JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang menemui para purnawirawan Polri menyatakan bahwa penanganan kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto adalah sepenuhnya persoalan hukum.

"Kami meyakinkan bahwa ini semua murni dalam bentuk penegakan hukum dan tidak ada kaitannya dengan persaingan atau apa pun,” kata Suyudi yang menerima Persatuan Purnawirawan (PP) Polri di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Kapolri didampingi para pejabat utama Mabes Polri,

Mereka menyambut Ketua Umum PP Polri Jenderal Polisi (Purn) Bambang Hendarso Danuri beserta jajaran pengurus dan sejumlah purnawirawan Polri.

“Beliau-beliau adalah para senior sekaligus orang tua kami yang selama ini telah berkontribusi memberikan masukan, saran, dan penguatan," kata Suyudi.

Suyudi juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian, dukungan, serta masukan yang selama ini diberikan para purnawirawan Polri.

Menurutnya, kehadiran para senior merupakan bentuk kepedulian sekaligus dukungan moral bagi institusi Polri dalam menghadapi berbagai dinamika dan tantangan pelaksanaan tugas.

Dalam kesempatan ini, Suyudi menegaskan bahwa kasus dugaan penyadapan nomor telepon Presiden Prabowo Subianto merupakan murni proses penegakan hukum.

Ia juga menggarisbawahi bahwa kasus tersebut tidak berkaitan dengan persaingan maupun kepentingan tertentu di internal institusi.

"Kami ingin Polri tetap solid dan tetap menjadi sandaran masyarakat," kata Suyudi.

Oleh karena itu, Suyudi meyakini perkara tersebut untuk kebaikan institusi Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Kapolri turut menginstruksikan seluruh jajaran Polri di Indonesia agar tetap fokus menjalankan tugas, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta terus memperkuat kehadiran Polri di tengah masyarakat.

Kata Persatuan Purnawirawan Polri...

Sementara itu, Bambang Hendarso Danuri mengaku Persatuan Purnawirawan (PP) Polri telah berkoordinasi dengan Polri sejak menerima informasi soal penetapan tersangka eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dua dua jenderal lainnya, Irjen Ahrie Sonta Nasution serta Irjen Eko Hadi Santoso.

Sebab, PP Polri disebut telah menerima penjelasan langsung dari Wakapolri Komjen Wahyu Hadiningrat untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan penanganan perkara.

Bambang menegaskan bahwa para purnawirawan merasa prihatin atas peristiwa tersebut.

Namun, pihaknya mengapresiasi keberanian dan ketegasan Suyudi dalam mengambil langkah penegakan hukum terhadap oknum anggota yang diduga melakukan pelanggaran pidana.

"Apa yang disampaikan Bapak Kapolri kepada kami bahwa ini bukan persaingan antara Kapolri dan mantan Kapolri. Ini murni ada peristiwa pidana yang dilakukan oleh oknum-oknum anggota Polri. Dengan kejelian dan keberanian Bapak Kapolri, beliau melakukan tindakan tegas," ungkap Bambang.

Diberitakan sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi (pati) di Korps Bhayangkara sebagai tersangka atas kasus dugaan dugaan penyadapan nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.

Mereka adalah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Widyaiswara Kepolisian Utama TKI I Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Penetapan tersangka ini diumumkan Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam jumpa pers di Mabes Polri, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (4/11/2026).

Sementara, penyidik Bareskrim Polri masih memeriksa seseorang berinisial SU sebagai saksi atas perkara tersebut.

Setelah penetapan tersangka, penyidik menahan Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso di rumah tahanan (rutan) Mabes Polri.

Atas dugaan perbuatan tersebut, penyidik menerapkan sejumlah pasal terhadap ketiga tersangka.

Pertama, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP, dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Keterangan:

Artikel ini mengalami perubahan judul dan isi berita pada Kamis (5/11/2026) pukul 16.30 WIB.

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Sedikitnya 10 politikus Muslim berhasil memenangkan kursi dalam pemilihan selaAmerika Serikat (AS) yang berlangsung pada Selasa (3/11/2026).

Mereka terdiri dari tujuh politikus yang terpilih ke Kongres AS dan tiga lainnya ke senat negara bagian.

Kemenangan tersebut mencatatkan sejumlah sejarah baru dalam perpolitikan AS. Salah satunya adalah Abdul El-Sayed yang menjadi Muslim pertama terpilih sebagai anggota Senat AS.

Adapun 10 politikus Muslim yang menang dalam pemilu sela AS 2026, menurut laporan Anadolu dan The New Arab, adalah sebagai berikut.

1. Abdul El-Sayed

Abdul El-Sayed, politikus Partai Demokrat berusia 42 tahun, mengalahkan kandidat Partai Republik Mike Rogers dalam pemilihan di Michigan.

Kemenangan tersebut menjadikannya Muslim pertama yang terpilih sebagai anggota Senat AS.

El-Sayed merupakan seorang dokter dan mantan pejabat kesehatan masyarakat. Dia memenangkan kursi yang ditinggalkan Senator Gary Peters setelah memutuskan pensiun.

Selama kampanye, El-Sayed mengkritik pengiriman senjata AS kepada Israel tanpa syarat dan menyebut operasi militer Israel di Gaza sebagai genosida. Ia juga membawa isu layanan kesehatan dalam setiap kampanyenya.

2. Adam Hamawy

Adam Hamawy, politikus Partai Demokrat berusia 56 tahun, mengalahkan kandidat Partai Republik Gregg Mele dalam pemilihan di Distrik Kongres ke-12 New Jersey.

Kemenangan tersebut menjadikannya Muslim pertama yang mewakili New Jersey di Kongres AS.

Hamawy merupakan dokter bedah plastik, mantan dokter tempur Angkatan Darat AS, sekaligus veteran Perang Irak.

Pada 2024, dia menjadi sukarelawan di Rumah Sakit Eropa di Gaza dan merawat warga Palestina yang terluka akibat serangan Israel, termasuk anak-anak.

Dalam kampanyenya, Hamawy mengusung sejumlah agenda, antara lain layanan kesehatan universal Medicare, penghapusan utang medis dan pendidikan, penghapusan badan imigrasi ICE, serta penghentian bantuan militer AS kepada Israel.

3. Darializa Avila Chevalier

Darializa Avila Chevalier dari Partai Demokrat berhasil memenangkan kursi DPR AS dari New York.

Perempuan berusia 33 tahun keturunan Dominika tersebut dilaporkan menjadi perempuan Muslim Latina pertama yang terpilih menjadi anggota Kongres AS.

Sebelum pemilihan umum, Chevalier berhasil mengalahkan petahana Adriano Espaillat dalam pemilihan pendahuluan Partai Demokrat pada Juni 2026.

Chevalier merupakan penyelidik hak-hak sipil, mahasiswa doktoral, dan mualaf. Dia meraih lebih dari 85 persen suara dalam pemilihan pendahuluan tersebut.

Kampanyenya berfokus pada pengorganisasian masyarakat dan advokasi hak-hak rakyat Palestina.

4. Rashida Tlaib

Rashida Tlaib kembali memenangkan kursi DPR AS dari Distrik Kongres ke-12 Michigan.

Politikus Partai Demokrat keturunan Palestina-Amerika tersebut berhasil mengalahkan kandidat Partai Republik James Hooper.

Kemenangan ini menjadi masa jabatan kelima Tlaib di DPR AS. Dia merupakan satu-satunya anggota Kongres AS keturunan Palestina-Amerika.

Tlaib dikenal sebagai salah satu politikus yang memperjuangkan perlindungan warga sipil, penegakan aturan perdagangan senjata nasional dan internasional, serta hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Palestina.

5. Ilhan Omar

Ilhan Omar dari Partai Demokrat kembali terpilih mewakili Distrik Kongres ke-5 Minnesota.

Dia mengalahkan kandidat Partai Republik John Nagel dan kandidat independen DeVelle Jackson.

Kemenangan tersebut membuat Omar mempertahankan kursinya untuk masa jabatan kelima.

Perempuan keturunan Somalia-Amerika itu tiba di AS saat berusia 12 tahun. Ketika pertama kali menjabat pada 2019, Omar menjadi anggota parlemen federal pertama di AS keturunan Somalia.

Dia selama ini memperjuangkan bantuan kemanusiaan dan pengawasan terhadap pengiriman senjata AS, serta berulang kali mengkritik dukungan Washington kepada Israel.

6. Andre Carson

Andre Carson dari Partai Demokrat kembali memenangkan pemilihan di Distrik Kongres ke-7 Indiana yang berpusat di Indianapolis.

Dia mengalahkan kandidat Partai Republik Patrick McAuley dan kandidat Partai Libertarian James Sceniak.

Carson telah menjadi anggota DPR AS sejak 2008. Dia merupakan anggota parlemen Muslim dengan masa pengabdian terlama di DPR AS.

Dalam kiprahnya di Kongres, Carson menekankan pentingnya lembaga hukum internasional, kesetaraan martabat manusia, dan bantuan kemanusiaan.

7. Lateefah Simon

Lateefah Simon dari Partai Demokrat berhasil mempertahankan kursinya di DPR AS untuk mewakili Distrik Kongres ke-12 California.

Dia mengalahkan sesama politikus Partai Demokrat, Jamie Joyce.

Simon merupakan aktivis hak-hak sipil yang selama ini menyuarakan penolakan terhadap pengiriman senjata ofensif AS.

8. Aber Kawas

Aber Kawas dilaporkan memenangkan kursi Senat Negara Bagian New York dari Distrik ke-12.

Kawas merupakan aktivis keturunan Palestina-Amerika. Keluarganya terusir dari Palestina pada 1948 sebelum akhirnya menetap di AS.

Dalam kampanyenya, Kawas mengusung sejumlah isu, seperti keterjangkauan perumahan, layanan kesehatan, hak-hak imigran, serta penolakan terhadap pendanaan AS untuk perang Israel di Gaza.

9. Abbas Alawieh

Abbas Alawieh dari Partai Demokrat dilaporkan terpilih menjadi anggota Senat Negara Bagian Michigan dari Distrik ke-2.

Politikus keturunan Lebanon-Amerika tersebut mewakili wilayah yang mencakup Dearborn dan sejumlah komunitas di sekitarnya.

Alawieh dikenal sebagai salah satu pendiri gerakan Uncommitted yang muncul dalam pemilihan presiden AS 2024.

Gerakan tersebut menentang dukungan Presiden Joe Biden saat itu terhadap Israel.

10. Nabeela Syed

Nabeela Syed, politikus Muslim keturunan India-Amerika dari Partai Demokrat, berhasil mengalahkan kandidat Partai Republik Darby Hills dalam pemilihan Senat Negara Bagian Illinois dari Distrik ke-26.

Syed sebelumnya merupakan anggota DPR Negara Bagian Illinois.

Kemenangannya sekaligus mengalihkan penguasaan kursi tersebut dari Partai Republik ke Partai Demokrat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dicecar kuasa hukum terdakwa Roy Suryo, Abdul Gafur Sangadji, mengenai mekanisme pendaftaran hingga pelaksanaan ujian masuk Universitas Gadjah Mada (UGM).

Dalam pemeriksaan tersebut, Jokowi ditanya secara terperinci mengenai proses yang dilaluinya ketika pertama kali mendaftar sebagai calon mahasiswa UGM, termasuk pembayaran biaya pendaftaran dan lokasi ujian masuk.

Namun, Jokowi mengaku tidak mengingat secara pasti detail proses tersebut karena peristiwanya sudah berlangsung puluhan tahun lalu.

"Ya tapi Pak Advokat, ini (pendaftaran masuk UGM) sudah peristiwa 45 tahun yang lalu," ujar Jokowi saat memberikan kesaksian dalam sidang kasus dugaan fitnah ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).

Gafur juga menanyakan dokumen yang diterima Jokowi ketika mendatangi Gedung Pusat UGM untuk mendaftar sebagai calon mahasiswa.

Jokowi menjawab bahwa dokumen yang diberikan pihak kampus saat itu berupa formulir pendaftaran.

Kuasa hukum kemudian mendalami apakah Jokowi langsung membayar biaya pendaftaran setelah mengisi formulir tersebut.

Jokowi menjelaskan, pembayaran dilakukan setelah calon mahasiswa dinyatakan diterima melalui ujian masuk.

Ia juga mengingat bahwa pembayaran dilakukan melalui kantor BNI 46 di kawasan Bundaran Bulaksumur, Yogyakarta.

"Kalau diterima sebagai mahasiswa, seingat saya kita datang ke kantor BNI 46 di Bundaran Bulaksumur. Di situ membayar, kemudian dari blangko pembayaran itu kita lampirkan untuk registrasi ulang di kantor pusat," tutur Jokowi.

Setelah pembayaran, Jokowi menyebut calon mahasiswa harus melengkapi sejumlah dokumen untuk proses registrasi ulang.

Dokumen tersebut meliputi ijazah yang telah dilegalisasi beserta daftar nilai, surat keterangan kelakuan baik, surat keterangan sehat, dan persyaratan lainnya.

Gafur kemudian kembali menggali informasi mengenai lokasi pelaksanaan ujian masuk UGM yang diikuti Jokowi.

“Saudara ujian universitas itu apakah di kampusnya UGM langsung kah? atau di suatu tempat yang ditunjuk oleh pihak universitas? Saudara masih ingat itu kan peristiwa di mana momen-momen seorang calon mahasiswa baru itu kan gegap gempita dan bersemangat gitu,” tanya Gafur.

Namun, Jokowi hanya mengiyakan dan tidak langsung memberikan jawaban terperinci mengenai lokasi pelaksanaan ujian masuk universitas.

Jokowi kembali menegaskan bahwa kejadian tersebut telah berlalu selama 45 tahun.

Dalam perkara ini, Roy Suryo didakwa melakukan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Jokowi melalui penyebaran informasi mengenai dugaan ijazah palsu.

Roy didakwa melanggar Pasal 433 Ayat (1) juncto Pasal 441 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dakwaan tersebut disusun secara subsider dengan Pasal 35 juncto Pasal 51 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta Pasal 32 juncto Pasal 48 Ayat (1) UU ITE juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.