SEJARAH kepolisian kita jarang mencatat seorang mantan Kapolri ditahan oleh institusi yang pernah ia pimpin, apalagi dengan tuduhan menyadap presiden yang justru mengangkatnya ke lingkaran Istana.

Hanya 35 hari setelah dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo ditetapkan sebagai tersangka bersama dua perwira tinggi lain, lalu disusul tersangka keempat.

Bareskrim menyebut nomor Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, ormas, LSM, dan pengusaha dimasukkan ke sistem penyadapan Polri tanpa prosedur sepanjang 2025–2026, dan jejaknya dihapus pada Oktober 2026 (Kompas.com, 3/11/2026).

Publik wajar bertanya mengapa seorang jenderal bintang empat dengan masa jabatan Kapolri terlama dan deretan penghargaan mau mempertaruhkan segalanya.

Motif belum diungkap penyidik, dan pihak Listyo belum menyampaikan pembelaan. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku sampai hakim memutus.

Namun, ada pertanyaan kedua yang tak kalah penting, yakni ke mana jaringan yang dibangun selama hampir enam tahun memimpin Polri akan bergerak, dan seberapa teguh penggantinya menghadapi gelombang itu.

Dilema Penjaga Kekuasaan

Milan Svolik dalam The Politics of Authoritarian Rule (2012) menggambarkan dilema abadi penguasa terhadap aparat koersifnya.

Aparat yang diberi kewenangan besar untuk menjaga kekuasaan sekaligus memegang kemampuan untuk mengancam penguasa itu sendiri.

Indonesia jelas negara demokrasi, tetapi logika itu tetap bekerja di negara mana pun yang memberi polisi akses atas teknologi pengintaian tanpa pengawasan eksternal yang memadai.

Max Weber melengkapi lensa ini lewat gagasan Dienstwissen, pengetahuan dinas yang menjadi sumber kuasa birokrasi.

Informasi rahasia adalah modal. Siapa pun yang memegang percakapan pribadi presiden, menteri, pemilik media, dan pengusaha memegang daya tawar yang tidak tercantum dalam struktur jabatan mana pun.

Ironisnya, alat yang dipakai bukan perangkat gelap dari pasar ilegal, melainkan sistem penyadapan resmi yang dibeli dengan anggaran negara untuk memburu teroris, bandar narkoba, dan koruptor.

Ketika sistem yang sah dapat diisi nomor siapa saja tanpa surat permohonan penyidik, persoalannya tidak lagi semata niat buruk individu.

Persoalannya adalah desain pengawasan yang membiarkan satu tangan memegang kunci tanpa ada mata lain yang ikut berjaga.

Dari dua lensa itu, beberapa kemungkinan motif layak diajukan sebagai pertanyaan, bukan vonis.

Isu pergantian Kapolri sudah beredar sejak Agustus, dan penghapusan log terjadi pada bulan yang sama ketika Listyo melepas tongkat komando.

Apakah penyadapan itu asuransi politik seorang pejabat yang merasa posisinya terancam? Atau sisa kebiasaan institusi yang terlalu lama memakai alat sadap tanpa kontrol?

Kedekatan historis Listyo dengan Presiden ke-7 Joko Widodo juga terus disebut, meski pengamat mengingatkan bahwa kedekatan masa lalu tidak membuktikan keterlibatan dalam perbuatan yang terjadi kemudian.

Jokowi memilih berjarak dan meminta semua pihak menghormati proses hukum.

Klaim Mahfud MD bahwa enam perwira lebih dulu diamankan dan mengaku bekerja atas perintah pimpinan, serta bahwa Listyo sempat dilepas setelah ada sesuatu yang ditawar, menambah lapisan teka-teki.

Klaim itu masih sepihak. Namun, jika benar ada tawar-menawar, publik berhak tahu apa yang ditawarkan dan mengapa tawaran itu ditolak.

Ujian Kapolri Baru

Saat menerima Persatuan Purnawirawan Polri, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan penindakan ini murni penegakan hukum dan bukan persaingan antara Kapolri dan mantan Kapolri (Kompas.com, 5/11/2026).

Ketua Umum PP Polri Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri ikut memuji keberanian Kapolri. Dukungan para senior penting untuk menjaga soliditas, tetapi sejarah mengajarkan kehati-hatian.

Pada Oktober 2022, di tengah badai kasus Ferdy Sambo, tujuh mantan Kapolri juga mendatangi Mabes Polri untuk memberi dukungan moral, dan yang mereka dukung kala itu adalah Listyo sendiri.

Bahkan pada awal 2026, Bambang Hendarso Danuri masih menyatakan sokongannya atas sikap Kapolri Listyo soal kedudukan Polri di bawah Presiden. Dukungan korps bisa berpindah arah secepat angin politik berubah.

Di sinilah risiko masuk angin itu mengintai. Suyudi memimpin penyidikan terhadap seniornya yang sebulan sebelumnya memuji dan menitipkan amanah kepadanya saat serah terima jabatan.

Ia juga memimpin institusi yang sebagian perwiranya tumbuh di bawah komando Listyo.

Sejumlah kriminolog memperkirakan perkara ini bisa menyeret banyak perwira seperti kasus Ferdy Sambo. Setiap nama yang terseret akan memperluas lingkar pihak yang berkepentingan agar perkara berhenti pada beberapa orang saja.

Perlawanan jaringan tidak harus berupa gerakan terbuka. Ia bisa hadir sebagai praperadilan, pembingkaian kriminalisasi politik, kesaksian yang berubah di ruang sidang, atau ancaman senyap untuk membuka siapa saja yang pernah disadap dan apa isinya.

Bentuk terakhir inilah yang paling berbahaya karena mengubah penegakan hukum menjadi negosiasi antarelite.

Jebakan juga bisa datang dari arah sebaliknya. Istana sudah menyebut perbuatan ini mengarah ke makar, sementara Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan pasal makar tidak disangkakan.

Narasi politik yang melampaui konstruksi hukum berisiko melemahkan dakwaan ketika diuji di pengadilan, sekaligus memberi amunisi bagi tuduhan bahwa perkara ini sekadar pembersihan faksi.

Ketegasan juga menuntut kesediaan berbagi kendali. Penyidikan terhadap mantan pimpinan oleh institusi yang sama selalu mengandung konflik kepentingan, sekecil apa pun.

YLBHI mendesak pengawasan eksternal yang independen sekaligus undang-undang khusus tentang penyadapan.

Usulan itu layak dipertimbangkan serius, bukan sebagai tanda ketidakpercayaan kepada Suyudi, melainkan sebagai pagar agar hasil penyidikan kelak tidak mudah digugat.

Kompolnas, Komnas HAM, dan DPR dapat dilibatkan dalam pemantauan tanpa mencampuri teknis penyidikan.

Karena itu, ketegasan Suyudi tidak cukup diukur dari keberanian menahan mantan atasannya. Ukurannya adalah keterbukaan rantai komando, mulai dari siapa yang memerintah, siapa yang melaksanakan, siapa yang menerima hasil sadapan, hingga untuk apa semua itu dipakai.

Ukurannya juga perlakuan setara bagi korban yang bukan presiden, yakni jurnalis, aktivis, dan warga yang percakapannya ikut direkam.

Tanpa itu, kasus ini berisiko menjadi kisah hantu yang terus diceritakan ulang dari warung kopi hingga ruang rapat parlemen tanpa pernah menemukan ujungnya.

Kepolisian kita sudah terlalu sering meninggalkan pertanyaan yang menggantung. Beranikah kali ini Polri membuka semuanya hingga tak ada lagi bisik-bisik yang tersisa?

PUTRAJAYA, KOMPAS.com - Raja Malaysia Sultan Ibrahim bersitegang dengan Jaksa Agung atas kontroversi pembebasan mantan Perdana Menteri Najib Razak dari penjara, yang dipindahkan menjadi tahanan rumah.

Raja Ibrahim pada Sabtu (7/11/2026) menegaskan, perintah pengampunan bersyarat untuk Najib sudah jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas.

Ia memperingatkan, penundaan pembebasan Najib dari penjara berisiko dinilai sebagai penolakan terhadap perintah kerajaan.

“Seharusnya tidak ada kebingungan dalam penafsiran,” tegas Raja Ibrahim, dikutip dari AFP, seraya menambahkan bahwa penafsiran tersebut tidak terkait kasus-kasus hukum lain yang menimpa Najib.

“Mengingat semua persyaratan dalam perintah pengampunan bersyarat telah dipenuhi, argumen apa pun yang mempertanyakan perintah tersebut mengarah pada penolakan perintah Yang Mulia Raja,” kata Raja.

Pembelaan Kejaksaan Agung

Ketegangan ini bermula pada Jumat (6/11/2026), ketika Kejaksaan Agung Malaysia memblokir pemindahan Najib ke tahanan rumah meskipun denda telah dibayarkan.

Pihak kejaksaan memerlukan klarifikasi lebih lanjut mengenai pengampunan tersebut serta meminta penangguhan sementara.

“Selama periode ini, status penahanannya akan dipertahankan di tempat penahanannya yang ada, sesuai kewenangan dan instruksi dari otoritas terkait,” bunyi pernyataan Kejaksaan Agung pada Jumat.

Pihaknya menegaskan, langkah tersebut bertujuan menghindari konflik pelaksanaan perintah yang berlaku, dan untuk memastikan tidak ada hukuman yang dilaksanakan melawan hukum, bukan untuk menentang wewenang Raja.

Beberapa jam setelah pernyataan raja pada Sabtu, Kantor Perdana Menteri mengonfirmasi bahwa Jaksa Agung sedang meminta audiensi dengan raja untuk meminta pengampunan dan menyatakan niat mematuhinya, meski tetap bersikeras pertanyaan hukum masih ada dan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.

Di sisi lain, pengacara Najib, Farhan Shafee, menegaskan bahwa tidak ada dasar bagi pihak berwenang untuk menahan kliennya lebih lama lagi di penjara.

“Mereka harus segera memindahkannya ke kediamannya di Jalan Langgak Duta untuk menjalani tahanan rumah, seperti yang diperintahkan Yang Mulia,” ujar Farhan.

Rekam jejak skandal mega korupsi 1MDB

Najib (73) dipenjara atas keterlibatannya dalam penjarahan dana kekayaan negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Putra dari Bapak Pembangunan Malaysia Abdul Razak Hussein ini dipersiapkan menjadi pemimpin sejak usia muda, tetapi kariernya runtuh akibat skandal korupsi tersebut.

Penyelidikan beruntun menyeret dirinya dan sang istri, Rosmah Mansor, sejak kekalahan pemilu pada 2018.

Jaksa menyatakan, Najib menyalahgunakan posisinya sebagai perdana menteri, menteri keuangan, dan ketua dewan penasihat 1MDB untuk mengalirkan dana dalam jumlah besar ke rekening pribadinya.

Penyelidik menemukan, dana penjarahan tersebut digunakan untuk membeli real estat kelas atas, kapal pesiar mewah, serta karya seni berharga seperti lukisan Monet dan Van Gogh.

Najib lalu dijatuhi hukuman 12 tahun penjara pada Juli 2020 atas penyelewengan dana bekas anak perusahaan 1MDB.

Dewan pengampunan kemudian memotong hukumannya menjadi enam tahun dan mengurangi denda menjadi 50 juta ringgit (Rp 222,76 miliar), dengan jadwal selesai Agustus 2028.

Pada September 2026, Raja Sultan Ibrahim memberinya pengampunan bersyarat untuk menjalani sisa hukuman di rumah dengan syarat membayar denda 12 juta dollar AS (Rp 217,17 miliar).

Adapun beberapa hari setelah permohonan tahanan rumahnya pada Desember 2025 ditolak, Najib dijatuhi hukuman 15 tahun penjara tambahan dan denda 11,4 miliar ringgit (Rp 50,8 triliun) dalam persidangan terpisah terkait 1MDB.

Hukuman 15 tahun tersebut saat ini sedang dalam proses banding dan baru akan mulai dihitung setelah masa hukuman enam tahun selesai.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus dugaan penyadapan nomor telepon Presiden Prabowo Subianto terus bergulir.

Terbaru, Irjen Ahrie Sonta Nasution melalui kuasa hukumnya, Krisna Murti, memastikan akan kooperatif dan terbuka dalam proses hukum dugaan penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto.

“Kami akan kooperatif terhadap proses hukum. Klien kami akan terbuka untuk membuat terang benderang kasus ini,” kata Krisna dalam keterangan video yang telah dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (7/11/2026).

Krisna juga memastikan proses hukum terhadap Ahrie Sonta berjalan sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ia bilang Ahrie Sonta telah mendapat pendampingan hukum sejak awal pemeriksaan sebagai saksi hingga ditetapkan sebagai tersangka.

“Tidak ada intimidasi, proses hukum berjalan transparan,” jelas dia.

Terkait pasal yang disangkakan kepada kliennya, Krisna mengatakan akan mencermati secara objektif dan mencocokkannya dengan fakta hukum.

“Kami tidak ingin membangun opini terhadap proses hukum yang berjalan. Kami meyakini penegakan hukum akan berjalan profesional dan tidak mengabaikan hak-hak klien kami,” ucap dia.

Ahrie Sonta minta izin hapus rekaman

Dalam kasus ini, Ahrie Sonta yang juga pernah menjabat sebagai eks ajudan Prabowo meminta izin menghapus rekaman hasil penyadapan nomor ponsel Presiden pada Oktober 2026.

Permintaan izin itu, kata Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Pol Suhermanto, disetujui oleh Irjen Pol Slamet Uliandi.

“Pada awal Oktober 2026, tersangka AS meminta izin untuk melakukan penghapusan hasil (rekaman) penyadapan kepada SU,” kata Suhermanto, dalam jumpa pers di Divisi Humas Polri, Jakarta, Kamis (5/11/2026).

“Dan tersangka SU menyetujui melakukan penghapusan terhadap file hasil penyadapan selama ini,” sambungnya.

Suhermanto mengatakan, Slamet Uliandi berperan sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri.

“Di mana yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Kabagmon ataupun Kabag Monitoring Bareskrim dari tahun 2010 sampai tahun 2019,” ujarnya.

Kendati demikian, sampai saat ini, jabatan tersebut diemban oleh Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso.

4 Jenderal Polisi jadi tersangka

Dalam kasus ini, Polri telah menetapkan empat orang tersangka.

Tersangka barunya adalah Irjen Pol Slamet Uliandi. Tiga lainnya yang lebih dulu ditetapkan adalah Eks Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Atas dugaan perbuatan tersebut, penyidik menerapkan sejumlah pasal terhadap ketiga tersangka.

Pertama, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal ini mengatur larangan secara melawan hukum mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik.

Kedua, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP. Ketentuan ini mengatur perbuatan mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan sengaja dan tanpa hak, termasuk untuk memperoleh informasi elektronik.

Ketiga, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pasal tersebut mengatur larangan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain atau milik publik.