KOMPAS.com — PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk atau Tugu Insurance mencatatkan pertumbuhan kinerja sepanjang 2025 hingga semester I-2026.

Perseroan menjaga pertumbuhan melalui penguatan fundamental bisnis, kualitas underwriting, pengelolaan risiko, serta optimalisasi portofolio.

Sepanjang 2025, Tugu Insurance membukukan pendapatan jasa asuransi sebesar Rp 9,11 triliun dengan laba bersih Rp 711,06 miliar.

Pada periode yang sama, hasil jasa asuransi meningkat 39,10 persen secara tahunan menjadi Rp 1,02 triliun. Pertumbuhan ini didorong kinerja sejumlah lini bisnis, seperti fire and property, offshore, dan aviation.

Kinerja tersebut berlanjut pada semester I-2026. Pendapatan jasa asuransi tercatat Rp 4,45 triliun atau tumbuh 16,31 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, hasil jasa asuransi mencapai Rp 602,95 miliar atau meningkat 85,56 persen secara tahunan.

Adapun laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai Rp 480,29 miliar, tumbuh 76,87 persen dibandingkan semester I-2025.

Fundamental bisnis menguat

Dari sisi keuangan, total aset Tugu Insurance hingga 30 Juni 2026 mencapai Rp 29,49 triliun. Nilai tersebut meningkat 6,40 persen dibandingkan posisi akhir 2025.

Direktur Keuangan dan Layanan Korporat Tugu Insurance Fitri Azwar mengatakan, capaian tersebut mencerminkan upaya perseroan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan pengelolaan risiko.

“Prioritas kami adalah memastikan kesinambungan bisnis, memenuhi komitmen kepada seluruh pemangku kepentingan, serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan melalui langkah-langkah yang terukur dan konsisten,” ujar Fitri dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Selasa (15/9/2026).

Menurutnya, penguatan fundamental menjadi penting untuk menjaga ketahanan bisnis sekaligus mendukung ekspansi usaha secara prudent dan berkelanjutan.

Raih sejumlah penghargaan

Konsistensi kinerja Tugu Insurance turut mendapat apresiasi dari sejumlah pihak. Teranyar, perseroan meraih Bisnis Indonesia Awards (BIA) 2026 sebagai Emiten Unggul Sektor Asuransi.

Selain itu, Tugu Insurance juga meraih Insurance Market Leaders Award dari Media Asuransi sebagai salah satu Market Leaders Asuransi Umum Joint Venture.

Penghargaan tersebut melengkapi rekam jejak perseroan dalam menjaga kinerja dan memperkuat fundamental bisnis.

Ke depan, Tugu Insurance akan terus mengoptimalkan portofolio bisnis, meningkatkan kualitas layanan, memperkuat penerapan manajemen risiko, serta mengembangkan inovasi yang selaras dengan kebutuhan pelanggan.

Langkah tersebut diarahkan untuk menjaga pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan sekaligus menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham, nasabah, mitra bisnis, dan seluruh pemangku kepentingan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan delapan tersangka kasus dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Delapan tersangka tersebut yaitu:

1. Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung
2. Politisi Partai Golkar Fahd El Fouz,
3. Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrianto Pitoyo Adhi,
4. Mantan Bupati Kebumen Arif Sugianto,
5. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Lampri,
6. Orang kepercayaan menteri, Muhammad Fakhry,
7. Orang kepercayaan menteri, Erwin
8. Orang kepercayaan menteri, Rizal Pahlefi.

Diketahui pada Senin (14/9/2026) KPK melakukan operasi tangkap tangan pada 19 orang terkait kasus tersebut.

Setelah ditemukan adanya dugaan peristiwa pidana tindak pidana korupsi, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.

"Setelah ditemukan kecukupan alat bukti pada tahap penyidikan, KPK kemudian menetapkan delapan orang sebagai tersangka," kata Plt Direktur Penyidikan Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih, Selasa (15/9/2026).

Atas perkara tersebut, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dan menahannya selama 20 hari pertama, terhitung 15 September hingga 4 Oktober 2026.

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 15 September sampai dengan 4 Oktober 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK," jelasnya.

Untuk pihak pemberi, Direktur Utama Summarecon Adrianto Pitojo Adi bersama Rizal Pahlevi disangkakan melanggar Pasal 605 ayat (1) huruf a atau huruf b UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal VII angka 48 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, atau Pasal 606 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal VII angka 49 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung bersama Erwin, serta Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri bersama Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, dan Muhammad Fakhry, disangkakan sebagai pihak penerima.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, atau Pasal 606 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal VII angka 49 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

RIYADH, KOMPAS.com - Arab Saudi mengeluarkan peringatan singkat mengenai kemungkinan serangan di Kota Mekkah, Jeddah, dan Taif, Selasa (15/9/2026).

Peringatan ini muncul setelah Arab Saudi berulang kali menjadi sasaran serangan Houthi yang didukung Iran dalam beberapa hari terakhir.

Alarm serangan ini termasuk peringatan pertama yang dikeluarkan di Mekkah sejak perang Timur Tengah dimulai.

Namun, peringatan itu dengan cepat dicabut, menurut pertahanan sipil Saudi, dikutip dari AFP. 

Peringatan itu dikeluarkan sehari setelah serangkaian serangan rudal balistik dan pesawat tak berawak yang diluncurkan dari Yaman yang melukai 13 orang di selatan Arab Saudi.

Posisi sulit Arab Saudi

Arab Saudi berada dalam posisi paling terdesak sejak meletusnya perang terbuka antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran. 

Mereka kini memiliki opsi yang kian terbatas usai mendapat penolakan langsung dari Presiden AS Donald Trump atas permintaan bantuan militer menghadapi milisi Houthi. 

Kondisi ini diperparah oleh pembatalan mendadak agenda pertemuan diplomatik Teluk-Iran pada Minggu (13/9/2026) malam akibat tajamnya perbedaan posisi antarpihak.

Negara pengekspor minyak utama dunia tersebut kini dikepung ancaman dari tiga penjuru, serangan kapal tanker di Selat Hormuz, penutupan pipa minyak ke Laut Merah, serta penguasaan rute maritim vital oleh Houthi.

"Saat ini Arab Saudi benar-benar frustrasi. Dalam beberapa hal, ini adalah skenario terburuk mereka," kata mantan Duta Besar AS untuk Arab Saudi, Michael Ratney, dikutip dari New York Times, Senin (14/9/2026).

Investasi politik yang sia-sia

Padahal, Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) telah menginvestasikan modal politik dan finansial luar biasa besar selama bertahun-tahun untuk membangun kedekatan pribadi dengan Donald Trump. 

Namun, saat MBS dua kali memohon agar Washington menggelar operasi militer balasan terhadap Houthi, Trump memilih bergeming demi menghindari pembukaan front pertempuran baru di saat armada dan amunisi AS mulai terkuras.

Trump mengeklaim, milisi Houthi telah menghubungi AS dan menyatakan tidak berkeinginan berkonfrontasi dengan Washington. 

Klaim ini langsung dibantah oleh Pejabat Politik Houthi, Mohammed al-Bukhaiti. 

"Kami tidak berkomunikasi dengan Trump dan kami juga tidak meminta dia untuk tidak menyerang kami," ujarnya.

Dilema ini membuat Riyadh enggan menghadapi Houthi sendirian, mengingat trauma kampanye militer 2015 yang terseret ke dalam pusaran perang berkepanjangan selama sembilan tahun.

"Alasan negara seperti Arab Saudi berinvestasi besar-besaran dalam mengembangkan kemitraan keamanan dengan AS adalah untuk mengantisipasi kemungkinan seperti ini," jelas Ratney.

"Menghadapi kondisi ini membutuhkan dukungan internasional, bukan hanya dari Arab Saudi," tambahnya.

PANDEGLANG, KOMPAS.com - Sebuah video drone viral di media sosial. Potongan video yang diambil di sekitar Gunung Anak Krakatau itu viral karena ada obyek yang diduga perahu terbalik.

Video yang diunggah akun Instagram @andrearamadhan itu ramai dikomentari warganet yang menduga perahu tersebut adalah perahu rombongan jurnalis yang hilang dan meminta Basarnas untuk melakukan pengecekan.

Menanggapi video tersebut, Kepala Basarnas Banten, Al Amrad, mengatakan pihaknya sudah melakukan pengecekan pada Selasa (15/9/2026).

Menurut Al Amrad, tim SAR yang berada di KN SAR Tetuka langsung melakukan pencarian untuk memastikan informasi tersebut.

Tim mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau hingga radius sekitar 4 kilometer.

Mereka kemudian menurunkan sekoci dan Srider untuk melakukan pengecekan lebih dekat terhadap obyek yang dimaksud.

Selain itu, tim juga mengerahkan drone untuk membantu pemantauan dari udara.

"Teman-teman di lapangan bermain dengan waktu untuk memastikan dengan info yang kami dapatkan," kata Al Amrad dalam konferensi pers di Posko SAR Carita, Pandeglang, Selasa.

Amrad mengatakan, tim bahkan melakukan pengecekan hingga sekitar 500 meter dari pesisir Gunung Anak Krakatau.

Tak Ditemukan Tanda-tanda

Dari hasil pengecekan di lokasi, lanjut Amrad, tim SAR tidak menemukan tanda-tanda keberadaan obyek maupun rombongan jurnalis yang hilang.

"Setelah mereka melakukan cross-check tentang informasi tersebut, itu hasilnya nihil," ujar dia.

Amrad menegaskan, hingga hari kedelapan pencarian, tim SAR gabungan masih belum menemukan lima jurnalis dan tiga awak speedboat Arupadhatu 1 yang hilang di perairan Selat Sunda.

Pencarian 5 Sektor

Pencarian pada hari kedelapan dilakukan di lima sektor dengan luas total sekitar 3.962 nautical mile persegi dan melibatkan 20 alut laut.

Sementara itu, Gunung Anak Krakatau pada Selasa masih berstatus Level III.

Berdasarkan pemantauan, tidak terjadi erupsi saat tim melakukan pencarian di sekitar kawasan tersebut.

MAKASSAR, KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menanggapi temuan kasus warga kurang mampu yang justru terdata di desil tinggi, dari desil 6–10, sehingga terancam tak bisa menerima bantuan sosial (bansos).

Salah satu kasus yang beredar di media sosial seperti kejadian di Sulawesi Barat.

Seorang warga bernama Uni (41) mengalami kelumpuhan dan tinggal di rumah reot, di Dusun Pangalo, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Ia tidak menerima bansos.

Gus Ipul menerangkan, penentuan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak hanya berdasarkan pada kondisi rumah.

Ada beberapa indikator lain yang digunakan untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

"Indikatornya itu banyak, tidak hanya rumah. Di samping pengeluaran, ada hal-hal lain yang menjadi indikator," kata Gus Ipul di Makassar, Selasa (15/9/2026).

Menurut Gus Ipul, pihak Badan Pusat Statistik (BPS) yang dapat memberikan penjelasan secara rindi terkait indikator serta metode pengukuran yang digunakan untuk menentukan posisi desil seseorang.

Namun, Gus Ipul mengakui kemungkinan adanya kesalahan dalam pemutakhiran data.

Karena itu, pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyanggah maupun mengusulkan kembali  data penerima bansos.

"Kalau ada kesalahan desil, kita masih sangat memberikan kesempatan untuk melakukan sanggahan atau juga mungkin diusulkan kembali untuk mendapatkan bansos," ujarnya.

Gus Ipul mengatakan seluruh data belum diverifikasi langsung melalui ground check. Setiap laporan dari masyarakat yang dinilai perlu ditindaklanjuti akan menjadi bahan pemutakhiran data.

"Kalau ada error, itu tentu kita akan perbaiki bersama-sama. Sudah banyak yang error-error  itu kita perbaiki," katanya.

Gus Ipul menyinggung adanya kasus warga yang secara administratif terlihat mampu karena data kependudukannya digunakan pihak lain untuk membeli aset atau melakukan aktivitas tertentu.

Dia mencontohkan lansia yang hidup sebatang kara tetapi  tidak tercatat sebagai penerima bansos setelah ditemukan adanya pemanfaatan KTP oleh orang lain.

"Ada banyak kasus KTP nya dimanfaatkan orang lain untuk membeli mobil, membeli aset-aset lain seperti  tanah, membuat perusahaan, dan juga sebagian digunakan untuk main judi online," ungkapnya.

Dalam kasus semacam itu, Kemensos melakukan penelusuran sembari tetap memberikan bantuan kepada warga yang dinilai membutuhkan.

Rumah direnovasi, desil berubah

Gus Ipul juga menjawab persoalan lain ketika warga dengan kondisi ekonomi rendah, misalnya berada di desil 4 ke bawah, mengalami perubahan kondisi tempat tinggal setelah rumahnya direnovasi pemerintah daerah (Pemda).

Menurut Gus Ipul, kondisi rumah memang bukan satu-satunya indikator dalam menentukan desil kesejahteraan.

Karena, itu, kata dia, perubahan fisik rumah tidak serta-merta menggambarkan perubahan kemampuan ekonomi seseorang secara keseluruhan.

Penentuan desil tetap mempertimbangkan sejumlah indikator sosial ekonomi yang diukur dengan metode tertentu.

Karena itu, jika kondisi faktual seseorang tidak sesuai dengan data yang tercatat, pemerintah membuka ruang koreksi.

"Belum semua data-data  itu kita lakukan ground check. Jadi setiap masukan dari masyarakat langsung kita tindak lanjuti dan kita langsung lakukan pemutakhiran data," jelasnya.

Dia menegaskan masyarakat tidak perlu ragu menyampaikan keberatan apabila merasa penetapan desil tidak menggambarkan kondisi sebenarnya.

Koreksi dapat dilakukan melalui berbagai jalur, termasuk lingkungan RT/RW dan pemerintah desa.

"RT/RW bisa mengoreksi sekarang, kepala desa lewat operator desa, data desa boleh. Setiap orang boleh mengoreksi, boleh usul, boleh sanggah," katanya.

Keterbukaan data tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki ketepatan sasaran bansos.

Dia meminta publik tidak menganggap pemerintah menutup diri ketika muncul temuan warga yang dinilai tidak sesuai dengan data kesejahteraan.

"Jangan ini disalahpahami, dipotong-potong seakan-akan pemerintah tidak mau memperbaiki data. Justru kita yang membuka dan kita ingin memperbaiki data," ujarnya.

Dia mengatakan setiap laporan masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui media sosial, akan ditindaklanjuti.

Namun, pemerintah tetap akan melakukan verifikasi karena tidak seluruh informasi yang beredar dapat dipastikan kebenarannya.

"Yang benar kita carikan solusi, tapi banyak juga yang setengah benar, banyak juga yang hoaks," pungkasnya.

DENPASAR, KOMPAS.com - Polisi mengungkap detik-detik seorang warga negara (WN) Australia berinisial SDJ (57), yang diduga menghabisi dua anaknya sebelum gantung diri di sebuah bungalow di Legian, Kabupaten Badung, Bali.

Kapolresta Denpasar, Kombes Pol Leonardo D Simatupang, mengatakan bahwa rekaman CCTV menjadi salah satu dasar Polisi menyimpulkan bahwa SDJ diduga melakukan pembunuhan terhadap kedua anaknya, ADS (7) dan LKS (4).

"Kalau yang di CCTV itu, pertama ada suara keributan yaitu suara anak laki-laki yang menjerit. Nah setelah itu, adalah keluar yang perempuan dikejar sama ayahnya, dan anak itu ditangkap dan dibawa ke kamar lagi," kata Leonardo di Mapolda Bali, Selasa (15/9/2026).

Leonardo mengatakan, anak perempuan tersebut sempat berlari ketakutan saat dikejar ayahnya. Anak perempuan itu diduga ketakutan setelah melihat kakaknya lebih dulu mengalami kekerasan.

"Karena saat itu anaknya itu berlari-lari sampai dikejar-kejar menyampaikan, 'I love you, Daddy. I love you, Daddy'," ujar Leonardo.

Leonardo mengatakan, penyidik menemukan tanda kekerasan pada bagian leher salah satu anak dari pemeriksaan luar jenazah.

Saat kejadian, istri SDJ, TY (32), sedang berada di Jakarta. TY berangkat dari Bali pada 10 September 2026 sekitar pukul 09.00 Wita, untuk menemui orangtuanya.

Dari Jakarta, TY melihat kondisi bungalow melalui CCTV yang terhubung dengan aplikasi di ponselnya.

Perempuan itu melihat kejanggalan dan melaporkannya kepada kepala lingkungan serta pemilik bungalow.

Polisi Siapkan SP3

Leonardo menyatakan, berdasarkan analisis CCTV dan keterangan saksi, polisi menduga SDJ merupakan pelaku kekerasan terhadap kedua anaknya hingga meninggal.

Namun, lantaran SDJ juga ditemukan meninggal dunia, Polisi akan melakukan gelar perkara untuk menentukan penghentian penyidikan.

"Terhadap kasus pembunuhan yang dilakukan oleh SDJ, ini kami tindak lanjuti dan hasil-hasil bukti-bukti dan akan dilakukan gelar perkara untuk dilakukan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan)," kata Leonardo.

SDJ dan kedua anaknya ditemukan tewas di bungalow di Jalan Three Brothers, Legian Tengah, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali pada Minggu (13/9/2026) sekitar pukul 10.14 Wita.

Kedua anak ditemukan tergeletak di dalam bungalow, sedangkan SDJ ditemukan dalam kondisi tergantung.

Kontak Bantuan

Bunuh diri bisa terjadi di saat seseorang mengalami depresi dan tak ada orang yang membantu. Jika Anda memiliki permasalahan yang sama, jangan menyerah dan memutuskan mengakhiri hidup.

Anda tidak sendiri. Layanan konseling bisa menjadi pilihan Anda untuk meringankan keresahan yang ada.

Untuk mendapatkan layanan kesehatan jiwa atau untuk mendapatkan berbagai alternatif layanan konseling, Anda bisa simak website Into the Light Indonesia. https://www.intothelightid.org/tentang-bunuh-diri/layanan-konseling-psikolog-psikiater/