JAKARTA, KOMPAS.com - Bagi Jumari (63), seporsi makanan gratis bisa mengurangi beban hidup ketika penghasilannya tak lagi menentu.

Di usianya yang sudah lanjut, pekerjaan sebagai tukang las hanya datang sesekali, sementara kebutuhan sehari-hari tetap harus dipenuhi.

“Bagi saya ini membantu sekali. Soalnya saya menganggur, enggak ada penghasilan,” kata Jumari saat ditemui di Gedung Serbaguna Kompleks Perhubungan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (14/10/2026).

Setiap Rabu, Jumari datang ke gedung tersebut untuk mendapatkan makan siang gratis. Ia tak sendiri.

Sejak pukul 11.00 WIB, warga dari Tanah Kusir, Pondok Pinang, Palmerah, Petamburan, hingga Petukangan mulai berdatangan.

Kursi-kursi merah di teras gedung dipenuhi warga lanjut usia, disusul ibu-ibu, pedagang keliling, dan pengemudi ojek daring.

Menjelang pukul 11.30 WIB, antrean bahkan memanjang hingga ke pinggir jalan, meski makanan belum seluruhnya tersaji.

Bagi sebagian warga, antrean itu bukan sekadar kesempatan menikmati makan siang. Di tengah penghasilan yang tak menentu, makanan gratis membantu mereka menghemat uang untuk kebutuhan lain.

Seporsi Makanan Gratis demi Bertahan

Jumari sudah tidak lagi bekerja secara rutin karena tenaganya tak sekuat dulu.

Sesekali, ia masih menerima panggilan mengelas, tetapi pekerjaan itu bisa datang sebulan sekali atau bahkan lebih lama. Sementara itu, istrinya berjualan kopi keliling.

“Saya serabutan, cuma punya alatnya (las). Pendapatannya mah cuma-cuma. Kadang cuma sebulan sekali atau sebulan lebih,” ujarnya.

Untuk mencari makanan gratis, Jumari memanfaatkan informasi dari media sosial.

Ia juga mendatangi acara keagamaan seperti Maulid Nabi dan haul yang menyediakan konsumsi bagi pengunjung, selama lokasinya bisa dijangkau dengan transportasi umum.

“Jadi kalau ada haul-haul gitu saya datang. Kalau jangkauannya jauh enggak saya kejar,” katanya.

Terkadang, makanan yang diperolehnya dibungkus untuk dibawa pulang dan dibagikan kepada istrinya.

Kesulitan serupa dialami Rijal (50). Setelah kafe tempatnya bekerja tutup pada 2007, ia menjalani pekerjaan serabutan hingga 2020. Sejak itu, ia tak lagi bekerja dan kesulitan mendapatkan pekerjaan baru.

“Saya kerja serabutan sampai 2020, terus enggak kerja lagi. Susah carinya karena udah umur segini,” kata Rijal.

Ia berusaha mendatangi sejumlah tempat yang menyediakan makanan gratis, termasuk di kawasan Pondok Indah.

Namun, lokasi yang sulit dijangkau transportasi umum tanpa ongkos menjadi kendala tersendiri.

Bagi Rijal, makanan gratis membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga. Ia bahkan bisa mengurangi satu kali makan yang perlu disediakan di rumah.

“Alhamdulillah terbantu, biasa harus makan tiga kali di rumah, sekarang jadi dua kali aja. Sekalinya di sini gratis,” ujarnya.

Selain menghemat uang, Rijal juga senang karena menu yang disajikan berganti setiap pekan.

Ia bisa mencicipi hidangan yang jarang dimasak di rumahnya, seperti ikan yang diolah dengan cara berbeda hingga rolade.

“Di sini bervariasi, ganti terus. Yang baru saya cobain di sini kayak ikan apa gitu, dimasaknya beda. Kadang ada rolade, daging yang digulung tuh. Kan kita enggak pernah masak itu di rumah, di sini ada,” katanya.

Dari Pemulung hingga Penjual Ikan Hias

Di antara warga yang mengantre, Oman (60) datang sambil mendorong gerobak kayu berisi botol minuman bekas dan kardus.

Ia masih bekerja sebagai pemulung, berkeliling sejak subuh hingga kawasan Pondok Indah dan Karang Tengah.

Dalam sehari, Oman bisa memperoleh Rp 100.000 hingga Rp 150.000. Uang itu harus dibagi untuk membeli beras dan lauk, membayar listrik serta kontrakan, dan membeli gas.

Istrinya membantu memenuhi kebutuhan keluarga dengan menerima pekerjaan menyetrika pakaian jika ada panggilan.

Oman membeli beras tiga liter untuk persediaan tiga hari. Biaya listriknya pun mencapai Rp 23.000 untuk tiga hari.

“Buat makan biasa nyari dulu saya. Misal sekarang saya dapat Rp 100.000 atau Rp 150.000. Beli beras 3 liter, belum beli lauknya, beli gas, lampu (listrik) 3 hari Rp 23.000 kalau enggak ya mati,” kata Oman.

Saat berkeliling, ia biasanya membeli makanan seharga Rp 15.000 dan membawa air minum dari rumah untuk menekan pengeluaran. Pada Rabu, ia bisa menghemat uang dengan makan di tempat tersebut.

Setelah mendapatkan makanan, Oman duduk di samping gerobaknya. Ia perlahan menyendok nasi, telur dadar, dan sayur dari piring plastiknya.

“Enak, Alhamdulillah,” ujarnya.

Ada pula Deden (43), pedagang ikan hias keliling yang menjadikan tempat itu sebagai persinggahan setiap Rabu.

Ia pertama kali mengetahui kegiatan makan gratis tersebut beberapa bulan sebelumnya, ketika sedang berkeliling mendorong gerobak dagangannya.

Sejak itu, Deden sengaja melewati Jalan Elang agar bisa makan siang tanpa mengeluarkan uang.

“Karena aku orang jualan, pas hari Rabu rutenya selalu ke sini,” katanya.

Ikan hias yang dijual Deden tidak selalu laku setiap hari. Karena itu, makanan gratis membantunya menyimpan pendapatan untuk kebutuhan lain.

“Alhamdulillah, memang ngerasa terbantu. Istilahnya bisa mengurangi beban untuk beli makan, apalagi keadaan sekarang lagi sulit begini untuk cari duit,” ujarnya.

Berawal dari Tangisan Anak Kecil

Makanan yang dinikmati warga itu disiapkan oleh Novi bersama suaminya, Edy (55), Ketua RT 006 RW 010 Kebayoran Lama Selatan.

Kegiatan tersebut telah berjalan sejak Juli 2025, dengan 200 porsi makanan dibagikan setiap Rabu.

Keinginan Novi berbagi bermula ketika ia mengunjungi seorang teman di Karawang, Jawa Barat.

Saat itu, ia melihat temannya memberikan makanan dan sembako kepada seseorang yang datang bersama anak kecil yang menangis.

Suami temannya meminta agar bantuan tetap diberikan seperti biasa. Setelah menerima bantuan, anak tersebut berhenti menangis.

Pengalaman itu membekas dalam ingatan Novi dan membuatnya ingin melakukan hal serupa.

Sepulang dari Karawang, ia berniat membicarakan keinginannya kepada Edy. Namun, sang suami ternyata lebih dahulu mengutarakan gagasan yang sama.

“Saya enggak mikir panjang, pas ditanya ‘Siap enggak?’ saya jawab ‘Siap!’ padahal enggak tahu uangnya dari mana waktu itu,” tutur Novi.

Novi memilih Rabu karena memiliki waktu luang pada hari itu. Ia juga mempertimbangkan banyaknya kegiatan berbagi makanan pada Jumat yang berisiko menyisakan makanan.

Persiapan dimulai sejak pukul 07.00 WIB. Novi dibantu lima orang lainnya, dengan menu yang berganti setiap pekan agar warga tidak bosan.

“Kami berenam, termasuk saya. Itu gantian setiap minggunya, menunya juga supaya mereka enggak bosan. Yang penting ada sayur, protein, sama nasinya,” kata Novi.

Sekali memasak, biaya yang dibutuhkan mencapai Rp 1,7 juta. Dana berasal dari uang pribadi dan donasi terbuka.

Bahan makanan juga dibeli dari pedagang sayur dan sembako setempat untuk membantu usaha warga sekitar.

Sebelum makanan dibagikan, Novi mengajak pengunjung berdoa. Ia meminta mereka ikut mendoakan agar rezekinya dilancarkan sehingga kegiatan makan gratis dapat terus berjalan.

Novi berharap semakin banyak orang yang tergerak untuk berdonasi, sehingga jumlah makanan yang disediakan bisa bertambah dan menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan.

(Reporter: Hanifah Salsabila)

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth menyebut permintaan anggaran pertahanan hampir 1,5 triliun dollar AS atau sekitar Rp 26 kuadriliun sangat penting untuk memperkuat militer AS di tengah pesatnya modernisasi militer China.

Hegseth memperingatkan, negara yang tertinggal dalam pengembangan sistem otonom, robotika, dan kecerdasan buatan (AI) berisiko semakin jauh tertinggal dari negara yang lebih maju dalam teknologi tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Hegseth dalam diskusi panel pada pertemuan tahunan dan pameran Association of the United States Army (AUSA), Rabu (14/10/2026).

“Ini adalah momen yang berbeda. Kita menghadapi pesaing yang kekuatan militernya sebanding dengan kita dan sedang membangun kekuatan militer, mungkin dengan peningkatan terbesar dalam sejarah dunia,” kata Hegseth, merujuk secara tidak langsung pada modernisasi militer China, menurut South China Morning Post.

Ia menegaskan, investasi teknologi militer saat ini akan berdampak selama bertahun-tahun hingga puluhan tahun ke depan.

“Siapa pun yang unggul sekarang akan semakin jauh di depan. Siapa pun yang tertinggal sekarang akan semakin jauh tertinggal,” ujarnya.

AS percepat pengembangan drone

Hegseth juga menegaskan pentingnya Project Agincourt, inisiatif Pentagon untuk mempercepat pengembangan kemampuan drone dan peperangan otonom.

Menurut Hegseth, proyek tersebut merupakan tujuan akhir dari berbagai upaya pemerintahan Presiden Donald Trump di bidang tersebut sejak awal masa pemerintahannya.

Rencana yang diumumkan Hegseth pada 30 September 2026 itu mencakup pembentukan Autonomous Warfare Command yang dipimpin perwira jenderal bintang empat paling lambat 1 Oktober 2027.

Inisiatif tersebut melanjutkan program Replicator yang dimulai pada masa pemerintahan Presiden Joe Biden serta Drone Dominance Programme yang diluncurkan pada 2025.

Dalam permintaan anggaran tahun fiskal 2027, Pentagon mengajukan dana sebesar 54,6 miliar dollar AS (sekitar Rp 979 triliun) untuk Defence Autonomous Warfare Group (DAWG), kelompok yang dibentuk pada tahun sebelumnya untuk mengoordinasikan, menguji, dan mengintegrasikan senjata otonom di berbagai ranah militer.

Jumlah tersebut melonjak hampir 24.000 persen dibandingkan alokasi sebesar 225,9 juta dollar AS atau sekitar Rp 4 triliun pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan dokumen Department of Defence Fiscal Year 2027 Mandatory Budget Overview yang diterbitkan pada April, sebesar 53,6 miliar dollar AS (sekitar Rp 961 triliun) dari anggaran DAWG dialokasikan melalui paket rekonsiliasi anggaran senilai 350 miliar dollar AS (sekitar Rp 6.279 triliun). Sementara itu, 1 miliar dollar AS (sekitar Rp 17 triliun) sisanya berasal dari permintaan anggaran dasar.

Dari keseluruhan alokasi tersebut, sebesar 39,2 miliar dollar AS (sekitar Rp 703 triliun) ditujukan untuk investasi multitahun dalam pengadaan sistem otonom, peningkatan kapasitas produksi dalam negeri, dan pengembangan kemampuan canggih.

Adapun 14,4 miliar dollar AS (sekitar Rp 258 triliun) lainnya dialokasikan untuk pengembangan dan pengerahan sistem penangkal pesawat nirawak.

Hegseth mengatakan, AS berupaya memperkuat kemampuan pencegahan militer, termasuk melalui pengadaan satu juta drone.

Modernisasi militer China disorot AS

Menteri Angkatan Udara AS Troy Meink, yang turut hadir dalam diskusi panel tersebut, mengatakan China tengah melakukan pembangunan kekuatan persenjataan dalam skala yang sangat besar.

Menurut Meink, Beijing juga memanfaatkan satelit di orbit rendah Bumi untuk membidik sistem persenjataan AS.

“Pertanyaannya, apa yang kita lakukan untuk mengatasi itu? Bagaimana kita melemahkan sistem mereka? Bagaimana kita memastikan sistem kita tetap mampu bertahan di ranah mana pun?” kata Meink.

Ia menambahkan, sistem otonom akan menjadi bagian dari upaya gabungan militer AS untuk menghadapi tantangan tersebut.

Dalam rencana lima tahun ke-15 yang dirilis pada Maret dan mencakup periode 2026-2030, China memprioritaskan transisi Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) menuju intelligentised warfare. Strategi tersebut menekankan penggunaan kecerdasan buatan, sistem nirawak dan otonom, infrastruktur informasi berjaringan, serta teknologi baru.

Analisis citra satelit juga menunjukkan bahwa PLA telah menempatkan lebih dari 200 pesawat tempur supersonik J-6 era 1960-an yang sudah usang di enam pangkalan udara dekat Selat Taiwan. Pesawat-pesawat tersebut telah dikonversi menjadi drone serang dengan kemampuan menyerupai rudal jelajah.

Selain itu, China dikenal sebagai eksportir drone terbesar di dunia. Laporan lembaga kajian yang berbasis di Washington, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), menyebut perusahaan-perusahaan China memasok lebih dari 80 persen drone secara global.

Hegseth mengkritik pemerintahan Biden karena dinilai kurang mengantisipasi perkembangan teknologi militer, termasuk senjata hipersonik, persenjataan antariksa, dan drone, ketika negara-negara pesaing seperti China terus meningkatkan kemampuan mereka.

Pemerintahan Trump, kata dia, kini berupaya memulihkan keunggulan AS melalui percepatan pengembangan teknologi dengan rencana anggaran pertahanan hampir 1,5 triliun dollar AS.

JAKARTA, KOMPAS.com - Relawan Projo, Freddy Alex Damanik, mengaku pernah diperlihatkan hasil pemindaian atau scan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat bertemu langsung dengan mantan presiden tersebut.

Freddy mengatakan, Jokowi menjelaskan bahwa ijazah aslinya sedang berada di Polda Metro Jaya sehingga hanya dapat menunjukkan salinan digital dokumen tersebut.

"Kata Pak Jokowi ‘Tapi sayang, ijazah itu sedang di Polda Metro. Oleh karena itu sekarang saya tunjukkan yang scan saja, ya’. Jadi saya hanya melihat yang scan," ujar Freddy saat memberikan kesaksian dalam sidang perkara dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma alias dokter Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (15/10/2026).

Pengakuan itu disampaikan Freddy ketika menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengenai apakah dirinya pernah melihat ijazah Jokowi secara langsung.

Freddy mengaku belum pernah melihat ijazah asli Jokowi.

Ia hanya melihat versi digitalnya ketika bertemu Jokowi bersama sejumlah relawan Projo.

Dalam persidangan tersebut, kuasa hukum dokter Tifa, Andullah Alkatiri, juga mencecar Freddy mengenai pengetahuannya terkait keaslian ijazah Jokowi.

Freddy mengakui bahwa dirinya tidak pernah melihat dokumen asli tersebut secara langsung.

"Ijazah asli tidak pernah saya melihat," jawab Freddy.

Freddy juga mengaku tidak melihat ijazah asli ditampilkan dalam tayangan yang memuat pernyataan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Ova Emilia mengenai keaslian dokumen tersebut.

"Dalam tayangan itu yang saya lihat tidak ditunjukkan (ijazah aslinya)," kata Freddy.

Jokowi disebut meminta Freddy bersaksi

Dalam persidangan yang sama, Freddy mengaku diminta langsung oleh Jokowi untuk memberikan kesaksian dalam laporan terkait kasus dugaan ijazah palsu.

Menurut Freddy, permintaan tersebut disampaikan melalui sambungan telepon tanpa disertai surat tugas atau dokumen tertulis.

“Saya diminta Pak Jokowi sebagai pelapor untuk sebagai saksi di dalam laporannya, ditelepon (secara lisan),” ujar Freddy.

Ketika ditanya apakah memiliki bukti tertulis mengenai permintaan tersebut, Freddy menjawab tidak.

“Saya tidak punya,” jawab Freddy.

Alkatiri kemudian mempertanyakan alasan Freddy tidak meminta surat tugas atau surat kuasa kepada Jokowi sebelum memberikan kesaksian.

Freddy menyebut hubungan baiknya dengan Jokowi membuat komunikasi secara langsung dirasanya sudah cukup.

“Karena hubungan saya baik dengan Pak Jokowi, jadi komunikasinya cukup bagi saya,” kata saksi.

Kuasa Hukum Dokter Tifa Desak Ijazah Ditunjukkan

Dalam persidangan tersebut, tim kuasa hukum dokter Tifa juga mendesak jaksa untuk menunjukkan ijazah Jokowi yang menjadi barang bukti dalam perkara tersebut.

Mereka ingin memastikan kesesuaian antara dokumen hasil pemindaian yang pernah dilihat Freddy dan ijazah yang disita dalam proses penyidikan.

Namun, JPU menyatakan barang bukti akan ditunjukkan sesuai dengan relevansi keterangan saksi dalam persidangan.

Tim kuasa hukum dokter Tifa kembali meminta agar dokumen tersebut diperlihatkan untuk menguji kesesuaiannya.

Perdebatan sempat berlangsung panas ketika tim advokat mempertanyakan alasan jaksa belum menunjukkan ijazah tersebut di persidangan.

“Sekarang bukti itu (Ijazah Jokowi) ada dalam penguasaan Jaksa Penuntut Umum. Kami meminta Jaksa untuk menunjukkan bukti tersebut,” tutur Alkatiri.