KOMPAS.com – Hamparan laut menjadi pemandangan yang lekat dengan kehidupan masyarakat di wilayah kepulauan. Desa-desa yang tersebar membuat perjalanan dari satu wilayah ke wilayah lain tidak selalu singkat.

Kondisi tersebut menjadi bagian dari keseharian Andrew Christy Darea, Mantri BRI Unit Beo, Kantor Cabang Tahuna, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Ia melayani ratusan debitur yang tersebar di belasan desa di Kepulauan Talaud.

Untuk menemui nasabah, Andrew harus menempuh perjalanan darat hingga puluhan kilometer dengan waktu tempuh mencapai dua jam. Saat hujan turun, sejumlah ruas jalan yang belum beraspal berubah menjadi lumpur sehingga semakin sulit dilalui.

Namun, keramahan masyarakat di sepanjang perjalanan membuat Andrew semakin dekat dengan lingkungan tempatnya bertugas.

Ia memilih berkarier sebagai Mantri BRI karena ingin memiliki pekerjaan yang tidak hanya memberikan penghasilan, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Hingga saat ini, saya tetap bertahan karena setiap hari dapat melihat secara langsung perubahan kehidupan masyarakat yang berhasil mengembangkan usahanya berkat layanan BRI. Saya bahagia ketika nasabah yang dulunya memiliki usaha kecil kini mampu berkembang, meningkatkan pendapatan keluarga, dan membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain," ujar Andrew dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (30/7/2026)

Sebagian besar usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang didampingi Andrew merupakan petani kelapa, pala, dan cengkih. Ada pula nelayan, pedagang, serta pelaku usaha kecil lainnya.

Dalam setiap kunjungan dari desa ke desa, ia tidak hanya memantau perkembangan usaha nasabah, tetapi juga berdiskusi mengenai pengelolaan keuangan serta mengenalkan berbagai layanan BRI, termasuk BRImo dan QRIS.

Dari waktu ke waktu, Andrew menyaksikan sendiri bagaimana usaha para nasabah berkembang. Usaha yang semula dirintis dengan modal terbatas perlahan tumbuh setelah memperoleh pembiayaan dan pendampingan dari BRI.

Dalam menjalankan pekerjaannya, Andrew juga memegang teguh pesan yang sejak lama ditanamkan orangtuanya, yakni mengerjakan setiap tanggung jawab dengan sepenuh hati.

Bagi dia, menjadi Mantri BRI bukan sekadar pekerjaan, melainkan sebuah pengabdian kepada masyarakat.

“Profesi tersebut mengajarkan saya tentang tanggung jawab, kejujuran, kerja keras, kesabaran, dan pentingnya membangun kepercayaan. Melayani masyarakat di wilayah kepulauan membuat saya semakin memahami bahwa setiap orang memiliki perjuangan yang berbeda sehingga mereka membutuhkan pelayanan yang tulus dan penuh kepedulian," cerita Andrew.

Corporate Secretary BRI, Dhanny, menilai, kisah Andrew mencerminkan dedikasi Mantri BRI yang selalu hadir di tengah masyarakat, termasuk di wilayah kepulauan dengan akses yang tidak selalu mudah.

"Kedekatan antara Mantri dengan UMKM seperti inilah yang membuat BRI dapat memahami kebutuhan masyarakat dan terus mendampingi pelaku usaha agar dapat tumbuh secara berkelanjutan," imbuh Dhanny.

JAKARTA, KOMPAS.com – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dipisahkan dari anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun-tahun berikutnya. Meski demikian, Mahkamah menegaskan program MBG tetap konstitusional sebagai program prioritas pemerintah.

Pertimbangan putusan itu dibacakan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam sidang pengucapan putusan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026, Kamis (30/7/2026).

Perkara Nomor 40/PUU-XXIV/2026 tersebut diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara (TB Nusantara) yang diwakili oleh Miftahol Arifin dan Umran Usman selaku Pemohon I, Dzakwan Fadhil Putra Kusuma selaku Pemohon II, Muhammad Jundi Fathi Rizky selaku Pemohon III, Rikza Anung Andita selaku Pemohon IV, dan Sa'ed selaku Pemohon V.

Penggugat mempersoalkan dimasukkannya anggaran Program Makan Bergizi Gratis ke dalam anggaran pendidikan. Putusan ini dikabulkan sebagian.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis tidak lagi dapat dimasukkan ke dalam definisi operasional penyelenggaraan pendidikan.

"Program MBG atau penamaan lainnya berupa program pembagian makanan bergizi dalam lingkup anggaran pendidikan harus dikeluarkan atau dipisahkan dari definisi operasional penyelenggaraan pendidikan sehingga tidak lagi menggunakan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN," kata Enny Nurbaningsih, dalam sidang putusan pada Kamis (30/7/2026).

Mahkamah menyatakan pemisahan tersebut bertujuan menjaga amanat konstitusi mengenai alokasi anggaran pendidikan sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan Program MBG.

"Pemisahan ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi dan memastikan terpenuhi amanat konstitusi atau prioritas anggaran pendidikan namun juga memberikan dasar hukum yang lebih kuat dan berkepastian hukum terhadap penyelenggaraan MBG sebagai program prioritas pemerintah hasil pemilihan umum tahun 2024," jelasnya.

Meski demikian, Mahkamah menegaskan Program Makan Bergizi Gratis tetap merupakan program yang konstitusional.

"Program pembagian makan bergizi dalam bentuk program MBG secara substansi adalah konstitusional sebagai wujud program prioritas pemerintah hasil pemilihan umum tahun 2024," ujarnya.

Dalam putusannya, Mahkamah juga memerintahkan pembentuk undang-undang memisahkan alokasi anggaran Program MBG dari anggaran pendidikan dalam APBN tahun-tahun berikutnya.

"Pembentuk undang-undang harus memisahkan alokasi anggaran program MBG dari anggaran pendidikan pada APBN tahun-tahun selanjutnya," jelasnya.

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Persediaan amunisi Amerika Serikat (AS) yang terus menyusut akibat perang melawan Iran menjadi sorotan para analis pertahanan.

Namun, menurut sejumlah pakar, sebagaimana dilansir Newswek, Rabu (29/7/2026), persoalan terbesar Washington bukan hanya stok rudal yang menipis, melainkan semakin lemahnya dukungan politik di dalam negeri serta kegagalan strategi militer mencapai tujuan perang.

Sejumlah ahli menilai kedua faktor tersebut justru lebih berbahaya dibanding habisnya persediaan rudal pencegat Patriot maupun THAAD. 

Dukungan politik dinilai jadi kendala terbesar

Kelly Grieco, peneliti senior Program Reimagining US Grand Strategy di Stimson Center, mengatakan, perang biasanya diawali dengan dukungan publik yang tinggi sebelum perlahan menurun.

Berbeda dengan konflik sebelumnya, dukungan masyarakat terhadap perang Iran disebut sudah berada di bawah 40 persen sejak awal dan kini hanya sekitar sepertiga warga yang masih mendukung.

Kondisi tersebut membuat pemerintahan Presiden Donald Trump dinilai tidak memiliki "cadangan politik" untuk mempertahankan perang dalam jangka panjang.

Persediaan rudal AS terus menyusut

Berdasarkan analisis Center for Strategic and International Studies (CSIS), AS telah menghabiskan sekitar sepertiga hingga setengah stok tujuh jenis amunisi utama.

Persediaan rudal pencegat Patriot diperkirakan turun dari sekitar 2.500 unit sebelum perang menjadi sekitar 1.000 unit. Sementara stok rudal THAAD menyusut dari sekitar 360 unit menjadi hanya sekitar 70-170 unit.

Selain itu, persediaan rudal SM-3, SM-6, Precision Strike Missile (PrSM), Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM), hingga rudal jelajah Tomahawk juga ikut berkurang.

Meski demikian, penasihat senior Departemen Pertahanan dan Keamanan CSIS, Mark Cancian, menilai stok tersebut masih cukup untuk mempertahankan perang melawan Iran dalam waktu tertentu.

Akan tetapi, ia mengingatkan bahwa persediaan tersebut juga dibutuhkan untuk menghadapi potensi konflik lain, terutama dengan China, Korea Utara, maupun Rusia.

Menurut Cancian, diperlukan waktu antara satu hingga lima tahun hanya untuk mengembalikan stok amunisi ke tingkat sebelum perang.

Setelah itu, masih dibutuhkan beberapa tahun lagi agar jumlahnya memenuhi kebutuhan yang diinginkan para perencana militer AS.

Peneliti senior American Enterprise Institute, John Ferrari, memperingatkan tantangan terbesar berikutnya adalah lambatnya upaya mengisi kembali stok amunisi.

Menurut Ferrari, hingga kini Kongres AS belum mengalokasikan dana khusus untuk membangun kembali persediaan amunisi yang telah digunakan.

Ia menilai situasi tersebut membuat stok AS terus berkurang, sementara Iran justru disebut berupaya membangun kembali persediaan rudal dan drone dengan kecepatan yang lebih tinggi dari perkiraan intelijen AS.

Ferrari juga mengkritik kebijakan pertahanan AS selama dua dekade terakhir yang berasumsi perang akan berlangsung singkat dan hanya terjadi di satu medan tempur sehingga kapasitas industri pertahanan tidak disiapkan untuk konflik berkepanjangan.

Selain itu, militer AS dinilai terlalu bergantung pada penggunaan senjata presisi berteknologi tinggi yang mahal, padahal berbagai konflik modern menunjukkan kemenangan tidak hanya ditentukan oleh senjata canggih.

Pentagon tetap yakin dengan kemampuan militer AS

Di tengah kekhawatiran para analis, Pentagon menegaskan bahwa militer AS tetap memiliki kemampuan yang memadai.

Juru bicara utama Pentagon Sean Parnell menyatakan, militer AS merupakan yang paling kuat di dunia dan memiliki seluruh kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan operasi sesuai keputusan presiden.

Ia juga mengatakan, berbagai operasi militer di sejumlah wilayah telah berhasil dilaksanakan sambil tetap menjaga kemampuan pertahanan AS.

Masalah strategi dinilai lebih serius

Mantan Wakil Menteri Pertahanan AS untuk Kebijakan, Mara Karlin, menilai menipisnya stok amunisi memang mengkhawatirkan.

Namun, menurutnya, persoalan yang jauh lebih besar adalah kegagalan strategi militer AS mencapai tujuan utama perang.

Karlin mengatakan, operasi militer selama berbulan-bulan belum berhasil menjatuhkan pemerintahan Iran. Sebaliknya, rezim tersebut dinilai tetap bertahan dan bahkan semakin kuat.

Ia menambahkan, baik AS maupun Iran sebenarnya sama-sama ingin perang segera berakhir, tetapi masing-masing menginginkan penyelesaian dengan posisi yang lebih menguntungkan.

Menurut Karlin, aksi saling serang yang terus berlangsung berisiko memicu eskalasi lebih besar apabila salah satu pihak mengalami kerugian besar atau melakukan salah perhitungan.

"AS terjebak dalam perang berkepanjangan"

Profesor Hubungan Internasional Universitas Columbia, Stephen Biddle, mengatakan bahwa munculnya informasi mengenai menipisnya stok amunisi menunjukkan adanya kekhawatiran di dalam pemerintahan dan militer AS terhadap kemungkinan eskalasi konflik.

Ia bahkan menilai Presiden Trump kini sudah berada dalam situasi serupa dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam perang Ukraina, yakni menghadapi perang mahal tanpa kemenangan yang jelas maupun jalan keluar yang mudah.

Sementara itu, Kelly Grieco menilai biaya mempertahankan perang kini telah lebih besar dibanding manfaat yang bisa diperoleh.

Menurutnya, perang kemungkinan tetap akan berakhir dengan Iran mempertahankan sebagian peran administratif di Selat Hormuz. Jika itu terjadi, hasil tersebut dinilai sebagai kekalahan strategis bagi AS.

Grieco berpendapat semakin lama perang berlangsung, semakin banyak rudal, dana, dan kredibilitas yang harus dikorbankan Washington tanpa jaminan memperoleh hasil yang lebih baik.

BAUBAU, KOMPAS.com - Video yang menampilkan sebuah kapal dilalap api viral di media sosial pada Kamis (30/7/2026).

Dalam video berdurasi sekitar dua menit itu, tampak asap hitam membubung tinggi dari badan kapal yang terbakar.

Peristiwa tersebut terjadi di perairan Desa Mantigola, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara.

Menanggapi video yang beredar, Kasi Humas Polres Wakatobi, Aiptu Asbar mengatakan, kapal tersebut bukan terbakar akibat kecelakaan, melainkan sengaja dibakar oleh warga.

"Itu kapal hanyut. Karena mengganggu jalur nelayan sehingga dibakar warga," kata Asbar saat dihubungi Kompas.com, Kamis (30/7/2026).

Terdampar 7 Tahun

Asbar menjelaskan, kapal itu merupakan bangkai kapal yang telah hanyut dan terdampar di lokasi tersebut selama sekitar tujuh tahun.

Menurut dia, pemilik kapal yang berasal dari Bali sempat datang untuk memperbaiki.

Namun, rencana itu urung dilakukan karena biaya perbaikannya dinilai terlalu mahal.

“Pemiliknya dari Bali sempat datang untuk mencoba memperbaiki kapal tersebut, tetapi karena biayanya mahal sehingga dibiarkan,” ujarnya.

Sebelum meninggalkan kapal, pemilik diketahui telah mengambil mesin beserta sejumlah peralatan yang masih bisa digunakan.

Sementara badan kapal tetap dibiarkan terapung di perairan tersebut.

Keberadaan bangkai kapal itu kemudian dinilai mengganggu aktivitas nelayan. Apalagi jalur tersebut sering dilintasi perahu warga saat melaut.

Sempat Berupaya Menarik Kapal

Warga desa setempat sempat berupaya menarik kapal itu ke daratan agar tidak lagi menghalangi jalur.

Namun, usaha tersebut gagal karena ukuran kapal yang terlalu besar dan berat.

"Warga sudah tarik kapal itu, tetapi berat. Lalu coba tenggelam, tetapi tidak bisa juga. Sehingga satu-satunya jalan dibakar," ucap Asbar.

Ia menambahkan, tindakan membakar bangkai kapal tersebut diketahui oleh Kepala Desa Mantigola.

Tidak ada korban maupun kerugian lain akibat peristiwa tersebut karena kapal yang terbakar sudah lama tidak beroperasi.

PURWOREJO, KOMPAS.com – Jajaran Polres Purworejo akhirnya mengungkap fakta di balik video viral yang beredar luas di media sosial dan sempat membuat warga resah karena disebut sebagai aksi pembegalan di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo.

Dalam konferensi pers yang digelar di Tatag Trawang Tungga Polres Purworejo, Kamis (30/7/2026), polisi menegaskan bahwa narasi tentang begal tersebut tidak benar.

Peristiwa yang terjadi merupakan kasus pengeroyokan antarpelajar yang dipicu DM tantangan dan ciu saat pesta minuman keras.

Konferensi pers dipimpin Kasat Reskrim Polres Purworejo AKP Dwiyono, didampingi Kasi Humas AKP Ida Widaastuti dan Kapolsek Bayan AKP Tulus Priyono.

AKP Dwiyono menjelaskan, kejadian berlangsung pada Rabu (29/7/2026) sekitar pukul 20.38 WIB di jalan raya depan rumah warga Dusun Beji, Kelurahan Sucenjuru Tengah, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo.

Akibat kejadian tersebut, korban berinisial AU (18) mengalami luka di bagian punggung yang diduga akibat senjata tajam.

Korban lain, AE (18) mengalami luka lecet di lutut dan siku setelah terjatuh dari sepeda motor, S (17) tidak mengalami luka, sedangkan MS (16) mengalami luka di siku tangan kiri.

"Korban yang mengalami luka sudah mendapatkan penanganan medis. Dua korban yang sempat dirawat di RSUD Tjitrowardojo Purworejo diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan," ujar Dwiyono pada Kamis (30/7/2026).

Berawal dari Video CCTV yang Viral

Kasus ini sempat menjadi perbincangan luas setelah rekaman CCTV milik warga beredar di berbagai platform media sosial dengan narasi adanya aksi begal bersenjata.

Namun, hasil penyelidikan Satreskrim Polres Purworejo menunjukkan bahwa kejadian tersebut berkaitan dengan permusuhan antarkelompok pelajar dari sejumlah sekolah di Purworejo, Kebumen, dan Kutoarjo.

Dipicu DM Tantangan dan Ciu Antarpelajar

Menurut polisi, rangkaian peristiwa bermula pada Rabu sore sekitar pukul 15.30 WIB seusai jam pulang sekolah. Kelompok korban berkumpul di Jalan Baru Lugosobo, Kecamatan Gebang, sambil mengonsumsi minuman keras jenis ciu.

"Dalam kondisi dipengaruhi alkohol, salah satu korban berinisial AU diduga mengirim *Direct Message* (DM) kepada kelompok pelajar dari Kebumen untuk menantang berkelahi," katanya.

Sempat Berkonvoi Mencari Lawan

Setelah mengirim tantangan, kelompok korban sempat berkonvoi menuju wilayah Kutoarjo untuk mencari keberadaan kelompok lawan. Namun, mereka tidak menemukan pihak yang dicari.

Sebagian anggota kelompok kemudian membubarkan diri, sementara empat korban melanjutkan pesta minuman keras di kawasan Jalan Pahlawan Purworejo.

Sekitar pukul 20.38 WIB, saat melintas di wilayah Sucenjuru Tengah, rombongan korban berpapasan dengan kelompok pelaku yang diperkirakan menggunakan sekitar 10 sepeda motor.

"Korban sempat ditanya asal sekolahnya. Karena merasa takut, mereka berusaha melarikan diri ke arah selatan menuju GOR," kata Dwiyono.

Pelarian itu berakhir di sekitar kampus Universitas Muhammadiyah Purworejo (UMP) Sucen. Di lokasi tersebut, korban dipepet oleh pengendara Honda PCX warna putih.

Polisi menduga AU dibacok di bagian punggung, sementara sepeda motor yang dikendarai para korban ditendang hingga terjatuh sebelum para pelaku melarikan diri.

Polisi Soroti Tawuran dan Penyalahgunaan Medsos

Menanggapi maraknya tawuran antarpelajar, Kapolres Purworejo AKBP Windy Syafutra mengimbau para pelajar agar tidak mudah terpancing emosi dan lebih bijak menggunakan media sosial.

Polisi juga menekankan bahaya konsumsi minuman keras yang kerap menjadi pemicu aksi kekerasan jalanan.

"Kami mengimbau pelajar menjauhi minuman keras dan tidak menggunakan media sosial untuk memprovokasi atau menantang kelompok lain," kata Ida.

Selain itu, kepolisian meminta orang tua dan pihak sekolah lebih aktif mengawasi pergaulan anak di luar jam belajar guna mencegah terulangnya kejadian serupa.

Atas perbuatannya, para pelaku dapat dijerat dengan Pasal 262 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum hingga mengakibatkan luka-luka maupun kerusakan barang.

SEMARANG, KOMPAS.com – Sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Pekalongan mengaku rutin memberikan uang kepada Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq pada momen tertentu.

Pengakuan itu disampaikan dalam sidang dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (30/7/2026).

Kepala Dinas Perkim Abduh Gozali mengatakan pemberian uang disetorkan saat Lebaran, ulang tahun, hingga akhir tahun.

"Rata-rata Rp 10 juta," kata Abduh, Kamis.

Diserahkan ke Ajudan

Ia juga mengaku pernah diminta menyiapkan uang sekitar Rp 150 juta yang kemudian diserahkan melalui ajudan Fadia bernama Robby.

Pengakuan serupa disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Egi Erijanto.

Ia mengatakan permintaan uang Rp 150 juta disampaikan Siti Hanikatun yang disebut membawa perintah Fadia Arafiq.

"Itu permintaan Hani (Siti Hanikatun). Menyampaikannya seperti itu," ujar Egi.

Didakwa Korupsi Pengadaan Jasa "Outsourcing" dan Gratifikasi

Dalam sidang sebelumnya, jaksa mendakwa Fadia terlibat dalam rangkaian perbuatan korupsi dengan mendirikan perusahaan keluarga, PT Raja Nusantara Berjaya (RNB), kemudian mengarahkan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah untuk memenangkan perusahaan tersebut dalam proyek pengadaan jasa outsourcing.

Berdasarkan dakwaan, sepanjang 2023-2026 PT RNB menerima transaksi sekitar Rp 46 miliar dari kontrak dengan sejumlah perangkat daerah di Pemkab Pekalongan.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 22 miliar digunakan untuk membayar gaji tenaga outsourcing, sedangkan sisanya diduga mengalir sebagai keuntungan kepada keluarga Fadia.

Fadia juga didakwa menerima gratifikasi sekitar Rp 2,9 miliar yang berasal dari sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Atas perkara tersebut, Fadia didakwa melanggar ketentuan tindak pidana korupsi terkait pemborongan dan gratifikasi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK.