KOMPAS.com – Menyambut Hari Pelanggan Nasional (HPN) 2026, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menghadirkan beragam promo untuk melengkapi kebutuhan harian hingga gaya hidup masyarakat.

Melalui penawaran tersebut, nasabah BRI dapat memanfaatkan kemudahan transaksi di berbagai sektor, mulai dari kulineran, belanja groceries, belanja online, transportasi, hingga pemenuhan kebutuhan lifestyle.

Momen santap bersama keluarga dan kerabat menjadi salah satu bagian dari rangkaian peringatan Hari Pelanggan Nasional (HPN) 2026. Untuk menambah keseruan momen tersebut, BRI menghadirkan berbagai promo kuliner berupa diskon dan cashback di sejumlah jaringan food and beverage (F&B).

Pilihan promo kuliner di Hari Pelanggan Nasional
Beragam promo menarik dapat dinikmati, seperti diskon hingga 35% di Bakerzin dengan BRI Debit dan BRI Kartu Kredit. Di Rejuve, tersedia diskon 20% melalui fitur Lifestyle di BRImo maupun transaksi di outlet, serta promo Beli 2 Dapat 4 setiap tanggal 25 hingga Desember 2026 dengan BRI Debit, BRI Kartu Kredit, atau QRIS BRImo. Sementara itu, Gyu-Kaku menghadirkan cashback 10% dengan QRIS BRImo dan RM Payakumbuah memberikan cashback Rp50.000 dengan QRIS BRImo.

Penawaran promo kuliner BRI juga tersedia di berbagai gerai F&B lainnya, seperti Paradise Dynasty, Social Affair, dan Sushi Go!. Pembayaran dapat dilakukan secara cashless menggunakan QRIS BRImo, BRI Debit, maupun BRI Kartu Kredit sesuai dengan syarat dan ketentuan masing-masing promo selama periode yang berlaku.

Penawaran belanja kebutuhan rumah tangga

Urusan belanja bulanan dan kebutuhan rumah tangga juga semakin praktis dengan berbagai promo dari BRI. Tersedia potongan harga dan cashback untuk pembelian produk groceries di sejumlah jaringan supermarket.

Beragam penawaran dapat dinikmati, seperti potongan Rp50.000 di Ranch Market dan Farmers Market dengan BRI Debit atau BRI Kartu Kredit. Sementara di Tip Top, tersedia potongan 10% untuk transaksi melalui shop.tiptop.co.id dengan BRI Debit atau BRI Kartu Kredit. Papaya juga menghadirkan cashback 10% untuk transaksi menggunakan QRIS BRImo.

Promo belanja kebutuhan harian BRI juga tersedia di jaringan lainnya, seperti Naga Swalayan, Yomart, dan Alfamidi.

Checkout online dengan promo BRI

Untuk nasabah yang ingin berbelanja dari rumah, BRI juga menghadirkan berbagai voucher dan potongan harga di sejumlah platform e-commerce. Promo ini dapat dimanfaatkan untuk membuat transaksi belanja digital semakin hemat.

Beragam penawaran tersedia, seperti potongan hingga 15% di Shopee dengan BRI Debit untuk berbagai kategori promo, termasuk Daily Promo, produk digital, ShopeeFood, Payday, hingga 9.9. Astro menawarkan diskon hingga 10% dengan BRI Debit, sementara Blibli menghadirkan diskon hingga 15% dengan BRI Debit

Selain itu, promo belanja online BRI juga tersedia di platform lainnya, seperti Alfagift, Klik Indomaret, dan Goers.

Dukungan kebutuhan traveling dan mobilitas

Untuk rencana perjalanan dan kebutuhan mobilitas harian, BRI menghadirkan berbagai penawaran khusus bagi nasabah, mulai dari pemesanan tiket perjalanan hingga transportasi harian.

Di Traveloka, tersedia diskon hingga Rp100.000 untuk pemesanan tiket pesawat, kereta api, dan akomodasi hotel dengan BRI Kartu Kredit. Sementara itu, Bluebird dan Silverbird menawarkan diskon hingga 20% dengan BRI Kartu Kredit.

Promo untuk kebutuhan lainnya

Tak ketinggalan, promo HPN 2026 BRI juga menghadirkan berbagai penawaran menarik untuk kategori lifestyle, perawatan diri, hingga kebutuhan rumah tangga.

Nasabah dapat menikmati potongan hingga Rp200.000 di Erha Clinic dengan BRI Debit, BRI Kartu Kredit, atau QRIS BRImo. Untuk kebutuhan personal, tersedia cashback hingga Rp50.000 di Guardian dengan QRIS BRImo. Sementara untuk melengkapi kebutuhan hunian, Mitra10 memberikan diskon 5% dengan BRI Kartu Kredit.

Promo Spesial BRI merupakan bentuk apresiasi kepada nasabah BRI, dengan berbagai penawaran yang hadir di berbagai wilayah Indonesia, dari Sumatera hingga Jayapura. Informasi lengkap mengenai Promo Spesial BRI dalam rangka Hari Pelanggan Nasional dapat dilihat di bbri.id/promohpn26.

Download BRImo, buka BRI Tabungan , dan ajukan BRI Kartu Kredit untuk menikmati berbagai Promo Spesial BRI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan staf khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex mengklaim uang 1.500 riyal kepada 24 anggota Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR telah diterima seluruhnya.

Gus Alex bahkan menyebut sejumlah anggota Panja mengucapkan terima kasih kepadanya sehari setelah uang tersebut diberikan.

"Ya pasti, besoknya ketemu, dia katakan, 'Terima kasih, Gus'," ujar Gus Alex saat sidang perkara dugaan korupsi kuota haji di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (4/9/2026), dini hari.

Alex menyebut uang tersebut diserahkan secara tunai.

Ketika ditanya apakah uang itu diberikan langsung kepada 24 anggota Panja, Alex menjawab bahwa pemberian uang tersebut memang atas permintaan mereka.

"Mintanya seperti itu," kata Alex.

Menurut Alex, uang tersebut diminta dengan alasan untuk membeli oleh-oleh selama berada di Arab Saudi.

"Uang oleh-oleh," kata Gus Alex.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai oleh-oleh yang dimaksud, Alex mengaku sempat menanyakan kepada pihak yang meminta uang tersebut mengenai oleh-oleh.

"Saya bilang, 'Ini gimana ini, oleh-olehnya belum ada?'. 'Loh itu kan banyak toko, uangnya,' kata dia," ujar Alex.

Sebelumnya, dalam persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Gus Alex juga mengungkap bahwa 24 anggota Panja Komisi VIII yang melakukan perjalanan dinas ke Arab Saudi disebut meminta uang kepadanya.

Gus Alex menyebut permintaan awalnya sebesar 3.000 riyal per orang. Namun, dia mengaku hanya mampu memberikan 1.500 riyal per orang dari uang honornya.

Keterangan tersebut disampaikan Gus Alex saat bertanya ke mantan Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu Kementerian Agama, Jaja Jaelani.

Jaja membenarkan bahwa Gus Alex pernah menceritakan hal tersebut kepadanya.

"Iya, betul. Bapak cerita," kata Jaja.

Gus Alex juga menyebut tiga pimpinan Komisi VIII yang disebutnya ditemui di restoran Al Romansiyah, Aziziyah, Arab Saudi, yakni Marwan Dasopang, Abdul Wachid, dan Ashabul Kahfi.

Adapun terkait komunikasi sebelum pertemuan tersebut, Gus Alex menyebut dirinya dihubungi staf Komisi VIII bernama Yusuf. Dia mengatakan seluruh percakapan WhatsApp dengan Yusuf masih berada di penyidik KPK.

"Yang menghubungi saya namanya Yusuf. Kalau mau lebih detail, percakapan WA saya masih ada di penyidik KPK semua. Ada semua," ujar Gus Alex.

Dalam perkara ini, sejumlah terdakwa yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan staf khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umroh (Kesthuri) sekaligus Komisaris PT Raudhah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.

Ada cerita 1 juta dolar AS untuk Pansus Haji DPR

Cerita soal uang 1 juta dolar AS itu pernah diungkap oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan, dugaan upaya pemberian uang itu terjadi ketika Pansus Haji DPR mulai dibentuk dan melakukan sidang.

“Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang ada, memang ada upaya dari saudara YCQ (terdakwa Yaqut) ketika Pansus ini dibentuk, kemudian memang kan bersidang. Jadi ada upaya untuk memberikan sesuatu, tetapi ditolak,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan uang itu disiapkan diduga guna mengondisikan Pansus Haji DPR.

“Kita sudah lakukan pemeriksaan juga. Dan kemudian kita sudah lakukan penyitaan,” kata Taufik di Gedung Merah Putih, Jakarta, 13 April 2026.

Taufik mengatakan, uang 1 juta Dollar AS tersebut diserahkan Yaqut melalui eks stafsusnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex kepada sosok yang ditunjuk sebagai perantara Pansus Haji DPR berinisial ZA.

Dari hasil pemeriksaan, kata dia, uang tersebut sudah diterima ZA, namun belum sempat diterima oleh Pansus Haji DPR.

Kata Anggota DPR

Secara terpisah, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang terkejut setelah mendengar informasi adanya dugaan upaya pengkondisian terhadap Pansus Haji DPR oleh Yaqut Cholil Qoumas.

Marwan mengatakan, tidak mengetahui adanya upaya tersebut selama proses kerja Pansus Haji DPR yang menyelidiki masalah penyelenggaraan haji 2023-2024.

“Saya enggak tahu. Saya hanya menjalankan Pansus saja, enggak tahu yang gitu-gitu, enggak tahu,” kata Marwan saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, 13 Maret 2026.

AMSTERDAM, KOMPAS.com - Bank sentral Belanda (DNB) mengonfirmasi bahwa emas senilai miliaran dolar telah dipindahkan dari Amerika Utara ke London, dengan alasan adanya "peningkatan gejolak geopolitik".

Dalam pernyataan pada Rabu, DNB mengatakan sebanyak 86 ton emas telah dipindahkan dari Amerika Serikat dan Kanada melalui operasi kompleks yang memakan waktu beberapa bulan.

Kini, emas tersebut disimpan di Bank of England, tempat logam mulia itu dapat diperjualbelikan dengan lebih mudah "dalam situasi krisis".

Presiden DNB, Olaf Sleijpen, mengatakan langkah tersebut "diperlukan untuk memperkuat ketahanan dan kesiapsiagaan kami".

Keputusan itu diambil di tengah sengketa perdagangan yang masih berlangsung antara Amerika Serikat dan Kanada.

Kedua negara baru-baru ini mengumumkan tarif baru terhadap satu sama lain setelah perundingan dagang gagal mencapai kesepakatan.

Bank Sentral Belanda (DNB) mengatakan pemindahan tersebut, yang berlangsung antara Maret hingga Agustus, melibatkan pengangkutan 27 ton emas batangan dari New York dan Ottawa ke Zeist, Belanda.

Sejumlah emas dengan kuantitas dan kualitas yang sama kemudian dipindahkan ke London tanpa perlu dilebur ulang menjadi batangan baru.

Namun, otoritas tidak mengungkapkan secara rinci bagaimana emas dalam jumlah besar itu diangkut melintasi Samudra Atlantik.

Sisa proses pemindahan dilakukan melalui mekanisme penjualan emas di New York dan pembelian kembali emas di London, kata DNB.

"Dengan menggabungkan proses jual beli dan transportasi fisik, DNB dapat menyebarkan risiko yang terkait dengan pemindahan fisik emas yang kompleks seperti ini," demikian bunyi pernyataan bank tersebut.

DNB tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan "gejolak geopolitik" dalam pernyataannya.

Namun, perekonomian AS masih berada dalam situasi yang tidak menentu akibat perang yang sedang berlangsung dengan Iran, yang berdampak pada perdagangan global.

Sementara itu, Kanada juga terdampak berat oleh tarif AS terhadap sektor-sektor utama seperti baja, aluminium, kayu, dan otomotif.

Selain itu, Washington pada Agustus lalu mengumumkan pungutan tambahan sebesar 50 persen terhadap barang-barang Kanada senilai sekitar 28 miliar dollar Kanada (20 miliar dollar AS; 15 miliar poundsterling).

Menurut DNB, emas yang disimpan di Bank of England "dianggap sebagai emas yang paling mudah diperdagangkan di dunia", sehingga lebih mudah diakses dalam kondisi krisis dibandingkan jika tetap disimpan di AS atau Kanada.

Sebelum pengumuman pada Rabu, DNB menyimpan 31,3 persen cadangan emasnya di New York dan 19,7 persen di Ottawa.

Setelah pemindahan tersebut, porsi penyimpanan di masing-masing lokasi turun menjadi 18,5 persen.

DNB menyebut total cadangan emas Belanda mencapai 612,4 ton pada akhir 2025, dengan nilai sekitar 72,2 miliar euro.

Setelah relokasi ini, porsi cadangan emas Belanda yang disimpan di London meningkat dari 18,1 persen menjadi 32,1 persen, sementara 30,8 persen cadangan tetap berada di dalam negeri, di Belanda.

UTTAR PRADESH, KOMPAS.com - Perjuangan seorang bocah perempuan berusia 7 tahun di Uttar Pradesh, India, untuk bersekolah menyentuh perhatian publik di negaranya.

Bocah bernama Ragini itu harus menempuh jarak sekitar 400 meter dari rumah menuju sekolah dengan cara melompat menggunakan satu kaki.

Meski perjalanan tersebut tidak mudah, Ragini tetap berusaha datang ke sekolah setiap hari. Sesekali, dia harus berhenti untuk beristirahat ketika tubuhnya mulai kelelahan.

Sebagaimana dilansir India Today, Rabu (2/9/2026), kisah Ragini kemudian viral di media sosial India setelah dirinya menyampaikan permintaan sederhana kepada pejabat setempat agar diberikan alat bantu untuk memudahkannya pergi ke sekolah.

Kehilangan 1 kaki sejak bayi

Ragini berasal dari Ballia, Uttar Pradesh. Dia kehilangan salah satu kakinya ketika masih berusia sekitar 6 bulan akibat kecelakaan.

Ibunya, Babita Devi, bercerita saat kecelakaan terjadi, dirinya sedang membawa Ragini untuk mendapatkan obat.

Kaki putrinya mengalami luka parah. Ragini sempat menjalani perawatan di sejumlah tempat, tetapi kondisi kakinya tidak dapat dipulihkan.

"Kami sudah membawanya berobat ke beberapa tempat, tetapi kakinya tidak dapat diselamatkan. Kami tidak memiliki cukup uang untuk melanjutkan pengobatan," kata Babita.

Seiring bertambahnya usia, keinginan Ragini untuk bersekolah semakin kuat.

Dia kerap melihat anak-anak di sekitar rumahnya berjalan menuju sekolah sambil membawa tas. Pemandangan itu membuat Ragini ingin melakukan hal yang sama.

Babita mengatakan, Ragini bahkan sering menangis ketika melihat anak-anak lain pergi ke sekolah.

"Ketika anak-anak membawa tas dan melewati rumah saya untuk pergi ke sekolah, Ragini juga menangis. Dia mengatakan, 'Saya juga ingin belajar'," ujar Babita.

Rela lompat 400 meter menuju sekolah

Keinginan Ragini akhirnya terwujud. Dia mulai bersekolah meski perjalanan dari rumah menuju sekolah menjadi tantangan tersendiri.

Dengan hanya mengandalkan satu kaki, Ragini melompat sejauh sekitar 400 meter untuk mencapai sekolah.

Pada beberapa kesempatan, anggota keluarganya menemani perjalanan tersebut. Namun, ada pula hari ketika Ragini berangkat sendiri.

Kepala sekolah Ragini, Ajit Pal, mengatakan kondisi tersebut membuat Ragini cukup kesulitan bepergian ke sekolah.

Keluarga Ragini berharap dia bisa mendapatkan bantuan berupa kaki prostetik atau sepeda roda tiga yang dapat digunakan untuk berangkat dan pulang sekolah.

Ayah Ragini bekerja sebagai buruh harian. Kondisi ekonomi keluarga membuat mereka tidak mampu membeli alat bantu tersebut secara mandiri.

Ragini pun menyampaikan permintaan secara langsung kepada pejabat daerah.

"Pak DM, tolong beri saya sepeda roda tiga. Saya akan menggunakannya untuk pergi ke sekolah," ujar Ragini dalam video yang kemudian beredar luas.

Kisah viral, bantuan akhirnya datang

Setelah kisah Ragini menjadi viral, bantuan mulai berdatangan.

Anggota parlemen India dari Partai Aam Aadmi (AAP), Sanjay Singh, turun tangan membantu keluarga tersebut.

Keluarga Ragini menerima bantuan keuangan sebesar 26.500 rupee. Tim lokal partai tersebut juga mendatangi desa tempat Ragini tinggal dan menyerahkan sebuah sepeda roda tiga.

Singh kemudian berbicara dengan Ragini dan keluarganya melalui panggilan video. Dia juga menjanjikan bantuan lebih lanjut kepada keluarga tersebut.

Sementara itu, kepala sekolah Ajit Pal mengatakan Ragini sebenarnya telah didaftarkan dalam salah satu program pemerintah.

Namun, dia tidak mendapatkan manfaat dari program tersebut karena proses pendaftarannya dilakukan setelah batas waktu.

Kini, Ragini telah mendapatkan sepeda roda tiga yang diharapkan dapat membuat perjalanan menuju sekolah menjadi lebih mudah.

Perjuangannya untuk tetap belajar pun menjadi perhatian banyak orang di India, terutama karena keinginannya untuk bersekolah tetap kuat meski harus menghadapi keterbatasan fisik sejak usia dini.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Viral di media sosial rekaman video unjuk rasa di utara simpang empat Jalan Jenderal Sudirman, Kota Yogyakarta, menunjukkan seseorang berompi bertuliskan Jaga Warga menyemprotkan cairan yang diduga merica ke arah salah satu massa aksi.

Terkait peristiwa ini, Kepala Satpol PP Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Bagas Senoadji, mengatakan pihaknya telah memberikan surat imbauan kepada seluruh Jaga Warga agar menjaga keamanan di lingkungan masing-masing dan tidak terpancing dengan keadaan.

Bagas menjelaskan, Jaga Warga tidak hanya diisi oleh masyarakat umum, tetapi juga unsur kepolisian, akademisi, dan tokoh masyarakat.

“Kalau imbauan saya ya tadi, untuk menjaga di lingkungan masing-masing, tidak tidak ikut di lapangan. Karena kalau di lokasi itu kan sudah kewenangan dari TNI Polri,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (3/9/2026).

Bagas menyampaikan bahwa pengamanan di lokasi aksi merupakan kewenangan kepolisian, sedangkan Jaga Warga sebatas menjaga kondusivitas daerah masing-masing. Ia mencontohkan, salah satu tugas Jaga Warga adalah mendamaikan dua warga yang berselisih.

Ia tidak menutup kemungkinan saat unjuk rasa berlangsung ada oknum yang mengenakan rompi Jaga Warga di lokasi.

“Jadi ya apalagi kan jumlah Jaga Warga di Jogja itu kan ratusan ribu toh,” kata dia.

“Ya jadi kalau menanggapi masalah kejadian itu, ya ya ini sebetulnya kami dari Satpol PP sudah mengimbau untuk Jaga Warga tidak banyak terlibat langsung di dalam pengamanan. Ya kalau untuk menjaga di lingkungannya silahkan,” jelas Bagas.

Bakal Lakukan Penelusuran

Pihaknya belum bisa memastikan apakah sosok dalam video tersebut benar-benar anggota resmi Jaga Warga atau bukan.

“Iya, saya belum bisa memastikan apakah itu anggota Jaga Warga asli atau hanya sekedar memakai rompi,” ucapnya.

Satpol PP DIY akan segera menelusuri oknum yang terekam kamera menyemprotkan cairan diduga merica ke peserta unjuk rasa tersebut.

“Iya, akan kami akan akan kami lakukan penelusuran. Ya dicek ya keberadaannya itu. Kalau memang iya, mohon maaf ya umpamanya itu memang benar anggota Jaga Warga, ya akan kami lakukan pembinaan,” tegasnya.

Kesalahpahaman Warga dan Massa Aksi

Sebelumnya, Polda DIY memberikan penjelasan terkait aksi demonstrasi di simpang empat Jalan Jenderal Sudirman atau simpang empat Gramedia yang berlangsung pada Selasa (1/9/2026) dari sore hingga malam hari.

Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Ihsan, mengatakan aksi berlangsung sejak pukul 16.30 WIB dan membubarkan diri sekitar pukul 22.15 WIB.

"Terkait dinamika di lapangan sempat terjadi kesalahpahaman antara warga dengan massa peserta aksi terkait penutupan jalan dan aksi yang dilaksanakan sampai malam hari yang dianggap oleh warga mengganggu aktivitas mereka," ujar Ihsan dalam keterangan resminya, Rabu (2/9/2026).

Selain massa aksi, terdapat anggota Polresta Yogyakarta yang turut terkena semprotan diduga cairan merica. Petugas tersebut telah mendapatkan perawatan medis dan kondisinya berangsur membaik.

Ihsan menambahkan, arus lalu lintas di lokasi kembali normal setelah massa membubarkan diri.

"Kami sangat mengapresiasi semua pihak yang telah bersama-sama menjaga kepala dingin dan ketertiban selama aksi berlangsung" kata Ihsan.

"Fokus utama kami dalam pengamanan ini adalah memberikan pelayanan secara humanis guna memastikan hak menyampaikan pendapat di muka umum tetap terpenuhi, sekaligus cepat tanggap dalam memediasi dinamika sosial serta berkoordinasi dengan tim medis di lapangan," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengingatkan agar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sejalan dengan prinsip negara hukum dan HAM.

Dia meminta DPR memperhatikan dampak dari berlakunya RUU tersebut.

“Merumuskan Undang-Undang (UU) harus memperhatikan dampak kalau disalahgunakan untuk memaksa rakyat. Saya sebagai Menteri HAM wajib hukumnya untuk mengingatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar terukur dalam merumuskannya,” kata Pigai dalam keterangan tertulis, Kamis (3/9/2026).

Pigai mendukung pembahasan RUU Perampasan Aset sebagai instrumen untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan kejahatan luar biasa.

Namun, ia mengingatkan bahwa perlindungan HAM, khususnya Hak Atas Kepemilikan, harus menjadi prioritas utama.

Dia menekankan bahwa perampasan aset wajib berlandaskan keputusan pengadilan yang sah.

“Kalau UU Perampasan Asset tidak disasar ke koruptor tetapi juga kepada rakyat, maka atas dasar apa hak milik rakyat (property rights) dirampas hanya atas dasar amanat sebuah UU bukan berdasar keputusan pengadilan?” ujarnya.

Pigai mengatakan, hal tersebut sejalan dengan prinsip negara bahwa Indonesia merupakan negara hukum (Rechtsstaat) yang menempatkan perlindungan hak warga negara sebagai salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dia berpendapat bahwa sasaran utama kebijakan perampasan aset semestinya diarahkan kepada pelaku korupsi, mafia, serta pelaku kejahatan khusus (specific crime), antara lain tindak pidana narkotika, terorisme, perdagangan orang (trafficking), penyelundupan (smuggling), dan kejahatan lainnya sesuai ketentuan hukum.

Dengan demikian, instrumen perampasan aset dapat digunakan secara efektif untuk mengejar hasil kejahatan tanpa mengorbankan hak masyarakat yang tidak terkait dengan tindak pidana.

“Jangan ke rakyat umum yang tidak berdosa,” tuturnya.

Dia menilai, perumusan UU Perampasan Aset perlu memperhitungkan secara cermat potensi dampak apabila kewenangan tersebut disalahgunakan, termasuk terhadap masyarakat yang belum tentu berstatus sebagai tersangka atau pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana.

Menurut Menteri HAM, aspek perlindungan hak asasi manusia harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Terakhir dia menekankan pentingnya merumuskan ketentuan yang terukur, memiliki batas kewenangan yang jelas, serta memberikan mekanisme perlindungan hukum bagi pemilik aset agar kebijakan pemberantasan kejahatan tidak menimbulkan persoalan baru terhadap hak-hak warga negara.

13 Tindak Pidana

Komisi III DPR RI mengungkapkan tidak hanya tindak pidana korupsi yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, sebanyak 13 jenis tindak pidana masuk dalam daftar RUU tentang Perampasan Aset.

“Komisi III DPR RI saat ini telah memasukkan dalam daftar mengenai tindak pidana yang dapat dikenai Perampasan Aset dalam undang-undang ini,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Sabtu (29/8/2026).

Ketiga belas jenis tindak pidana tersebut adalah:

1. Tindak pidana korupsi

2. Tindak pidana narkotika dan psikotropika 3. Tindak pidana terorisme

4. Tindak pidana penyelundupan manusia

5. Penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.

6. Tindak pidana di bidang kehutanan

7. Tindak pidana di bidang lingkungan hidup 8. Tindak pidana di bidang perpajakan

9. Tindak pidana di bidang perbankan

10. Tindak pidana di bidang perasuransian

11. Tindak pidana di bidang pertambangan 12. Tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan

13. Tindak pidana perdagangan orang

Dia juga mengatakan, sejumlah ahli menilai perlu ada pembatasan terhadap jenis tindak pidana yang dapat dikenai mekanisme perampasan aset tanpa melalui putusan pidana atau non-conviction based forfeiture (NCB).

Selain itu, para pakar juga menyampaikan bahwa tindak pidana yang masuk dalam cakupan RUU tersebut sebaiknya merupakan kejahatan bermotif ekonomi, merugikan negara dan masyarakat luas, atau tergolong serius serta berdampak secara ekonomi terhadap publik.

Habiburokhman bilang, Komisi III membandingkan pengaturan perampasan aset tanpa putusan pidana di sejumlah negara.

“Sebagai contoh, dalam ketentuan di Selandia Baru (Criminal Proceeds Recovery Act, 2009), jenis tindak pidana yang dapat dikenai Perampasan Aset tanpa putusan pidana hanya yang bersifat signifikan, diancam dengan penjara lebih dari lima tahun, dan bernilai lebih dari NZ$30,000,” ujar dia.

Sementara itu, Singapura mengatur perampasan aset untuk tindak pidana narkotika dan tindak pidana serius.

Pengaturan serupa juga ditemukan di sejumlah negara, seperti Paraguay, Uruguay, Filipina, Swiss, dan Belanda.

Italia mengatur cakupan yang lebih spesifik, antara lain tindak pidana korupsi, mafia, dan tindak pidana terorganisasi serius lainnya.

Di Amerika Serikat, mekanisme civil forfeiture antara lain mencakup tindak pidana narkotika, penipuan, korupsi, dan tindak pidana terorganisasi.

Lalu, di Australia dan Inggris, perampasan aset tanpa melalui jalur pidana diterapkan terhadap kasus-kasus serius yang termasuk kategori indictable crime dan ditangani pengadilan yang lebih tinggi.

Sedangkan Thailand mengatur bahwa tindak pidana asal yang dapat dikenai perampasan aset harus merupakan tindak pidana serius yang masuk dalam daftar tertentu.

Daftar tersebut antara lain mencakup narkotika, perdagangan orang, korupsi, terorisme, penyelundupan, pelanggaran hak kekayaan intelektual, pemalsuan, pembunuhan, penipuan, penadahan, penjualan senjata atau bahan peledak, kejahatan lintas batas, pendanaan terorisme, hingga pendanaan senjata pemusnah massal

“Komisi III DPR RI berkomitmen agar RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana dapat berjalan efektif, proporsional, berkeadilan, dan berkemanfaatan,” kata dia.

Karenanya, Komisi III membuka ruang bagi masyarakat dan para ahli untuk memberikan masukan dalam penyusunan RUU tersebut.