JAKARTA, KOMPAS.com - Antrean panjang pencari kerja tampak mengular di area Convention Hall SMESCO, Jakarta Selatan, pada Kamis (22/10/2026).

Mereka datang dari berbagai wilayah untuk berburu pekerjaan dalam acara Karir Jakarta dan Tenaga Kerja Mandiri Expo 2026 yang digelar Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pantauan Kompas.com di lokasi sejak pagi, antrean pengunjung terlihat memanjang hingga ke koridor luar ruang pameran.

Mayoritas pencari kerja yang datang tampak berusia muda. Mereka mengenakan pakaian rapi, mulai dari kemeja hingga busana formal. Di tangan masing-masing, mereka menggenggam map cokelat berisi berkas lamaran.

Mereka harus bersabar mengantre sebelum bisa memasuki area booth perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan.

Di dalam area pameran, kondisi tak kalah padat. Para pencari kerja berkerumun di sejumlah booth perusahaan untuk menyerahkan berkas lamaran.

Ada pula pelamar yang terlihat berbincang langsung dengan tim rekrutmen untuk mencari informasi mengenai posisi yang tersedia.

Di tengah padatnya antrean tersebut, sejumlah pengunjung menyampaikan keluhan kepada Kompas.com terkait sulitnya mendapatkan pekerjaan.

Salah satu pelamar, Yuniarsih (29), mengaku sudah dua tahun menganggur setelah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaan tempatnya bekerja pada 2024.

Setiap hari, Yuniarsih mengirimkan setidaknya empat hingga lima lamaran kerja. Namun, panggilan kerja tak kunjung datang.

“Saya sudah dua tahun menganggur. Saya udah kirim tidak tahu berapa banyak lamaran sehari empat sampai lima saya kirim lamaran online,” kata Yuniarsih saat berbincang dengan Kompas.com, Kamis.

Yuniarsih merasa pengalaman kerjanya seakan tak memiliki arti. Ia pun merasa semakin sulit mendapatkan pekerjaan yang sesuai.

Di tengah upayanya mencari kerja, Yuniarsih juga mempertanyakan realisasi janji 19 juta lapangan kerja yang selama ini digaungkan pemerintah. Menurut dia, janji tersebut belum dirasakan dampaknya oleh para pencari kerja seperti dirinya.

“Kemarin janji ada 19 juta lapangan kerja, tapi kenyataanya kita aja di sini ngantre cuma buat ngasih CV,” kata Yuniarsih.

Keluhan serupa disampaikan Derry (32), warga Jakarta Barat yang juga datang ke bursa kerja tersebut untuk mencari pekerjaan.

Ia mengaku telah mengirimkan puluhan lamaran kerja secara daring sejak bulan lalu. Namun, belum ada satu pun perusahaan yang memanggilnya untuk mengikuti proses rekrutmen.

“Sudah masuk puluhan lamaran online dari bulan lalu, tapi belum ada panggilan satu pun. Pas dapat info ada job fair di SMESCO ini saya datang dari pagi, eh ternyata antrenya sampai mengular begini,” kata Derry.

Menurut Derry, persyaratan untuk mendapatkan pekerjaan terasa semakin berat, sementara peluang yang tersedia dinilainya semakin terbatas.

“Syaratnya makin ke sini makin berat, tapi lokernya makin sedikit. Katanya ada jutaan lapangan kerja baru, tapi nyatanya nyari satu lowongan setengah mati berjuangnya,” lanjut dia.

Hal serupa disampaikan Fajar (28). Ia menilai persaingan di dunia kerja semakin ketat, bahkan bagi mereka yang sudah menyandang gelar sarjana.

Menurut dia, banyak pencari kerja kini rela mengantre selama berjam-jam demi mendapatkan kesempatan bekerja, tanpa terlalu mempersoalkan posisi yang ditawarkan.

“Iya, persaingannya makin tidak masuk akal. Lulusan sarjana saja banyak yang rela antre berjam-jam demi posisi apa saja yang penting kerja. Harusnya ada kepastian yang nyata, bukan cuma janji-janji angka,” tutur Fajar.

Ia menilai, kondisi di lapangan belum mencerminkan besarnya angka penciptaan lapangan kerja yang kerap disampaikan pemerintah.

“Kita sering dengar belasan juta lapangan kerja, tapi pas turun ke lapangan kondisinya begini, ribuan orang masih kelimpungan nyari kerja,” lanjut Fajar.

Kepala Dinas Nakertransgi DKI Jakarta Syaripudin mengatakan, bursa kerja tersebut menghadirkan 65 perusahaan yang menawarkan peluang kerja dalam negeri dan 10 perusahaan yang membuka kesempatan kerja di luar negeri.

Selain digelar secara langsung, Karir Jakarta & TKM Expo 2026 juga menyediakan layanan bursa kerja daring melalui platform Karir Jakarta di karir.jakarta.go.id.

Layanan daring tersebut dapat diakses masyarakat dan pencari kerja pada 8-29 Oktober 2026.

"Sebagai langkah konkret implementasi JAKARTA BEKERJA, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan Karir Jakarta & TKM Expo 2026 yang menghadirkan 12.000 lapangan kerja," ujar Syaripudin, Selasa (20/10/2026) dikutip dari situs berita resmi Pemprov DKI Jakarta.

Syaripudin menjelaskan, Karir Jakarta & TKM Expo 2026 bertujuan memperluas akses informasi lowongan kerja dalam negeri dan luar negeri, sekaligus membantu pencari kerja meningkatkan kualifikasi dan kompetensi agar lebih siap bersaing di pasar tenaga kerja.

Kegiatan ini juga ditujukan untuk memotivasi tenaga kerja muda agar menjadi talenta yang aktif dan mandiri serta memudahkan perusahaan mendapatkan tenaga kerja sesuai kebutuhan dan kualifikasi.

SINGAPURA, KOMPAS.com – Singapura membantah tuduhan bahwa dua perusahaan investasi milik negara, Temasek dan GIC, berada di balik kejatuhan pasar saham Indonesia.

Bantahan itu disampaikan setelah mantan Menteri Perdagangan Indonesia Muhammad Lutfi menuding Temasek dan GIC bekerja di belakang layar untuk mendorong penyedia indeks global (MSCI) menurunkan status pasar Indonesia. Menurut Lutfi, langkah tersebut sengaja dilakukan untuk memicu kepanikan sehingga aset-aset Indonesia dapat dibeli dengan harga murah.

Merespons hal tersebut, Kepala Asia-Pasifik Temasek Global Investments Fock Wai Hoong menyebut tuduhan itu tidak berdasar.

“Tidak ada seorang pun dari Temasek, baik institusi maupun individu di dalamnya, yang pernah menghubungi MSCI untuk memengaruhi keputusan apa pun yang mereka buat terkait bursa mana pun di kawasan ini,” kata Fock, seperti dikutip South China Morning Post, Rabu (21/10/2026).

Senada, GIC juga membantah tuduhan tersebut. Perusahaan investasi milik negara Singapura itu mengatakan pihaknya telah berinvestasi di Indonesia selama lebih dari 30 tahun.

“Keputusan investasi kami tidak didorong oleh klasifikasi indeks atau pandangan terhadap suatu pasar secara keseluruhan, melainkan oleh fundamental perusahaan dan aset,” kata GIC dalam sebuah pernyataan.

MSCI sendiri belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar dari The Business Times.

Indonesia terancam turun status

Tuduhan Lutfi muncul setelah MSCI mengumumkan akan melakukan konsultasi resmi untuk menentukan apakah status Indonesia sebagai pasar berkembang (emerging market) akan diturunkan menjadi pasar mandiri (stand-alone market).

MSCI menyebut sejumlah persoalan struktural sebagai alasan dilakukannya konsultasi tersebut, termasuk struktur kepemilikan yang tidak transparan, kepemilikan saham yang terlalu terkonsentrasi, serta praktik perdagangan yang terkoordinasi.

Pengumuman tersebut kemudian diikuti kejatuhan tajam pasar saham Indonesia.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 11,6 persen pada Jumat (16/10/2026). Penurunan tersebut menghapus sekitar 85 miliar dollar AS atau sekitar Rp 1.528 triliun kapitalisasi pasar.

Pada Senin (19/10/2026), IHSG kembali turun 3,64 persen dan ditutup di level 4.996,00, yang menjadi level terendah dalam enam tahun.

Business Times mengatakan bahwa MSCI diperkirakan mengambil keputusan mengenai status Indonesia paling lambat pada 30 Juni 2027.

Pemerintah dan otoritas Indonesia kini berupaya mencegah penurunan status tersebut. Bursa Efek Indonesia (BEI) juga menyatakan akan mengeluarkan perusahaan dengan kepemilikan saham yang sangat terkonsentrasi dari perhitungan indeks acuannya.

Langkah tersebut diambil setelah pertemuan antara pejabat BEI dan perwakilan MSCI pada Senin.

Sementara itu, tudingan Lutfi mengenai keterlibatan Temasek dan GIC memicu perdebatan di kalangan masyarakat Indonesia. Sejumlah pengguna media sosial, menurut laporan South China Morning Post, menilai pemerintah seharusnya lebih dulu membenahi persoalan mendasar di pasar Indonesia, termasuk transparansi dan korupsi, daripada menyalahkan negara lain.

BAGHDAD, KOMPAS.com - Irak dan Pakistan menutup sejumlah jalur perbatasan dengan Iran di tengah meningkatnya tekanan Amerika Serikat (AS) terhadap Teheran.

Penutupan tersebut mengganggu aktivitas perdagangan, bahkan menyebabkan ratusan truk pengangkut barang tertahan di perbatasan Pakistan-Iran selama berhari-hari.

Dilansir dari kantor berita AFP, Rabu (21/10/2026), Irak menutup pos perbatasan Al-Sheeb dengan Iran hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Sementara itu, Pakistan telah menghentikan perdagangan melalui perbatasannya dengan Iran selama lima hari terakhir.

Kebijakan kedua negara ini berlangsung ketika Washington berupaya meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Teheran, menyusul perang di Timur Tengah yang pecah sejak akhir Februari 2026.

Irak tutup perbatasan setelah mendapat tekanan AS

Seorang pejabat otoritas perbatasan Irak mengatakan, pos pemeriksaan Al-Sheeb ditutup sejak Rabu pagi tanpa menyebutkan alasan kebijakan tersebut.

"Perbatasan telah ditutup sejak pagi ini hingga waktu yang belum ditentukan," kata pejabat tersebut kepada AFP.

Situs berita lembaga peradilan Iran, Mizan Online, turut mengonfirmasi penutupan tersebut. Menurut media itu, keputusan diambil oleh kantor Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi.

Dua sumber politik Irak mengatakan, pemerintah AS telah mendesak Baghdad untuk menutup seluruh jalur perbatasannya dengan Iran.

Salah satu sumber mengungkapkan, Departemen Keuangan AS telah membahas persoalan tersebut dengan Al-Zaidi saat menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York bulan lalu.

Menurut sumber tersebut, hanya dua jalur perbatasan yang rencananya tetap dibuka, masing-masing satu di wilayah pemerintah federal Irak dan satu di wilayah otonom Kurdistan.

Sumber lainnya menyebutkan bahwa Washington juga meminta negara-negara tetangga Iran mengambil langkah serupa.

Irak dan Iran memiliki hubungan politik, agama, serta ekonomi yang erat. Kedua negara berbagi perbatasan sepanjang lebih dari 1.400 kilometer dengan sedikitnya delapan pos penyeberangan resmi.

Ratusan truk terjebak di perbatasan Pakistan

Di Pakistan, penutupan perbatasan menyebabkan ratusan kendaraan pengangkut barang mengantre di pos Gabd-Rimdan, wilayah barat daya negara tersebut.

Seorang jurnalis AFP menyaksikan deretan truk menunggu izin menyeberang menuju Iran pada Rabu.

Para pengemudi mengaku telah terjebak selama berhari-hari dengan persediaan makanan dan air minum yang terbatas.

"Kami tidak memiliki air minum serta tidak ada fasilitas yang memadai untuk mendapatkan makanan atau kebutuhan pokok lainnya," kata Abdul Ghani (28), seorang pengemudi truk.

Pengemudi lainnya, Azeem Khan (32), meminta pemerintah segera membuka kembali perbatasan agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat pulih.

"Semua orang, terutama para pedagang dan pekerja dari suku Baloch, terdampak oleh situasi ini. Kerugian yang dialami masyarakat terus bertambah dari hari ke hari," ujarnya.

Seorang pejabat Provinsi Balochistan mengatakan, penutupan berlaku bagi seluruh barang dengan tujuan akhir Iran.

Namun, kendaraan yang membawa barang transit melalui Iran menuju negara lain, termasuk Turkiye dan negara-negara Asia Tengah, mulai diizinkan melintas pada Rabu.

Sebelumnya, pejabat Balochistan Shahid Rind menyatakan bahwa penutupan perbatasan bersifat sementara untuk mengatasi persoalan keamanan dan memberantas penyelundupan.

Pedagang Pakistan rugi miliaran rupee

Kebijakan tersebut juga berdampak terhadap para pengusaha yang bergantung pada perdagangan lintas batas.

Ketua Asosiasi Perdagangan Perbatasan Balochistan, Ghafoor Hoath, membenarkan bahwa perdagangan langsung Pakistan-Iran dihentikan, sementara pengiriman barang transit tetap diperbolehkan.

Seorang pedagang asal Gwadar, Shams Ul Haq, menyebut kerugian yang dialami importir dan eksportir Pakistan telah mencapai miliaran rupee.

Di tengah gangguan perdagangan tersebut, Kepala Angkatan Darat Pakistan, Field Marshal Asim Munir, mengunjungi Teheran pada Selasa (20/10/2026).

Kunjungan berlangsung setelah Pakistan sebelumnya berupaya menjadi penengah dalam konflik Timur Tengah.

Televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa pejabat keamanan Iran, Mohsen Rezaei, menyampaikan kepada Munir bahwa Teheran tidak akan melanjutkan perundingan dengan Washington sebelum kepercayaan kedua pihak kembali terbangun.

Perang yang melibatkan Iran, AS, dan Israel bermula pada akhir Februari 2026, ketika Washington dan Tel Aviv melancarkan serangan terhadap Iran.

Sejak saat itu, AS terus meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Teheran, termasuk menjatuhkan sanksi kepada sejumlah pihak yang dituding memiliki hubungan dengan pemerintah Iran.