KOMPAS.com – Lima tahun sejak dibentuk pada 13 September 2021, Holding Ultra Mikro (UMi) yang mengintegrasikan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) mencatat, sebanyak 2,3 juta debitur telah naik kelas hingga akhir triwulan II 2026.

Pada periode yang sama, Holding UMi melayani 33,8 juta debitur aktif dan mengelola lebih dari 166 juta rekening simpanan mikro.

Holding UMi dibentuk untuk memperluas layanan keuangan kepada segmen usaha ultramikro yang sebelumnya belum memperoleh akses secara optimal. Integrasi ketiga entitas dikembangkan tidak hanya untuk pembiayaan, tetapi juga mencakup simpanan, transaksi, pemberdayaan dan pendampingan usaha, hingga pembentukan aset melalui ekosistem emas.

Group CEO BRI Hery Gunardi mengatakan, masing-masing entitas membawa kapabilitas berbeda ke dalam ekosistem tersebut.

“BRI memiliki jaringan dan kapabilitas pembiayaan UMKM serta infrastruktur yang luas, Pegadaian memiliki kompetensi pada pembiayaan berbasis gadai dan ekosistem emas, sementara PNM memiliki kekuatan pada pemberdayaan serta pendampingan kelompok usaha ultra mikro,” ujar Hery dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (18/9/2026).

Melalui integrasi tersebut, layanan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tahap perkembangan usaha nasabah. Pelaku usaha yang baru memulai, misalnya, dapat memperoleh pendampingan dan pembiayaan ultramikro sebelum beralih ke pembiayaan berkapasitas lebih besar ketika usahanya berkembang.

Dalam ekosistem sama, nasabah juga dapat mengakses layanan transaksi, simpanan, investasi, dan layanan keuangan lainnya.

Didukung lebih dari 15.100 kantor

Untuk memperluas jangkauan layanan, Holding UMi ditopang lebih dari 15.100 kantor BRI, Pegadaian, dan PNM hingga triwulan II 2026.

Selain jaringan fisik, terdapat lebih dari 74.000 tenaga pemasar yang menjangkau masyarakat hingga tingkat komunitas.

Mereka terdiri dari Mantri BRI, tenaga pemasar Pegadaian, dan Account Officer (AO) PNM. Perannya mencakup penyediaan akses pembiayaan dan layanan keuangan, edukasi, pemetaan kebutuhan nasabah, hingga pendampingan pengembangan usaha.

Menurut Hery, keberhasilan Holding UMi tidak hanya diukur dari besarnya pembiayaan yang disalurkan, tetapi juga dari perubahan kondisi ekonomi nasabah.

“Bagi kami, keberhasilan terbesar bukan hanya ketika seseorang memperoleh pembiayaan. Keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika usahanya tumbuh, pendapatannya meningkat, kemampuan menabungnya semakin baik, dan kemudian dia mampu mengakses layanan keuangan yang lebih luas sehingga meningkatkan kesejahteraan,” jelasnya.

Atas dasar itu, peningkatan kapasitas usaha atau naik kelas menjadi salah satu agenda yang terus didorong dalam Holding UMi.

Ekosistem emas capai 153 ton

Setelah memperluas akses pembiayaan, Holding UMi juga mengembangkan layanan yang diarahkan pada peningkatan inklusi dan literasi keuangan.

Salah satunya dilakukan melalui penguatan ekosistem emas yang dikelola Pegadaian.

Hingga Agustus 2026, ekosistem emas dalam Holding UMi mencapai sekitar 153 ton. Layanannya meliputi gadai dan pembiayaan berbasis emas, Tabungan Emas, transaksi emas digital, dan bullion services.

Pengembangan tersebut ditujukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap emas sebagai instrumen penyimpan nilai dan pembentukan aset jangka panjang.

Melalui tahapan tersebut, masyarakat yang awalnya memanfaatkan akses pembiayaan diarahkan untuk mulai membangun kebiasaan menabung, memperkuat ketahanan keuangan, hingga memiliki aset.

Hery mengatakan, lima tahun pertama menjadi fondasi bagi pengembangan Holding UMi pada fase berikutnya. Fokus selanjutnya diarahkan agar manfaat integrasi BRI, Pegadaian, dan PNM dapat dirasakan lebih luas dan mendalam oleh masyarakat.

“Pada akhirnya, tujuan Holding Ultra Mikro tidak sekadar menjadi ekosistem keuangan dengan skala yang besar. Kami ingin menjadi ekosistem yang mampu membuka jalan bagi masyarakat untuk bergerak dari akses keuangan menuju pemberdayaan, dan dari pemberdayaan menuju kesejahteraan,” ucap Hery.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka opsi mengolah air laut menjadi air tawar untuk mengantisipasi kekurangan air bersih akibat kekeringan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan langkah tersebut dapat dilakukan melalui teknologi desalinasi. Namun, menurut dia, ada satu hal yang perlu dimulai lebih dahulu, yakni pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall.

"Untuk mengubah air laut menjadi air tawar dan bisa digunakan, maka salah satu hal adalah Giant Sea Wall-nya segera dimulai," kata Pramono saat ditemui di Gedung PMI DKI Jakarta, Kamis (17/9/2026), dikutip dari Antara.

Menurut Pramono, pembangunan Giant Sea Wall diperlukan agar suplai air payau yang akan diproses menjadi air tawar mencukupi.

"Kalau itu bisa dilakukan, maka suplai untuk air payau atau air tawar untuk kebutuhan diolah menjadi air yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, dengan gampang Pemerintah DKI Jakarta melalui PAM Jaya, kami siap untuk melakukan itu," ujar Pramono.

Usulan Desalinasi dari DPRD DKI

Pernyataan Pramono tersebut disampaikan setelah Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin mengusulkan agar Pemprov DKI mulai menyiapkan teknologi desalinasi untuk mengantisipasi potensi kekurangan air bersih.

Suhud mengusulkan air laut diolah menjadi air bersih atau air tawar sebagai salah satu langkah menghadapi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah Jakarta.

Menurut Suhud, teknologi tersebut sudah diterapkan di Kepulauan Seribu sehingga dapat mulai dicoba untuk kebutuhan Jakarta.

"Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi ya, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar. Saya kira itu juga harus sudah mulai dicoba dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan Jakarta ini kekurangan air bersih gitu," kata Suhud di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Suhud mengatakan potensi kekeringan perlu disikapi secara serius karena kondisi tersebut dapat berlangsung dalam waktu yang cukup panjang dan berdampak pada masyarakat.

Karena itu, ia meminta langkah antisipasi disiapkan sejak awal, termasuk dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar Jakarta.

Menurut Suhud, desalinasi dapat menjadi salah satu pilihan apabila kekeringan berlanjut dan kebutuhan air bersih meningkat.

"Memang harus diantisipasi ya. Kemarin kan ada level awas dari BPBD. Nah saya kira ini harus disikapi serius karena kekeringan ini kan tidak bisa dihindari gitu lah, panjang," ujar Suhud.

Jakarta Masuk Status Awas Kekeringan

Usulan desalinasi tersebut muncul di tengah peringatan dini kekeringan meteorologis yang dikeluarkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta.

Berdasarkan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sebagian wilayah Jakarta masuk kategori "Awas" kekeringan pada Dasarian II atau periode 11-20 September 2026.

Lima wilayah yang masuk kategori tersebut yakni Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu.

Kondisi tersebut mendorong Pemprov DKI dan DPRD DKI menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga ketersediaan air bersih apabila kekeringan berlangsung lebih panjang.

Salah satu opsi yang kini dibahas adalah memanfaatkan air laut melalui teknologi desalinasi.

Namun, menurut Pramono, penerapan langkah tersebut berkaitan dengan dimulainya pembangunan Giant Sea Wall. Pemprov DKI melalui PAM Jaya menyatakan siap mengolah air yang tersedia menjadi air yang dapat dimanfaatkan masyarakat apabila kebutuhan suplai tersebut sudah terpenuhi.

TRAVERSE CITY, KOMPAS.com - Jet tempur F-16 Fighting Falcon milik militer Amerika Serikat (AS) jatuh saat menjalani misi pelatihan di dekat Traverse City, Grand Traverse County, Negara Bagian Michigan, Kamis (17/9/2026).

Kecelakaan yang menimpa jet tempur dari Texas Air National Guard tersebut berdampak pada pemberlakuan perintah evakuasi bagi warga sekitar. Pilot dilaporkan berhasil melontarkan diri sebelum jatuh.

Insiden ini dikonfirmasi langsung oleh unit pemilik pesawat melalui akun Facebook resminya.

"Sebuah F-16 Fighting Falcon milik Texas Air National Guard yang ditugaskan di 149th Fighter Wing... jatuh saat misi pelatihan rutin," tulis unit tersebut, dikutip dari AFP.

Pihak unit menambahkan bahwa penyebab pasti kecelakaan masih dalam proses investigasi.

Pejabat Grand Traverse menyatakan, pesawat jatuh di dekat persimpangan County Road 633 dan Blair Townhall Road. Saat ini, lalu lintas di area tersebut ditutup total.

Tim tanggap darurat dikerahkan ke lokasi kejadian, sementara pihak berwenang meminta masyarakat untuk menjauhi area sekitar demi alasan keamanan.

Evakuasi warga

Menanggapi kecelakaan tersebut, Badan Penanggulangan Darurat Grand Traverse County di Michigan langsung menerapkan penanganan cepat.

Melalui akun Facebook-nya, lembaga tersebut menyatakan bahwa perintah evakuasi sedang diberlakukan akibat kecelakaan pesawat.

Dilansir dari media lokal WWAYTV3, badan penanggulangan darurat sempat mengeluarkan perintah untuk tetap di dalam ruangan (shelter-in-place) yang mencakup area County Road 633, mulai dari Jefferson Place hingga Blair Townhall Road.

Warga diinstruksikan tetap di rumah, menutup jendela serta ventilasi, dan mematuhi arahan petugas darurat.

Namun, kebijakan tersebut diperketat. Perintah evakuasi kini diberlakukan bagi wilayah dalam radius 1 mil (sekitar 1,6 km) dari lokasi kejadian, khususnya di sebagian ruas County Road 633.

Siapa pun yang berada di area tersebut diimbau segera mengevakuasi diri menjauhi persimpangan County Road 633 dan Jefferson Place.

Untuk membantu warga yang terdampak, tempat penampungan telah disediakan di Kensington Church (6880 Secor Road, Traverse City, Michigan).

Pihak penanggulangan darurat menyatakan, Kensington Church dan Palang Merah Amerika (American Red Cross) sedang mendampingi serta membantu warga di penampungan.

AMBON, KOMPAS.com - Tokoh masyarakat Kabupaten Buru, Maluku, Fandi Ashari Wael menyampaikan tanggapannya atas beredarnya video viral yang memuat dua warga membuang sampah di laut dengan alasan sebagai tradisi.

Menurut Fandi, tindakan dan pernyataan kedua pelaku dalam video tersebut sama sekali tidak benar karena tidak mencerminkan jati diri masyarakat Pulau Buru yang menghormati laut sebagai sumber penghidupan dan mata pencaharian masyarakat.

“Orang Maluku pada umumnya dan orang Pulau Buru itu sangat menghormati laut, sangat menjaga laut dan ada penghargaan terhadap laut,” kata Fandi yang juga Raja adat Petunanan Lilialy kepada Kompas.com via telepon, Jumat (18/9/2026).

Fandi mengaku telah melihat penggalan video viral tersebut. Ia menilai bahwa mereka yang terlibat dalam video tersebut seperti sedang berkelakar. Meski begitu, Fandi mengaku sangat menyayangkan kejadian dalam video viral tersebut.

Menurutnya, masyarakat Pulau Buru sejak turun-temurun selalu menjadikan laut sebagai sumber kehidupan.

Masyarakat Buru juga punya tradisi yang kuat untuk menjaga dan melestarikan laut.

Sehingga, ia menyebut sangat keliru apabila muncul pernyataan bahwa membuang sampah di laut merupakan tradisi masyarakat setempat. 

“Buang sampah di laut itu bukan tradisi orang Buru, tradisi orang Buru itu menjaga laut sebagai sumber penghidupan. Kalau saya pribadi, walaupun itu sifatnya kelakar tapi jangan sampai membuang sampah di laut karena itu tidak bagus. Mari kita sama-sama jaga lingkungan laut kita, intinya buang sampah pada tempatnya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Fandi menambahkan bahwa tidak hanya nelayan yang menggantungkan hidup di laut. Banyak warga Pulau Buru yang juga menggantungkan hidup di laut, seperti para pemilik kapal tradisional yang selama hilir mudik membawa penumpang antar-pulau di wilayah tersebut.

Menurutnya, mereka semua punya pandangan yang sama bahwa menjaga laut sama seperti halnya menjaga kehidupan.

Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan warga di Kabupaten Buru, Maluku, sedang membuang tumpukan sampah ke laut viral di media sosial pada Kamis (17/9/2026).

Dalam video berdursi 23 detik tersebut, dua pria yang diduga sebagai pelaku tampak membuang tumpukan sampah plastik menggunakan troli dari atas talud pantai.

Pelaku juga merekam lokasi sekitar dengan latar belakang sejumlah kapal dan perahu nelayan yang sedang berlabuh di laut yang tampak tenang.

Dalam video itu, pria tersebut juga menyebut bahwa membuang sampah ke laut telah menjadi tradisi masyarakat di desa itu.

“Sebenarnya ini tidak boleh dilakukan ya tapi ini memang tradisi di kampung ya buang sampah di lautan padahal lautannya itu bening banget,” kata salah satu pelaku yang diduga perekam video tersebut.

TRENGGALEK, KOMPAS.com - Sebuah video memperlihatkan belatung hidup di ompreng berisi makanan program makan bergizi gratis (MBG) di Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Jawa Timur, viral di media sosial.

Video yang diunggah akun TikTok @BayuIndraN pada Jumat (18/9/2026) pagi, sejauh ini telah mendapat lebih dari 1.000 komentar serta dibagikan dan diunggah ulang (repost) lebih dari 3.000 kali.

Disebutkan bahwa menu makanan MBG tersebut berasal dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sawahan, Kecamatan Panggul Trenggalek.

Unggahan tersebut disertai keterangan, "Bagaimana anak bangsa mau sehat? Dapur SPPG Sawahan Panggul."

Pemilik akun juga menuliskan komentar dalam unggahannya.

"Tujuan negara ingin anak-anak sehat tapi kenyataan di lapangan seperti ini," tulis akun tersebut.

Video itu kemudian memunculkan beragam tanggapan dari warganet. Sejumlah pengguna mempertanyakan bagaimana belatung yang disebut masih hidup dapat ditemukan di dalam makanan yang telah dimasak.

Sebagian warganet menduga, benda tersebut merupakan larva lalat dan menyoroti pentingnya menjaga kebersihan serta memastikan makanan terlindung dari lalat.

"Ini larva lalat, pentingnya menjaga kebersihan dan menutup semua makanan yang belum dimasak dan sudah matang," tulis akun @Tiararohman95.

Ada pula warganet yang mengaitkan temuan tersebut dengan sejumlah kasus gangguan kesehatan yang sebelumnya terjadi dalam pelaksanaan program MBG di berbagai daerah.

"Kalau datang mobil MBG itu tolak saja," tulis akun @Bunda Nayla????.

Respons SPPI

Koordinator Wilayah (Korwil) Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Trenggalek Sheilla Ammanda Yadu Fadilla mengatakan, temuan tersebut sebenarnya terjadi pada Rabu (9/9/2026) lalu.

Pihak SPPG selaku penyedia layanan MBG telah berkoordinasi dengan penerima manfaat terkait temuan tersebut. Pihaknya juga telah melaporkan kejadian tersebut kepada atasan untuk ditindaklanjuti.

"Sudah ditindaklanjuti antara SPPG dengan penerima manfaat. Kami juga sudah melaporkan ke atasan," terang Sheila.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, Sheilla menyebut temuan belatung tersebut hanya terjadi pada satu porsi makanan penerima manfaat.

"Yang terdapat belatung hanya satu penerima manfaat," terang Sheilla.

Adapun menu MBG yang dibagikan saat kejadian tersebut terdiri dari nasi putih, tongseng ayam, selada, tumis buncis wortel, tempe mendoan, dan buah semangka.

Temuan tersebut kemudian kembali menjadi perhatian publik setelah video terkait diunggah ke media sosial dan menyebar luas.

Hingga Jumat sore, jumlah respons, komentar, serta pembagian ulang video masih terus bertambah.

PENCOPOTAN menteri di tengah jalan adalah hal biasa dalam sistem presidensial mana pun. Namun, dalam kasus Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, hal yang biasa itu justru terus memantik pertanyaan.

Ia diberhentikan pada 14 September 2026 setelah menjabat selama satu tahun enam hari.

Pada hari yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara diambil sumpahnya sebagai pengganti (Kompas.com, 15/9/2026).

Yang dipersoalkan publik jelas bukan kewenangannya karena memberhentikan menteri sepenuhnya merupakan hak presiden.

Yang mengusik adalah kenyataan bahwa yang dilepas justru pejabat yang dinilai berkinerja sangat baik: terbuka kepada pers, berani mengambil sikap yang tidak populer, dan sedang membenahi bagian birokrasi yang paling sulit disentuh siapa pun.

Empat hari sebelum diberhentikan, tepatnya pada 10 September 2026, ia merombak ratusan pejabat di lingkungan kementeriannya, terbanyak di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak.

Belakangan, ia mengakui pencopotannya sebagian berkaitan dengan perombakan tersebut, sembari menegaskan sisanya adalah hak prerogatif presiden (Detik, 16/9/2026).

Di luar pengakuan itu, alasan resmi tidak pernah diumumkan kepada publik. Karena itu, satu-satunya cara bertanggung jawab menafsirkan peristiwa ini adalah melalui pola dan teori, bukan melalui tebakan tentang motif.

Teori Penangkal Petir

Ilmu politik menyediakan kerangka yang cukup mapan. Kent Weaver, dalam kajiannya tentang politik pengalihan kesalahan, menunjukkan, pejabat politik lebih terdorong menghindari tudingan daripada mengejar pujian.

Dalam logika itu, mengganti seorang pejabat adalah cara termurah untuk memperlihatkan responsivitas tanpa harus mengubah kebijakan yang sesungguhnya bermasalah.

Penangkal petir yang paling ideal adalah pejabat yang pencopotannya tidak menimbulkan tagihan politik apa pun.

Dengan begitu, pergantian orang kerap berfungsi sebagai pengganti perubahan kebijakan, bukan sebagai jalan menuju perubahan itu sendiri.

Siapa yang murah dipecat dijelaskan oleh literatur presidensialisme koalisi. Chaisty, Cheeseman, dan Power memperlihatkan, kursi kabinet dalam sistem presidensial multipartai bukan sekadar jabatan teknis, melainkan mata uang koalisi.

Mencopot menteri berlatar partai berarti menarik kembali pembayaran kepada sekutu, dengan risiko gangguan di parlemen. Mencopot teknokrat tidak menimbulkan konsekuensi semacam itu.

Sejalan dengan itu, kajian lintas negara tentang menteri teknokratik menemukan pola yang konsisten.

Mereka direkrut ketika pemerintah membutuhkan kredibilitas di mata pasar, dan masa jabatan mereka secara sistematis lebih pendek karena fungsinya adalah memberi sinyal, bukan mengamankan koalisi.

Pola pemerintahan sekarang menarik untuk diuji dengan kerangka itu. Sejak Februari 2025 hingga September 2026, tercatat enam kali perombakan kabinet.

Yang pertama, pada 19 Februari 2025, mencopot Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Brodjonegoro, seorang akademisi tanpa basis partai.

Perombakan 8 September 2025 mengganti, antara lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Namun, kejujuran analisis menuntut satu koreksi bahwa kader partai pun ada yang terdepak, seperti Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo dan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.

Perbedaannya bukan pada peluang dicopot, melainkan pada apa yang terjadi sesudahnya.

Politisi umumnya berpindah pos, seperti Hanif Faisol yang beralih dari Menteri Lingkungan Hidup menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan pada April 2026.

Teknokrat cenderung keluar sepenuhnya. Politisi memiliki jaring, profesional hanya memiliki pintu keluar.

Pelajaran dari 24 April 2000

Sejarah kita menyimpan perbandingan yang justru berguna karena arahnya terbalik.

Pada 24 April 2000, Presiden Abdurrahman Wahid mencopot Jusuf Kalla dari Golkar sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan serta Laksamana Sukardi dari PDI-P sebagai Menteri Negara BUMN, dengan tuduhan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang tidak pernah dirinci buktinya.

Dua partai besar itu berbalik arah, DPR menggulirkan hak interpelasi pada Juli 2000, dan rangkaian tersebut berujung pada pemakzulan setahun kemudian (Kompas.com, 23/7/2022).

Gus Dur mencopot orang partai dan membayarnya dengan harga tertinggi yang mungkin dibayar seorang presiden.

Sebaliknya, pencopotan seorang menteri keuangan nonpartai pekan lalu nyaris tidak menimbulkan ongkos apa pun.

Tidak ada interpelasi, tidak ada fraksi yang mempersoalkan, dan pasar hanya bergejolak sehari.

Indeks Harga Saham Gabungan sempat anjlok 2,56 persen secara intraday sebelum ditutup di 6.534,69, lalu melemah 1,13 persen ke 6.461,15 keesokan harinya (Katadata, 15/9/2026).

Di sinilah tesis artikel ini, perbedaan nasib kedua peristiwa tidak ditentukan oleh benar atau salahnya keputusan, melainkan oleh ada atau tidaknya pihak yang dirugikan dan mampu menagih.

Namun, ketiadaan ongkos bukanlah bukti kekuatan. Michael Mann membedakan dua jenis kekuasaan negara yang kerap dikacaukan.

Kekuasaan despotik adalah kemampuan bertindak atas masyarakat tanpa hambatan, seperti menunjuk, memberhentikan, memutuskan sendirian.

Kekuasaan infrastruktural adalah kemampuan negara benar-benar menembus masyarakat dan melaksanakan keputusannya, seperti memungut pajak, menegakkan aturan, mengubah perilaku birokrasi.

Keduanya tidak selalu berjalan seiring. Sejarah dipenuhi negara yang despotiknya perkasa tetapi infrastrukturnya rapuh, dan justru kombinasi itulah yang paling mahal ongkosnya bagi warga.

Enam perombakan dalam sembilan belas bulan membuktikan jenis kekuasaan yang pertama.

Jenis yang kedua belum terbukti apa pun, dan ujiannya sederhana serta dapat diukur, apakah rasio pajak naik, apakah daya serap anggaran membaik, dan apakah resistensi di direktorat penerimaan yang hendak dibongkar Purbaya benar-benar terbongkar oleh penggantinya.

Bila arah kebijakan tidak berubah dan yang berganti hanya nama, itu pertanda persoalannya tidak pernah terletak pada orangnya.

Catatan Commerzbank, Indonesia kini memiliki menteri keuangan ketiga dalam kurang dari dua tahun, sebaiknya dibaca dalam kerangka ini.

Ada satu biaya lagi yang jarang dihitung, dan ia bekerja diam-diam. Ketika ditanya apakah masih bersedia menjadi menteri, Purbaya menjawab bahwa orang yang baru dipecat tentu tidak akan kembali (Kompas.com, 15/9/2026).

Kalimat itu sebaiknya dibaca bukan sebagai kekecewaan pribadi, melainkan sebagai sinyal di pasar tenaga kerja elit.

Bila kalangan terbaik menyaksikan, masa jabatan dihitung bulan, bahwa membenahi birokrasi justru berisiko, dan bahwa pemberhentian datang lewat telepon di tengah rapat resmi, maka yang tersisa dalam antrean bukanlah yang paling kompeten, melainkan yang paling bersedia menyesuaikan diri.

Inilah seleksi yang merugikan, dan akibatnya baru terasa bertahun-tahun kemudian.

Di titik ini, perguruan tinggi tidak bisa hanya menjadi penonton yang mengomentari.

Fakultas ekonomi dan administrasi publik kita rajin mengajarkan analisis kebijakan, tetapi nyaris tidak pernah mengajarkan persoalan yang paling menentukan nasib sebuah negara.

Bagaimana institusi mempertahankan komitmennya ketika orang-orangnya berganti.

Kita melatih calon pejabat, bukan calon penjaga lembaga.

Jika kredibilitas fiskal sebuah bangsa ternyata hanya melekat pada nama yang sedang menjabat, dan harus dibeli kembali dari nol setiap kali kursi berpindah, lalu apa sebenarnya yang selama ini kita sebut negara?