KOMPAS.com – Bagi sebagian orang, ampas kopi mungkin hanya dianggap sebagai limbah. Namun, limbah tersebut justru mulai dilirik sebagai bahan baku produk kesehatan sekaligus peluang usaha baru bagi perempuan di Desa Klungkung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Melalui program pengabdian kepada masyarakat, tim kolaborasi Universitas Jember (Unej) dan Universitas dr Soebandi mendampingi Kelompok Wanita Tani (KWT) Marlena dalam mengolah ampas kopi menjadi obat kumur berbasis kombukha.

Program tersebut mendapat dukungan hibah Program Kemitraan Masyarakat dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) pada 2026 melalui skema Pemberdayaan Berbasis Masyarakat.

Ketua Tim Pelaksana Dr drg Agustin Wulan Suci Dharmayanti, MDSc, mengatakan, Desa Klungkung memiliki potensi kopi robusta yang cukup besar. Kebiasaan masyarakat mengonsumsi kopi juga membuat ampas kopi relatif mudah ditemukan.

“Ampas kopi yang tadinya limbah ternyata bisa diolah menjadi produk kesehatan sekaligus sumber penghasilan bagi ibu-ibu KWT Marlena,” ujar Agustin dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (11/10/2026).

Ubah limbah jadi produk bernilai

Sebagian besar ampas kopi, baik dari rumah tangga maupun warung kopi, belum dimanfaatkan secara optimal di Desa Klungkung. Setelah digunakan untuk menyeduh kopi, ampas biasanya langsung dibuang.

Melihat kondisi tersebut, tim pengabdian mencoba membangun pendekatan yang menggabungkan potensi lokal, kesehatan masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi perempuan.

Anggota Tim Pelaksana Rizki Fitrianingtyas dari Universitas dr Soebandi Jember dan Dwi Warna Aju Fatmawati dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember menemukan keluhan terkait masalah gigi dan mulut pada perempuan tani, mulai dari nyeri gigi, gigi berlubang, hingga masalah gusi.

Di sisi lain, pemanfaatan obat kumur sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan dan kesehatan rongga mulut juga belum menjadi kebiasaan di kalangan anggota KWT.

Oleh karena itu, pengembangan kombukha dari ampas kopi diarahkan tidak hanya sebagai inovasi pemanfaatan limbah, tetapi juga sebagai pintu masuk edukasi kesehatan gigi dan mulut.

Agustin juga menyampaikan bahwa kombukha dari ampas kopi memiliki potensi sebagai antibakteri sehingga dapat dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan rongga mulut.

“Kami ingin ibu-ibu tidak hanya terampil membuat produk, tetapi juga memahami bahwa kesehatan mulut berkaitan dengan kesehatan tubuh secara keseluruhan, termasuk kesehatan reproduksi perempuan,” tuturnya.

Agustin menekankan, pengembangan produk tetap membutuhkan proses lanjutan, termasuk pengujian dan pemenuhan persyaratan keamanan sebelum dapat dipasarkan sebagai produk kesehatan secara luas.

Memetakan warung kopi

Terdapat delapan kader pengabdian dilatih menggunakan aplikasi kamera berbasis global positioning system (GPS), baik untuk mendokumentasikan dan memetakan lokasi warung maupun sumber ampas kopi yang berpotensi menjadi pemasok bahan baku.

Langkah tersebut menjadi bagian penting dari konsep keberlanjutan program.

“Dengan peta ini, KWT tahu dari mana bahan baku bisa diperoleh secara rutin. Ini penting agar produksi bisa berkelanjutan,” kata Agustin.

Setelah sumber bahan baku terpetakan, sebanyak 23 anggota KWT Marlena mengikuti pelatihan pengolahan ampas kopi sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah dipersiapkan oleh tim.

Para peserta tidak hanya belajar mengenai proses pembuatan, tetapi juga mendapatkan pemahaman mengenai kebersihan bahan, proses fermentasi kombukha, pengemasan, serta potensi pengembangan produk.

Hasilkan produk dengan rasa menyegarkan

Ketua KWT Marlena Feni mengatakan, pelatihan tersebut memberikan pengalaman baru bagi para anggota kelompok.

Ia telah mencoba menggunakan obat kumur yang terbuat dari kombukha ampas kopi. Menurutnya, rasanya tidak asam dan cenderung menyegarkan.

“Setelah kumur, rongga mulut terasa kesat. Waktu saya coba saat sakit gigi, lumayan mengurangi rasa nyeri,” ungkap Feni.

Namun, tidak semua peserta memiliki pengalaman yang sama. Menurut Feni, ada anggota KWT yang kurang menyukai produk karena aroma karakter asam dari proses fermentasi.

Hal tersebut justru menjadi masukan bagi tim untuk melakukan pengembangan lebih lanjut, terutama terkait aroma, rasa, formulasi, dan penerimaan konsumen.

Buka peluang ekonomi

Menariknya, inovasi tersebut tidak berhenti pada pembuatan obat kumur. KWT Marlena juga mulai melihat peluang ekonomi dari produk turunannya.

Ampas kopi yang telah dikeringkan dapat dikembangkan menjadi bahan yang memiliki nilai jual, sementara symbiotic culture of bacteria and yeast (Scoby) kit juga dapat menjadi produk tambahan yang dipasarkan kepada masyarakat yang ingin membuat kombukha sendiri.

Dengan demikian, satu sumber daya lokal dapat dikembangkan menjadi beberapa peluang ekonomi.

Model tersebut diharapkan dapat mendorong KWT tidak hanya sebagai penerima pelatihan, tetapi menjadi kelompok masyarakat yang mampu mengelola potensi lokal secara mandiri.

“Harapannya, ibu-ibu tidak hanya mendapatkan keterampilan, tetapi juga mempunyai produk unggulan yang bisa dikembangkan menjadi sumber pendapatan,” ujar Agustin.

Mulai dari kesehatan gigi hingga kesehatan perempuan

Tim pengabdian juga melihat inovasi tersebut sebagai pintu masuk yang lebih luas untuk meningkatkan literasi kesehatan perempuan di tingkat desa.

Kesehatan gigi dan mulut merupakan salah satu bagian dari kesehatan secara keseluruhan. Oleh karena itu, edukasi yang dilakukan tidak hanya berhenti pada cara menggunakan obat kumur, tetapi juga mencakup perilaku menjaga kebersihan gigi dan mulut, pola konsumsi, serta keterkaitannya dengan kesehatan perempuan.

Ke depan, tim akan melanjutkan pendampingan kepada KWT Marlena dalam sejumlah aspek, antara lain pengurusan perizinan yang sesuai untuk produk, strategi pemasaran, pengembangan kemasan, serta edukasi kesehatan gigi dan mulut dan kesehatan reproduksi melalui kegiatan posyandu.

Perguruan tinggi dorong masyarakat semakin berdaya

Agustin dan timnya, yakni Rizki dan Dwi, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendiktisaintek) melalui Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) atas dukungan pendanaan yang memungkinkan program tersebut berjalan.

“Terima kasih kepada Kemendiktisaintek yang telah memberikan dana hibah sehingga perguruan tinggi bisa hadir langsung di tengah masyarakat desa,” ujarnya.

Agustin mengatakan, hibah tersebut menjadi modal awal bagi KWT Marlena untuk memiliki dan mengembangkan produk unggulan berbasis potensi lokal yang ramah lingkungan.

Ia juga mengutarakan terima kasih kepada Universitas Jember, Universitas dr Soebandi, Pemerintah Desa Klungkung, kader posyandu, karang taruna, serta para pemilik warung kopi yang telah mendukung program.

Bagi masyarakat Desa Klungkung, inovasi tersebut menunjukkan, sesuatu yang selama ini dianggap sebagai limbah ternyata dapat membuka peluang baru.

Dari secangkir kopi, muncul sebuah gagasan mulai dari mengubah ampas menjadi produk bernilai, memberdayakan perempuan, hingga membawa edukasi kesehatan lebih dekat ke masyarakat desa.

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi atas perkara ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyisakan paradoks.

Secara amar, permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tak memiliki kedudukan hukum.

Namun, dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang membuktikan kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma setara SMA dari luar negeri (Kompas, 8/10/2026).

Karena status calon telah berakhir saat pelantikan, MK tak lagi berwenang mendiskualifikasi dan menyerahkan persoalan kepada lembaga yang berwenang.

Perdebatan publik segera bergeser ke Senayan: angket, pansus, bahkan pemakzulan.

Padahal, ada pertanyaan yang lebih mendasar dan justru luput.

Jika dokumen setipis itu bisa melewati tiga lembaga negara tanpa tersangkut, siapa yang lalai, dan siapa yang mesti menanggung akibatnya?

Tulisan ini berargumen, nasib ketiga lembaga itu tidak akan sama, dan di situlah persoalannya.

KPU paling mudah dihukum, Bawaslu paling mudah berkelit, sedangkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, hulu dari seluruh rantai, memikul beban paling besar sekaligus berada paling jauh dari radar pertanggungjawaban.

Rantai yang Saling Bersandar

Ilmuwan politik Guillermo O’Donnell memperkenalkan gagasan akuntabilitas horizontal: lembaga-lembaga negara diberi kewenangan untuk saling mengawasi dan saling mengoreksi.

Demokrasi tidak cukup ditopang oleh akuntabilitas vertikal lewat pemilu; ia juga bergantung pada keberanian lembaga negara memeriksa satu sama lain.

Perkara ini memperlihatkan mekanisme itu macet di tiga titik sekaligus. Setiap lembaga memercayai lembaga sebelumnya tanpa memeriksa.

Di persidangan, Ketua KPU mengakui lembaganya tidak memverifikasi surat penyetaraan ke dinas pendidikan karena tidak ada keraguan dan tidak ada aduan.

Hakim membandingkannya dengan KPU daerah yang lazim memverifikasi dokumen calon kepala daerah. Ironinya terang: calon bupati diperiksa lebih teliti daripada calon wakil presiden.

Soal lain menyangkut Pasal 18 Ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang mengecualikan bukti kelulusan SMA luar negeri.

Pelapor ke DKPP mempersoalkan pasal itu karena tidak muncul dalam uji publik, tetapi hadir pada tahap harmonisasi.

Karena itu, KPU berada paling dekat dengan palu. Dua aduan etik terhadap jajaran KPU telah masuk ke DKPP, dan salah satunya juga menyasar pimpinan Bawaslu (CNN Indonesia, 9/10/2026).

Rekam jejaknya memberatkan. Pada Februari 2024, DKPP menjatuhkan peringatan keras terakhir kepada ketua dan anggota KPU dalam urusan pencalonan yang sama. Setelah “peringatan terakhir”, logika etik hampir tak menyisakan sanksi lain selain pemberhentian.

Masalahnya, arsitek utama PKPU itu sudah tak lagi menjabat, sehingga yang kelak dihukum bisa jadi hanya mereka yang tersisa.

Bawaslu memilih posisi lain: menunjuk KPU. Ketua Bawaslu menyebut putusan MK memperkuat adanya masalah di KPU dan mengaku lembaga tersebut tak diberi akses ke Sistem Informasi Pencalonan (Silon).

Dalih ini justru membuka kelemahannya sendiri. Kewenangan pengawasan tidak bergantung pada kemurahan hati pihak yang diawasi.

Jika akses ditutup pada 2023, mengapa keberatan itu baru disuarakan setelah MK memutus pada 2026?

Sanksi etik bagi Bawaslu mungkin ringan, tetapi taruhannya struktural. Pembahasan RUU

Pemilu akan mempertanyakan gunanya pengawas yang baru bersuara setelah hakim bicara.

Beban Terberat di Hulu

Filsuf politik Dennis F Thompson menamai gejala semacam ini "the problem of many hands".

Ketika keputusan publik lahir dari banyak tangan, setiap pejabat dapat berkata bahwa ia hanya menjalankan bagian kecilnya, dan tanggung jawab pun menguap.

Dalam perkara ini, KPU bersandar pada surat kementerian, sementara Bawaslu bersandar pada akses yang diberikan KPU. Lalu, kementerian bersandar pada siapa?

Di sinilah beban terberat berada. Asesor kementerian mengakui di hadapan MK, pada 2019 tidak ada ijazah yang diajukan.

Penyetaraan didasarkan pada certificate of attendance, transkrip nilai, dan surat keterangan terdaftar, lalu disetarakan dengan SMK bidang akuntansi dan keuangan.

Asesor yang sama menyebut permohonan itu satu-satunya dari UTS Insearch yang pernah ia tangani.

Kasus tanpa preseden justru diproses dengan standar paling ringan. Padahal, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menempatkan kecermatan sebagai salah satu asas umum pemerintahan yang baik.

Beban kedua adalah kontradiksi. Mantan Ketua KPU bersaksi bahwa rumusan Pasal 18 Ayat (3) didorong oleh kementerian dalam rapat koordinasi, sedangkan kementerian membantahnya.

Dua lembaga negara memberikan keterangan yang bertolak belakang di hadapan MK. Salah satunya keliru, dan republik berhak tahu yang mana.

Beban ketiga paling menentukan. Kemendikdasmen tidak berada di bawah DKPP, sehingga lolos dari radar etik penyelenggara pemilu.

Namun, justru kementerian inilah satu-satunya pihak yang dapat mengubah status hukum persoalan tanpa menunggu hitungan kursi di DPR, yakni dengan meninjau kembali surat penyetaraan yang ia terbitkan.

Mempertahankan surat itu berarti menanggung sorotan publik. Mencabutnya berarti membuka pintu konstitusional yang berat.

Pilihan mana pun menuntut keberanian yang tidak dituntut dari KPU dan Bawaslu.

Beban itu kini juga beraroma pidana. Sehari setelah putusan, sekelompok advokat mengadukan penerbitan dan penggunaan surat penyetaraan itu ke Bareskrim Polri dengan sangkaan pemalsuan surat.

Apakah aduan itu kelak naik ke penyidikan sepenuhnya bergantung pada kepolisian.

Akan tetapi, kementerian tak bisa lagi memperlakukan persoalan ini sebagai urusan administrasi biasa yang cukup dijawab dengan siaran pers.

Tentu ada argumen pembelaan yang layak didengar. Pihak Istana menegaskan bahwa ijazah itu “belum ditemukan, bukan tidak ada”, dan amar MK memang tidak menyatakan Wakil Presiden tidak memenuhi syarat.

Pemohon penyetaraan juga tidak menerbitkan suratnya sendiri. Justru karena itu, sorotan harus diarahkan ke lembaga.

Jika kesalahan ada pada penerbit dokumen, penerbitlah yang pertama-tama wajib menjelaskan.

Dalam tata negara, syarat jabatan adalah amanah lembaga kepada seluruh warga, yakni janji bahwa siapa pun yang memimpin telah melewati pintu yang sama dengan anak desa yang melamar kerja berbekal ijazah SMA.

Pemerintahan datang dan pergi, sedangkan negara tetap berdiri. Yang diwarisi generasi berikutnya bukan nama para pejabat, melainkan pelajaran tentang apakah lembaga negara berani memeriksa dirinya sendiri.

Ukuran yang sama berlaku bagi DPR. Jika hak angket atau panitia khusus benar-benar dibentuk, maknanya tidak ditentukan oleh jatuh atau tidaknya seseorang, tetapi oleh kesediaan menelusuri rantai sampai ke hulunya.

Pansus yang berhenti di meja KPU hanya akan mengulang pola lama, yakni petugas di hilir dihukum, sedangkan sumber persoalan dibiarkan utuh.

Maka, pertanyaannya kini tertuju kepada tiga lembaga itu. Jika DKPP menghukum komisioner KPU dan Bawaslu, sementara kementerian yang menerbitkan surat tetap diam, apakah kita sedang menegakkan akuntabilitas, atau sekadar memindahkan beban dari hulu ke hilir?

RIYADH, KOMPAS.com - Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, kembali menjadi sasaran serangan kelompok Houthi asal Yaman pada Minggu (11/10/2026), sebagaimana diberitakan AFP pada Senin (12/10/2026) pagi.

Serangan terbaru ini terjadi sehari setelah serangan mematikan yang menewaskan sedikitnya belasan orang dan menyebabkan ratusan lainnya terluka.

Koalisi militer pimpinan Arab Saudi menyatakan, sebuah proyektil menghantam kawasan bandara hingga memicu kebakaran. Sistem pertahanan udara juga berhasil mencegat rudal lain di dekat lokasi.

Otoritas penerbangan sipil Arab Saudi mengonfirmasi adanya sejumlah korban luka, tetapi belum merinci jumlahnya. Petugas masih melakukan pemeriksaan untuk mengetahui tingkat kerusakan.

Wartawan AFP dan warga setempat melaporkan terdengarnya beberapa ledakan di Riyadh.

"Burung-burung menjadi panik setelah mendengar suara itu. Seluruh rumah berguncang," kata seorang warga Al-Aarid, kawasan utara Riyadh.

Houthi mengaku melancarkan sejumlah serangan dalam 24 jam terakhir, termasuk terhadap bandara Riyadh.

Kelompok yang didukung Iran tersebut juga mengancam akan terus menyerang pusat-pusat transportasi Arab Saudi yang disebut sebagai medan operasi bagi pasukan Houthi.

Serangan turut menyasar Bandara Dammam di wilayah timur Arab Saudi. Koalisi Saudi sebelumnya melaporkan sebuah proyektil jatuh di dekat bandara tersebut pada Sabtu (10/10/2026).

Militer Saudi juga mengumumkan keberhasilan menembak jatuh sebuah pesawat nirawak atau drone di wilayah timur.

Serangan Houthi tewaskan belasan orang

Serangan pada Sabtu menjadi insiden paling mematikan di Arab Saudi sejak pengeboman bunuh diri pada 2015.

Menurut otoritas penerbangan sipil, korban tewas terdiri dari empat warga Saudi, dua warga Bangladesh, serta masing-masing satu warga Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan.

Sebanyak 309 orang lainnya mengalami luka-luka.

Kedutaan Besar India kemudian mengonfirmasi seorang warga negaranya meninggal pada Minggu akibat luka yang diderita sehari sebelumnya.

Seorang saksi berusia 32 tahun menggambarkan kepanikan yang terjadi sesaat setelah serangan menghantam bandara.

"Orang-orang yang berada di Terminal 3 mulai berlari ke arah kami. Ada yang kehilangan tangan atau lengan. Orang-orang berlarian sambil menggendong korban luka yang berlumuran darah," ujarnya.

Besarnya jumlah korban membuat otoritas kesehatan mengambil langkah tidak biasa dengan memanggil dokter secara massal.

Koalisi anti-Houthi mengecam serangan tersebut sebagai kejahatan perang nyata dan berjanji memberikan respons tegas.

PBB dan sejumlah pemimpin dunia turut mengecam serangan itu.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan sedang mempertimbangkan keterlibatan negaranya dalam serangan Saudi terhadap Houthi.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mengecam apa yang disebutnya sebagai serangan teroris yang mengerikan.

Operasional Bandara Riyadh dihentikan

Aktivitas penerbangan di Bandara King Khalid dihentikan menyusul serangan tersebut.

Menurut sumber penerbangan, operasional bandara ditangguhkan hingga pemberitahuan lebih lanjut akibat kerusakan peralatan radar dan komunikasi.

Kondisi landasan pacu juga harus diperiksa sebelum penerbangan kembali diizinkan. Flightradar24 melaporkan penutupan bandara diperpanjang hingga Minggu pukul 21.00 GMT.

Kedutaan Besar Amerika Serikat, Kanada, Jerman, dan Spanyol meminta warga negaranya menghindari bandara Riyadh.

Australia bahkan mengimbau warganya tetap berada di dalam ruangan dan berlindung di tempat yang aman.

Serangan ini terjadi menjelang musim penyelenggaraan berbagai kegiatan hiburan di Arab Saudi, sekaligus meningkatnya perjalanan umrah pada Oktober.

Konflik Arab Saudi dan Houthi memanas

Eskalasi terbaru memperburuk konflik Yaman yang telah melibatkan Arab Saudi sejak 2015.

Riyadh memimpin koalisi militer pendukung pemerintah Yaman yang diakui secara internasional dalam menghadapi Houthi.

Selama ini, koalisi tersebut berupaya mengendalikan wilayah udara Yaman, termasuk bandara di Sanaa yang dikuasai Houthi.

Analis keamanan Universitas Ottawa, Thomas Juneau, menilai luasnya wilayah Arab Saudi menyulitkan sistem pertahanan udara mencegat seluruh serangan.

Menurutnya, Houthi kini ingin melakukan hal yang sama terhadap Arab Saudi, sebagaimana yang dilakukan Arab Saudi terhadap mereka.

Sementara itu, media Houthi melaporkan dua serangan Saudi di wilayah Sanaa pada Minggu.

Pasukan pemerintah Yaman juga dilaporkan melancarkan serangan balasan di sekitar Selat Bab al-Mandab, jalur pelayaran strategis.

Namun, Houthi mengeklaim berhasil memukul mundur pasukan tersebut.

Klaim kedua pihak belum dapat diverifikasi secara independen akibat terbatasnya akses jurnalis dan situasi pertempuran yang terus berubah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang pria berinisial H (62) ditangkap polisi setelah berulang kali melakukan aksi menabrakkan diri ke mobil yang melintas.

Salah satu aksinya terjadi di Jalan Pluit Raya, Penjaringan, Jakarta Utara, dan sempat viral di media sosial pada September 2026.

H ditangkap di kawasan Tambora, Jakarta Barat, pada Jumat (9/10/2026). Saat diperiksa polisi, H mengakui pernah melakukan aksi serupa dengan modus menabrakkan diri ke mobil.

Ia mengaku melakukan aksi tersebut untuk mendapatkan uang yang akan digunakan sebagai modal usaha berjualan kopi keliling.

Aksi di Pluit Sempat Viral

Aksi H di Jalan Pluit Raya, Penjaringan, Jakarta Utara, menjadi perhatian setelah rekamannya beredar melalui akun Instagram @warga.jakbar.

Dalam video yang direkam menggunakan kamera dasbor mobil tersebut, seorang pria berjaket biru dengan tudung menutupi kepalanya terlihat berjalan di tengah jalan saat arus lalu lintas padat.

Ketika kendaraan bergerak perlahan, pria itu berjalan tepat ke depan sebuah mobil berwarna silver hingga terjadi senggolan ringan.

Setelah bersentuhan dengan bagian depan mobil, pria tersebut mendekati kaca pengemudi. Mobil tetap bergerak perlahan, sementara pria itu berjalan mengikuti dari samping.

Ia kemudian kembali bergerak ke depan mobil sehingga pengemudi memperlambat laju kendaraan. Setelah mobil melewatinya, pria itu terlihat mengejar dari sisi kiri.

Saat itu, Kapolsek Metro Penjaringan AKBP Agta Bhuwana Putra menjelaskan bahwa aksi tersebut diduga dilakukan dengan modus mencari keuntungan pribadi.

"(Polsek Metro Penjaringan) sudah monitor. Anggota sudah cek tempat kejadian perkara (tkp). Modusnya seperti itu," jelas dia saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (9/9/2026).

Berpindah-pindah Lokasi hingga Jakarta Barat

Polisi kemudian mengetahui bahwa pria berjaket biru tersebut diduga telah beberapa kali melakukan aksi serupa di sejumlah lokasi.

Agta mengatakan, pria itu tidak hanya beraksi di kawasan Pluit, Jakarta Utara, tetapi juga berpindah-pindah hingga ke wilayah Jakarta Barat.

"Berpindah-pindah dari Jakarta Barat sampai ke Pluit," ungkap Agta.

Saat itu, polisi masih mencari keberadaan pria tersebut karena diduga kerap berpindah lokasi saat menjalankan aksinya.

Hingga akhirnya, polisi mendapatkan informasi bahwa pria yang diduga melakukan aksi serupa berada di kawasan Tambora, Jakarta Barat, pada Jumat (9/10/2026).

Kanit Reskrim Polsek Metro Penjaringan AKP Kiki Tanlim mengatakan, pihaknya menerima informasi bahwa pria tersebut baru saja melakukan aksi serupa di kawasan itu.

Kiki bersama anggota kepolisian lainnya kemudian mendatangi lokasi dan memeriksa pria tersebut. Dalam pemeriksaan, H mengakui pernah melakukan aksi menabrakkan diri ke mobil.

"Selanjutnya setelah anggota Unit Reskrim Polsek Metro Penjaringan mendatangi lokasi tersebut dan dilakukan interogasi terhadap terduga pelaku, yang bersangkutan mengakui pernah melakukan kejadian dengan modus menabrakan diri ke mobil," jelas Kiki kepada Kompas.com melalui pesan singkat, Jumat (9/10/2026).

H juga mengakui bahwa dirinya merupakan pria yang terekam dalam video kamera dasbor dan sempat viral di media sosial.

Mengaku Cari Modal Usaha Kopi Keliling

Dalam pemeriksaan, H mengaku melakukan aksi tersebut untuk mendapatkan uang sebagai modal usaha berjualan kopi keliling.

"Dalih mendapatkan uang untuk modal usaha berdagang kopi keliling," ungkap dia.

Meski mengakui pernah melakukan aksi dengan modus tersebut, H belum bersedia menjawab berapa kali ia telah melakukannya.

Polisi kemudian membawa H ke Mapolsek Metro Penjaringan untuk menjalani penyidikan lebih lanjut.

"Selanjutnya pelaku kami bawa ke Polsek Metro Penjaringan guna proses penyidikan lebih lanjut," tambah dia.

INDRAMAYU, KOMPAS.com - Seorang pria diamankan warga lantaran tiba-tiba masuk ke dalam rumah salah satu penduduk di Desa Cibereng, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Minggu (11/10/2026).

Video detik-detik penangkapan pria tersebut sempat viral dan beredar luas di media sosial. Pria tersebut mulanya dibawa ke Balai Desa Cibereng sebelum akhirnya diserahkan ke Polsek Terisi untuk penanganan lebih lanjut.

Namun, setelah dilakukan pemeriksaan mendalam oleh aparat kepolisian, belakangan terungkap bahwa pria tersebut mengalami gangguan kejiwaan atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

“Setelah kami dalami bersama dengan pemilik rumah dan perangkat desa, pria tersebut tidak bisa diajak komunikasi, pembicaraannya itu ngawur. Diduga kuat pria tersebut merupakan ODGJ,” terang Kapolsek Terisi, AKP H Ian Hernawan, saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu.

Ian menerangkan, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.40 WIB. Pria ODGJ yang belum diketahui identitas lengkapnya itu secara mendadak masuk ke dalam rumah warga.

Pemilik rumah yang terkejut lantas mengamankan pria tersebut sembari meminta bantuan dari para tetangga sekitar hingga akhirnya berhasil ditenangkan.

Tidak Ada Barang yang Hilang

Ian menegaskan, pria ODGJ tersebut hanya sebatas masuk ke dalam rumah tanpa mengambil barang-barang berharga maupun melakukan tindakan anarkistis.

"Pria tersebut hanya masuk ke rumah, tidak mengambil barang apapun," kata Ian.

Lebih lanjut, Ian menyampaikan bahwa pemilik rumah memahami kondisi mental pria tersebut setelah mendengarkan keterangan polisi dan pihak desa. Pemilik rumah pun memilih untuk tidak memperpanjang atau mempermasalahkan kejadian itu.

“Permasalahan ini akhirnya diselesaikan dengan dibuatkannya surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemilik rumah, para saksi, serta aparat pemerintah Desa Cibereng,” pungkas Ian.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam menilai Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto ingin memastikan kendalinya hingga tingkat polres usai merotasi secara besar-besaran.

“Dalam TR (Telegram) kedua ini, terlihat ada pergantian struktur efektif paling bawah, yaitu para kapolres. Ini menunjukkan rentang kendali terhadap polres,” kata Anam kepada Kompas.com, Senin (12/10/2026).

Menurut Anam, perubahan di level kapolres dapat membantu Polri menjalankan visi dan misinya, terutama dalam pelayanan kepada masyarakat.

“Dan kemungkinan juga ada TR berikutnya yang juga akan merubah tatanan kapolres kewilayahan, di wilayah-wilayah khususnya polres,” ungkap Anam.

Karena itu, tantangan utama Suyudi adalah memastikan perubahan pejabat diikuti pembenahan paradigma, budaya, dan pendekatan kepolisian agar polisi benar-benar hadir di tengah masyarakat.

Kehadiran polisi, kata Anam, tidak cukup hanya dengan berada di tengah masyarakat.

Polri juga perlu membangun kolaborasi yang efektif dengan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan meningkatkan pelayanan.

“Nah, yang enggak kalah penting adalah memastikan dalam TR itu, memastikan keamanan ya, keamanan seluruh Republik Indonesia, wilayah Indonesia berjalan denganefektif, dengan beberapa pergantian di level unit-unit khusus yang dibentuk oleh Polri,” jelas dia.

Menurut dia, Polri perlu memastikan desain pengamanan berjalan baik, termasuk dalam mencegah ancaman tindak pidana terorisme dan gangguan keamanan lainnya.

Dengan demikian, keberhasilan mutasi tidak hanya diukur dari perubahan susunan pejabat, tetapi juga dari kemampuan Polri meningkatkan pelayanan, menjaga ketertiban bersama masyarakat, dan memastikan keamanan di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk diketahui, dalam Surat Telegram (ST) kedua usai dilantik sebagai Kapolri, Suyudi merombak sejumlah pejabat di tingkat polres.

Perombakan ini mencakup penugasan dan pengangkatan baru bagi sejumlah pimpinan kewilayahan di tingkat Kepolisian Resor (Polres), Kepolisian Resor Kota (Polresta), hingga Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes).

Surat Telegram Kapolri tersebut bernomor ST/2251/X/KEP./2026. Berikut daftarnya:

1. AKBP Candra Sasongko dari Kabagbinkar Ro SDM Polda Jabar diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolresta Surakarta Polda Jateng.

2. AKBP Andri Kurniawan dari Kapolres Serang Polda Banten diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabagbinkar Ro SDM Polda Jabar.

3. AKBP Moehamad Probandono Bobby Danuardi dari Kapolres Cilegon Polda Banten diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Serang Polda Banten.

4. AKBP Andika Adi Pradana dari Kanit 1 Subdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Cilegon Polda Banten.

5. AKBP Dhimas Prasetyo dari Kabagbekum Rolog Polda Metro Jaya diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolresta Sleman Polda DIY.

6. Kombes Pol Muhammad dari Auditor Kepolisian Madya Tk. III Itwasum Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolresta Deli Serdang Polda Sumut.

7. AKBP Mohammad Amirul Hakim dari Kasubdit Regident Ditlantas Polda Jabar diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Ngawi Polda Jatim.

8. AKBP Panji Gedhe Prabawa dari Kasubbagren Bagrenmin Divhubinter Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Batu Polda Jatim.

9. AKBP Lucky Permana Putra dari Kabagdalprogar Rorena Polda Papua Barat diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Probolinggo Kota Polda Jatim.

10. AKBP Deni Septiawan dari Kasubbagpimtajas Korsis Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Wonogiri Polda Jateng.

11. AKBP Agus Prihadinika dari Kasubdit 1 Ditreskrimsus Polda Riau diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Kulon Progo Polda DIY.

12. AKBP Bobby Adimas Candra Putra dari Kanit 3 Satresmob Bareskrim Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolresta Sidoarjo Polda Jatim.

13. AKBP Wikha Ardilestanto dari Kapolres Bogor Polda Jabar diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Kepulauan Seribu Polda Metro Jaya.

14. AKBP Arfan Zulkan Sipayung dari Kabagbinopsnal Ditreskrimsus Polda Metro Jaya diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Bogor Polda Jabar.

15. AKBP Rossa Purbo Bekti dari Pamen Kortastipidkor Polri / penugasan pada KPK diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Bangkalan Polda Jatim.

16. AKBP Beddy Suwendi dari Kapolres Seruyan Polda Kalteng diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Cianjur Polda Jabar.

17. AKBP Gusti Agung A. Udayani Addi dari Danyon Siswa Sipss Mentarsis Ditbintarlat Akpol Lemdiklat Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Seruyan Polda Kalteng.

18. AKBP Febriyani Aer dari Kasianev Sim Subdit Sim Ditregident Korlantas Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Tegal Polda Jateng.

19. AKBP Afrito Marbaro dari Kasubdit 3 Ditreskrimum Polda Jabar diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Salatiga Polda Jateng.

20. AKBP Dody Munandar dari Pamen Polda DIY / penugasan pada Setmilpres diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Mojokerto Kota Polda Jatim.

21. AKBP Muhaemin dari Kasubdit 3 Ditreskrimum Polda NTB diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Lombok Utara Polda NTB.

22. AKBP Heri Edrino Sihombing dari Kasubdit 3 Ditreskrimsus Polda Sulteng diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Parigi Moutong Polda Sulteng.

23. Kombes Pol Erlin Tang Jaya dari Analis Kebijakan Madya Bidang Pidnarkoba Bareskrim Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolrestabes Semarang Polda Jateng.

24. Kombes Pol Eko Novan Prasetyo Puspito, dari Kasubdit DITP2A Kortastipidkor Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolresta Samarinda Polda Kaltim.