JAKARTA, KOMPAS.com - Partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memilih menyerahkan sepenuhnya penentuan calon wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada presiden.
Sikap tersebut dinilai tidak terlepas dari sejumlah kalkulasi ekonomi dan politik, termasuk beratnya beban fiskal yang harus ditanggung pemerintahan Prabowo untuk menjalankan program-program prioritas.
Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Agustinus Subarsono, menilai, partai-partai koalisi memahami tantangan pemerintah dalam membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Kedua program tersebut juga masih mendapat kritik publik terkait pelaksanaannya.
"Pimpinan parpol koalisi tahu betul betapa berat beban ekonomi yang harus ditanggung pemerintah dalam implementasi program prioritas Prabowo, utamanya program MBG dan KDMP yang saat ini banyak mendapat kritikan publik," kata Agustinus, Minggu (15/11/2026).
Ia menyoroti kebutuhan pemerintah untuk mengumpulkan sekitar Rp 514 triliun penerimaan pajak pada November-Desember 2026 guna memenuhi target pajak tahun berjalan.
Selain itu, pemerintah juga masih menghadapi defisit fiskal.
Pada Oktober 2026, defisit tercatat mencapai Rp 379,3 triliun atau 1,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Kondisi tersebut, menurut Agustinus yang juga menekuni ekonomi politik pembangunan itu, menjadi salah satu beban yang turut diperhitungkan partai-partai koalisi sebelum mengambil langkah politik terkait pengisian kursi wakil presiden.
Hitung-hitung risiko elektoral
Selain persoalan ekonomi, partai-partai koalisi juga dinilai memperhitungkan risiko elektoral apabila secara terbuka mengajukan kadernya sebagai calon pengganti Gibran.
Langkah tersebut berpotensi memunculkan persepsi negatif dari pendukung dan relawan Presiden ke-7 Joko Widodo serta Gibran.
"Ini berimplikasi bahwa sebagian rakyat, terutama para pendukung dan relawan Jokowi dan Gibran akan memiliki persepsi bahwa parpol tersebut sebagai aktor berperan dalam penurunan Gibran, dan ini berpotensi memiliki dampak pada elektoral tahun 2029," ujarnya.
Jaga hubungan baik dengan Prabowo
Agustinus juga melihat adanya upaya partai-partai koalisi menjaga hubungan politik dengan Prabowo dan menghindari persaingan terbuka di antara sesama anggota koalisi.
Menurut dia, partai-partai tersebut kemungkinan tetap menginginkan posisi wakil presiden, tetapi memilih tidak menyampaikan ambisinya secara terbuka.
Ia menyebut, sikap tersebut juga berkaitan dengan budaya pekewuh atau sungkan untuk menghindari konflik antarsesama partai koalisi.
"Namun, sejatinya yang terjadi adalah konflik yang tersembunyi," kata Agustinus.
Sikap menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Prabowo juga dinilai menjadi cara partai-partai koalisi menunjukkan loyalitas kepada presiden.
"Ini sebagai pesan kepada presiden bahwa parpol koalisi tidak perlu diragukan loyalitasnya kepada presiden," jelasnya.
Secara konstitusional, Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.
Dengan sikap tersebut, partai-partai koalisi dapat tetap mendukung keputusan Prabowo, menjaga hubungan di internal pemerintahan, sekaligus menghindari persaingan terbuka dalam memperebutkan kursi wakil presiden.