Dua Ilmuwan UM Raih Gold Anugerah Diktisaintek 2026, Perkuat Kiprah Riset Nasional

Dua Ilmuwan UM Raih Gold Anugerah Diktisaintek 2026, Perkuat Kiprah Riset Nasional

now

Dua profesor UM mengembangkan riset material maju dan nanoteknologi yang berpotensi mendukung inovasi energi hingga aplikasi biomedis.

Swipe untuk menutup

Dua Ilmuwan UM Raih Gold Anugerah Diktisaintek 2026, Perkuat Kiprah Riset Nasional

19/11/2026, 12:07 WIB
Dua Ilmuwan UM Raih Gold Anugerah Diktisaintek 2026, Perkuat Kiprah Riset Nasional

KOMPAS.com – Perjalanan panjang dalam dunia penelitian mengantarkan dua dosen Universitas Negeri Malang (UM) meraih penghargaan Gold dalam ajang Anugerah Diktisaintek 2026 yang diselenggarakan di Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/11/2026).

Mereka adalah Wakil Rektor III UM Prof Dr Markus Diantoro MSi, sebagai Ilmuwan Senior Terbaik dan Wakil Dekan III Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Prof Dr Ahmad Taufiq, SPd, MSi, sebagai Ilmuwan Muda Terbaik bidang science, technology, engineering, and mathematics (STEM).

Meski berasal dari kategori berbeda, keduanya memiliki perhatian yang sama terhadap pengembangan ilmu pengetahuan melalui penelitian berkelanjutan.

Prof Markus menekuni pengembangan material maju untuk mendukung teknologi energi masa depan, sedangkan Prof Ahmad Taufiq mengembangkan nanosains dan nanoteknologi dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam Indonesia.

Bagi keduanya, penghargaan bukanlah tujuan utama dalam perjalanan akademik. Konsistensi menghasilkan penelitian berkualitas, memperluas pengetahuan, dan membangun kolaborasi menjadi hal yang lebih penting untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Prof Markus mengatakan, penghargaan yang diraihnya merupakan hasil dari proses penelitian berkelanjutan, bukan sesuatu yang sejak awal dijadikan sasaran. Menurutnya, produktivitas dan ketekunan perlu dijaga melalui kerja sama dengan berbagai pihak.

“Bagi saya, capaian ini tidak diperoleh secara mendadak. Kami bekerja dan melakukan riset bukan dalam rangka memperoleh penghargaan. Kerjakan terus, konsisten, persisten, dan berkolaborasi secara internal maupun dengan kolega serta mitra dalam dan luar negeri,” ungkapnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com pada Kamis (19/11/2026).

Pandangan serupa disampaikan Prof Ahmad Taufiq. Ia memandang penghargaan tersebut sebagai pengingat sekaligus amanah untuk terus mengembangkan kapasitas diri, memperluas pengetahuan, dan menghasilkan karya yang memberikan manfaat lebih besar.

Baginya, keberhasilan seorang akademisi tidak cukup diukur dari banyaknya penghargaan, tetapi juga dari kualitas penelitian dan dampak yang dihasilkan.

“Pada hakikatnya, penghargaan bukanlah tujuan utama seorang akademisi. Hal yang lebih penting adalah terus belajar, menghasilkan penelitian berkualitas, berbagi pengetahuan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutur Prof Taufiq.

Dari sisi keilmuan, Prof Markus mengembangkan penelitian di bidang material maju (advanced materials), terutama material yang berpotensi mendukung teknologi energi terbarukan. Ketertarikannya pada bidang tersebut telah dimulai sejak menempuh pendidikan magister dan doktoral hingga program pascadoktoral melalui penelitian material superkonduktor.

Setelah bergabung dengan UM, cakupan risetnya semakin luas melalui eksplorasi pemanfaatan material alam. Penelitian tersebut mencakup pengembangan bahan untuk pembuatan kaca, peningkatan konduktivitas keramik, serta pemanfaatan ekstrak getah dan daun dari berbagai sumber daya alam.

Kini, fokus penelitiannya diarahkan pada penciptaan material fungsional untuk mendukung teknologi energi masa depan, seperti sel surya (solar cell), termoelektrik, piezoelektrik, superkapasitor, dan baterai berkapasitas tinggi.

Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah integrasi beberapa teknologi konversi dan penyimpanan energi ke dalam satu perangkat.

Inovasi tersebut meliputi solar capacitor yang menggabungkan sel surya dengan superkapasitor; thermo capacitor yang memadukan teknologi termoelektrik dan superkapasitor; serta supercabattery yang mengintegrasikan superkapasitor dengan baterai.

Produktivitas riset Prof Markus tercermin melalui publikasi artikel di jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus dan Web of Science (WoS), penulisan sejumlah book chapter internasional, penerbitan buku nasional, serta kepemilikan puluhan paten sederhana.

Kiprah akademiknya juga memperoleh pengakuan melalui pemeringkatan Instanano.com. Dalam pemeringkatan tersebut, ia menempati peringkat pertama pada bidang photovoltaic dan peringkat kedua pada bidang energy storage.

Sementara itu, Prof Taufiq menekuni nanosains dan nanoteknologi dengan fokus pada pengembangan nanomaterial fungsional berbasis potensi sumber daya alam Indonesia.

Penelitiannya berangkat dari eksplorasi kekayaan alam, baik dari sektor pertambangan maupun nonpertambangan, termasuk berbagai jenis tumbuhan, untuk menghasilkan material baru yang memiliki nilai tambah melalui pendekatan teknologi nano.

Pengembangan riset tersebut mencakup kajian karakteristik material pada skala nano, metode sintesis, hingga rekayasa sifat dan fungsi material agar sesuai dengan kebutuhan aplikasi teknologi. Potensi pemanfaatannya meliputi teknologi sensor, antiradar, pengolahan lingkungan, energi, hingga bidang biomedis.

Pendekatan itu menggabungkan eksplorasi sumber daya alam lokal dengan rekayasa material berskala nano. Melalui proses tersebut, bahan alam Indonesia tidak hanya dikaji berdasarkan karakteristik dasarnya, tetapi juga dikembangkan menjadi material fungsional yang berpeluang menjawab kebutuhan teknologi modern.

Rekam jejak akademik Prof Taufiq diperkuat melalui publikasi ilmiah internasional, perolehan paten, serta kolaborasi penelitian dengan berbagai institusi.

Sepanjang 2026, ia juga memperoleh pengakuan internasional sebagai World's Top 2% Scientists berdasarkan pemeringkatan Stanford University–Elsevier dan World's Top 5% Scientists 2026 versi SciRank Global.

Di lingkungan UM, ia turut meraih penghargaan sebagai dosen dengan Kontribusi Terbesar I dalam mendukung pemeringkatan internasional universitas, khususnya THE World University Rankings dan QS World University Rankings.

Selain menghasilkan publikasi ilmiah, kedua profesor tersebut juga berupaya mendorong pemanfaatan hasil penelitian melalui proses hilirisasi. Salah satunya dilakukan Prof Taufiq melalui keterlibatannya dalam program Riset Konsorsium Unggulan Berdampak dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Program itu mempertemukan tiga perguruan tinggi dengan mitra industri untuk memperkuat kolaborasi sekaligus mempercepat pemanfaatan hasil penelitian. Salah satu produk yang dikembangkan melalui kerja sama tersebut adalah kapsul nanokomposit berbahan kolagen, hidroksiapatit, dan silika untuk aplikasi biomedis.

Pengembangannya meliputi optimalisasi formulasi, pengujian kualitas, hingga persiapan pemenuhan ketentuan regulasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta sertifikasi halal.

Dalam ekosistem kolaborasi yang sama, mitra industri juga telah berhasil mengembangkan produk kolagen yang kini dipasarkan setelah melalui serangkaian pengujian dan pemenuhan standar mutu.

Di bidang material maju, Prof Markus menjelaskan bahwa pemanfaatan hasil penelitian pada skala industri membutuhkan tahapan pengembangan yang tidak sederhana. Inovasi yang dihasilkan perlu melalui proses scale-up, kajian kelayakan ekonomi, serta berbagai pengujian untuk memastikan kesiapan produksi dan penerapannya.

Karena itu, ia berharap penelitian yang dikembangkan di UM semakin dikenal secara nasional dan mampu menghasilkan produk inovatif yang siap diarahkan menuju skala industri.

Pengembangan riset kedua ilmuwan tersebut juga memiliki keterkaitan dengan sejumlah tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Penelitian material maju untuk teknologi energi terbarukan mendukung SDG 7 tentang Energi Bersih dan Terjangkau serta SDG 9 tentang Industri, Inovasi, dan Infrastruktur.

Sementara itu, pemanfaatan sumber daya alam lokal untuk pengembangan nanomaterial dan penguatan kemitraan perguruan tinggi dengan industri berkontribusi terhadap SDG 9 dan SDG 17 tentang Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Di samping pengembangan penelitian, keberlanjutan ekosistem riset juga membutuhkan regenerasi ilmuwan. Prof Taufiq mendorong mahasiswa membangun budaya meneliti sejak dini, antara lain dengan terlibat dalam penelitian dosen, aktif mengikuti kegiatan ilmiah, serta memperluas wawasan melalui literatur nasional dan internasional.

Menurutnya, pengalaman dan kebiasaan melakukan penelitian sejak mahasiswa menjadi bekal penting untuk mengembangkan kapasitas sebagai ilmuwan.

“Jangan menunggu menjadi hebat untuk mulai meneliti, tetapi mulailah meneliti agar kelak menjadi ilmuwan yang hebat dan bermanfaat bagi bangsa,” pesannya.

Senada dengan hal tersebut, Prof Markus menekankan pentingnya fokus, produktivitas, dan jejaring kolaborasi dalam perjalanan menjadi peneliti. Ia mengingatkan mahasiswa agar tidak mudah berhenti dalam proses penelitian karena konsistensi merupakan modal penting untuk menghasilkan karya berkualitas.

“Bekerjalah lebih fokus, lebih banyak, dan berkolaborasilah dengan banyak kolaborator. Teruslah konsisten,” pesannya.

Raihan penghargaan Gold dalam Anugerah Diktisaintek 2026 menjadi salah satu pengakuan atas kiprah Prof Markus Diantoro dan Prof Ahmad Taufiq dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

Melalui penelitian material maju dan nanoteknologi, keduanya memperlihatkan bagaimana eksplorasi ilmiah dapat diarahkan untuk menjawab kebutuhan teknologi, mulai dari energi terbarukan hingga aplikasi biomedis.

Upaya tersebut juga menunjukkan pentingnya kesinambungan antara pengembangan ilmu, kolaborasi dengan industri, dan regenerasi peneliti. Dengan mendorong ketiga aspek tersebut, UM berupaya memastikan hasil penelitian tidak berhenti pada publikasi akademik, tetapi juga memiliki peluang untuk diterapkan dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

Brandzview Lainnya

Isi Perpol Baru yang Terbit Sebelum Sidang Etik untuk Jenderal Listyo Sigit

Isi Perpol Baru yang Terbit Sebelum Sidang Etik untuk Jenderal Listyo Sigit

26 menit lalu

Jenderal Sigit perlu disidang etik terkait skandal penyadapan Prabowo, namun ada peraturan yang harus disiapkan. Terbitlah Perpol anyar ini!

Swipe untuk menutup

Isi Perpol Baru yang Terbit Sebelum Sidang Etik untuk Jenderal Listyo Sigit

19/11/2026, 05:41 WIB
Isi Perpol Baru yang Terbit Sebelum Sidang Etik untuk Jenderal Listyo Sigit

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo perlu disidang etik menyusul status dirinya sebagai tersangka penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto, namun ada peraturan yang harus disiapkan agar sidang terhadap Jenderal Sigit bisa digelar. 

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan aturan Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perpol tersebut mengubah Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Iya benar,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (18/11/2026).

Perpol tersebut diundangkan di Jakarta pada 16 November 2026 dan ditandatangani Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, Dhahana Putra.

Sementara, Suyudi menetapkan Perpol tersebut pada hari yang sama.

Isir tak menampik salah satu pertimbangan utama mengubah Perpol tersebut untuk sidang etik Jenderal Sigit, mantan orang nomor satu di Polri.

“Iya, itu salah satu pertimbangan utamanya,” kata Irjen Johnny Eddizon Isir.

Sejumlah hal diatur, salah satunya soal pangkat dari majelis hakim dalam Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

Lewat peraturan terbaru itu, majelis KKEP tidak harus berpangkat sama atau lebih tinggi ketimbang polisi yang disidangkan.

Apa isi dari Perpol Nomor 4 Tahun 2026 itu?

Sembilan ketentuan diubah

Perubahan pertama terdapat pada Pasal 1 angka 6 yang mengatur pengertian banding.

Dalam aturan sebelumnya, pihak yang dapat mengajukan banding meliputi pelanggar, istri atau suami, anak, dan orang tua pelanggar.

“Setelah diubah, ketentuannya yang bisa mengajukan banding dibatasi hanya untuk pelanggar saja,” ucap Isir.

Kedua, perpol baru menyisipkan ayat (4a) pada Pasal 15.

Ketentuan itu mengatur bahwa hasil audit investigasi harus ditindaklanjuti dengan gelar perkara.

Gelar perkara tersebut melibatkan fungsi pengawasan, sumber daya manusia, hukum, serta profesi dan pengamanan.

Ketiga, perubahan juga terdapat pada Pasal 19 ayat (5) mengenai batas waktu penyampaian surat panggilan dan permohonan kesediaan untuk pemeriksaan.

Sebelumnya, surat tersebut harus disampaikan paling lambat tiga hari kerja sebelum pemeriksaan.

Dalam aturan baru, batas waktunya menjadi paling lambat tiga hari kalender.

“Perubahan frasa hari kerja berubah menjadi *hari kalender artinya hari Sabtu dan Minggu dihitung,” ungkap dia.

Keempat, Pasal 42 ayat (3) mengatur persyaratan pangkat anggota Komisi Kode Etik Profesi (KKEP).

Sebelumnya, anggota KKEP harus memiliki pangkat yang sama atau lebih tinggi dari terduga pelanggar.

Setelah diubah, anggota KKEP dapat memiliki pangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau paling rendah dua tingkat di bawah pangkat terduga pelanggar.

“Dengan arti pangkat lebih rendah satu tingkat dan lebih rendah dua tingkat dapat menjadi anggota KKEP,” ucap Isir.

Kelima, Pasal 59 ayat (2) sebelumnya mewajibkan terduga pelanggar menghadiri sidang KKEP.

Dalam aturan baru, terduga pelanggar dapat mengikuti sidang secara langsung atau melalui media elektronik dengan persetujuan ketua KKEP.

“Artinya ada dua pilihan pelanggar bisa hadir langsung dalam sidang atau bila pelanggar tidak bisa hadir dalam ruang sidang bisa menggunakan media elektronik seperti melalui zoom dengan syarat atas persetujuan Ketua KKEP,” ungkap dia.

Keenam, perubahan serupa berlaku untuk susunan keanggotaan KKEP Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (3).

Sebelumnya, anggota KKEP Banding harus memiliki pangkat yang sama atau lebih tinggi dari pelanggar.

Dalam aturan baru, anggota KKEP Banding dapat berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau paling rendah dua tingkat di bawah pangkat pelanggar.

Ketujuh, Pasal 98 ayat (4) mengatur batas waktu penempatan anggota Polri di tempat khusus.

Sebelumnya, penempatan di tempat khusus dapat berlangsung paling lama 30 hari kerja.

Dalam aturan baru, batas waktunya menjadi paling lama 20 hari kalender sejak anggota ditempatkan di tempat khusus. Perubahan ini disebut menyesuaikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kedelapan, perubahan serupa terdapat pada Pasal 109 huruf d.

Aturan sebelumnya menetapkan penempatan di tempat khusus paling lama 30 hari kerja.

Ketentuan baru memangkas batas waktu tersebut menjadi paling lama 20 hari kalender.

Kesembilan, perubahan terakhir terdapat pada Pasal 111 ayat (2) huruf c yang mengatur salah satu syarat pemberian sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Dalam aturan sebelumnya, ketentuan tersebut menyebut anggota Polri tidak melakukan tindak pidana yang diancam pidana lima tahun.

Dalam aturan baru, ketentuan itu diperjelas menjadi tidak melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih.

Dengan penambahan frasa "atau lebih", tindak pidana dengan ancaman hukuman di atas lima tahun juga masuk dalam cakupan ketentuan tersebut.

IPW: Perpol anyar sebagai kebutuhan mendesak

Ketua Umum Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, berpendapat langkah Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) baru sebagai kebutuhan yang mendesak.

Pasalnya, perubahan aturan tersebut diperlukan agar Polri bisa menggelar sidang KKEP Polri terhadap Listyo atas kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Prabowo.

“Ini muncul karena adanya kebutuhan untuk mengadili seorang terduga pelanggar yang berpangkat jenderal. Ini karena kebutuhan keadaan nih. Jadi menurut saya, itu sesuatu yang wajar, ya di pasal 42 di perpol tersebut. Karena kan ada situasi kebutuhan yang mendesak,” ucap Sugeng saat dihubungi wartawan, Rabu (18/11/2026).

Sugeng menjelaskan, Perpol Nomor 4 Tahun 2026 mengubah ketentuan mengenai susunan majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP), khususnya Pasal 42 Perpol Nomor 7 Tahun 2022.

Dalam aturan sebelumnya, anggota majelis yang mengadili seorang pelanggar harus memiliki pangkat setara atau satu tingkat di atas pangkat terduga pelanggar.

Namun, melalui Perpol terbaru, anggota majelis juga bisa berasal dari personel yang pangkatnya paling rendah dua tingkat di bawah terduga pelanggar.

Menurut dia, perubahan aturan merupakan hal yang wajar untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi dan menghadapi situasi baru.

Sugeng menilai, tanpa perubahan tersebut, Polri akan kesulitan memenuhi ketentuan untuk memeriksa anggota yang berpangkat tinggi, termasuk jenderal bintang empat.

“Kalau tidak, maka tidak bisa memenuhi ketentuan peraturan untuk memeriksa seorang terduga pelanggar dengan pangkat bintang empat,” jelas dia.

Sementara itu, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mohammad Choirul Anam menilai penerbitan Perpol baru menjadi jalan keluar atas persoalan ketentuan kepangkatan dalam pembentukan majelis sidang etik.

“Dengan fakta soal kepangkatan dan sebagainya, penerbitan perpol baru itu adalah jalan keluar,” ucap Anam kepada Kompas.com, Rabu (18/11/2026).

Menurut Anam, sidang etik harus memiliki dasar hukum yang sah.

Karena itu, perubahan aturan diperlukan agar Polri memiliki landasan untuk menggelar sidang tersebut.

“Saya kira langkah ini langkah untuk mengisi sesuatu yang belum atau kosong menjadi sesuatu yang ada. Ya ini langkah yang secara legal karena harus ada basis legalnya ya bisa dipahami,” pungkas dia.

Terpopuler Lainnya

Xi Jinping Dobrak Protokol demi Sambut Trump di China

Xi Jinping Dobrak Protokol demi Sambut Trump di China

11 jam lalu

Xi Jinping menyambut langsung Donald Trump di bandara Shenzhen, sebuah gestur diplomatik yang jarang dilakukan pemimpin China terhadap tamu asing.

Swipe untuk menutup

Xi Jinping Dobrak Protokol demi Sambut Trump di China

18/11/2026, 18:39 WIB
Xi Jinping Dobrak Protokol demi Sambut Trump di China

SHENZHEN, KOMPAS.com – Presiden China Xi Jinping melakukan hal yang tidak biasa saat menyambut Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di bandara Shenzhen, China, Rabu (18/11/2026).

Xi turun langsung menyambut Trump, meski kepala negara China umumnya tidak melakukan hal tersebut ketika menerima tamu kenegaraan.

Kehadiran Xi di bandara menjadi gestur diplomatik yang jarang terjadi. Pasalnya, selama menjabat sebagai pemimpin China, ia belum pernah mendatangi bandara untuk menyambut presiden AS yang berkunjung ke negaranya.

CNN melaporkan, dalam beberapa tahun terakhir, protokol diplomatik China umumnya tidak mengharuskan kepala negara datang langsung ke bandara untuk menyambut tamu asing.

Xi memang pernah menyambut Presiden AS saat itu, Barack Obama, di bandara pada 2009. Namun, ketika itu Xi masih menjabat sebagai wakil presiden China.

Xi peluk Trump di bandara

Penyambutan Trump di Shenzhen berlangsung meriah. Selain disambut langsung oleh Xi, Trump juga menerima penghormatan militer, pertunjukan pesawat tempur, dan sambutan dari warga yang hadir di bandara.

Dikutip dari CNN, ketika Trump turun dari pesawat kepresidenan Air Force One, sejumlah perempuan dan laki-laki muda yang mengenakan pakaian merah muda dan biru muda menyambutnya sambil membawa bunga dan meneriakkan ucapan selamat datang.

Xi dan Trump kemudian berpelukan singkat di bawah tangga pesawat. Seorang anak perempuan juga menyerahkan sebuket bunga kepada Trump.

Presiden AS itu selanjutnya berjabat tangan dengan para pemimpin Partai Komunis China satu per satu.

Penyambutan tersebut turut melibatkan barisan kehormatan Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA). Lima jet tempur juga melintas di atas bandara sambil meninggalkan jejak asap berwarna merah muda, biru, dan kuning.

Newsweek melaporkan, lagu kebangsaan China dan AS turut diperdengarkan dalam upacara penyambutan tersebut. Penghormatan semacam itu juga jarang diberikan kepada kepala negara asing yang berkunjung ke China.

Bentuk balasan atas sambutan Trump

Xi menjelaskan bahwa kedatangannya untuk menyambut Trump merupakan bentuk timbal balik atas perlakuan serupa yang diterimanya ketika berkunjung ke AS pada September 2026.

Dalam keterangan kantor berita pemerintah China, Xinhua, Xi mengingat bahwa Trump dan istrinya melakukan perjalanan khusus ke bandara untuk menyambut kedatangannya. Saat itu, Xi juga menerima upacara penyambutan besar.

"China adalah negara yang menjunjung kesopanan, dengan tradisi saling membalas kebaikan," demikian pernyataan Xi yang dikutip Xinhua.

Xi juga menyampaikan harapannya agar kunjungan Trump dapat menjadi kesempatan untuk bertukar pandangan mengenai hubungan China-AS, kerja sama Asia-Pasifik, dan situasi global.

BBC melaporkan, Trump turut berterima kasih kepada Xi karena telah datang langsung ke bandara untuk menyambutnya.

Putin tak disambut langsung oleh Xi

Menariknya, perlakuan istimewa yang diterima Trump tidak diberikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin, yang juga tiba di Shenzhen untuk menghadiri rangkaian pertemuan tingkat tinggi.

Putin disambut oleh Cai Qi, kepala staf Xi yang juga merupakan pejabat tinggi Partai Komunis China.

Meski demikian, kedatangan Putin tetap mendapat penghormatan dari pejabat tinggi China.

Putin dijadwalkan bertemu Trump dan Xi dalam pertemuan trilateral pada Kamis (19/11/2026).

Pertemuan Trump-Xi-Putin akan digelar

BBC melaporkan, pertemuan trilateral China, AS, dan Rusia itu dikabarkan akan berlangsung di Kylin Villa, Shenzhen, pada Kamis (19/11/2026). Keamanan di kawasan tersebut diperketat menjelang pembicaraan.

Kompleks milik negara yang dibuka pada 1997 itu telah lama menjadi tempat bagi para pemimpin China dan tamu asing penting yang berkunjung ke Shenzhen.

Minseon Ku dari DePaul University, pakar diplomasi tingkat tinggi, menilai pemilihan lokasi yang lebih tertutup daripada tempat konferensi resmi menunjukkan bahwa pertemuan tersebut lebih merupakan agenda sampingan, bukan sebuah konferensi tingkat tinggi terpisah yang signifikan.

Menurutnya, China sebagai tuan rumah ingin memastikan bahwa Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) tetap menjadi agenda utama dan tidak tertutupi oleh pertemuan trilateral.

Sementara itu, Profesor Shaoyu Yuan dari New York University, yang mempelajari diplomasi China-AS, mengatakan Kylin Villa relatif mudah diamankan. Lokasinya yang dekat dengan bandara juga memungkinkan Trump langsung bertolak setelah pertemuan.

Yuan menilai penggunaan tempat tersebut memberikan suasana diplomatik yang lebih rendah formalitasnya dibandingkan lokasi resmi di Beijing. Dengan demikian, pertemuan yang diperkirakan berlangsung sekitar satu jam itu lebih menyerupai pembicaraan kerja.

Ia menambahkan, rendahnya tingkat seremonial juga dapat mengurangi risiko politik apabila pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan konkret.

Internasional Lainnya

Viral Tank Amfibi TNI di Ujung Kulon, Kepala TNUK: Bukan untuk Pindahkan Badak ke Alas Purwo

Viral Tank Amfibi TNI di Ujung Kulon, Kepala TNUK: Bukan untuk Pindahkan Badak ke Alas Purwo

now

Tank amfibi Marinir digunakan untuk mendukung penggiringan badak jawa di dalam kawasan TN Ujung Kulon. Bukan untuk pemindahan ke Alas Purwo.

Swipe untuk menutup

Viral Tank Amfibi TNI di Ujung Kulon, Kepala TNUK: Bukan untuk Pindahkan Badak ke Alas Purwo

19/11/2026, 10:06 WIB
Viral Tank Amfibi TNI di Ujung Kulon, Kepala TNUK: Bukan untuk Pindahkan Badak ke Alas Purwo
Penulis: Acep Nazmudin
|
Editor: Ihsanuddin

PANDEGLANG, KOMPAS.com - Video dua tank amfibi milik TNI yang berada di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, viral di media sosial.

Dalam video yang beredar di TikTok, keberadaan dua tank tersebut dikaitkan dengan rencana pemindahan badak jawa ke habitat baru di Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.

Namun, Balai Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) membantah informasi tersebut.

Tank amfibi itu bukan digunakan untuk memindahkan badak jawa ke luar kawasan Ujung Kulon, melainkan untuk mendukung kegiatan konservasi di dalam taman nasional.

Kepala Balai TNUK Ardi Andono mengatakan, informasi yang mengaitkan penggunaan tank amfibi dengan rencana relokasi badak jawa telah beredar dengan narasi keliru.

"Sudah menyebar ke mana-mana dengan narasi yang salah," ujar Ardi kepada Kompas.com melalui pesan WhatsApp, Kamis (19/11/2026).

Ardi menjelaskan, kendaraan tersebut merupakan Tank KAPA K-61 Marinir milik Korps Marinir TNI Angkatan Laut.

Tank itu digunakan untuk mendukung kegiatan penggiringan badak jawa menuju Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA), yang berada di dalam kawasan TNUK.

Menurut Ardi, dukungan penggunaan kendaraan tersebut dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Kementerian Kehutanan dan TNI.

"Pemanfaatannya ditujukan untuk mendukung kebutuhan operasional penggiringan badak jawa menuju JRSCA sebagai bagian dari upaya pengelolaan dan konservasi populasi badak jawa di dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon," kata Ardi.

Bukan untuk relokasi ke Alas Purwo

Ardi menegaskan, kegiatan penggiringan badak jawa menuju JRSCA merupakan bagian dari konservasi in situ atau pelestarian satwa di habitat alaminya.

Dengan demikian, penggunaan tank amfibi Marinir tidak berkaitan dengan rencana pemindahan populasi badak jawa ke Taman Nasional Alas Purwo maupun kawasan konservasi lain di luar TNUK.

Ia menjelaskan, tank amfibi tersebut sudah beroperasi di kawasan TNUK sejak tahun lalu untuk mendukung kegiatan terkait JRSCA.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada badak jawa yang berhasil digiring menggunakan kendaraan tersebut.

"Belum ada," kata Ardi.

Hashim Usul Badak Jawa Dipindah ke Alas Purwo

Sebelumnya, rencana pemindahan badak jawa muncul sebagai upaya pemerintah melindungi satwa langka itu dari ancaman bencana alam, terutama tsunami yang berpotensi terjadi akibat gempa bumi atau erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan, keberadaan Gunung Anak Krakatau menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk mencari habitat alternatif bagi badak jawa.

Menurut Hashim, jika tsunami terjadi akibat gempa atau letusan gunung, populasi badak jawa yang saat ini hanya berada di Ujung Kulon berisiko mengalami kepunahan.

"Karena ada masalah baru dengan Gunung Anak Krakatau, pusat itu terancam. Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, kan bisa tsunami. Kalau ada tsunami, badak jawa kita bisa punah. Maka, ada gagasan untuk memindahkan sejumlah badak jawa ke Alas Purwo," kata Hashim.

Viral Lainnya

Akhirnya Pulang, Ini Kondisi Terbaru Parhan Si Kucing Viral Senayan City

Akhirnya Pulang, Ini Kondisi Terbaru Parhan Si Kucing Viral Senayan City

now

Kucing Parhan yang viral akhirnya kembali ke Senayan City dalam kondisi sehat. Dipasangi microchip dan AirTag untuk keamanan masa depan.

Swipe untuk menutup

Akhirnya Pulang, Ini Kondisi Terbaru Parhan Si Kucing Viral Senayan City

19/11/2026, 07:57 WIB
Akhirnya Pulang, Ini Kondisi Terbaru Parhan Si Kucing Viral Senayan City

JAKARTA, KOMPAS.com - Kucing bernama Parhan yang viral setelah diambil secara tiba-tiba oleh pengadopsi akhirnya dikembalikan ke area Mal Senayan City (Sency), Jakarta Pusat, pada Rabu (18/11/2026).

Parhan dikembalikan oleh Citra Putri, pihak yang sebelumnya mengambil kucing tersebut, kepada para pemeliharanya di Senayan City. Serah terima dilakukan setelah pertemuan tertutup selama kurang lebih tiga jam.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Francine Widjojo yang turut mengawal kasus ini menyatakan, proses serah terima berjalan lancar. Parhan juga dipastikan dalam kondisi baik.

"Jadi hari ini, tanggal 18 November 2026, akhirnya kucing Parhan Sency dikembalikan lagi kepada pemeliharanya di Senayan City. Ya, tadi sudah dilakukan serah terimanya dan sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan," ujar Francine kepada wartawan di lokasi, Rabu.

Citra Tak Hadir

Francine menyebut Citra Putri tidak hadir secara langsung dalam proses serah terima. Citra hanya diwakili oleh kuasa hukumnya untuk bertemu dengan komunitas pecinta kucing.

Francine mengatakan, ketidakhadiran Citra dalam agenda mediasi pekan lalu yang sempat batal juga disebabkan oleh alasan personal.

Dalam pertemuan tersebut, komunitas ingin memastikan secara terperinci kondisi Parhan selama berada dalam penguasaan pihak yang mengambilnya.

"Enggak alot kok. Kita cuman memastikan rinciannya, detail-detailnya terkait dengan kondisi Parhan selama dalam penguasaannya yang mengambil sebelumnya. Sudah pernah dilakukan apa saja. Dokumen riwayat pengobatannya maupun riwayat pemeriksaan kesehatannya tadi dilampirkan," jelasnya.

Dipastikan Parhan Asli

Parhan merupakan kucing jantan berjenis Domestic Shorthair dengan corak bulu tabby cokelat, yakni dominan cokelat dengan garis-garis kehitaman.

Ia memiliki ciri fisik khas berupa perpaduan bulu putih yang menyelimuti area leher bagian bawah, dada, perut, hingga keempat telapak kakinya.

Selain itu, terdapat tanda potong kecil atau eartip di telinga sebelah kanan yang menandakan bahwa Parhan sudah disterilisasi.

Tubuh Parhan terlihat gempal dan berisi. Ia juga cukup aktif bergerak saat dikeluarkan dari pet carrier-nya.

"Ya berdasarkan ciri-ciri fisiknya ini benar Parhan yang asli, puji Tuhan," kata Francine.

Diperiksa Kesehatannya

Sebelum diserahterimakan, Parhan terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan. Dari pemeriksaan fisik tersebut, Parhan dinyatakan sehat dengan bobot mencapai 6,1 kilogram.

"Tadi secara pemeriksaan fisik sih nampak sehat ya. Tapi kan tadi terbatas, jadi hanya pemeriksaan fisik luar aja dulu, tidak ada pemeriksaan laboratorium dan sejenisnya," kata Francine.

Dokter Farazia yang melakukan pemeriksaan juga memastikan kondisi Parhan aman. Tim dokter hewan sengaja tidak melakukan pemeriksaan darah tambahan karena sebelumnya Parhan sudah cukup sering menjalani penyuntikan dan tes darah selama masa adopsi.

"Sebenarnya sih kalau tadi itu physical examination aja. Karena kan sebelumnya juga dia sudah disuntik-suntik ya, sudah cek darah berkali-kali. Selama dia kondisinya oke dan tidak ada indikasi ke penyakit tertentu, itu masih cukup oke. Jadi so far kondisinya sih sehat ya untuk saat ini," ucap Farazia.

Tepis Kondisi Positif FIV

Farazia juga menepis kekhawatiran terkait kondisi Parhan yang sebelumnya sempat disebut terjangkit Feline Immunodeficiency Virus (FIV).

"Kalau dari data terakhir sih tidak ada indikasi positif FIV ya, dan dinyatakan sehat dan tidak memerlukan perawatan medis. Kondisi yang terakhir ya," ungkapnya.

Dipasangi Microchip dan AirTag

Untuk mencegah insiden hilangnya Parhan terulang, komunitas bersama tim dokter juga langsung memasangkan microchip identitas dan kalung pelacak lokasi AirTag.

Dokter Munawaroh mengibaratkan fungsi microchip tersebut seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada manusia. Identitas itu akan melekat pada tubuh Parhan seumur hidup.

"Microchip itu adalah seperti kalau di KTP itu NIK. Jadi nanti kalau di-scan pakai NFC ke tubuhnya dia, itu ketahuan namanya Parhan, alamatnya di mana, pemiliknya siapa. Ini mengamankan kepemilikan daripada kucing dan tidak perlu dicek (rutin) juga, tidak akan hilang," jelas Munawaroh.

Dikembalikan ke Sency

Setelah resmi kembali ke Senayan City, Parhan saat ini masih dalam fase adaptasi dengan lingkungan lamanya.

Francine menyebut, Parhan akan dikembalikan terlebih dahulu ke titik persembunyian asalnya. Lokasi tersebut sengaja tidak diungkapkan ke publik agar tetap menjadi ruang bagi Parhan untuk beristirahat.

Meski demikian, pengunjung Senayan City tetap bisa menyapa Parhan pada jam-jam tertentu sesuai rutinitasnya selama ini.

"Parhan itu dia punya spot-nya untuk tinggal. Tapi sekitar jam 4 sore itu dia ke depan. Jadi dia itu biasanya hanya ada di depan itu pada pagi atau sore hari. Jadi dia senang banget ke selasar itu, ke dekat tangga ketemu orang. Nanti kalau sudah malam hari lagi, dia balik lagi ke spot-nya," ungkap Francine.

Francine berharap seluruh pengunjung, manajemen, dan petugas keamanan Senayan City dapat bekerja sama menjaga Parhan agar tetap aman dan sehat.

Viral Lainnya

Warganet Keluhkan Biaya Urus PBG Banyumas Tembus Rp 25 Juta, DPU: Tidak Benar

Warganet Keluhkan Biaya Urus PBG Banyumas Tembus Rp 25 Juta, DPU: Tidak Benar

6 jam lalu

Keluhan biaya PBG Rp 25 juta di Banyumas viral di Threads. DPU membantah dan menjelaskan besaran retribusi sesuai jenis bangunan.

Swipe untuk menutup

Warganet Keluhkan Biaya Urus PBG Banyumas Tembus Rp 25 Juta, DPU: Tidak Benar

19/11/2026, 00:00 WIB
Warganet Keluhkan Biaya Urus PBG Banyumas Tembus Rp 25 Juta, DPU: Tidak Benar

BANYUMAS, KOMPAS.com - Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banyumas membantah adanya permintaan biaya hingga Rp 25 juta untuk mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Bantahan itu disampaikan menyusul keluhan seorang warga yang ramai dibicarakan di media sosial Threads. 

Melalui akun bernama ignatiasahan, warga tersebut mengaku dimintai biaya Rp 25 juta saat hendak mengurus PBG dan SLF di wilayah Purwokerto.

Kepala Bidang Bangunan, Gedung Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Permukiman dan Persampahan DPU Banyumas, Kiki Nofisnu, menegaskan bahwa instansinya tidak pernah meminta ataupun menetapkan biaya sebesar itu.

Meski demikian, Kiki menjelaskan, pemohon PBG memang dikenakan retribusi yang masuk sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara itu, pengurusan SLF tidak dipungut retribusi.

"Ada pembayaran retribusi, itu memang ada aturan terkait PBG. Jadi yang meminta Rp 25 juta dan sekian itu tidak benar," ujarnya dilansir dari TribunJateng, Rabu (18/11/2026).

Besaran Retribusi PBG Bergantung Luas Bangunan

Kiki menjelaskan, pemohon baru diwajibkan membayar retribusi setelah proses penghitungan selesai dan berkas pengajuan dinyatakan lengkap.

Nilai yang harus dibayarkan tidak sama untuk setiap bangunan mengacu pada Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST), kemudian dikalikan sejumlah indeks, antara lain indeks kompleksitas dan luas bangunan.

Dengan rumus tersebut, semakin besar bangunan yang diajukan, semakin tinggi pula retribusi yang dikenakan. 

Oleh sebab itu, nominal pembayaran setiap pemohon bisa berbeda.

"Ada rumusan tersendiri, jadi semakin luas, berarti luasannya dan perkaliannya semakin tinggi. Jadi masing-masing bangunan itu retribusinya bisa beda-beda," jelas Kiki.

Khusus bangunan rumah atau tempat tinggal, Kiki memperkirakan biaya retribusi PBG umumnya tidak mencapai Rp 25 juta. 

Besarannya berkisar Rp 1 juta hingga Rp 2 juta bergantung pada luas bangunan.

Namun, nominal Rp 25 juta masih mungkin dikenakan untuk bangunan hotel. Besarannya tetap bergantung pada jumlah lantai bangunan.

Kiki menegaskan, seluruh tahapan pengajuan PBG telah menggunakan sistem daring melalui website Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).

Pemohon bisa mengunggah dokumen persyaratan hingga menerima informasi mengenai hasil penghitungan retribusi melalui platform tersebut. Pembayaran retribusi juga dilakukan melalui bank.

"Semua proses pengajuan, upload berkas, hingga penyampaian perhitungan retribusi langsung melalui online di website Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). Termasuk pembayaran melalui bank," jelasnya.

Meski pengajuan dapat dilakukan secara mandiri, masyarakat yang mengalami kendala tetap bisa meminta bantuan petugas DPU Banyumas.

Kiki mempersilakan warga datang langsung ke kantor DPU atau Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk berkonsultasi mengenai pengurusan PBG maupun SLF.

"Silakan berkonsultasi atau datang langsung ke Kantor DPU atau MPP. Nanti, akan dibantu kendala apa yang dialami terkait permohonan dan persetujuan PBG dan SLF," pesannya.

Komentar Terbanyak Lainnya

Bagikan berita ini melalui