TANGERANG, KOMPAS.com - Plt Kepala Samsat Ciledug Idam Kholid mengatakan, viralnya kasus mekanik bernama Yudariansyah ditagih tunggakan pajak mobil McLaren sebesar Rp 137,4 juta usai data pribadinya diduga dicatut sebagai pemilik kendaraan tersebut membuat sejumlah penunggak pajak mulai memenuhi kewajibannya.

Ia menyebutkan, pada Kamis (29/10/2026), seorang pemilik mobil melunasi tunggakan pajaknya yang mencapai puluhan juta rupiah.

"Hari ini ada yang masuk, ada yang bayar pajak mobil mewah ke samsat kami. Salah satunya mobil Jeep, tadi bayar pajak sebesar Rp 64 juta," kata Idam saat dihubungi Kompas.com, Kamis (29/10/2026).

Sebagai informasi, Samsat Ciledug mencatat setidaknya ada 39 unit mobil mewah, baik atas nama pribadi maupun perusahaan, yang masuk dalam daftar penunggak pajak.

Hal tersebut diketahui dari data yang dihimpun Bidang Pengendalian Sistem Informasi & Evaluasi (PSI) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten.

"Dari 39 ini sudah kita sisir. 7 unit sudah bayar, 8 unit sudah diblokir, 1 unit sudah mutasi keluar, dan 23 unit belum bayar," ujar Idam, Senin (26/10/2026).

Adapun mobil yang menunggak pajak tersebut bervariasi, mulai dari merek Ferrari, Lamborghini, Lexus, hingga McLaren.

Dalam penelusuran di lapangan, petugas juga menemukan alamat yang terdaftar dalam dokumen resmi ternyata tidak dihuni oleh pemilik kendaraan.

Salah satunya saat petugas mendatangi alamat di Kavling DPR, Pinang, Tangerang, Banten.

Di lokasi tersebut, tercatat sebuah perusahaan yang memiliki tunggakan pajak untuk lima unit mobil mewah.

"Ternyata pas kita datangi pemiliknya tidak ada. Tanah ada, bangunan ada, tapi pemilik tidak ada, lokasi disewakan ke pihak ekspedisi. Pihak ekspedisi sendiri bingung harus berhubungan dengan siapa, karena dari pihak Pajak Pratama juga sebelumnya kesulitan menemui pemiliknya," jelas Idam.

Tak hanya menemukan alamat yang sulit ditelusuri, petugas juga mendapati kendaraan yang terdaftar di Samsat Ciledug berada jauh dari wilayah Kota Tangerang.

Bahkan, mobil mewah jenis Lexus yang terdaftar di Ciledug, ternyata berada di wilayah Kalimantan.

"Petugas sudah turun ke lapangan, sudah menemukan pemilik kendaraan Lexus, dan ternyata kendaraannya ada di wilayah Kalimantan," kata Idam.

Sebelumnya, seorang mekanik di Pinang, Tangerang, bernama Yudariansyah dibuat panik usai pihak Samsat mendatangi rumahnya untuk menagih pajak mobil McLaren senilai Rp 137,4.

Mobil senilai Rp 4,5 miliar tersebut tercatat atas nama dirinya. Namun, diduga data pribadi Yudariansyah dicatut pihak leasing dan showroom agar pemilik kendaraan sebenarnya terhindar tagihan pajak.

Setelah itu, pihak Samsat akhirnya memblokir data administrasi mobil McLaren tersebut dan tengah menelusuri pemilik asli kendaraan.

KOMPAS.com - Sejumlah pemerintah di berbagai negara mulai mendorong warganya menyiapkan persediaan kebutuhan dasar untuk menghadapi situasi darurat.

Newsweek pada Rabu (28/10/2026) mencatat sedikitnya 33 negara yang memiliki imbauan terkait kesiapsiagaan darurat dan penyimpanan persediaan makanan bagi masyarakatnya.

Durasi persediaan yang dianjurkan berbeda-beda. Sejumlah negara meminta warga memiliki kebutuhan darurat yang cukup untuk setidaknya tiga hari, sementara negara lainnya merekomendasikan persediaan hingga sekitar satu minggu atau bahkan 10 hari.

33 negara serukan stok darurat

Newsweek menyusun daftar negara yang pemerintahnya memberikan imbauan terkait kesiapsiagaan darurat dan penyimpanan persediaan makanan.

Di Eropa, negara-negara tersebut meliputi Inggris, Irlandia, Perancis, Jerman, Belanda, Denmark, Norwegia, Swedia, Finlandia, Estonia, Latvia, Lituania, Polandia, Ceko, Austria, Swiss, dan Kroasia.

Di Amerika Utara, daftarnya mencakup Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Di Amerika Selatan terdapat Chile, Kolombia, Argentina, dan Brasil.

Sementara di Afrika, Afrika Selatan masuk dalam daftar.

Untuk Asia, negara yang tercatat adalah Jepang, Taiwan, Israel, India, Filipina, dan Singapura.

Adapun di kawasan Oseania terdapat Selandia Baru dan Australia.

Persediaan untuk 72 jam hingga 10 hari

Perancis dan Inggris baru-baru ini meminta masyarakat menyiapkan persediaan untuk menghadapi kondisi darurat selama 72 jam.

“Jangan menunggu keadaan darurat: bersiaplah sekarang!” tulis akun pemerintah wilayah Normandia, Perancis, dalam pernyataan di media sosial pada Selasa.

Di Inggris, Perdana Menteri juga memberikan contoh mengenai barang yang dapat disiapkan masyarakat ketika diwawancarai BBC Radio.

“Saya menyukai kacang-kacangan, jadi saya punya banyak persediaan di lemari, begitu pula sup. Menurut saya, itu adalah jenis bahan makanan yang akan saya sarankan untuk dimiliki orang-orang,” ujarnya.

Jepang, Meksiko, dan Belanda juga menganjurkan warga memiliki perlengkapan darurat untuk kebutuhan selama 72 jam.

Kanada menerapkan anjuran serupa dengan meminta masyarakat menyiapkan perlengkapan darurat untuk periode 72 jam.

Sementara itu, beberapa negara menetapkan durasi yang lebih panjang. Swedia dan Norwegia menganjurkan persediaan untuk sekitar satu minggu, sedangkan Jerman menyarankan persediaan yang dapat mencukupi kebutuhan hingga 10 hari.

Meski demikian, tidak semua negara menetapkan jangka waktu secara spesifik.

Di India, misalnya, National Disaster Management Authority menganjurkan rumah tangga memiliki perlengkapan darurat untuk menghadapi bencana, tetapi tidak menentukan berapa lama persediaan tersebut harus bertahan.

Di Amerika Serikat (AS), panduan yang dipublikasikan melalui Ready.gov, situs Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, menyebut bahwa kesiapsiagaan berarti memiliki makanan, air, dan kebutuhan lainnya untuk bertahan selama beberapa hari.

“Siap siaga berarti memiliki persediaan makanan, air, dan kebutuhan lainnya yang cukup untuk beberapa hari,” demikian bunyi panduan tersebut.

Beberapa imbauan juga disesuaikan dengan ancaman yang dihadapi wilayah tertentu.

Di Australia Barat, misalnya, warga di daerah yang rawan siklon diminta menyiapkan perlengkapan darurat yang mencakup makanan, air, dan obat-obatan.

Sementara itu, Pemerintah Kota Cape Town di Afrika Selatan meminta rumah tangga memiliki persediaan yang cukup untuk setidaknya tiga hari.

Meski durasi yang dianjurkan berbeda, jenis kebutuhan yang disarankan relatif serupa. Pemerintah di berbagai negara mendorong masyarakat menyimpan makanan yang tidak mudah rusak, air, obat-obatan, baterai, senter, dan radio.

Antisipasi situasi darurat

Pada Maret 2025, Komisi Eropa meluncurkan Preparedness Union Strategy, yang diperkenalkan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan konflik, serta ancaman bencana alam yang berkaitan dengan perubahan iklim.

Imbauan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemungkinan perang. Pemerintah juga mempertimbangkan berbagai kondisi darurat lain yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat dan rantai pasokan, termasuk cuaca ekstrem, bencana alam hingga ancaman keamanan siber.

Di AS, mantan Wakil Direktur Biro Investigasi Federal (FBI) Dan Bongino juga baru-baru ini membahas pentingnya kesiapsiagaan dalam acaranya, The Dan Bongino Show.

Bongino mengingatkan masyarakat agar tidak panik dan mempersiapkan diri menghadapi situasi yang tidak menentu.

“Cara untuk mengurangi kecemasan dan kepanikan di masa-masa penuh gejolak adalah dengan bersiap diri,” ujarnya.

Ia juga menyarankan masyarakat memiliki radio darurat, baterai, makanan darurat, serta perlengkapan untuk menampung air hujan dan tablet penyaring air.

Sementara itu, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth dalam sebuah memo baru-baru ini menyebut bahwa pangkalan militer AS perlu mampu beroperasi secara mandiri selama setidaknya tiga bulan jika terputus dari pasokan eksternal akibat konflik.

Pada 30 September, Hegseth memperkenalkan inisiatif Federal Operations for Resilience, Troop Resources, Energy, Supply and Survivability (FORTRESS).

Ia menyebut inisiatif tersebut sebagai “nation’s insurance policy” untuk memastikan AS tetap dapat memperoleh material yang dibutuhkan dan menjalankan operasi apabila rantai pasokan tradisional terputus.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkap dugaan praktik jual-beli titik dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan nilai mencapai Rp 300 juta hingga Rp 350 juta.

Sudaryono mengatakan, praktik jual-beli SPPG itu ia temukan setelah dirinya diberikan kepercayaan menjabat sebagai Kepala BGN pada 22 Juli 2026.

"Titik dapur diperjualbelikan. Sebelum saya jadi Kepala BGN, sudah saya sering dengar Rp 350 juta, Rp 300 juta diperjualbelikan. Kemudian, yayasan calo ternyata banyak. Ini saya temukan setelah saya jadi Kepala BGN," kata Sudaryono, dalam agenda 100 Hari Kerja, di Jakarta Selatan, Kamis (29/10/2026).

Kini, Sudaryono memperbarui perjanjian kerja sama untuk memeriksa kembali peran yayasan dan mitra.

"Jadi, kan idealnya dapur itu dibangun oleh mitra, oleh investor. Dia punya uang, dia bangun dapur, kemudian dia untuk bisa menyalurkan bantuan pemerintah, dia harus buat yayasan," imbuh dia.

Di sisi lain, terdapat yayasan yang tidak memiliki modal untuk membangun maupun mengoperasikan dapur, tetapi mereka memperoleh akses terhadap titik SPPG.

"Yang terjadi adalah banyak oknum di BGN pusat yang lampau itu kemudian dia bikin banyak yayasan, nitip-nitipin titik-titik, tetapi tidak punya uang. Sementara orang yang ingin bangun dapur tidak punya akses untuk bisa dapat titik ke BGN. Ketemu lah ini," ujar dia.

Akhirnya, yayasan tersebut diduga meminta potongan dari setiap porsi makanan MBG yang disalurkan.

"Ada yayasan-yayasan yang tidak punya peranan apa pun, hanya nitipi, nyalo, kemudian minta potongan per ompreng Rp 500, Rp 1.000, Rp 1.500 setiap omprengnya setiap hari kali sekian ribu kali sekian dapur," tutur dia.

Sudaryono menilai, praktik tersebut dapat mengurangi dana yang semestinya digunakan untuk mendukung operasional dapur dan penyediaan makanan bagi penerima manfaat.

"Maka di era kita sekarang itu kami bersihkan semua, kami tidak peduli dengan yayasan itu punya siapa, selama yayasan itu tidak ada peranan, kami putus semuanya," ujar dia.

BGN akan memprioritaskan mitra yang serius menginvestasikan dana, membangun fasilitas, dan menjalankan operasional dapur.

"Petunjuk Presiden Prabowo Subianto jelas, BGN berada pada sisi mitra yayasan yang keringat, yang berkorban, dia membangun dan mendukung program pemerintah," ujar dia.