Mengapa Parpol Koalisi Tak Berebut Kursi Wapres?

Mengapa Parpol Koalisi Tak Berebut Kursi Wapres?

11 jam lalu

Partai koalisi Prabowo serahkan penuh penentuan cawapres pengganti Gibran ke presiden. Kalkulasi ekonomi, beban fiskal, dan risiko elektoral jadi alasan utama.

Swipe untuk menutup

Mengapa Parpol Koalisi Tak Berebut Kursi Wapres?

15/11/2026, 20:10 WIB
Mengapa Parpol Koalisi Tak Berebut Kursi Wapres?

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memilih menyerahkan sepenuhnya penentuan calon wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada presiden.

Sikap tersebut dinilai tidak terlepas dari sejumlah kalkulasi ekonomi dan politik, termasuk beratnya beban fiskal yang harus ditanggung pemerintahan Prabowo untuk menjalankan program-program prioritas.

Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Agustinus Subarsono, menilai, partai-partai koalisi memahami tantangan pemerintah dalam membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Kedua program tersebut juga masih mendapat kritik publik terkait pelaksanaannya.

"Pimpinan parpol koalisi tahu betul betapa berat beban ekonomi yang harus ditanggung pemerintah dalam implementasi program prioritas Prabowo, utamanya program MBG dan KDMP yang saat ini banyak mendapat kritikan publik," kata Agustinus, Minggu (15/11/2026).

Ia menyoroti kebutuhan pemerintah untuk mengumpulkan sekitar Rp 514 triliun penerimaan pajak pada November-Desember 2026 guna memenuhi target pajak tahun berjalan.

Selain itu, pemerintah juga masih menghadapi defisit fiskal.

Pada Oktober 2026, defisit tercatat mencapai Rp 379,3 triliun atau 1,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Kondisi tersebut, menurut Agustinus yang juga menekuni ekonomi politik pembangunan itu, menjadi salah satu beban yang turut diperhitungkan partai-partai koalisi sebelum mengambil langkah politik terkait pengisian kursi wakil presiden.

Hitung-hitung risiko elektoral

Selain persoalan ekonomi, partai-partai koalisi juga dinilai memperhitungkan risiko elektoral apabila secara terbuka mengajukan kadernya sebagai calon pengganti Gibran.

Langkah tersebut berpotensi memunculkan persepsi negatif dari pendukung dan relawan Presiden ke-7 Joko Widodo serta Gibran.

"Ini berimplikasi bahwa sebagian rakyat, terutama para pendukung dan relawan Jokowi dan Gibran akan memiliki persepsi bahwa parpol tersebut sebagai aktor berperan dalam penurunan Gibran, dan ini berpotensi memiliki dampak pada elektoral tahun 2029," ujarnya.

Jaga hubungan baik dengan Prabowo

Agustinus juga melihat adanya upaya partai-partai koalisi menjaga hubungan politik dengan Prabowo dan menghindari persaingan terbuka di antara sesama anggota koalisi.

Menurut dia, partai-partai tersebut kemungkinan tetap menginginkan posisi wakil presiden, tetapi memilih tidak menyampaikan ambisinya secara terbuka.

Ia menyebut, sikap tersebut juga berkaitan dengan budaya pekewuh atau sungkan untuk menghindari konflik antarsesama partai koalisi.

"Namun, sejatinya yang terjadi adalah konflik yang tersembunyi," kata Agustinus.

Sikap menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Prabowo juga dinilai menjadi cara partai-partai koalisi menunjukkan loyalitas kepada presiden.

"Ini sebagai pesan kepada presiden bahwa parpol koalisi tidak perlu diragukan loyalitasnya kepada presiden," jelasnya.

Secara konstitusional, Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.

Dengan sikap tersebut, partai-partai koalisi dapat tetap mendukung keputusan Prabowo, menjaga hubungan di internal pemerintahan, sekaligus menghindari persaingan terbuka dalam memperebutkan kursi wakil presiden.

Terpopuler Lainnya

Setelah Jeda Sebulan, Iran Kembali Gempur Bahrain

Setelah Jeda Sebulan, Iran Kembali Gempur Bahrain

13 jam lalu

Iran kembali menyerang Bahrain dengan drone setelah jeda sejak September. Radar militer AS di Al-Riffa diklaim menjadi sasaran.

Swipe untuk menutup

Setelah Jeda Sebulan, Iran Kembali Gempur Bahrain

15/11/2026, 18:08 WIB
Setelah Jeda Sebulan, Iran Kembali Gempur Bahrain

MANAMA, KOMPAS.com - Iran kembali melancarkan serangan drone ke Bahrain pada Minggu (15/11/2026), mengakhiri jeda serangan terhadap negara tersebut sejak September.

Ledakan terdengar di sejumlah wilayah Bahrain pada Minggu pagi. Sirene peringatan juga berbunyi dan otoritas setempat mengeluarkan sejumlah imbauan melalui media sosial agar warga segera mencari tempat perlindungan.

Menurut laporan AFP, ledakan pertama terdengar sekitar pukul 04.00 waktu setempat. Warga kemudian melaporkan adanya gelombang ledakan kedua sekitar pukul 06.30.

Kementerian Dalam Negeri Bahrain melalui akun media sosial X meminta warga tetap tenang, segera menuju lokasi aman terdekat, serta mengikuti perkembangan informasi melalui saluran resmi pemerintah.

Serangan pada Minggu tersebut merupakan serangan drone kedua Iran ke Bahrain dalam tiga hari. Sebelumnya, Iran juga melancarkan serangan serupa pada Jumat (13/11/2026).

Serangan pada Jumat menjadi yang pertama sejak September terhadap negara-negara Teluk yang kaya energi tersebut.

Iran klaim targetkan radar AS

Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) menyatakan bahwa serangan drone pada Minggu menargetkan sistem radar pertahanan udara Amerika Serikat (AS) di pangkalan helikopter Al-Riffa, Bahrain.

Dalam pernyataan yang disiarkan televisi pemerintah Iran dan diunggah melalui Telegram, IRGC menyebut enam drone dari Angkatan Dirgantara mereka digunakan untuk menyerang fasilitas tersebut.

"Sistem radar pertahanan udara AS di pangkalan helikopter Al-Riffa di Bahrain menjadi sasaran enam drone milik Angkatan Dirgantara IRGC," demikian pernyataan tersebut.

IRGC juga memperingatkan bahwa setiap tindakan agresi AS akan dibalas dengan serangan yang lebih keras.

"Selat Hormuz ditutup, dan setiap agresi dari musuh Amerika akan dibalas dengan respons yang lebih keras dan lebih kuat," demikian pernyataan IRGC.

Sementara itu, militer Bahrain mengatakan berhasil mencegat serangan tersebut sehingga drone-drone Iran tidak mencapai sasaran yang dituju.

Kementerian Luar Negeri Bahrain juga menyatakan sistem pertahanan udara negara itu berhasil menembak jatuh drone-drone Iran.

Bahrain mengecam serangan tersebut dan menolak wilayahnya dijadikan tempat untuk menyelesaikan konflik pihak lain.

"Bahrain menolak wilayahnya dijadikan arena untuk menyelesaikan perselisihan dan menyatakan Iran bertanggung jawab penuh atas serangan-serangan ini," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Bahrain.

Warga Bahrain khawatir 

Kembalinya serangan Iran memicu kekhawatiran warga Bahrain setelah situasi relatif tenang selama beberapa bulan.

Hayat Ibrahim (65), warga Bahrain, mengatakan kepada AFP bahwa dirinya berharap serangan Iran tidak kembali terjadi.

"Ini persis seperti yang saya harapkan tidak akan terjadi: serangan Iran dimulai lagi, dengan segala kekhawatiran dan ketidakpastian yang menyertainya," kata Ibrahim.

Mohammed Abdallah, seorang pemilik toko di ibu kota Manama, juga mengaku mendengar serangan tersebut pada malam hari.

"Saya berharap masa seperti ini sudah berlalu dan tidak akan terjadi lagi," ujarnya.

Iran serang infrastruktur dan aset AS di Teluk

Selama lebih dari delapan bulan perang, Iran telah membatasi pelayaran melalui Selat Hormuz, jalur perdagangan minyak penting dunia.

Iran juga melancarkan serangan terhadap berbagai infrastruktur di kawasan tersebut, termasuk bandara, pelabuhan, fasilitas energi, serta aset militer AS.

Negara-negara Teluk telah menghadapi ribuan serangan drone dan rudal Iran sejak perang dimulai pada 28 Februari 2026.

Serangan terhadap Bahrain pada Jumat terjadi setelah AS melancarkan serangan terhadap Pulau Qeshm di kawasan Selat Hormuz pada bulan ini.

Saat itu, IRGC menyatakan pasukannya menargetkan sistem radar peringatan dini milik AS di Bahrain.

Komando Pusat Militer AS (CENTCOM) mengatakan telah menembak jatuh dua drone Iran dalam serangan Jumat tersebut. CENTCOM juga melaporkan tidak ada korban jiwa maupun kerusakan akibat serangan itu.

CENTCOM, yang mengawasi operasi militer AS di kawasan tersebut, sebelumnya menyatakan telah membantu negara-negara Teluk mengekspor 1,5 miliar barrel minyak melalui Selat Hormuz sejak musim panas.

Di tengah konflik yang belum terselesaikan, Presiden AS Donald Trump berencana membahas perang Iran dalam pertemuan trilateral bersama pemimpin China dan Rusia pada pekan ini.

Seorang pejabat AS mengatakan kepada AFP pada Jumat bahwa pertemuan tersebut akan membahas konflik yang telah berlangsung berbulan-bulan dan tidak berhasil diakhiri.

Perang tersebut bermula dari serangan mendadak AS dan Israel yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Internasional Lainnya

Kampus Mulai Kewalahan, Dosen Susah Bedakan Tugas Buatan Mahasiswa Asli atau AI

Kampus Mulai Kewalahan, Dosen Susah Bedakan Tugas Buatan Mahasiswa Asli atau AI

7 jam lalu

Karena merasa kewalahan, sejumlah kampus di Inggris menerapkan metode penilaian baru untuk meminimalisasi penggunaan AI.

Swipe untuk menutup

Kampus Mulai Kewalahan, Dosen Susah Bedakan Tugas Buatan Mahasiswa Asli atau AI

16/11/2026, 00:00 WIB
Kampus Mulai Kewalahan, Dosen Susah Bedakan Tugas Buatan Mahasiswa Asli atau AI

KOMPAS.com - Penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk mengerjakan tugas kuliah di kalangan mahasiswa mulai menjadi tantangan serius bagi universitas.

Pasalnya, teknologi buatan ini dirasa semakin sulit dideteksi ketika digunakan untuk mengerjakan tugas atau ujian yang diberikan kampus.

Kondisi tersebut membuat sejumlah universitas di Inggris mulai kewalahan. Mereka sampai harus mempertimbangkan ulang untuk mengubah metode penilaian mahasiswa.

Hal ini terungkap dalam laporan terbaru regulator pendidikan tinggi Inggris, Office for Students (OfS), yang diterbitkan pada Rabu (11/11/2026).

Menurut regulator tersebut, perangkat pendeteksi AI yang tersedia saat ini belum cukup andal untuk memastikan apakah suatu tugas benar-benar dikerjakan mahasiswa atau dibuat menggunakan chatbot AI.

"Di fakultas kami, saya rasa kami mulai menyadari bahwa sejumlah metode penilaian mungkin sudah tidak sesuai dengan tujuannya," ujar salah satu staf akademik yang menjadi responden laporan.

Salah satu yang menjadi pertimbangan universitas adalah meninggalkan metode pemberian tugas esai yang boleh dikerjakan di rumah dan ujian dengan sistem buku terbuka (open book).

Menurut mereka, alat pendeteksi AI dinilai masih sangat sering menghasilkan kesalahan, termasuk menandai tulisan asli manusia sebagai hasil buatan AI.

Di sisi lain, kemampuan teknologi yang terus berkembang juga membuat hasil pekerjaan chatbot semakin sulit dibedakan dari tulisan manusia.

"Penggunaan AI yang begitu meluas juga dapat membuat penilaian mahasiswa menjadi hampir mustahil dilakukan dalam beberapa bidang," tuturnya, sebagaimana dikutip KompasTekno dari Gizmodo.

Karena itu, alih-alih mengandalkan teknologi pendeteksi AI, OfS menilai universitas mungkin perlu meninjau ulang penggunaan metode penilaian baru. 

Ujian tatap muka jadi alternatif

Menurut laporan OfS, sejumlah universitas mulai beralih ke metode penilaian yang lebih sulit dikerjakan dengan bantuan AI.

Adapun salah satu pendekatan yang semakin banyak digunakan adalah ujian tertulis dan ujian lisan yang secara langsung bisa diawasi pihak universitas.

Metode tersebut dinilai dapat mempersulit mahasiswa yang biasanya bergantung dan menyerahkan tugas sepenuhnya kepada AI.

Selain itu, perguruan tinggi juga mulai mempertimbangkan penilaian berbasis proses, yakni mengevaluasi pekerjaan mahasiswa dalam beberapa tahap. 

Misalnya, mahasiswa akan dinilai sejak tahap pengerjaan tinjauan pustaka hingga proses akhir penyelesaian tugas. Dengan cara ini, dosen bisa melihat perkembangan dan pemahaman mereka selama proses pengerjaan.

Kendati sudah menemukan alternatif, perubahan metode ujian tersebut ternyata masih ada tantangan.

OfS menilai bahwa sistem ujian tertutup (closed book) tidak selalu mencerminkan situasi yang nantinya dihadapi mahasiswa di dunia kerja.

Tak hanya itu, format ujian yang mengutamakan kemampuan mengingat informasi pun dikhawatirkan dapat merugikan kelompok mahasiswa tertentu, seperti penyandang disabilitas.

Mahasiswa merasa rugi kalau tidak pakai AI

Persoalan lainnya berkaitan dengan penggunaan AI yang kini mulai dianggap sebagai salah satu cara paling efektif untuk memperoleh nilai tinggi dengan minim usaha.

Laporan OfS menemukan bahwa sebagian mahasiswa merasa berada dalam posisi kurang menguntungkan apabila tidak menggunakan AI untuk mengerjakan tugas.

Kondisi ini juga memunculkan kekhawatiran mengenai kesenjangan antar mahasiswa.

Mereka yang mampu membayar layanan AI premium berpotensi memperoleh keuntungan lebih besar dibandingkan mahasiswa yang menggunakan layanan gratisan.

Perusahaan teknologi sendiri sebenarnya sudah menawarkan fitur AI yang dirancang khusus untuk mendukung pembelajaran.

OpenAI, misalnya, menghadirkan ChatGPT for Teens dengan fitur Study Mode. Fitur ini dirancang untuk membimbing siswa memahami dan menyelesaikan pertanyaan, alih-alih langsung memberikan jawaban.

Kendati sudah ada solusi, laporan Common Sense Media menemukan bahwa pembatasan tersebut ternyata bisa dilewati. Pengguna siswa dilaporkan masih bisa meminta jawaban lengkap.

Komentar Terbanyak Lainnya

Bagikan berita ini melalui