KURSI Wakil Presiden kosong. Diskursus publik pun meriuhkan nama-nama cawapres. Seolah luput bertanya dulu kepada Presiden Prabowo, sosok Wakil Presiden seperti apa yang ideal?
Mari kita berimajinasi bertanya kepada Presiden Prabowo, apakah Presiden akan memilih orang yang membuat kekuasaannya aman, atau orang yang membuat pemerintahannya bermutu?
Dua pilihan itu tampak sama, tapi sejarah membuktikan hasilnya bisa sangat berbeda.
Ini bukan sekadar soal siapa pengganti Gibran. Ini soal ke mana Prabowo membawa republik ini.
Apakah Wakil Presiden berikutnya hanya akan menjadi penjaga kekuasaan, atau menjadi mitra yang berani mengoreksi kekuasaan?
Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan kualitas pemerintahan sampai 2029, bahkan nasib republik jika keadaan terburuk terjadi.
Dua hal itu tidak selalu bertentangan. Kekuasaan yang stabil bisa membuat pemerintahan bekerja lebih efektif.
Tapi stabilitas kekuasaan belum tentu berarti pemerintahan yang berkualitas.
Kekuasaan bisa bertahan karena koalisinya kuat, sementara kualitas pemerintahan diukur dari hal yang lain: integritas, kompetensi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada rakyat.
Di sinilah pemilihan siapa Wakil Presiden menemukan makna konstitusional sekaligus moralnya.
Loyalitas dan Kenegarawanan
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memberi kewenangan kepada Presiden untuk mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR jika jabatan itu kosong.
Artinya, Presiden Prabowo memegang peran kunci dalam menentukan siapa mitra kepemimpinannya sampai 2029.
Namun, kewenangan konstitusional itu tidak boleh direduksi menjadi kebebasan politik untuk memilih orang yang paling dekat, paling patuh, atau paling menguntungkan secara elektoral.
Presiden tentu butuh wakil yang loyal. Pertanyaannya, loyal kepada siapa?
Loyalitas personal melahirkan kepatuhan. Loyalitas politik menjaga koalisi.
Sementara loyalitas konstitusional menuntut sesuatu yang lebih berat: keberanian memberi pertimbangan kritis ketika kebijakan kekuasaan berpotensi menyimpang dari hukum, keadilan, dan kepentingan rakyat.
Wakil Presiden bukan sekadar pengikut kehendak Presiden. Ia adalah mitra konstitusional.
Ia membantu Presiden menjalankan kewajibannya, sekaligus pemegang mandat suksesi kepemimpinan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UUD 1945.
Karena itu, kemampuan mengatakan hal yang benar kepada Presiden, sekalipun tidak menyenangkan, adalah dimensi penting dari kenegarawanan.
Seorang wakil yang hanya bisa mengangguk mungkin membuat Presiden nyaman, tapi belum tentu membuat republik selamat.
Ini yang dimaksud Max Weber, kekuasaan modern memperoleh legitimasi melalui otoritas legal-rasional. Legalitas jabatan tidak otomatis menjamin kualitas pelaksanaan kekuasaan. Jabatan bisa sah secara hukum, tapi kosong secara kepemimpinan.
Penjaga Koalisi atau Mitra Strategis
Dalam sistem presidensial multipartai seperti Indonesia, stabilitas pemerintahan tidak bisa dilepaskan dari dukungan partai politik.
Kajian Paul Chaisty, Nic Cheeseman, dan Timothy Power tentang coalitional presidentialism memperlihatkan bagaimana presiden mengelola koalisi lewat pembagian kekuasaan, koordinasi politik, dan kerja sama kelembagaan.
Dalam konteks pemerintahan Prabowo, Wakil Presiden memang bisa menjalankan fungsi komunikasi politik dengan parlemen dan partai pendukung.
Tapi kalau jabatan itu hanya diperlakukan sebagai instrumen akomodasi elite, ada risiko fungsi Wakil Presiden menyempit menjadi sekadar penjaga keseimbangan kepentingan koalisi.
Padahal persoalan yang dihadapi republik ini jauh lebih substantif: pertumbuhan ekonomi yang belum merata, ketimpangan sosial, korupsi yang masih menggerogoti, reformasi hukum belum menguat, dan kualitas pelayanan publik belum sepenuhnya memuaskan.
Pertimbangan politik tetap perlu. Tapi pengalaman menunjukkan, kekuatan dukungan politik dan kemampuan menghasilkan kebijakan publik adalah dua hal yang berbeda.
Seorang tokoh bisa kuat secara politik, tapi lemah secara manajerial. Sebaliknya, seorang tokoh bisa hebat secara teknokratis, tapi tidak mampu membangun konsensus.
Karena itu, Prabowo tidak hanya memerlukan kesinambungan dukungan politik, tapi juga kemitraan yang memungkinkan agenda pemerintahannya diuji, diperbaiki, dan dijalankan secara bertanggung jawab.
Wakil Presiden yang baik bukan yang membuat Presiden merasa selalu benar, melainkan yang membuat Presiden mengambil keputusan yang lebih benar.
Lima Kualifikasi Penilaian
Setidaknya ada lima dimensi yang relevan untuk menilai setiap calon Wakil Presiden.
Pertama, integritas moral dan konstitusional. Rekam jejak kepatuhan hukum, kejujuran, pengelolaan konflik kepentingan, dan tanggung jawab jabatan harus menjadi perhatian utama.
Integritas tidak dibuktikan lewat pernyataan, tapi lewat tindakan yang konsisten, terutama saat berkuasa.
Kedua, kapasitas intelektual dan pemerintahan.
Wakil Presiden perlu memahami kompleksitas ekonomi, hukum, politik, dan hubungan internasional.
Pengalaman mengelola organisasi atau institusi publik bisa menjadi bahan penilaian yang terukur, bukan sekadar popularitas.
Ketiga, independensi pertimbangan. Kemampuan memberi nasihat kritis kepada Presiden diperlukan, tanpa menciptakan pusat kekuasaan tandingan.
Kesatuan pemerintahan harus berjalan bersama ruang koreksi internal. Tanpa ruang koreksi itu, kekuasaan akan mudah terjebak dalam kesalahannya sendiri.
Keempat, kemampuan merawat persatuan nasional. Wakil Presiden perlu punya pengalaman atau kapasitas membangun komunikasi lintas partai, daerah, kelompok sosial, dan kepentingan masyarakat yang majemuk.
Di tengah polarisasi yang masih mudah tersulut, figur yang mempersatukan jauh lebih penting daripada figur yang memecah.
Kelima, kesiapan menjadi Presiden. Inilah kualifikasi yang paling sering dilupakan.
Wakil Presiden bukan hanya pembantu Presiden, melainkan pengganti konstitusional apabila Presiden berhalangan tetap atau berhenti dalam masa jabatan.
Pertanyaannya bukan hanya, apakah ia bisa mendampingi Prabowo, tapi apakah ia siap memimpin Indonesia jika keadaan menghendakinya.
Kelima dimensi itu tidak otomatis melekat pada calon berlatar belakang partai politik, teknokrat, birokrat, militer, maupun pemimpin daerah. Semuanya harus diuji melalui rekam jejak dan kemampuan nyata, bukan lewat lobi dan pencitraan.
Etika Konstitusi dan Legitimasi Publik
Pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden melalui MPR memiliki legitimasi konstitusional.
Namun, hal ini menyandang beban moral yang berat, karena tidak melibatkan pemilihan langsung oleh rakyat.
David Beetham dalam The Legitimation of Power menjelaskan, legitimasi kekuasaan berkaitan dengan kesesuaian aturan, pembenaran normatif, dan penerimaan masyarakat.
Karena itu, proses pemilihan tidak cukup hanya memenuhi prosedur hukum.
Keterbukaan mengenai kualifikasi, rekam jejak, dan gagasan kedua calon menjadi penting untuk memperkuat kepercayaan publik.
Di sinilah etika konstitusi bekerja: menghubungkan apa yang sah menurut hukum dengan apa yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada rakyat.
Presiden punya kewenangan mengusulkan. MPR punya kewenangan memilih.
Namun kedua kewenangan itu harus dijalankan dalam kerangka tanggung jawab terhadap republik, bukan semata kepentingan kekuasaan.
Publik berhak tahu, mengapa dua nama itu yang dipilih. Apa kapasitasnya. Apa gagasan kenegaraannya. Bukan hanya siapa yang mendukungnya.
Ketika etika konstitusi dan legitimasi publik menjadi pertimbangan kuat, Presiden memutuskan siapa dua nama cawapresnya.
Presiden Prabowo telah menentukan arah baru kualitas pemerintahannya.
Pertimbangan stabilitas politik, kesesuaian visi, dan kemampuan bekerja sama dengan Presiden tetap penting.
Tapi semuanya perlu dipertemukan dengan kompetensi, integritas, dan tanggung jawab konstitusional.
Wakil Presiden yang mampu memperkuat kualitas pemerintahan dapat sekaligus memberi kontribusi terhadap stabilitas kekuasaan.
Sebaliknya, memperkuat kekuasaan tanpa memperbaiki kualitas pemerintahan berisiko menjauhkan penyelenggaraan negara dari tujuan konstitusionalnya.
Sesungguhnya pertanyaan terpenting tentang Wakil Presiden untuk Prabowo bukan hanya menyangkut siapa yang dapat bekerja bersama Presiden hingga 2029, tetapi juga siapa yang memiliki kapasitas menjalankan tanggung jawab kenegaraan apabila keadaan menghendakinya.
Sebab kekuasaan membutuhkan loyalitas untuk bertahan. Namun republik membutuhkan integritas dan kenegarawanan agar kekuasaan tetap berada di jalan konstitusi.
Prabowo punya kesempatan untuk menunjukkan bahwa siapa pilihannya bukan sekadar untuk mengamankan kekuasaan, tapi untuk memperkuat kualitas pemerintahannya.
Kesempatan seperti ini tidak datang dua kali.