JAKARTA, KOMPAS.com - Suasana di Gedung Awaloedin Djamin Bareskrim Polri, Mabes Polri, tampak berbeda dari biasanya pada Senin (2/11/2026) sore.

Sehari sebelum Jenderal Listyo Sigit Prabowo ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan nomor telepon Presiden Prabowo, sejumlah personel kepolisian terlihat bergerak cepat di sekitar gedung tersebut.

Berdasarkan pantauan Kompas.com sekitar pukul 15.15 WIB, pergerakan itu diawali dengan kedatangan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Mahmud Nazly Harahap bersama sejumlah anak buahnya.

Mereka berjalan tergesa-gesa melewati lobi belakang gedung tersebut.

Tak lama kemudian, sejumlah polisi berseragam dengan baret biru muda menyusul masuk.

Mereka berjalan cepat, bahkan beberapa di antaranya berlari kecil menuju lobi depan Bareskrim.

Beberapa saat berselang, sejumlah orang mengenakan jaket hitam juga terlihat memasuki gedung dengan berlari kecil.

Situasi semakin menarik perhatian ketika dua mobil kendaraan taktis (rantis) Brimob melintas dari lobi belakang menuju lobi depan Bareskrim Polri.

Melihat pergerakan sejumlah personel, kendaraan taktis, dan situasi tiba-tiba terkesan sibuk, awak media mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi di lobi depan.

Padahal, pada sore itu, Direktorat PPA-PPO Bareskrim Polri dijadwalkan menggelar konferensi pers pengungkapan kasus perekrutan warga negara Indonesia (WNI) menjadi tentara bayaran Rusia pada pukul 17.00 WIB di lobi depan.

Namun, seorang petugas meminta wartawan menunggu karena sedang ada "penutupan" di area tersebut.

Penasaran dengan situasi itu, wartawan kemudian memutar untuk melihat kondisi lobi depan Bareskrim Polri dari sisi lain.

Di sana, sejumlah personel Brimob sudah berjaga dengan perlengkapan lengkap.

Mereka mengenakan rompi pelindung, helm, dan membawa senjata laras panjang.

Awak media sempat mengabadikan keberadaan personel bersenjata tersebut.

Namun, tak lama kemudian, seorang anggota Propam Polri meminta wartawan mundur untuk sementara waktu.

Sekitar pukul 16.27 WIB, dua mobil rantis Brimob yang sebelumnya terlihat di dalam area Bareskrim keluar dari kompleks gedung.

Beberapa mobil lainnya turut mengikuti dari belakang.

Setelah situasi tersebut, awak media kembali bersiap mengikuti agenda konferensi pers.

Namun, ada perubahan lokasi.

Konferensi pers yang semula dijadwalkan berlangsung di lobi depan Bareskrim dipindahkan ke lantai 9 gedung tersebut.

Listyo Sigit tersangka

Diberitakan sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi (pati) di Korps Bhayangkara sebagai tersangka atas kasus dugaan dugaan penyadapan nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.

Mereka adalah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Widyaiswara Kepolisian Utama TKI I Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Penetapan tersangka ini diumumkan Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam jumpa pers di Mabes Polri, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (4/11/2026).

“Berdasarkan hasil penyidikan secara scientific crime investigation dan proses manajemen penanganan perkara, penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, (dan) EH,” ungkap Asep.

Sementara, penyidik Bareskrim Polri masih memeriksa seseorang berinisial SU sebagai saksi atas perkara tersebut.

Setelah penetapan tersangka, penyidik menahan Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso di rumah tahanan (rutan) Mabes Polri.

Atas dugaan perbuatan tersebut, penyidik menerapkan sejumlah pasal terhadap ketiga tersangka.

Pertama, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal ini mengatur larangan secara melawan hukum mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik.

“Ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut yaitu selama sepuluh (tahun),” ujar Asep.

Kedua, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP.

Ketentuan ini mengatur perbuatan mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan sengaja dan tanpa hak, termasuk untuk memperoleh informasi elektronik.

Ancaman pidananya paling lama enam tahun penjara.

Ketiga, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pasal tersebut mengatur larangan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain atau milik publik.

Ancaman pidananya paling lama delapan tahun penjara.

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Gedung Putih menunjukkan sikap menantang di tengah menguatnya peluang Partai Demokrat meraih kemenangan dalam pemilu sela Amerika Serikat (AS) pada Selasa (3/11/2026).

Pemerintahan Presiden Donald Trump bahkan memperingatkan Partai Demokrat untuk bersiap menghadapi perlawanan lebih keras, meskipun Partai Republik berpotensi mengalami kekalahan yang dapat mengubah keseimbangan kekuasaan di Kongres.

Sementara itu, Trump terlihat meluapkan kekesalannya melalui serangkaian unggahan di media sosial, termasuk menyerang stasiun televisi konservatif Fox News.

Dilansir dari AFP, Rabu (4/11/2026), suasana di Gedung Putih berubah ketika hasil awal pemilu menunjukkan Partai Demokrat semakin berpeluang memberikan pukulan politik terhadap Trump.

Padahal, sebelumnya Gedung Putih menyatakan Trump masih optimistis secara berhati-hati terhadap hasil pemungutan suara.

"Suasana di Gedung Putih penuh sikap menantang," kata seorang pejabat Gedung Putih kepada AFP.

Gedung Putih salahkan kualitas kandidat Republik

Pejabat Gedung Putih tersebut menyoroti kualitas kandidat Partai Republik yang bertarung memperebutkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Senat AS.

Menurutnya, Trump telah berupaya keras membantu para kandidat melalui dukungan politik dan kampanye di berbagai wilayah Amerika Serikat.

Namun, sejumlah kandidat dinilai tidak mampu memanfaatkan dukungan tersebut secara maksimal.

"Kualitas kandidat itu penting, dan Presiden Trump melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam mempromosikan banyak kandidat yang ada di surat suara dibandingkan para kandidat itu sendiri," kata pejabat tersebut.

Pernyataan itu muncul meskipun Trump secara pribadi mendukung banyak kandidat Partai Republik dan berkeliling negara untuk menggalang suara bagi mereka.

Pada malam pemilu, Trump mengundang anggota kabinet dan penasihat politiknya ke Ruang Timur Gedung Putih untuk menyaksikan penghitungan suara.

Sejumlah staf Gedung Putih juga menyantap makanan pesan antar dari restoran The Cheesecake Factory.

Hal itu disebut sebagai sindiran terhadap mantan Presiden AS Barack Obama, yang sebelumnya mengejek renovasi Gedung Putih oleh Trump.

Obama pernah mengatakan, hasil renovasi tersebut tampak seperti Saddam Hussein membuka sebuah Cheesecake Factory.

Namun, wartawan tidak diizinkan menghadiri acara pemantauan hasil pemilu di Gedung Putih.

Situasi tersebut memperlihatkan bahwa pemerintahan Trump semakin menutup diri di tengah ketidakpastian hasil pemilu.

Gedung Putih ancam Demokrat: Bersiaplah!

Gedung Putih juga menanggapi ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintahan Trump, terutama perang dengan Iran dan kenaikan biaya hidup.

Sejumlah survei sebelumnya menunjukkan pemilih AS kecewa terhadap dampak perang Iran yang menyebabkan lonjakan harga bahan bakar dan kebutuhan sehari-hari.

Namun, pejabat Gedung Putih menepis kekhawatiran tersebut dan memperingatkan masyarakat yang memilih Partai Demokrat.

"Siapa pun yang memilih Demokrat hari ini akan mengalami penyesalan besar ketika harga bensin turun dengan cepat setelah konflik Iran diselesaikan, tetapi mereka masih harus menghadapi sekumpulan anggota Demokrat ekstremis liberal," kata pejabat tersebut.

Ia juga menegaskan, Trump tidak akan mengendurkan perlawanannya terhadap kelompok politik yang dianggap berseberangan dengan pemerintahannya.

"Dan satu catatan terakhir: apa pun hasil hari ini, tekad Presiden Trump untuk menghentikan kelompok Kiri Radikal justru akan semakin kuat. Bersiaplah," ujarnya.

Trump sebelumnya mengatakan bahwa kesepakatan dengan Iran kemungkinan segera tercapai.

Meski demikian, muncul pula spekulasi bahwa AS dapat kembali melancarkan operasi militer besar-besaran setelah pemilu sela berakhir.

Trump marah kepada Fox News

Di tengah berlangsungnya pemungutan suara, Trump juga menyerang Fox News melalui sejumlah unggahan di platform media sosial miliknya, Truth Social.

Presiden berusia 80 tahun itu menuding stasiun televisi konservatif tersebut tidak lagi cukup mendukung dirinya.

Trump bahkan mengaitkan penurunan jumlah penonton Fox News dengan sikap redaksi media tersebut terhadap pemerintahannya.

Dalam salah satu unggahan yang dibuat ketika tempat pemungutan suara pertama mulai ditutup, Trump menyebut Fox News mengalami penurunan popularitas karena dianggap menentangnya.

"Fox jauh menurun, bukan karena saya, melainkan karena mereka MENENTANG saya!" tulis Trump.

Dalam unggahan lainnya, Trump menghina salah seorang pembawa acara Fox News dengan menyebutnya "BODOH SEPERTI BATU".

Ia juga mengecam hasil survei Fox News mengenai pandangan para pemilih sebagai yang selalu paling buruk.

"Rating Fox News turun jauh (27 persen!) karena mereka menghabiskan terlalu banyak waktu meliput Demokrat yang tergila-gila menyerang Trump!" tulisnya.

Kritik tersebut muncul meskipun Fox News selama ini dikenal sebagai salah satu media konservatif paling berpengaruh di Amerika Serikat.

Trump terancam kehilangan kendali Kongres

Pemilu sela 2026 menjadi ujian penting bagi Trump yang telah menjalani hampir dua tahun masa jabatan keduanya sebagai presiden.

Dalam sebulan menjelang pemilu, Trump hampir setiap hari menghadiri kampanye untuk mendukung kandidat Partai Republik.

Ia bahkan meminta para pendukungnya memperlakukan pemilu sela seolah-olah dirinya turut mencalonkan diri.

"Anggap saja saya ada di surat suara," kata Trump dalam berbagai kampanye.

Namun, upaya tersebut dilakukan ketika tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinannya berada di sekitar titik terendah sepanjang karier politiknya.

Jika Partai Demokrat berhasil menguasai DPR dan Senat, Trump berpotensi menghadapi hambatan besar dalam menjalankan agenda pemerintahannya selama dua tahun terakhir masa jabatan.

Kongres yang dikuasai Demokrat dapat memperketat pengawasan terhadap pemerintah dan menghambat sejumlah rancangan undang-undang yang didukung Trump.

Dalam wawancara melalui telepon dengan CBS pada Selasa, Trump mengancam akan menggunakan kewenangan presiden untuk memveto legislasi yang diajukan Demokrat apabila partai tersebut memenangkan pemilu.

"Saya akan menjadi Tuan Veto," kata Trump.

Meski demikian, hasil akhir perebutan kendali Kongres belum dipastikan ketika laporan AFP diterbitkan.

Peluang kemenangan Demokrat yang semakin menguat telah memunculkan kemungkinan perubahan besar dalam hubungan antara Gedung Putih dan Kongres selama sisa masa pemerintahan Trump.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto resmi memberhentikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Listyo diberhentikan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Prabowo.

"Salah satu tersangka adalah beliau menjabat Kepala Staf Kepresidenan. Oleh karena itu, dapat kami sampaikan bahwa pagi hari ini Bapak Presiden telah mengambil keputusan berkenaan dengan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo sebagai KSP," ujar Mensesneg Prasetyo Hadi dalam jumpa pers di Istana, Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Prasetyo menjelaskan, untuk mengisi kekosongan jabatan KSP, Prabowo menunjuk Letjen Aryo Windutomo sebagai Plt KSP.

"Dan untuk selanjutnya Bapak Presiden menunjuk Plt untuk mengisi kekosongan tersebut untuk sementara beliau menunjuk Letjen Aryo Windutomo untuk menjabat sebagai Plt KSP," imbuh dia.

Listyo Sigit sadap Prabowo

Diberitakan sebelumnya, Polri menetapkan tiga perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal. Penetapan tersangka tersebut diumumkan Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa (3/11/2026).

Ketiga tersangka tersebut adalah Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution, dan seorang perwira tinggi bernama Eko Hadi Santoso.

"Terhadap para tersangka tersebut diduga melakukan penyadapan tanpa prosedural terhadap Presiden RI, pejabat negara tokoh politik, media, tokoh ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat," kata Asep.

Asep menjelaskan, dugaan penyadapan tersebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.

Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.

Polisi juga menduga para tersangka menghapus jejak penyadapan melalui sistem Lawful Interception Management System (LIMS) pada Oktober 2026.

Dalam penyidikan kasus ini, polisi menyita 11 unit telepon seluler, satu unit tablet iPad, dan empat USB flash drive sebagai barang bukti.

Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun.

Mereka juga dijerat Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara maksimal enam tahun.

Selain itu, polisi menerapkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana penjara maksimal delapan tahun.