JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Istana membenarkan bahwa Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming telah menyampaikan keinginannya untuk mundur dari posisi Wakil Presiden kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Gibran menyampaikan hal ini saat menemui Presiden Prabowo pada pagi hari tadi.

"Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden, bersama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA)," kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Prasetyo menegaskan, pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam.

Dalam pertemuan itu, ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo tidak menolak keinginan Gibran untuk mundur.

Namun, dalam pertemuan itu, Prabowo juga memberikan saran-saran kepada Gibran sehingga membuat eks Wali Kota Solo itu kembali meminta waktu untuk membuktikan kebenaran soal polemik ijazahnya.

"Namun dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wapres Gibran Rakabuming Raka memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki dalam proses peradilan di PTUN," ujar dia.

Polemik ijazah Gibran

Diberitakan sebelumnya, MA mengabulkan gugatan pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk pencalonan wakil presiden pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Ya, kami dapat kabar putusan," kata Subhan sebagai penggugat saat dihubungi Kompas.com, Jumat (30/10/2026).

Subhan kemudian mengirimkan bukti putusan kasasi dari Mahkamah Agung 742K/TUN/2026.

Dalam amar putusan kasasi disebutkan: "Kabul Kasasi, Batal Putusan Judex Facti, Adilis Sendiri: Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya."

Adapun pembatalan judex facti memiliki arti membatalkan fakta sidang yang dilakukan dalam persidangan tingkat sebelum kasasi, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kompas.com juga mengecek langsung lewat website https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/. Dalam website tersebut dijelaskan, putusan kabul ini merupakan kelanjutan dari perkara 62/G/2026/PTUN.JKT di tingkat pertama.

Adapun Majelis Hakim yang mengabulkan adalah Yulius sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing Maftuh Effendi, Hari Sugiharto, dan Michael Renaldy sebagai hakim anggota.

Untuk diketahui, gugatan ini sebelumnya disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan nomor perkara 62/G/2026/PTUN.JKT.

Namun PTUN disebut tidak dapat menerimanya karena obyek permasalahan yang disengketakan Subhan.

Dalam Putusan PTUN Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT, dijelaskan bahwa PTUN tidak berwenang menerima gugatan tersebut.

Dokumen pendidikan Gibran yang digunakan saat mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024 juga sempat dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

MK sebelumnya menyatakan gugatan terkait syarat pendidikan Gibran dalam Pilpres 2024 tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Namun, dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat.

MK juga menegaskan bahwa penilaian mengenai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan calon wakil presiden merupakan kewenangan lembaga lain.

Update artikel:

SINGAPURA, KOMPAS.com - Kapal pesiar Odyssey milik operator asal Amerika Serikat (AS), Villa Vie Residences, disita otoritas Singapura setelah terdampar di Asia Tenggara akibat operatornya yang kehabisan dana.

Otoritas Maritim dan Pelabuhan Singapura (MPA) menyatakan, kapal tersebut tiba di Singapura pada Minggu (8/11/2026) dari Kamboja dan kini ditahan berdasarkan perintah pengadilan.

"Kapal tersebut telah ditahan berdasarkan perintah pengadilan," demikian pernyataan MPA pada Senin (9/11/2026), seperti dikutip AFP.

MPA menambahkan, seluruh awak kapal dilaporkan dalam kondisi baik. Pengaturan kesejahteraan mereka kini ditangani oleh para kreditur kapal.

Tidak ada penumpang yang berada di atas kapal saat ini. Odyssey juga dilaporkan sedang berlabuh di perairan pelabuhan Singapura.

Sebelum disita, Odyssey sempat singgah di Pelabuhan Sihanoukville, Kamboja, sebagai bagian dari jadwal perjalanan pada bulan lalu.

Namun, sekitar 200 penumpang diperintahkan turun setelah Villa Vie Residences secara mendadak mengumumkan penghentian sementara operasional kapal tersebut.

Biaya BBM melonjak

Villa Vie Residences menyebut kenaikan biaya bahan bakar yang luar biasa akibat perang AS-Israel dengan Iran sebagai salah satu alasan penghentian operasional Odyssey.

Operator tersebut menyatakan, pengeluaran bahan bakar bulanan untuk setiap kabin yang sebelumnya rata-rata 1.800 dollar AS (sekitar Rp 32 juta) meningkat menjadi sekitar 6.000-8.000 dollar AS (sekitar Rp 108 - 144 juta) di sejumlah wilayah Asia.

Kapal pesiar sepanjang 200 meter itu sebelumnya dirancang untuk membawa penumpang berlayar keliling dunia tanpa batas waktu tertentu.

Odyssey menawarkan konsep perjalanan yang memungkinkan penumpang membeli atau menyewa kabin untuk berlibur maupun tinggal dalam jangka panjang.

Sejumlah penumpang bahkan mengaku telah menjual seluruh harta benda mereka untuk membiayai perjalanan tersebut.

Namun, ketika operasional dihentikan, para penumpang hanya diberi waktu tujuh jam untuk mengemas barang-barang dan meninggalkan kapal di Sihanoukville.

Odyssey diketahui mengangkut 203 penumpang dan 156 awak kapal sebelum operasionalnya dihentikan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menarik dua bintang tiga Polri dari penugasannya di Kantor Staf Kepresidenan (KSP) lewat mutasi terbaru dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2515/XI/KEP./2026 tertanggal 9 November 2026.

Dua jenderal bintang tiga itu, yakni Komjen Pol Syahardiantono dan Komjen Pol Yuda Gustawan, kini mendapat tugas baru di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri.

Syahardiantono ditempatkan di bidang Pengkajian dan Pengembangan Lemdiklat Polri, sedangkan Yuda Gustawan di bidang Tenaga Pendidik dan Siswa Lemdiklat Polri.

Mutasi ini juga menyasar sejumlah jabatan lainnya.

Di Bareskrim Polri, Brigjen Moh Irhamni yang sebelumnya menjabat Direktur Tindak Pidana Tertentu diangkat menjadi Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Bareskrim Polri.

Posisi yang ditinggalkan Irhamni kini diisi Kombes Bismo Teguh Prakoso yang sebelumnya menjabat Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.

Selain itu, Kombes Yuyan Priatmaja yang sebelumnya bertugas sebagai perwira menengah Bareskrim Polri dengan penugasan di Badan Narkotika Nasional (BNN) kini menjabat Kepala Subdirektorat I Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.

Pergantian juga terjadi di Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri.

Kombes Fachrul Sugiarto mendapat penugasan sebagai Dosen Kepolisian Madya Tingkat II Akpol Lemdiklat Polri.

Sementara itu, jabatan Kepala Subdirektorat Monitoring Direktorat Intelijen Densus 88 Antiteror Polri kini dijabat Kombes Ervindo Maulana.

Mutasi kali ini juga mencakup sejumlah personel yang ditempatkan di berbagai kepolisian daerah (Polda).

Di antaranya, Polda Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, Sulawesi Barat, dan Maluku.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, mutasi merupakan bagian dari pembinaan karier dan penyegaran organisasi.

Menurut dia, penempatan personel mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kompetensi, kemampuan, dan integritas.

“Mutasi jabatan merupakan bagian dari pembinaan karier dan penyegaran organisasi. Penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas agar setiap pejabat yang diberikan amanah mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional serta mendukung peningkatan kinerja organisasi,” ujar Isir dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).

Isir juga menyampaikan terima kasih kepada para pejabat yang sebelumnya menduduki jabatan tersebut.

Ia meminta para pejabat yang mendapat penugasan baru segera menyesuaikan diri dengan tugas masing-masing.

“Kami ucapkan terima kasih kepada para pejabat sebelumnya atas dedikasi yang telah diberikan kepada institusi Polri. Kepada pejabat yang mendapat amanah baru, diharapkan segera menyesuaikan diri, memperkuat soliditas, sehingga pelaksanaan tugas kepolisian dapat semakin optimal,” ujar Isir.