JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Ignasius Jonan heran dengan Singapura dan Malaysia yang baru melakukan kritik terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.

Jonan bertanya-tanya kenapa mereka tidak mengkritik sejak dulu, mengingat karhutla Indonesia sudah berlangsung berbulan-bulan.

"Kenapa sekarang dilakukan kritik? Kenapa tidak saat-saat yang lalu? Mengkritik, apalagi secara terbuka di media sosial. Apalagi juga melakukan ancaman secara terbuka. Menurut saya, tidak akan menghasilkan outcome yang baik, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang," ujar Jonan, dalam video di akun Instagram pribadinya, dikutip Kamis (22/10/2026).

"Kita bicara kebakaran hutan dan lahan, atau yang disebut karhutla. Singapura dan Malaysia melakukan kritik melalui para tokohnya. Padahal, kita sudah memiliki framework ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, yang diratifikasi atau ditandatangani di Malaysia," sambung dia.

Jonan menyebut, semua negara ASEAN sepakat dalam framework ASEAN tersebut.

Dia curiga, jangan-jangan Singapura dan Malaysia memiliki playbook yang berbeda.

Namun, Jonan juga mengkritisi Singapura dan Malaysia yang hanya berbicara secara politis demi melayani konstituennya.

"Saya pikir ini tidak akan menghasilkan solusi yang baik," ucap Jonan.

Jonan menekankan, jika karhutla ingin ditangani, maka Singapura dan Malaysia harus ikut bekerja sama.

Dia menyampaikan, setiap negara, harus memiliki peralatan, teknologi, personel yang cukup.

"Kalau menangani human trafficking bisa, menangani terorisme bisa, bersama menangani perdagangan obat bius bisa bersama. Kenapa ini tidak? Kok tiba-tiba mengkritik secara terbuka," ujar dia.

Kemudian, jika Singapura dan Malaysia merasa ada unsur kesengajaan dari karhutla, Jonan mengajak mereka untuk mencari bersama.

Jonan menyebut, Singapura dan Malaysia harus duduk bersama dengan Indonesia supaya bisa memberikan sanksi yang fair bagi perusahaan-perusahaan penyebab karhutla.

Lagipula, kata Jonan, ada juga perusahaan penyebab karhutla yang berasal dari Singapura dan Malaysia.

"Karena banyak juga perusahaan, itu juga ada yang listed, kemungkinan listed di Singapura atau di Malaysia, atau sebagian dimiliki oleh perusahaan yang didirikan di Singapura atau Malaysia. Bencana ekologi tidak semua bisa dihindari. Tapi, yang penting adalah kita bekerja sama, tidak perlu mengkritik, tidak perlu saling melakukan hal-hal yang saling menghina," imbuh Jonan.

Malaysia ajak ASEAN protes Indonesia

Anggota parlemen Malaysia Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, pada Selasa (13/10/2026), menyerukan agar negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) mengajukan protes diplomatik kepada Indonesia, karena dinilai tidak melakukan cukup upaya untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Selain protes diplomatik, ia juga meminta negara-negara ASEAN memberikan tekanan finansial kepada Indonesia terkait kabut asap yang memburuk di kawasan akibat karhutla.

"Kita harus mengirimkan nota diplomatik yang kuat bahwa Malaysia keberatan, dan bukan hanya Malaysia yang keberatan. Hal itu harus disepakati negara-negara ASEAN lainnya yang juga terdampak, seperti Singapura. Kita harus mengirimkan protes diplomatik yang sangat jelas," kata Syed Saddiq, di parlemen, seperti dikutip Reuters.

SINGAPURA, KOMPAS.com – Singapura membantah tuduhan bahwa dua perusahaan investasi milik negara, Temasek dan GIC, berada di balik kejatuhan pasar saham Indonesia.

Bantahan itu disampaikan setelah mantan Menteri Perdagangan Indonesia Muhammad Lutfi menuding Temasek dan GIC bekerja di belakang layar untuk mendorong penyedia indeks global (MSCI) menurunkan status pasar Indonesia. Menurut Lutfi, langkah tersebut sengaja dilakukan untuk memicu kepanikan sehingga aset-aset Indonesia dapat dibeli dengan harga murah.

Merespons hal tersebut, Kepala Asia-Pasifik Temasek Global Investments Fock Wai Hoong menyebut tuduhan itu tidak berdasar.

“Tidak ada seorang pun dari Temasek, baik institusi maupun individu di dalamnya, yang pernah menghubungi MSCI untuk memengaruhi keputusan apa pun yang mereka buat terkait bursa mana pun di kawasan ini,” kata Fock, seperti dikutip South China Morning Post, Rabu (21/10/2026).

Senada, GIC juga membantah tuduhan tersebut. Perusahaan investasi milik negara Singapura itu mengatakan pihaknya telah berinvestasi di Indonesia selama lebih dari 30 tahun.

“Keputusan investasi kami tidak didorong oleh klasifikasi indeks atau pandangan terhadap suatu pasar secara keseluruhan, melainkan oleh fundamental perusahaan dan aset,” kata GIC dalam sebuah pernyataan.

MSCI sendiri belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar dari The Business Times.

Indonesia terancam turun status

Tuduhan Lutfi muncul setelah MSCI mengumumkan akan melakukan konsultasi resmi untuk menentukan apakah status Indonesia sebagai pasar berkembang (emerging market) akan diturunkan menjadi pasar mandiri (stand-alone market).

MSCI menyebut sejumlah persoalan struktural sebagai alasan dilakukannya konsultasi tersebut, termasuk struktur kepemilikan yang tidak transparan, kepemilikan saham yang terlalu terkonsentrasi, serta praktik perdagangan yang terkoordinasi.

Pengumuman tersebut kemudian diikuti kejatuhan tajam pasar saham Indonesia.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 11,6 persen pada Jumat (16/10/2026). Penurunan tersebut menghapus sekitar 85 miliar dollar AS atau sekitar Rp 1.528 triliun kapitalisasi pasar.

Pada Senin (19/10/2026), IHSG kembali turun 3,64 persen dan ditutup di level 4.996,00, yang menjadi level terendah dalam enam tahun.

Business Times mengatakan bahwa MSCI diperkirakan mengambil keputusan mengenai status Indonesia paling lambat pada 30 Juni 2027.

Pemerintah dan otoritas Indonesia kini berupaya mencegah penurunan status tersebut. Bursa Efek Indonesia (BEI) juga menyatakan akan mengeluarkan perusahaan dengan kepemilikan saham yang sangat terkonsentrasi dari perhitungan indeks acuannya.

Langkah tersebut diambil setelah pertemuan antara pejabat BEI dan perwakilan MSCI pada Senin.

Sementara itu, tudingan Lutfi mengenai keterlibatan Temasek dan GIC memicu perdebatan di kalangan masyarakat Indonesia. Sejumlah pengguna media sosial, menurut laporan South China Morning Post, menilai pemerintah seharusnya lebih dulu membenahi persoalan mendasar di pasar Indonesia, termasuk transparansi dan korupsi, daripada menyalahkan negara lain.

BAGHDAD, KOMPAS.com - Irak dan Pakistan menutup sejumlah jalur perbatasan dengan Iran di tengah meningkatnya tekanan Amerika Serikat (AS) terhadap Teheran.

Penutupan tersebut mengganggu aktivitas perdagangan, bahkan menyebabkan ratusan truk pengangkut barang tertahan di perbatasan Pakistan-Iran selama berhari-hari.

Dilansir dari kantor berita AFP, Rabu (21/10/2026), Irak menutup pos perbatasan Al-Sheeb dengan Iran hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Sementara itu, Pakistan telah menghentikan perdagangan melalui perbatasannya dengan Iran selama lima hari terakhir.

Kebijakan kedua negara ini berlangsung ketika Washington berupaya meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Teheran, menyusul perang di Timur Tengah yang pecah sejak akhir Februari 2026.

Irak tutup perbatasan setelah mendapat tekanan AS

Seorang pejabat otoritas perbatasan Irak mengatakan, pos pemeriksaan Al-Sheeb ditutup sejak Rabu pagi tanpa menyebutkan alasan kebijakan tersebut.

"Perbatasan telah ditutup sejak pagi ini hingga waktu yang belum ditentukan," kata pejabat tersebut kepada AFP.

Situs berita lembaga peradilan Iran, Mizan Online, turut mengonfirmasi penutupan tersebut. Menurut media itu, keputusan diambil oleh kantor Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi.

Dua sumber politik Irak mengatakan, pemerintah AS telah mendesak Baghdad untuk menutup seluruh jalur perbatasannya dengan Iran.

Salah satu sumber mengungkapkan, Departemen Keuangan AS telah membahas persoalan tersebut dengan Al-Zaidi saat menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York bulan lalu.

Menurut sumber tersebut, hanya dua jalur perbatasan yang rencananya tetap dibuka, masing-masing satu di wilayah pemerintah federal Irak dan satu di wilayah otonom Kurdistan.

Sumber lainnya menyebutkan bahwa Washington juga meminta negara-negara tetangga Iran mengambil langkah serupa.

Irak dan Iran memiliki hubungan politik, agama, serta ekonomi yang erat. Kedua negara berbagi perbatasan sepanjang lebih dari 1.400 kilometer dengan sedikitnya delapan pos penyeberangan resmi.

Ratusan truk terjebak di perbatasan Pakistan

Di Pakistan, penutupan perbatasan menyebabkan ratusan kendaraan pengangkut barang mengantre di pos Gabd-Rimdan, wilayah barat daya negara tersebut.

Seorang jurnalis AFP menyaksikan deretan truk menunggu izin menyeberang menuju Iran pada Rabu.

Para pengemudi mengaku telah terjebak selama berhari-hari dengan persediaan makanan dan air minum yang terbatas.

"Kami tidak memiliki air minum serta tidak ada fasilitas yang memadai untuk mendapatkan makanan atau kebutuhan pokok lainnya," kata Abdul Ghani (28), seorang pengemudi truk.

Pengemudi lainnya, Azeem Khan (32), meminta pemerintah segera membuka kembali perbatasan agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat pulih.

"Semua orang, terutama para pedagang dan pekerja dari suku Baloch, terdampak oleh situasi ini. Kerugian yang dialami masyarakat terus bertambah dari hari ke hari," ujarnya.

Seorang pejabat Provinsi Balochistan mengatakan, penutupan berlaku bagi seluruh barang dengan tujuan akhir Iran.

Namun, kendaraan yang membawa barang transit melalui Iran menuju negara lain, termasuk Turkiye dan negara-negara Asia Tengah, mulai diizinkan melintas pada Rabu.

Sebelumnya, pejabat Balochistan Shahid Rind menyatakan bahwa penutupan perbatasan bersifat sementara untuk mengatasi persoalan keamanan dan memberantas penyelundupan.

Pedagang Pakistan rugi miliaran rupee

Kebijakan tersebut juga berdampak terhadap para pengusaha yang bergantung pada perdagangan lintas batas.

Ketua Asosiasi Perdagangan Perbatasan Balochistan, Ghafoor Hoath, membenarkan bahwa perdagangan langsung Pakistan-Iran dihentikan, sementara pengiriman barang transit tetap diperbolehkan.

Seorang pedagang asal Gwadar, Shams Ul Haq, menyebut kerugian yang dialami importir dan eksportir Pakistan telah mencapai miliaran rupee.

Di tengah gangguan perdagangan tersebut, Kepala Angkatan Darat Pakistan, Field Marshal Asim Munir, mengunjungi Teheran pada Selasa (20/10/2026).

Kunjungan berlangsung setelah Pakistan sebelumnya berupaya menjadi penengah dalam konflik Timur Tengah.

Televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa pejabat keamanan Iran, Mohsen Rezaei, menyampaikan kepada Munir bahwa Teheran tidak akan melanjutkan perundingan dengan Washington sebelum kepercayaan kedua pihak kembali terbangun.

Perang yang melibatkan Iran, AS, dan Israel bermula pada akhir Februari 2026, ketika Washington dan Tel Aviv melancarkan serangan terhadap Iran.

Sejak saat itu, AS terus meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Teheran, termasuk menjatuhkan sanksi kepada sejumlah pihak yang dituding memiliki hubungan dengan pemerintah Iran.