berdasarkan hasil yang diumumkan Komite Pemilihan Umum Pusat Israel.

Dengan tidak adanya blok yang memperoleh mayoritas, negosiasi pembentukan koalisi diperkirakan berlangsung alot selama beberapa pekan.

Situasi ini juga membuka kemungkinan digelarnya pemilu ulang apabila partai-partai politik gagal mencapai kesepakatan untuk membentuk pemerintahan.

Netanyahu tuduh ada kecurangan pemilu

Di tengah ketidakpastian pembentukan pemerintahan, kubu Netanyahu melontarkan tuduhan adanya campur tangan asing dalam pemilu Israel.

Pada Kamis (29/10/2026), Partai Likud menuding kelompok politik Arab-Israel menerima pendanaan dari luar negeri untuk memengaruhi hasil pemungutan suara.

Tuduhan tersebut terutama ditujukan kepada partai Raam, yang diduga menerima dana dari Qatar untuk membiayai praktik politik uang.

Qatar merupakan negara kaya energi di kawasan Teluk yang memiliki jalur komunikasi dengan Hamas.

"Skandal 'Raamgate' ini merupakan gempa politik. Pemilu Israel telah dicuri!" ujar partai Likud pimpinan Netanyahu pada hari Kamis.

Namun, hingga hasil akhir pemilu diumumkan, para pejabat pemerintah Israel belum menunjukkan bukti yang mendukung tuduhan tersebut.

Pemimpin Raam, Mansour Abbas, membantah partainya melakukan pelanggaran dan menyatakan dukungan terhadap penyelidikan.

Sementara itu, aliansi Joint List menuding Netanyahu beserta sekutunya melancarkan kampanye hasutan karena khawatir terhadap meningkatnya pengaruh politik pemilih Arab.

Pemerintah Qatar juga membantah tuduhan pendanaan tersebut dan menyebutnya sebagai sesuatu yang konyol dan berbahaya.

Badan Keamanan Israel lakukan penyelidikan

Badan keamanan dalam negeri Israel, Shin Bet, menyatakan tengah menyelidiki dugaan penyimpangan yang menjadi sorotan seusai pemilu.

Meski demikian, lembaga tersebut menegaskan bahwa penyelidikan tidak bertujuan untuk menuduh atau menyalahkan seluruh kelompok masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya secara demokratis dan sah menurut hukum.

Komite Pemilihan Umum Pusat Israel turut berupaya meredam kekhawatiran mengenai integritas pemungutan suara.

Pelaksana tugas direktur jenderal komisi tersebut, Dean Livne, menegaskan bahwa anggapan adanya masalah pemilu secara meluas adalah tidak berdasar.

Sebelumnya, Netanyahu juga menuding partai-partai Arab melakukan kecurangan dengan membawa amplop berisi uang tunai selama proses pemungutan suara. Tuduhan itu terus disebarluaskan oleh Partai Likud sepanjang Kamis.

Kepolisian Israel menyatakan telah menangkap tiga tersangka terkait dugaan pelanggaran tersebut.

Namun, komisi pemilihan umum menilai insiden itu sebagai kasus lokal yang terisolasi, bukan bukti adanya kecurangan secara luas.

Oposisi tuduh Netanyahu ingin delegitimasi hasil pemilu

Tuduhan kecurangan yang dilontarkan kubu Netanyahu menuai kritik dari sejumlah tokoh oposisi.

Mereka menilai Netanyahu berupaya melemahkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu setelah koalisinya gagal memperoleh mayoritas di parlemen.

"Dia mencoba menggugat hasil pemilu," ujar kandidat dari kubu kiri, Yair Golan.

Sementara itu, pemimpin oposisi Gadi Eisenkot mengaku telah menerima penjelasan dari Shin Bet dan Komite Pemilihan Umum Pusat mengenai dugaan pelanggaran tersebut.

Eisenkot menilai masih diperlukan informasi lebih lanjut sebelum dapat menyimpulkan apakah benar terjadi penyimpangan selama pemilu.

Ia mengatakan bahwa terlalu dini untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, atau apakah memang ada sesuatu yang terjadi.

Namun, Eisenkot juga mengkritik langkah politik Netanyahu dan partainya setelah hasil pemilu diumumkan.

"Sudah jelas bahwa Likud dan Netanyahu telah meluncurkan kampanye yang terkoordinasi dan terorganisir untuk mendelegitimasi hasil pemilu," kata dia.

Kontroversi mengenai Qatar sendiri bukan kali pertama menyeret nama Netanyahu.

Tahun lalu, dua pembantu Netanyahu ditangkap atas dugaan menerima pembayaran dari negara Teluk tersebut.

Netanyahu, yang merupakan perdana menteri dengan masa jabatan terlama di Israel, juga diketahui selama bertahun-tahun secara diam-diam mendukung pendanaan Qatar bagi Hamas di Gaza.

Kebijakan tersebut dijalankan dengan harapan dapat menjaga stabilitas, tetapi pendekatan itu runtuh setelah serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023.

Partai Arab jadi penentu pemerintahan baru

Di tengah perselisihan mengenai hasil pemilu, perhatian kini tertuju pada Raam dan Joint List yang memiliki total 19 kursi di Knesset.

Perolehan tersebut membuat kedua kelompok partai Arab berpotensi menjadi penentu dalam upaya pembentukan pemerintahan.

Salah satu pemimpin Joint List, Yousef Jabareen, mengatakan kepada AFP bahwa pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan kelompok oposisi guna mengakhiri kekuasaan Netanyahu.

Namun, Jabareen menegaskan bahwa kerja sama tersebut tidak berarti Joint List bersedia bergabung dalam pemerintahan yang dibentuk oposisi.

Sikap ini menambah rumit proses pembentukan koalisi, mengingat baik blok Netanyahu maupun oposisi tidak memiliki cukup kursi untuk membentuk pemerintahan secara mandiri.

Jika negosiasi antarkelompok politik tidak menghasilkan kesepakatan, Israel berpotensi kembali menggelar pemilihan umum.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka mengaku dirinya siap untuk buka-bukaan dalam menghadapi sidang terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Gibran pun heran, giliran dirinya siap memberikan pembuktian, pihak penggugat justru mau mencabut gugatannya dari PTUN.

"Kita sudah menyiapkan semua dokumen yang nanti disiapkan untuk sidang pembuktian, dan kami juga siap untuk buka-bukaan. Ya, tapi mau gimana lagi, penggugatnya malah mundur," kata Gibran usai shalat Jumat di Jakarta Barat, Jumat (30/10/2026).

Gibran menegaskan, dirinya menghormati seluruh proses peradilan yang ada di PTUN.

Dia berharap seluruh proses dari awal sampai akhir ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan kejelasan kepada masyarakat.

"Kita ini adalah negara hukum. Pengadilan ini adalah lembaga yang terhormat untuk mengungkap kebenaran," ujar dia.

Eks Wali Kota Solo ini pun menyerahkan proses sidang ke majelis hakim.

Menurut dia, setiap masyarakat memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

"Saya hormati keputusan dari penggugat yang mencabut gugatannya. Untuk proses selanjutnya, kami berikan sepenuhnya kepada Yang Mulia Hakim," ucap dia.

Gugatan kepada Gibran

Diketahui, Gibran digugat ke PTUN oleh PT Mercy Toga Kirana melalui kuasa hukum Denny Indrayana, terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA atau tingkat setara.

Adapun obyek sengketa yang dipersoalkan adalah Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D DI/KS/2019.

Surat tersebut merupakan dasar legal yang menyatakan kelulusan Gibran di UTS Insearch, Sydney, Australia, setara dengan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia.

Saat pihak Gibran sudah menyerahkan bukti ijazah dari jenjang SD hingga kuliah, pihak penggugat justru mengajukan pencabutan gugatan.

Tim kuasa hukum Gibran pun sebelumnya menyatakan merasa keberatan karena PT Mercy Toga Kirana sebagai penggugat suket penyetaraan pendidikan SMA kliennya malah mencabut gugatannya di PTUN Jakarta.

"Tapi dari kami karena kami di sini mempunyai tujuan untuk menjaga harkat dan martabat dari prinsipal kami dan untuk menjelaskan selurus-lurusnya dan untuk demi kepentingan umum juga, kami menolak, keberatan pencabutan tersebut," kata Ridha di kantornya, di Jakarta Selatan, Kamis (29/10/2026) malam.

Meski begitu, pihak Gibran menyerahkan pertimbangan tersebut kepada Majelis Hakim.