KOMPAS.com – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom secara konsisten mendorong penerapan gaya hidup berkelanjutan di lingkungan perusahaan dan masyarakat. Salah satunya, melalui program BISA Green Action Fest 2026.

Dicanangkan pada momen kemerdekaan, kegiatan bertajuk “Tanah, Air, Kita” itu menghadirkan berbagai edukasi, inovasi, serta kolaborasi.

Kegiatan tersebut mengajak karyawan, komunitas, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta masyarakat menjadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari keseharian. Kepedulian ini dapat berupa mengurangi penggunaan plastik sekali pakai serta menjaga kelestarian tanah dan air.

BISA Green Action Fest merupakan bagian dari implementasi pilar lingkungan Bisa Lestari yang mencakup berbagai inisiatif TelkomGroup dalam menjaga ekosistem dan mendorong perilaku yang lebih ramah lingkungan.

Program itu menjadi ruang bagi TelkomGroup untuk memperkenalkan berbagai aksi lingkungan sekaligus membangun kesadaran bahwa keberlanjutan dapat dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten.

Senior General Manager Social Responsibility Telkom Hery Susanto menyampaikan, sebagai perusahaan digital, TelkomGroup memiliki komitmen untuk memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat.

Berbagai inisiatif yang dihadirkan dalam kegiatan itu menunjukkan bahwa menjaga bumi merupakan tanggung jawab bersama, baik perusahaan, karyawan, komunitas, maupun masyarakat.

“Kami percaya bahwa ketika berbagai aksi tersebut dilakukan secara bersama serta konsisten, dampaknya akan menjadi lebih besar bagi kelestarian tanah, air, dan kehidupan generasi mendatang,” ujar Hery dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (11/9/2026).

Salah satu rangkaian utama BISA Green Action Fest adalah pameran yang menampilkan berbagai komitmen dan aksi nyata TelkomGroup dalam menjaga lingkungan.

Area Tanah pada pameran itu merepresentasikan inisiatif Green Carbon dan Waste Management dalam menjaga serta memulihkan ekosistem daratan.

Area Air merepresentasikan inisiatif Blue Carbon dan Sarana Air Bersih sebagai upaya menjaga ekosistem perairan sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih.

Sementara itu, area Kita merepresentasikan peran TelkomGroup dalam memberdayakan masyarakat melalui penguatan dan pengembangan UMKM.

Pameran tersebut juga menghadirkan berbagai inisiatif dan kolaborasi lingkungan dari TelkomGroup dan entitas di dalam ekosistemnya.

Beberapa di antaranya adalah Inovasi Hijau Innovillage yang menampilkan berbagai inovasi berbasis lingkungan dari talenta muda, Telkom Employee Social Activity (TESA) yang menunjukkan keterlibatan karyawan dalam aksi sosial dan lingkungan, serta kolaborasi komunitas melalui Bumi Berseru Fest.

Berbagai inisiatif keberlanjutan dari GoZero%, Mitratel, Telkomsel Jaga Bumi, dan InfraNexia turut ditampilkan sebagai bukti nyata aksi kolaboratif TelkomGroup dalam menjaga lingkungan.

Dorong perubahan kebiasaan dari lingkungan kerja

Komitmen terhadap perubahan kebiasaan juga diwujudkan melalui Kick-off Zero Plastic Movement yang ditandai dengan penyediaan fasilitas water refill station.

Di lingkungan internal TelkomGroup, karyawan diajak menjalankan berbagai aksi sederhana melalui aktivasi program berbasis digital, seperti membawa wadah makan dan minum sendiri untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai serta berpartisipasi dalam gerakan donasi barang layak pakai.

Keterlibatan karyawan menjadi bagian penting dalam membangun gaya hidup berkelanjutan. Melalui berbagai aktivitas tersebut, TelkomGroup mendorong agar kepedulian terhadap lingkungan tidak berhenti pada program atau kegiatan tertentu, tetapi tumbuh menjadi bagian dari budaya dan keseharian, baik di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja.

Upaya membangun kesadaran tersebut juga diperluas kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan edukatif dan interaktif.

Sebanyak 146 peserta yang terdiri dari siswa, komunitas lingkungan, dan masyarakat sekitar mengikuti rangkaian kegiatan yang mengangkat praktik sederhana untuk menjaga lingkungan.

Peserta dapat mengikuti lokakarya pengolahan kemasan plastik menjadi produk fesyen bersama Bank Sampah Sawo Kencana, ecoprint dan kreasi berbahan alami bersama Godhog Asri, serta daur ulang kertas bersama Kawan Upcycle.

Rangkaian kegiatan turut dilengkapi sesi wicara yang membahas keberlanjutan, gaya hidup decluttering, serta praktik berkebun di ruang terbatas.

Melalui BISA Green Action Fest, TelkomGroup secara konsisten mendorong semangat keberlanjutan sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari.

Inisiatif itu merupakan bagian dari implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) TelkomGroup sekaligus kontribusi perusahaan terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 12 mengenai Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab serta SDG 13 terkait Penanganan Perubahan Iklim.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Djarum angkat bicara mengenai laporan investasi keluarga Hartono di luar negeri senilai sedikitnya 1,4 miliar dollar AS atau sekitar Rp 24,64 triliun ((kurs Rp 17.600 per dollar AS).

Djarum menegaskan, investasi tersebut bukan semata-mata langkah untuk memindahkan atau mengalihkan aset ke luar negeri, melainkan bagian dari strategi diversifikasi dan integrasi bisnis, khususnya untuk memperkuat rantai pasok industri rokok.

Manager Corporate Communications Djarum Budi Darmawan mengatakan, aksi korporasi yang menjadi sorotan tersebut berupa akuisisi perusahaan kertas yang produknya dibutuhkan dalam industri rokok.

"Ini diversifikasi bisnis. Kami di Djarum memang mengakuisisi pabrik kertas untuk rokok, yaitu SWM dan Tantapier," ujar Budi saat dihubungi Kompas.com, Kamis malam (10/9/2026).

Menurut dia, kedua perusahaan yang diakuisisi memiliki produk yang berkaitan langsung dengan kebutuhan industri rokok. Salah satunya memproduksi bahan untuk pembungkus batang rokok, sementara perusahaan lainnya menyediakan kertas untuk membungkus filter dan kebutuhan kemasan produk rokok.

Dengan demikian, akuisisi tersebut dinilai dapat memperkuat integrasi bisnis Djarum, termasuk dengan perusahaan yang telah menjadi bagian dari kelompok usahanya di Indonesia.

Akuisisi dilakukan sejak 2023

Budi juga menekankan bahwa aksi korporasi tersebut telah dilakukan sejak 2023, ketika Joko Widodo masih menjabat sebagai Presiden.

Pernyataan tersebut disampaikan untuk memberikan konteks terhadap pemberitaan Bloomberg yang mengaitkan peningkatan investasi keluarga Hartono di luar negeri dengan kondisi iklim usaha dan kebijakan pemerintah Indonesia saat ini.

"Faktanya, afiliasi pengambilalihan dan akuisisi ini dilakukan di tahun 2023, pada zaman Presiden Jokowi," kata Budi.

Ia menjelaskan, akuisisi tersebut juga tidak sepenuhnya dibiayai dengan dana internal perusahaan. Djarum menggunakan pembiayaan asing berupa pinjaman untuk menjalankan transaksi tersebut.

"Ini bagian dari langkah strategis industri hasil tembakau Djarum untuk memperkuat lini kita. Akuisisi ini dilakukan pada zaman Presiden Jokowi, 2023-2024. Alhamdulillah dengan menggunakan pembiayaan asing, pinjaman, jadi kita memperkuat lini kita," paparnya.

Sebelumnya, Bloomberg melaporkan sedikitnya sembilan entitas berbasis di Singapura dan London yang memiliki keterkaitan dengan keluarga Hartono telah menginvestasikan sedikitnya 1,4 miliar dollar AS atau sekitar Rp 24,64 triliun di luar negeri.

Investasi tersebut antara lain dilakukan melalui Evergreen Hill Enterprise Pte Ltd. Pada akhir 2023, perusahaan tersebut mengeluarkan sekitar 669 juta dollar AS atau Rp 11,77 triliun untuk mengakuisisi perusahaan kertas khusus di Amerika Serikat.

Pada 2024, Evergreen kembali melakukan ekspansi dengan mengeluarkan 360 juta euro atau sekitar 418 juta dollar AS atau Rp 7,36 triliun untuk mengakuisisi produsen kertas untuk industri rokok asal Austria.

Menurut Bloomberg, Evergreen Hill dimiliki sepenuhnya oleh PT Eragraha Pirantimegah yang terafiliasi dengan keluarga Hartono.

Lebih dari 90 persen bisnis Djarum masih di Indonesia

Budi menegaskan, adanya investasi dan akuisisi di luar negeri tidak berarti mayoritas bisnis Djarum berpindah dari Indonesia.

Ia menyebut lebih dari 90 persen bisnis Djarum masih berada di dalam negeri.

"Jadi sebenarnya Djarum itu hampir lebih dari 90 persen bisnisnya di Indonesia," ujar Budi.

Menurut dia, besarnya porsi bisnis Djarum di Indonesia merupakan bagian dari komitmen keluarga Hartono untuk tetap berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

"Kenapa 90 persen bisnisnya di Indonesia? Karena cita-cita owner kita, Pak Budi Hartono dan Pak Bambang Hartono, sebagai warga negara, sebagai rakyat Indonesia, ingin ikut membangun kesejahteraan dan kemakmuran di Indonesia, negara yang kita cintai ini," katanya.

Budi menambahkan, aktivitas usaha di Indonesia memberikan dampak ekonomi yang luas, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga pengembangan sumber daya manusia.

Selain itu, keberadaan industri di dalam negeri juga menciptakan permintaan terhadap bahan baku serta menggerakkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor.

Kekhawatiran terhadap ketidakpastian

Sebelumnya, laporan Bloomberg menyoroti menyebut peningkatan investasi di luar negeri dilakukan para pengusaha besar di tengah meningkatnya ketidakpastian yang dihadapi sejumlah pelaku usaha besar di Indonesia. 

Selain keluarga Hartono, sejumlah pengusaha Indonesia juga memperluas kepemilikan aset dan bisnis di luar negeri.

Miliarder Alex Ramlie, misalnya, melalui perusahaannya menyepakati pembelian tambang batu bara di Australia senilai 3,9 miliar dollar AS atau sekitar Rp 68,64 triliun pada Mei 2026.

Sementara itu, perusahaan yang dikendalikan Prajogo Pangestu pada Juli 2026 mengajukan penawaran indikatif senilai 5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 88 triliun untuk membeli perusahaan panas bumi di Filipina.

“Peran pemerintah yang semakin besar dalam perekonomian telah meningkatkan ketidakpastian di sejumlah sektor utama Indonesia,” kata Laura Schwartz, analis senior Asia di perusahaan intelijen risiko Verisk Maplecroft seperti dilansir dari Bloomberg.

Menurut dia, pendekatan pemerintahan Prabowo yang dinilai tidak konsisten terhadap pelaku usaha Indonesia turut meningkatkan kekhawatiran investor.

“Pendekatan pemerintah yang terkadang hangat dan terkadang dingin terhadap para pemimpin bisnis Indonesia tidak membantu meredakan kekhawatiran investor,” paparnya.

Sejak Prabowo menjabat sebagai Presiden Indonesia pada Oktober 2024, Indonesia menghadapi tekanan arus modal keluar yang turut membebani nilai tukar rupiah dan pasar saham.

Investor global tercatat melepas hampir 4 miliar dollar AS atau sekitar Rp 70,4 triliun saham Indonesia secara neto sejak Januari. Nilai tersebut hampir empat kali lipat dibandingkan total aksi jual bersih sepanjang 2025.

Sementara itu, sejumlah bank asing terbesar yang beroperasi di Indonesia telah menarik sekitar 640 juta dollar AS atau sekitar Rp 11,26 triliun modal sejak Prabowo menjabat sebagai Presiden.

Sejumlah kebijakan pemerintah turut menjadi perhatian investor. Salah satunya adalah keputusan Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada September 2025.

Belakangan, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo juga meninggalkan jabatannya dengan alasan pribadi.

Di sisi lain, Danantara, lembaga pengelola investasi atau sovereign wealth fund yang menjadi salah satu program utama pemerintahan Prabowo, telah mengonsolidasikan hampir seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke dalam satu struktur.

Perkembangan tersebut memunculkan kekhawatiran mengenai semakin besarnya peran pemerintah dalam sejumlah sektor strategis, termasuk jasa keuangan dan ekspor komoditas.

Pemerintah sendiri menyatakan tetap berkomitmen menjaga iklim usaha yang adil dan berdasarkan aturan bagi seluruh investor serta kelompok usaha.

Badan Komunikasi Pemerintah juga menyatakan pemerintahan saat ini menghargai peran sektor swasta dalam mendukung investasi, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan nasional.

Menurut pemerintah, keterlibatan dunia usaha dalam berbagai program pemerintah tidak mengubah komitmen terhadap perlakuan yang setara, kepastian hukum, dan tata kelola perusahaan yang baik

CHONBURI, KOMPAS.com - Polisi Thailand menembak mati istrinya yang bekerja sebagai guru Taman Kanak-kanak (TK) di tempat korban mengajar, Rabu (9/9/2026).

Pihak berwenang memastikan seluruh anak-anak dan staf di lokasi kejadian selamat.

Insiden penembakan ini terjadi di TK Provinsi Chonburi, sebelah tenggara Bangkok.

Gubernur Chonburi Naris Niramaiwong mengonfirmasi bahwa semua anak dievakuasi tanpa luka sedikit pun.

"Sebanyak 44 anak dievakuasi dengan selamat, bersama dengan tiga guru dan tiga anggota staf lainnya," ujar Naris di akun Facebook miliknya, dikutip dari AFP.

Insiden bermula ketika pelaku mendatangi tempat kerja istrinya pada pagi hari.

Ketua Dewan Kecamatan Nong Pla Lai, Sayan Klomaon, menjelaskan kronologi singkat saat pelaku tiba di lokasi.

"Pelaku—yakni polisi setempat—mendatangi sekolah sekitar pukul 10.30 pagi (10.30 WIB) dan sempat berbicara dengan istrinya sebelum menembaknya," kata Sayan kepada AFP.

Sayan menambahkan, penembakan tersebut terjadi di luar kelas sehingga tidak ada siswa yang menyaksikan secara langsung.

"Pelaku kemudian pergi meninggalkan lokasi menuju rumahnya, dan sejak saat itu semua anak sudah dijemput," tutur Sayan.

Adapun motif dari aksi penembakan tersebut belum diketahui secara pasti.

Seusai melakukan aksi nekatnya di TK, pelaku kabur dan kembali ke kediamannya di Chonburi.

Kepolisian setempat bergerak cepat dengan mengepung rumah pelaku untuk mengamankan situasi.

Naris mengatakan, aparat kepolisian setibanya di kediaman pelaku langsung bernegosiasi agar yang bersangkutan bersedia menyerahkan diri.

Atas insiden ini, Naris memerintahkan penutupan sementara TK tersebut. Ia juga menyatakan bahwa dukungan psikologis akan diberikan kepada anak-anak serta para staf yang menyaksikan insiden.

Maraknya penembakan di Thailand

Aksi penembakan ini menambah panjang daftar tragedi berdarah yang mengguncang "Negeri Gajah Putih".

Insiden ini terjadi hanya satu bulan setelah remaja menembak kakek-neneknya, lima staf, dan seorang murid di sekolahnya, kemudian mengakhiri hidupnya sendiri.

Tragedi serupa juga pernah mencoreng sejarah negara tersebut pada 2022.

Kala itu, mantan polisi bersenjatakan pistol dan pisau menyerbu tempat penitipan anak di Thailand utara.

Peristiwa tersebut menewaskan 24 anak dan 12 orang dewasa, menjadikannya salah satu penyerangan paling mematikan di Thailand.

Thailand sendiri tercatat sebagai salah satu negara dengan tingkat kepemilikan senjata api (senpi) tertinggi di Asia Tenggara.

Meski pemerintah berulang kali berjanji memperketat aturan kepemilikan senpi, janji-janji tersebut dinilai belum mampu mencegah berulangnya kasus penembakan.

SOLO, KOMPAS.com - Wali Kota Solo, Respati Ardi merespons cepat aduan terkait dugaan tindakan kasar yang dilakukan seorang oknum guru SD terhadap muridnya.

Peristiwa tersebut menjadi sorotan setelah orangtua murid menyampaikan kekecewaannya di media sosial terkait perlakuan tidak menyenangkan yang diterima anaknya.

Salah satunya, ketika sang anak mendapat nilai nol lalu oknum guru tersebut mengeluarkan ucapan yang dinilai menyakitkan. 

Menindaklanjuti hal tersebut, Respati mendatangi langsung sekolah dan memediasi pertemuan antara oknum guru dengan orangtua murid pada Kamis (10/9/2026).

Respati menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada orangtua murid dan menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada guru yang bersangkutan.

"Kita sanksi guru tersebut supaya menjadi peringatan agar tetap sabar memperlakukan anak. Karena mendidik anak perlu sentuhan yang lebih baik, jika memberi hukuman juga harus dengan maksud mendidik," kata Respati dalam keterangannya diterima pada Jumat (11/9/2026).

Dampingi Psikologis Korban

Selain penegakan disiplin bagi oknum guru, Pemkot Solo juga memberikan perhatian khusus pada kondisi psikologis korban.

Pendampingan profesional disiapkan guna memastikan kesehatan mental siswa pulih.

"Untuk anak yang terdampak, kita tambahkan psikolog klinis untuk trauma healing agar tidak ada trauma lagi," ujar Respati.

Langkah cepat ini menjadi bagian dari komitmen Pemkot Solo dalam mentransformasi sistem pendidikan negeri.

"Fokus pembenahan tidak hanya mencakup sarana dan kualitas pembelajaran, tetapi juga menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, serta ramah anak," imbuh dia.

Respati menegaskan koreksi terhadap kinerja tenaga pendidik akan terus dilakukan demi membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri di Solo.

"Kami berkomitmen untuk segera mengkoreksi kinerja guru kami agar orangtua lebih percaya lagi dan ini menjadi pelajaran kita semua," tuturnya.

Orangtua Curhat di Medsos

Sebelumnya, orangtua siswa tersebut menceritakan dugaan perlakuan tidak menyenangkan dan kekerasan fisik yang dialami anaknya.

Unggahan yang dibagikan di Theread itu menjadi viral.

Dalam unggahan itu, Orangtua korban menceritakan kondisi anaknya saat duduk di kelas satu baik-baik saja. Namun, situasi berubah setelah anaknya naik ke kelas dua.

Menurut unggahan tersebut, anaknya sering kali pulang sekolah dalam kondisi menangis lantaran mendapatkan nilai nol tanpa penjelasan dari guru, serta kerap menerima ucapan verbal yang menyakitkan.

"Beberapa minggu anakku pulang matanya sembab ternyata dia kasih nilai 0 dan buku di lempar di lantai, anakku nangis di belakang, tanpa di kasih tau kenapa 0," tulis pemilik akun dikitip pada Kamis (10/9/2026).

Anak tersebut juga mengaku mengalami dugaan tindakan kekerasan fisik dari gurunya akibat terlambat menyelesaikan tugas pelajaran matematika.

"Ternyata dia di-slentik kupingnya sama gurunya gara-gara matematika belum selesai. Saya menyadari anak saya kurang cepat, tapi kenapa harus di-slentik smpe dia sakit hati nangis di belakang," sambung dia.

Unggahan tersebut mendapat simpati serta sorotan luas dari para pengguna media sosial Threads. Bahkan Wali Kota Solo Respati Ardi merespon unggahan wali murid tersebut.

PEKALONGAN, KOMPAS.com – Guru SD di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, yang terseret dugaan hubungan intim dengan kepala sekolah dan masih mengajar di sekolah lain mendapat sorotan DPRD setempat.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan, Mashadi meminta, pemerintah daerah tidak tergesa-gesa menjatuhkan sanksi sebelum seluruh proses pemeriksaan terhadap keduanya sebagai aparatur sipil negara (ASN) selesai.

Mashadi mengatakan, status guru yang masih mengajar selama proses pemeriksaan harus dilihat berdasarkan aturan dan tahapan yang berlaku.

“Ini masih dalam proses. Bukan berarti tidak masalah, artinya masih dalam proses. Nanti kalau secara ada masalah, nanti beda,” kata Mashadi saat dikonfirmasi, Kamis (10/9/2026).

Disebut Tak Bisa Serta-nerta

Menurut dia, pemberian sanksi terhadap ASN tidak dapat dilakukan secara serta-merta. Pemerintah daerah, kata dia, harus memastikan terlebih dahulu ada atau tidaknya pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan internal.

“Kalau melalui proses itu memang harus sesuai dengan aturan. Kita, dinas, mau menindak tidak bisa keluar dari koridor aturan hukum,” ujarnya.

Mashadi menilai, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Pekalongan telah mengambil langkah awal terhadap kedua pihak.

Kepala sekolah telah dicopot dari jabatannya dan ditarik ke Kantor Dindikbud Kabupaten Pekalongan. Sementara guru perempuan yang juga diperiksa telah dimutasi ke sekolah lain dan masih menjalankan tugas mengajar.

“Saya kira Dinas Pendidikan sudah bagus, sudah mengambil tindakan. Tinggal proses selanjutnya,” komentar Mashadi.

Minta Tunggu Hasil Pemeriksaan Inspektorat

Ia mengatakan, proses pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui secara jelas apakah terdapat pelanggaran disiplin maupun pelanggaran hukum.

Apabila dari pemeriksaan Inspektorat nantinya ditemukan dugaan pelanggaran hukum, kasus tersebut menurut dia dapat diteruskan kepada aparat penegak hukum (APH).

“Kalau Inspektorat nanti menganggap ada pelanggaran hukum, saya yakin diserahkan ke APH,” ujarnya.
Mashadi mengaku, sebelumnya telah mendapat informasi mengenai kecurigaan warga terhadap aktivitas kepala sekolah dan guru tersebut di lingkungan sekolah.

Kecurigaan itu kemudian diperkuat dengan pemasangan kamera CCTV oleh komite sekolah. Kamera dipasang setelah warga mendapati kondisi yang dianggap mencurigakan, di antaranya dua sepeda motor masih terparkir di sekolah sementara sebuah ruangan dalam keadaan terkunci.

Menurut Mashadi, keberadaan CCTV dapat menjadi salah satu bagian dari sistem pengawasan di lingkungan sekolah. Selain membantu mengungkap dugaan aktivitas yang tidak semestinya, kamera pengawas juga dapat digunakan untuk mencegah tindak kejahatan lain.

“Jadi CCTV itu penting, bukan hanya untuk kasus seperti ini, tetapi juga untuk mengantisipasi tindak kejahatan lainnya,” katanya.

Kasus tersebut mencuat setelah rekaman CCTV yang disebut memperlihatkan dugaan tindakan asusila antara kepala sekolah dan guru di Desa Langkap, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, di lingkungan sekolah viral di media sosial.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan masih memproses pemeriksaan untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran serta sanksi yang sesuai dengan ketentuan.

SPEKULASI Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), akan maju sebagai kandidat pada Pilpres 2029 menarik untuk dicermati. 

Meskipun AHY telah menyampaikan klarifikasi atas berbagai ‘kecurigaan’ terhadap sinyal dan gestur pidato politiknya, menarik untuk menganalisis konstelasi kontestasi politik tahun 2029 bila AHY memutuskan untuk turut bertarung. 

Bila AHY maju pada Pilpres 2029 (sebagai capres atau cawapres), persaingan akan ditandai oleh semakin banyaknya anak presiden yang terjun ke medan laga. (Catatan: tulisan ini memilih menggunakan sebutan anak presiden ketimbang anak mantan presiden, mengikuti tradisi mempertahankan sebutan presiden kepada para mantan presiden).

AHY kemungkinan akan bertarung dengan  Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang juga putra dari Presiden Jokowi.

Gibran diperkirakan akan maju, baik berpasangan dengan Presiden Prabowo atau alternatif lain. 

Puan Maharani, ketua DPR saat ini yang merupakan putri dari presiden ke-5 RI belum menunjukkan sinyal ke arah itu.

Namun, peluang itu tidak berarti tertutup sepenuhnya.

Status Anak Presiden sebagai Modal Kultur 

Dari perspektif sosiologis, status sebagai anak presiden merupakan modal budaya (culture capital) yang penting. 

Menurut Pierre Bourdieu (1986) dalam 'The Form of Capital,'  modal budaya adalah aset non-finansial yang sangat berharga yang diwariskan melalui keluarga.

Sebagai misal, anak yang tumbuh di lingkungan tokoh terpandang berpotensi mengalami proses sosialisasi primer yang sangat kaya. 

Sejak kecil, mereka terbiasa mendengarkan diskusi tingkat tinggi, melihat bagaimana orang tua mereka mengambil keputusan, bernegosiasi, dan menyelesaikan konflik besar. 

Dampak positifnya ialah kualitas kepemimpinan, artikulasi bahasa yang tertata, dan ketenangan emosional (kematangan) terserap secara alami oleh anak melalui modeling sehari-hari. 

Secara psikologis, sebagaimana dikemukakan oleh Tajfel dan Turner lewat Teori Identitas Sosial (1986)  individu mendefinisikan diri mereka berdasarkan kelompok sosial tempat mereka bernaung. 

Ketika seseorang menyandang sebutan sebagai anak presiden, harga dirinya  (self-esteem) terangkat ke  puncak hierarki sosial yang dihormati.

Mereka juga diasosiasikan dengan kualitas orang tua mereka.

Kontribusi positif lain dari identitas ialah membantu individu memahami posisi mereka di dunia dan bagaimana mereka harus berperilaku.

Ini merupakan keistimewaan yang tidak selalu dapat diperoleh semua orang. Banyak calon pemimpin yang harus berjuang untuk menciptakan merek (brand) mereka dan tidak selalu berhasil.

Meskipun demikian, dari  perspektif Ilmu Komunikasi, status sebagai anak mantan presiden hanya akan berkontribusi positif bila ia berhasil dinegosiasikan dalam interaksi sosial melalui komunikasi.

Identitas yang mulia tidak menjadi jaminan untuk memberi bobot yang mulia pada sosok seorang politisi. Ia  sangat tergantung pada bagaimana ia mengelolanya melalui komunikasi.

Menurut Teori Manajemen Identitas William R. Cupach dan Tima M. Imahori (1980), setiap individu selalu terlibat dalam upaya menampilkan, menegosiasikan dan mempertahankan identitasnya untuk mencapai tujuan tertentu. 

Identitas itu selalu berlapis, tidak tunggal, dan tidak statis. Ia merupakan hasil dari tawar-menawar melalui komunikasi dengan pihak yang menjadi mitra interaksi. 

Identitas itu akan memberi bobot positif jika ia  berhasil dinegosiasikan dengan baik dan divalidasi oleh lingkungan sosialnya. 

Sebaliknya, ia akan menjadi beban bila yang terjadi adalah ketidaksesuaian identitas. 

Bila, misalnya, anak presiden menampilkan perilaku yang bertolak belakang dengan perilaku orang tuanya, publik akan menolak identitas yang dinegosiasikan. 

Beban lain dari identitas ialah jebakan stereotip. Jika seseorang terkurung dalam stereotip status tersebut, ia  akan kehilangan otonomi atas dirinya sendiri.

Di dunia politik, seorang tokoh akan terus mengelola komunikasinya agar identitas yang diinginkan tetap terjaga sesuai dengan yang diinginkan.

Legacy Leader versus Self-made Leader

Tokoh-tokoh politik yang mewarisi identitas sebagai putra-putri tokoh terpandang sering disebut sebagai 'legacy leaders.'  Mereka memiliki modal kultur yang kuat.

Mereka memperoleh privilege tertentu, yang tidak mungkin diperoleh oleh yang bukan berstatus seperti mereka. 

Mereka secara cepat dapat memperoleh kedudukan yang penting di organisasi-organisasi yang dirintis oleh orang tua mereka, termasuk di partai politik.

AHY, misalnya, di usia 41 telah menjadi ketua umum Partai Demokrat tanpa pernah menjadi pengurus struktural di level DPD atau DPC. 

Partainya mendaftarkannya sebagai calon gubernur DKI Jakarta di usia 39 tahun dengan pangkat militer terakhir mayor infanteri. 

Gibran Rakabuming Raka juga tidak jauh berbeda. Pada usia 32 tahun, ia mendapat privilege menjadi calon wali kota Solo dari PDI Perjuangan, tanpa harus memenuhi peraturan internal partai sebagai anggota atau kader aktif minimal tiga tahun. 

Dua contoh ini hanya sebagian dari banyak cerita tentang 'legacy leader' di kancah politik Indonesia.

Di kutub yang lain adalah tokoh-tokoh politik yang berasal dari masyarakat biasa. Kutub ini kerap disebut 'self-made leader', yaitu orang-orang yang dibentuk oleh talenta personal dan kerja keras secara mandiri.

Dua kutub ini sama-sama hidup dan berkembang, melahirkan tokoh-tokohnya masing-masing. 

Di Indonesia, misalnya, kutub 'self-made leader' telah melahirkan pemimpin-pemimpin seperti Sukarno, Suharto, B.J. Habibie, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo,  bila kita bicara di level presiden. 

Para pemimpin yang dinilai berpotensi masuk ke ‘liga’ ini melalui jalur ini antara lain Dedi Mulyadi (gubernur Jawa Barat), Sherly Tjoanda (gubernur Maluku Utara), Pramono Anung (gubernur DKI Jakarta),  Bahlil Lahadalia (Ketua Umum Partai Golkar dan Menteri ESDM), untuk menyebut beberapa.

Di sisi lain, kutub 'legacy leader' juga tidak kalah produktifnya, karena telah memunculkan pemimpin-pemimpin seperti Megawati Sukarnoputri (putri dari Sukarno), Abdurrahman Wahid (putra dari K.H. Wahid Hasjim), Prabowo Subianto (putra dari begawan ekonomi, Sumitro Djojohadikusumo), Gibran Rakabuming (putra dari Presiden ke-7, Joko Widodo), dan kini AHY.

Kutub ini juga turut diramaikan oleh  Ketua DPR-RI dan Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani (putri dari Presiden ke-5, Megawati Sukarnoputri), Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto (putra dari menteri perindustrian di era Soeharto, Hartarto), Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar (cicit dari K.H. Bisri Syansuri, salah satu pendiri NU), Ketua Dewan Pembina Partai Golkar dan Menteri Perindustrian, Agung Gumiwang Kartasasmita (putra dari mantan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Koordinator Bidang Ekuin) dan lain-lain.

Berkaca pada Pengalaman Amerika Serikat

Bagaimana kontribusi latar belakang keluarga seorang pemimpin bagi kepemimpinannya  di kemudian hari telah menjadi objek studi yang serius.

Salah satu rujukan penting adalah studi berkala yang dilakukan oleh Siena College Research Institute (SCRI) dalam menilai kinerja presiden Amerika Serikat dari masa ke masa.

Sejak tahun 1982, lembaga ini melakukan survei untuk membuat peringkat seluruh presiden AS. Survei dilakukan pada akhir tahun pertama masa kerja presiden baru.

Survei dilakukan terhadap responden yang terdiri dari  ratusan sejarawan, ilmuwan politik dan pakar kepresidenan. 

Mereka diminta untuk menjawab berbagai pertanyaan yang dikelompokkan ke dalam 20 kategori yang berbeda. Ke-20 kriteria ini dinilai  menggunakan skala 1 (kategori buruk) hingga 5 (kategori luar biasa).

Salah satu yang paling penting dari 20 kategori ini ialah latar belakang (backround).

Ke dalamnya mencakup latar belakang keluarga (seperti status sebagai anak presiden), latar belakang pendidikan, dan pengalaman.

SCRI telah mengadakan survei sebanyak  tujuh kali sejak pertama kali dilakukan tahun 1982. Bila perhatian difokuskan pada kategori latar belakang, muncul beberapa temuan yang menarik.

Secara longgar, latar belakang presiden AS bisa dibagi menjadi tiga kelompok. 

Pertama, kelompok dinasti politik dan elit. Ini adalah  kelompok yang sejak lahir memiliki privilege keluarga besar, kekayaan, atau nama besar politik.

Kedua, adalah kelompok kelas menengah dan pekerja. Ini merupakan kelompok latar belakang terbesar. Mereka lahir dari keluarga biasa (bukan elit politik, bukan pula miskin ekstrem), tetapi berhasil naik kelas melalui jalur pendidikan tinggi, profesi hukum, atau karier militer.

Ketiga adalah kelompok berlatar belakang keluarga miskin. Ini adalah kelompok yang lahir dari garis kemiskinan atau yatim piatu, tetapi memiliki ketangguhan luar biasa untuk naik ke puncak kekuasaan.

Sepanjang sejarah Amerika Serikat, hanya pernah ada dua kali anak presiden yang menjadi presiden. Keduanya adalah John Quincy Adams, presiden ke-6  AS, yang merupakan anak dari John Adams, presiden ke-2 AS dan George W. Bush, yang merupakan putra dari George H.W. Bush.

Sebagai putra dari founding father (bapak bangsa) sekaligus presiden, Quincy Adams dididik langsung oleh kaum elit pemimpin AS.

Ia menjadi diplomat di Eropa sejak usia remaja, dan menjadi menteri luar negeri yang legendaris.

Tidak heran  jika dalam survei-survei SCRI ia selalu mendapat peringkat tinggi untuk kategori latar belakang. Dalam beberapa kali survei ia berada di peringkat pertama.

Namun, ketika pengamatan diarahkan pada skor kepemimpinan keseluruhan, Quincy Adams tidak terlalu istimewa. 

Kinerja kepresidenannya tergolong biasa-biasa belaka alias berada di papan tengah. Salah satu kelemahannya menurut survei SCRI, adalah hubungannya yang buruk dengan Kongres.

Anak presiden berikutnya yang berhasil menjadi presiden AS ialah George W. Bush. Ia adalah putra dari presiden ke-41 AS, George H.W. Bush.

Dari sisi latar belakang, seharusnya ia juga memiliki peringkat tinggi.  Statusnya sebagai anak presiden dan cucu seorang senator (Prescott Bush) memberinya koneksi politik yang luas.

Namun, survei tidak menunjukkan hasil yang selaras. Peringkat George W. Bush untuk kategori  latar belakang (sebagai anak presiden) tergolong biasa.

 Ia berada di peringkat 17 (pada survei tahun 2018), peringkat 18 (tahun 2002),  peringkat 20 (tahun 2022) dan peringkat 36 (tahun 2010. 

Peringkat kinerjanya secara keseluruhan juga tidak terlalu istimewa. Ia berada di peringkat  33 (pada survei tahun 2018), peringkat 23 (tahun 2002), peringkat 35 (tahun 2022) dan peringkat 39 (tahun 2010).  

Peringkatnya relatif lebih buruk  dibandingkan dengan ayahnya.

Hasil senada terlihat bila pengamatan diarahkan kepada para keturunan ‘bapak bangsa’ AS.

Presiden yang merupakan kerabat dekat para arsitek utama Paman Sam selalu mendapatkan peringkat kategori latar belakang yang tinggi. 

James Madison dan James Monroe, misalnya.  Mereka tumbuh di lingkaran elit penandatangan Deklarasi Kemerdekaan.

Nilai kategori latar belakang mereka selalu konsisten di peringkat 5 besar. Namun, kinerja mereka sebagai presiden tak sebanding dengan latar belakang mereka.

Uniknya, bila pengamatan diarahkan pada presiden AS yang mencatat peringkat kategori latar belakang yang rendah, hal yang sebaliknya terlihat.  

Abraham Lincoln, presiden ke-16 AS, sebagai contoh. Dalam kriteria latar belakang, peringkat Lincoln sangat rendah (berada di papan bawah sekitar peringkat 29-32). Ia lahir di gubuk kayu miskin, tidak menempuh pendidikan formal tinggi, dan minim pengalaman eksekutif. 

Namun, karena kinerja objektifnya yang luar biasa saat menyelamatkan negara dari Perang Saudara, nilai Lincoln  secara keseluruhan di mata para responden sangat baik sehingga bertengger di peringkat 1 atau 2 sejarah AS.

Hasil survei SCRI menunjukkan bahwa latar belakang seorang calon presiden AS memiliki kontribusi penting dalam penilaian kinerja mereka.

Latar belakang yang positif dan istimewa, seperti berasal dari kalangan terpandang, memiliki pendidikan yang baik, dan berpengalaman, memberi impresi yang sangat positif.

Namun, para responden survei akan memberikan hukuman lebih berat kepada mereka apabila hasil akhir dari masa jabatan mereka tidak lebih baik. 

Jika seorang anak presiden memimpin dengan performa yang biasa-biasa saja atau justru buruk, responden SCRI menganggap mereka gagal memaksimalkan privilege luar biasa yang sudah mereka miliki sejak lahir. 

Ini berkebalikan dengan mereka yang datang dari latar belakang miskin yang berhasil mencetak prestasi besar. Mereka akan dipandang jauh lebih heroik. 

Dapat dikatakan latar belakang ‘mentereng’ seorang calon pemimpin berperan sebagai bonus di awal perjalanan. Ia memberi keunggulan start. 

Modal kultur sebagai keluarga terpandang, memberi berbagai kemudahan untuk memasuki arena. Tiket masuk lebih mudah mereka peroleh dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki jalur VIP.

Namun, seiring dengan perjalanan waktu, penilaian terhadap mereka akan jauh lebih kritis.

Standar penilaian terhadap mereka akan jauh lebih tinggi daripada terhadap mereka yang tidak memiliki privilege.

Kesalahan kecil yang dilakukan oleh seorang ‘anak presiden’ akan dinilai jauh lebih berat oleh publik karena dianggap merusak citra kelompok elit yang diwakilinya.

AHY dan anak-anak presiden lainnya yang mungkin kini tengah merencanakan untuk memasuki gelanggang, seyogianya memperhitungkan hal ini. 

Mereka akan selalu dihadapkan pada ketegangan antara mendayagunakan privilese latar belakang keluarga untuk mendongkrak nilai, namun pada saat yang sama harus berjuang untuk  diakui sebagai individu yang mandiri, bukan perpanjangan tangan orang tuanya.