JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau pengembangan Sustainable Aviation Fuel (SAF) atau bahan bakar penerbangan berkelanjutan berbasis minyak jelantah di PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit (RU) IV Cilacap, Jawa Tengah, Senin (26/10/2026).

Dalam kunjungan ini, Gibran menekankan inovasi energi perlu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

“Pengembangan SAF harus berjalan bersama pemberdayaan masyarakat. Sehingga minyak jelantah yang dikelola ibu-ibu melalui bank sampah dapat memiliki nilai ekonomi dan terhubung dengan industri nasional,” ujar Gibran, dikutip dari keterangannya, Senin.

Dia pun mendorong, pengembangan SAF harus diiringi dengan pemberdayaan warga setempat agar pengelolaan minyak jelantah tidak hanya mendukung kebutuhan industri.

Diharapkan pengelolaan minyak jelantah ini bisa memberikan nilai ekonomi bagi para pengumpul dan pengelolanya.

Sebagai informasi, Kilang Cilacap merupakan salah satu fasilitas strategis Pertamina dengan kapasitas pengolahan sebesar 348.000 barrel per hari (MBSD), atau sekitar 31 persen dari total kapasitas kilang Pertamina di Indonesia.

Di kilang ini, pengembangan SAF dilakukan melalui skema co-processing, yakni mengolah minyak jelantah (used cooking oil/UCO) bersama kerosin pada unit TDHT (Treated Distillate Hydro Treating).

Adapun unit TDHT RU IV Cilacap telah berstatus onstream commercial, dengan estimasi produksi bersih SAF sekitar 5.075 kiloliter per tahun.

Apresiasi keterlibatan ibu-ibu

Di tengah kunjungan ke Kilang Cilacap, Gibran juga berdialog dan menyerap aspirasi ibu-ibu pengelola bank sampah di Gedung Patra Graha, PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit (RU) IV Cilacap.

Di hadapan para ibu-ibu, Wapres RI mengapresiasi keterlibatan mereka dalam mengelola minyak jelantah menjadi bahan baku untuk mendukung pengembangan bahan bakar penerbangan berkelanjutan.

Menurut dia, inisiatif ini menunjukkan adanya kepedulian terhadap kebersihan lingkungan.

“Saya mengapresiasi peran ibu-ibu dan komunitas di Cilacap yang telah berkontribusi dalam pengelolaan minyak jelantah. Ini menunjukkan bahwa kegiatan sederhana yang dimulai dari rumah bisa terhubung dengan inovasi energi nasional dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” tutur dia.

Eks wali kota Solo ini mengatakan, pengembangan energi berkelanjutan akan semakin bermakna ketika turut membuka ruang bagi masyarakat, khususnya dalam memperoleh manfaat ekonomi.

“Inovasi energi perlu beri manfaat pada masyarakat. Pengembangan Sustainable Aviation Fuel (SAF) di Cilacap menunjukkan hubungan saling terkait antara industri, pemeliharaan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat terutama ibu-ibu," ucap dia.

Ia menekankan perintah Presiden Prabowo Subianto dalam hal swasembada energi.

Oleh karenanya, ia mendorong adanya inovasi terkait sektor energi demi mengurangi impor.

“Ini makanya dari Pertamina, dari Pak Wadirut terus melakukan inovasi-inovasi biar kita tidak ketergantungan sama negara lain, mengurangi impor. Dan saya sangat senang sekali ini inovasi SAF melibatkan ibu-ibu, lalu tadi katalisnya ya Pak ya, ini juga dari inovasi anak bangsa, jadi semuanya di dalam negeri,” ungkap Wapres.

Adapun Bank sampah mitra binaan PT Pertamina Patra Niaga RU IV Cilacap mencakup sejumlah kelompok masyarakat, antara lain Bank Sampah Abhipraya di Kutawaru, Beo Asri di Tegalreja, Cahaya Asri di Tegalkamulyan, dan Moms Go Green.

Kelompok-kelompok ini mengelola berbagai jenis sampah, mulai dari sisa sayuran, sisa makanan rumah tangga, dan daun hingga plastik, botol plastik, kardus, kertas, besi, kaleng, dan kaca.

Kemudian, minyak jelantah juga dikumpulkan secara berkala untuk disalurkan kepada mitra pengelola.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan dijadwalkan mengunjungi Indonesia pada Selasa (27/10/2026), di tengah meningkatnya ketegangan hubungan kedua negara akibat persoalan pasokan gas alam dan kabut asap kebakaran hutan.

Kunjungan tersebut berlangsung setelah Indonesia mengurangi ekspor gas ke Singapura sekitar delapan persen untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.

Di sisi lain, Singapura juga menghadapi kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia yang disebut sebagai kebakaran terparah dalam 11 tahun terakhir.

Dilansir dari Reuters, Selasa (27/10/2026), Kementerian Luar Negeri Indonesia telah mengonfirmasi rencana kunjungan Vivian Balakrishnan.

Namun, hingga laporan tersebut diterbitkan, pemerintah Singapura belum memberikan konfirmasi resmi mengenai kunjungan itu.

Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung ketika kedua negara saling menanggapi sejumlah persoalan, mulai dari pemenuhan kontrak ekspor energi hingga dampak polusi udara lintas batas.

Indonesia kurangi ekspor gas ke Singapura

Pemerintah Indonesia telah memangkas pasokan gas alam yang dikirim melalui jaringan pipa ke Singapura sekitar delapan persen sejak Sabtu (24/10/2026).

Jakarta menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil untuk menjaga ketersediaan gas bagi kebutuhan dalam negeri.

Langkah itu dilakukan beberapa hari setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan akan meninjau kembali kontrak ekspor dengan negara-negara yang dianggap tidak kooperatif dan tidak memperlakukan Indonesia berdasarkan prinsip saling menghormati.

Meski demikian, Bahlil tidak menyebutkan secara khusus negara-negara yang dimaksud dalam pernyataannya.

Pengurangan ekspor tersebut mendapat perhatian Singapura karena negara itu sangat bergantung pada gas alam sebagai sumber energi.

Sekitar 95 persen listrik Singapura dihasilkan menggunakan gas alam.

Kendati demikian, pemangkasan pasokan dari Indonesia diperkirakan hanya setara dengan kurang dari dua persen kebutuhan gas harian Singapura.

Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong kemudian menyampaikan harapannya agar seluruh pihak yang terlibat dalam perjanjian pasokan energi tetap memenuhi kewajiban masing-masing.

Dalam pernyataannya pada Minggu (25/10/2026), Wong mengatakan bahwa pihak-pihak yang menandatangani kontrak diharapkan dapat memenuhi komitmen mereka.

Bahlil tegaskan Indonesia tetap patuhi kontrak

Menanggapi pernyataan Perdana Menteri Singapura, Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Indonesia tetap menghormati seluruh ketentuan dalam perjanjian ekspor gas.

Dalam konferensi pers pada Senin (26/10/2026), Bahlil menjelaskan bahwa volume gas yang saat ini dipasok ke Singapura masih memenuhi batas minimum sebagaimana diatur dalam kontrak kedua negara.

"Bangsa kita adalah bangsa yang menghormati kontrak dan aturan. Jadi, jangan mengajari Indonesia tentang bagaimana menghormati kontrak," kata Bahlil.

Bahlil menyampaikan pernyataan tersebut ketika menjelaskan kebijakan ekspor gas Indonesia kepada negara-negara yang disebutnya sebagai saudara.

Dengan demikian, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa pengurangan ekspor tidak berarti mengabaikan kewajiban yang telah disepakati.

Sementara itu, pernyataan Lawrence Wong menegaskan harapan Singapura agar kesepakatan komersial yang telah ditandatangani tetap dijalankan.

Perbedaan penekanan dalam pernyataan kedua pihak tersebut menjadi salah satu isu yang mengiringi hubungan Indonesia dan Singapura menjelang kunjungan Balakrishnan.

Kabut asap Indonesia juga menjadi perhatian Singapura

Selain persoalan gas, hubungan kedua negara turut mendapat perhatian akibat kabut asap yang melintasi perbatasan.

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir dan menyebabkan peningkatan polusi udara serta kasus penyakit pernapasan di dalam negeri.

Asap tebal dari kebakaran tersebut juga terbawa hingga Singapura, Malaysia, dan Timor Leste.

Kebakaran yang terjadi tahun ini disebut sebagai salah satu yang paling intens di Indonesia dalam 11 tahun terakhir.

Di Singapura, pemerintah belum secara langsung mengkritik pemerintah Indonesia terkait persoalan kabut asap.

Singapura bahkan telah menawarkan bantuan untuk menangani kebakaran tersebut.

Namun, otoritas Singapura juga telah mengirimkan pemberitahuan kepada sejumlah perusahaan Indonesia yang menurut mereka bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan.

Langkah itu dilakukan di tengah meningkatnya perhatian terhadap dampak pencemaran udara yang dirasakan masyarakat di sejumlah negara Asia Tenggara.

Pejabat Singapura soroti dampak kabut asap

Pekan lalu, Menteri Senior Singapura K Shanmugam menyampaikan kekecewaannya terhadap pernyataan seorang pejabat Indonesia mengenai kabut asap.

Pejabat Indonesia tersebut sebelumnya mengatakan bahwa hutan Indonesia menyediakan oksigen bagi Singapura dan Malaysia.

Shanmugam menilai pernyataan semacam itu kurang tepat disampaikan ketika masyarakat di berbagai negara sedang menghadapi dampak pencemaran udara.

"Terus terang, tidak tepat mengatakan hal seperti itu ketika seluruh kawasan ini sedang menderita akibat perilaku buruk perusahaan-perusahaan yang melanggar peraturan," kata Shanmugam.

"Orang-orang yang paling menderita justru masyarakat Indonesia sendiri," tambahnya.

Pernyataan tersebut menyoroti dampak kabut asap yang tidak hanya dirasakan negara-negara tetangga, tetapi juga masyarakat Indonesia.

Persoalan kebakaran hutan pun menjadi salah satu isu yang mengiringi hubungan kedua negara, bersamaan dengan perbedaan pandangan mengenai kebijakan ekspor gas.

Tuduhan terhadap perusahaan investasi Singapura ikut mencuat

Di tengah persoalan energi dan kabut asap, hubungan Indonesia dan Singapura juga diwarnai tuduhan mengenai pasar modal.

Pekan lalu, mantan Menteri Perdagangan Indonesia menuding investor negara Singapura, Temasek, dan lembaga pengelola dana kekayaan negara GIC menekan penyedia indeks global MSCI.

Menurut tuduhan tersebut, tekanan dilakukan agar MSCI mempertimbangkan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia menjadi kategori standalone market.

Namun, Temasek dan GIC telah membantah tuduhan tersebut.

Hingga laporan Reuters diterbitkan, pemerintah Indonesia belum memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan yang disampaikan mantan menteri tersebut.

Sementara itu, mantan diplomat senior Singapura, Bilahari Kausikan, turut mengomentari kebijakan pengurangan pasokan gas Indonesia.

Dalam unggahan di Facebook, Kausikan menyebut langkah tersebut sebagai "upaya intimidasi", tetapi menilai kebijakan itu tidak akan efektif.

"Kerugian yang harus ditanggung Indonesia akan berlangsung jauh, jauh lebih lama daripada ketidaknyamanan sesaat yang mungkin kami rasakan," tulis Kausikan.

Pernyataan Kausikan merupakan pandangan pribadinya dan bukan sikap resmi pemerintah Singapura.

Kunjungan Vivian Balakrishnan ke Indonesia berlangsung dengan latar belakang sejumlah persoalan tersebut.

Meski demikian, belum ada keterangan dalam laporan Reuters mengenai apakah seluruh isu itu akan dibahas dalam pertemuan diplomatik kedua negara.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Seorang petugas operator SPBU 34.152.06 di Bintaro, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, diduga melakukan kecurangan saat mengisikan bahan bakar minyak (BBM) ke mobil seorang konsumen pada Minggu (25/10/2026).

Kejadian tersebut viral usai konsumen itu membuat sebuah video dan menceritakan pengalamannya saat mengisi BBM di SPBU tersebut.

Dalam video itu, konsumen menyebut petugas SPBU mengisi BBM tak sesuai nominal yang dimintanya. Petugas itu disebut hanya mengisi BBM senilai Rp 80.000, padahal ia meminta pengisian senilai Rp 100.000.

"Gua enggak tahu ini permainan atau enggak. Untung gua ngeliatin angkanya (dispenser SPBU), kalau gua enggak liat mungkin udah bayar Rp 100.000. Gua enggak tahu ama dia diberhentiin atau berhenti ya, dia cuma spik-spik 'oh ini baru close shift ya'. Gua bayar Rp 80.800 itu gua liatin, kalau enggak gua liatin itu gua bayarnya Rp 100.000," jelas konsumen tersebut dalam video yang beredar.

Kronologi versi Pertamina

Area Manager Communications, Relations & CSR Regional Jawa Bagian Barat (JBB) PT Pertamina Patra Niaga, Reno Fri Daryanto, menjelaskan, peristiwa yang ramai di media sosial itu murni terjadi karena kesalahpahaman atau miskomunikasi antara konsumen dan petugas operator.

Ia menuturkan, kejadian itu bermula ketika seorang konsumen mendatangi SPBU untuk mengisi BBM pada akhir pekan lalu.

"Jadi, itu konsumen minta isi Rp 100.000. Cuma sama si operator entah dia lagi bengong atau banyak pikiran, diisinya cuma Rp 80.000," kata Reno saat dihubungi melalui WhatsApp, Senin (26/10/2026).

Reno menambahkan, setelah menyadari adanya selisih antara nominal pengisian yang diminta dan jumlah BBM yang dikeluarkan, petugas operator sempat menawarkan penambahan BBM agar total pengisian mencapai Rp 100.000.

Namun, konsumen tersebut memilih untuk tidak menambah pengisian dan menyelesaikan transaksi sesuai dengan jumlah BBM yang sudah dikeluarkan.

"'Enggak usah deh', ya sudah, akhirnya bayarnya sesuai nih, ada bukti transaksinya," tutur Reno.

Berdasarkan hasil pengecekan sistem digital Pertamina, tidak ditemukan manipulasi atau kecurangan yang merugikan konsumen secara finansial.

Reno menjelaskan, nominal yang dibayarkan konsumen melalui metode pembayaran  (QRIS) sesuai dengan jumlah BBM yang dikeluarkan.

"Nominal yang dibayarkan oleh konsumen pun sesuai dengan jumlah BBM yang benar-benar dikeluarkan, yakni senilai Rp 80.000 melalui metode pembayaran QRIS," ujar Reno.

Meski transaksi tersebut telah disepakati di lokasi, persoalan berlanjut setelah video kejadian itu diunggah melalui akun Threads @bydemata dan memicu sorotan warganet.

Reno mengungkapkan, setelah video tersebut viral di media sosial, manajemen SPBU 34.152.06 mengambil tindakan terhadap petugas operator yang melayani konsumen tersebut.

"Pihak manajemen SPBU begitu itu viral di media sosial, ambil keputusan. Akhirnya dibuatlah pemutusan hubungan kerja (PHK) dari pihak SPBU ke si operator ini," kata Reno.

Selain menjatuhkan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja (PHK), manajemen SPBU juga menghubungi konsumen untuk menyampaikan permohonan maaf secara langsung sekaligus meluruskan duduk perkara.

Reno menyatakan bahwa Pertamina menghormati langkah yang diambil oleh pengelola SPBU mitra tersebut.

Meski demikian, Reno mengaku prihatin atas nasib operator yang kehilangan mata pencaharian akibat kesalahpahaman tersebut.

"Kita kan SPBU, langsung pemutusan hubungan kerja operator, itu kebijakan masing-masing manajemen. Cuma, mungkin karena udah kadung viral, udah mau takut disalahkan, ya kita hormati," ucap Reno.

"Walaupun kalau aku bilang ke teman-teman wilayah, kasihan juga ya, padahal miscom gitu doang, orang rezekinya jadi hilang," lanjutnya.

Reno menambahkan, PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat turut menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat.

Pertamina juga berjanji akan terus mengevaluasi dan meningkatkan standar pelayanan di seluruh jaringan SPBU mitra agar proses pengisian BBM berlangsung secara akurat dan transparan.

Masyarakat yang menemukan indikasi kecurangan atau mengalami kendala pelayanan di SPBU diimbau untuk menyampaikan laporan resmi melalui Pertamina Contact Center (PCC) di nomor 135.