GERINDRA dan PDI Perjuangan memiliki modal elektoral untuk membentuk poros politik baru.

Sementara itu, PSI dan polemik Gibran memperlihatkan keterbatasan dalam mengubah pengaruh personal menjadi kekuatan politik.

Peta politik 2029 mulai memperlihatkan kemungkinan pergeseran menarik.

Gerindra dan PDI Perjuangan, dua partai dengan sejarah, basis pemilih, dan kepentingan yang berbeda, berpotensi menjadi poros penting dalam perebutan kekuasaan berikutnya. 

Sementara itu, posisi politik Jokowi dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadapi ujian tak ringan.

Kedekatan dengan pusat kekuasaan tidak otomatis menjamin kekuatan elektoral, apalagi ketika kendaraan partai dan beban legitimasi politik menjadi persoalan.

Kamis, 22 Oktober 2026, dalam siniar Gaspol! Kompas.com, Andi Widjajanto membaca polemik ijazah Gibran sebagai bagian dari operasi politik panjang yang bermula dari Solo dan berpotensi berlanjut hingga 2029. 

Penasihat Senior LAB45 itu juga menyebut kemungkinan PDI Perjuangan berkoalisi dengan Gerindra tidak dapat dikesampingkan karena kedekatan ideologis kedua partai sebagai kekuatan nasionalis.

Pernyataan tersebut bukan pengumuman koalisi. Namun, pembacaan Andi menarik karena beririsan dengan perubahan peta elektoral dan kebutuhan konsolidasi kekuatan menjelang pemilu. 

Jika Gerindra dan PDIP menemukan kepentingan strategis sama, konfigurasi 2029 dapat bergerak ke arah yang berbeda dari perkiraan selama ini.

Sebaliknya, kekuatan politik yang bertumpu pada figur dan kedekatan personal bisa kehilangan daya tawar apabila tidak ditopang mesin partai serta dukungan pemilih yang memadai.

Dua Kekuatan Utama

Hasil survei Oktober 2026 memberikan petunjuk awal.

Poltracking, melalui survei pada 30 September hingga 7 Oktober terhadap 1.220 responden, mencatat elektabilitas Gerindra sebesar 22,9 persen dan PDIP 13,4 persen.

Voxpol, yang melakukan survei pada 3–12 Oktober terhadap 1.200 responden, mencatat Gerindra 21,1 persen dan PDIP 16,1 persen.

Angka tersebut belum dapat diperlakukan sebagai ramalan hasil Pemilu 2029. Jarak elektabilitas kedua partai pun berbeda antarlembaga.

Namun, posisi Gerindra dan PDIP di dua urutan teratas dalam kedua survei memperlihatkan modal politik yang nyata.

Jika dijumlahkan, preferensi terhadap keduanya mencapai 36,3 persen menurut Poltracking dan 37,2 persen menurut Voxpol.

Gerindra memiliki keuntungan sebagai partai presiden. Partai ini dapat mengandalkan konsolidasi organisasi sekaligus rekam jejak pemerintahan untuk memperluas dukungan.

Di satu sisi, PDIP memiliki kekuatan berbeda, yakni basis pemilih yang bertahan, jaringan organisasi nasional, dan pengalaman panjang dalam pemerintahan maupun oposisi.

Voxpol, misalnya, mencatat PDIP masih unggul di Jawa Tengah serta Maluku dan Papua.

Pertemuan kedua kekuatan tersebut, karena itu, masuk akal untuk diperhitungkan, tanpa harus menganggap koalisi sudah terbentuk.

Gerindra membutuhkan dukungan politik yang luas untuk menopang pemerintahan dan agenda berikutnya.

Sementara, PDIP dapat memperbesar daya tawarnya melalui basis pemilih dan kemandirian organisasi.

Kedekatan nasionalisme serta sejarah duet Megawati Soekarnoputri dan Prabowo pada Pilpres 2009 menjadi latar yang relevan, meski tidak menjamin pengulangan aliansi serupa.

Jokowi dan Batas Pengaruh Personal

Dalam kalkulasi tersebut, Jokowi menghadapi persoalan rumit.

Pengaruh personal yang pernah mengantarkannya menjadi pusat gravitasi politik nasional tidak dengan sendirinya berubah menjadi kekuatan partai yang setara. 

Setelah tidak lagi menjabat presiden, kemampuan menentukan arah politik bergantung pada seberapa jauh jaringan dan dukungannya dapat dikonsolidasikan melalui organisasi yang memiliki daya jangkau elektoral.

PSI menjadi salah satu ujian penting. Elektabilitas partai itu tercatat 2,9 persen dalam survei Poltracking dan 2,4 persen dalam survei Voxpol.

Keduanya masih berada di bawah ambang batas parlemen empat persen yang berlaku saat ini. 

Angka ini tidak menentukan hasil pemilu tiga tahun mendatang, tetapi menunjukkan pekerjaan besar yang harus dilakukan PSI jika ingin menjadi kendaraan politik yang berpengaruh di tingkat nasional.

Demikian pula, perbedaan antara popularitas tokoh dan kekuatan partai menjadi penting.

Figur dapat mempunyai jaringan, pendukung, dan akses kepada elit, tetapi pemilu menuntut kemampuan mengubah semua itu menjadi suara. 

Tanpa organisasi yang kuat dan basis pemilih yang memadai, pengaruh personal sulit dijadikan jaminan dalam perundingan koalisi.

Posisi Gibran juga tidak dapat dilepaskan dari polemik ijazah yang terus menjadi perhatian publik.

Polemik tersebut tidak otomatis membatalkan legitimasi konstitusionalnya sebagai wakil presiden.

Namun, secara politik, kontroversi yang berkepanjangan dapat menjadi beban persepsi dan menambah pertanyaan mengenai kelayakannya sebagai figur yang akan kembali diperhitungkan pada 2029.

Bagi partai yang tengah menyusun kalkulasi pencalonan, elektabilitas, penerimaan publik, dan risiko politik seorang kandidat merupakan pertimbangan yang tidak bisa dipisahkan. 

Jika Gibran dipandang membawa beban kontroversi, partai-partai lain dapat melihat ruang untuk menawarkan kader mereka sendiri.

Karena itu, masa depan politiknya tidak cukup ditentukan oleh kedudukan formal atau kedekatan dengan Jokowi, tetapi juga oleh perkembangan persepsi publik dan dinamika koalisi.

Koalisi dan Kepentingan Publik

Kendatipun perubahan peta politik tidak serta-merta dibaca sebagai Jokowi telah kehilangan seluruh pengaruhnya atau Gibran pasti tersingkir dari arena.

Namun, keduanya tidak lagi dapat diasumsikan sebagai pusat yang otomatis menentukan arah kekuatan politik. 

Gerindra memiliki kepentingan dan kalkulasi sendiri sebagai partai presiden.

PDIP pun mempunyai basis serta agenda dan kalkulasinya tersendiri menuju 2029

Jika kedua partai mulai mendekat, publik perlu menilai substansi kerja sama yang ditawarkan.

Koalisi bukan persoalan yang harus dicurigai hanya karena mempertemukan dua kekuatan besar.

Namun, kedekatan ideologis dan kepentingan elektoral tidak boleh menjadi alasan untuk menutup ruang pengawasan.

PDIP, selama mengambil posisi kritis terhadap kebijakan pemerintah, memiliki peran penyeimbang yang patut diperhitungkan.

Isu makan bergizi gratis, kebakaran hutan dan lahan, serta ketimpangan pembangunan daerah membutuhkan pengawasan yang konsisten.

Jika kerja sama dengan Gerindra terbentuk, publik berhak mengetahui apakah agenda tersebut tetap diperjuangkan atau dikorbankan demi pembagian jabatan.

Gerindra juga perlu menjelaskan dasar dan tujuan konsolidasi politiknya.

Dukungan yang lebih luas dapat membantu pemerintahan, tetapi koalisi besar tanpa kontrol yang efektif berisiko mempersempit ruang koreksi.

Ukuran keberhasilan kerja sama politik bukan semata-mata kemampuan mengamankan pencalonan, melainkan juga kesanggupan menjawab kebutuhan masyarakat.

Merah sedang menimbang merah. Gerindra dan PDIP mempunyai modal untuk menjadi dua poros penting dalam peta 2029.

Sedangkan PSI masih harus membuktikan kemampuan mengubah dukungan menjadi kekuatan elektoral.

Polemik Gibran menambah kerentanan politik yang perlu diperhitungkan, sementara posisi Jokowi bergantung pada kemampuan mengonsolidasikan pengaruh di luar masa jabatannya.

Peta itu memang belum final. Namun, dalam politik elektoral, kedekatan personal tidak selalu mengalahkan kekuatan organisasi, dan akses kekuasaan tidak otomatis menjamin suara pemilih. 

Jika Gerindra dan PDIP kelak menemukan titik temu, yang perlu digarisbwahi bukan siapa yang berhasil menyingkirkan siapa, tetapi agenda apa yang mereka tawarkan dan kepentingan publik mana yang sungguh-sungguh mereka perjuangkan.

ARUNACHAL PRADESH, KOMPAS.com - Demonstrasi menentang rencana pembangunan bendungan raksasa di wilayah Himalaya berujung pada bentrokan warga dengan aparat kepolisian di India timur laut.

Massa yang marah membakar dan merusak sejumlah bangunan, sedangkan sekitar 40 personel polisi mengalami luka-luka.

Kericuhan mulai pecah di Negara Bagian Arunachal Pradesh pada Jumat (23/10/2026) malam, di tengah aksi protes terhadap proyek bendungan Siang Upper Multipurpose Project berkapasitas 11.200 megawatt oleh perusahaan listrik tenaga air milik negara, NHPC.

Situasi ini dikonfirmasi langsung oleh Ketua Menteri Arunachal Pradesh, Pema Khandu, kepada awak media pada Sabtu (24/10/2026).

"Massa merusak banyak properti. Kantor polisi dan kantor NHPC dirusak, sedangkan rumah sejumlah wakil rakyat digeledah dan diacak-acak," ujar Khandu, dikutip dari AFP, Minggu (25/10/2026).

Akibat insiden ini, sekitar 40 polisi terluka karena lemparan batu dari para pengunjuk rasa.

Untuk meredam dan membubarkan massa yang beringas, pihak kepolisian terpaksa menembakkan gas air mata.

Menanggapi eskalasi ini, Khandu mengimbau pihak-pihak yang menentang proyek tersebut untuk menempuh jalur komunikasi dengan pemerintah.

"Ajukan pertanyaan kepada kami, lakukan dialog dengan kami, alih-alih menggunakan kekerasan," katanya.

Latar belakang proyek bendungan raksasa

Rencana pembangunan bendungan yang digadang-gadang akan menjadi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) terbesar di India ini memicu penolakan keras dari masyarakat setempat.

Warga khawatir proyek raksasa itu akan membuat mereka kehilangan tempat tinggal dan mata pencarian.

Bagi Pemerintah India, bendungan ini sangat krusial untuk mengimbangi proyek Yaxia senilai 167 miliar dollar AS (Rp 3 kuadriliun) milik China.

Proyek Beijing tersebut merupakan skema PLTA di Tibet (bagian hulu) yang berpotensi memecahkan rekor dunia.

New Delhi khawatir proyek itu dapat memengaruhi debit air ke wilayah hilir. India menyebut bendungan yang mereka usulkan akan menciptakan waduk besar untuk menampung air dan membantu menjaga aliran menuju Sungai Brahmaputra.

Di sisi lain, Beijing mengeklaim proyek mereka tidak akan memberikan dampak negatif apa pun terhadap wilayah hilir.

Persoalan ini kian pelik di tengah sengketa teritorial antara kedua negara tetangga tersebut.

China mengeklaim Arunachal Pradesh sebagai bagian dari Tibet selatan, sebaliknya India menegaskan bahwa wilayah itu merupakan wilayah tak terpisahkan dari kedaulatannya.

Proyek ini pun semakin menyoroti ketegangan antara dua negara berpopulasi terbesar di dunia yang berbagi perbatasan di wilayah Himalaya, dan saat ini dijaga oleh puluhan ribu tentara.

Meski demikian, Kementerian Luar Negeri India pada Jumat menyatakan, kedua pihak tetap menjalin komunikasi rutin untuk mengelola ketegangan di perbatasan.

Pernyataan ini disampaikan menyusul laporan dari pejabat tinggi kepolisian perbatasan India, Shatrujeet Kapur, mengenai adanya konfrontasi antara pasukan India dan China.

"Situasi di wilayah perbatasan India-China terkadang terganggu ketika pasukan China menyimpang dari pola patroli yang ditetapkan," ujar juru bicara Kemenlu Randhir Jaiswal, kepada para wartawan di New Delhi.

Ia menambahkan, "Kedua pihak terus menggunakan mekanisme diplomatik dan militer yang ada untuk menyelesaikan berbagai masalah yang belum tuntas serta menghindari kesalahpahaman dan salah perhitungan."

SINGAPURA, KOMPAS.com – Singapura menyatakan pengurangan pasokan gas alam dari Indonesia tidak berdampak besar terhadap kebutuhan energi harian negara tersebut.

Otoritas Pasar Energi Singapura (Energy Market Authority/EMA) menyebut volume gas yang dipangkas kurang dari 2 persen dari total kebutuhan harian, menurut laporan CNA.

Pernyataan itu muncul setelah Indonesia mulai memangkas ekspor gas alam ke Singapura sebesar 31 juta kaki kubik standar per hari pada Sabtu (24/10/2026).

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk memprioritaskan kebutuhan listrik dalam negeri.

Pengurangan ekspor terdiri dari 15 juta kaki kubik standar per hari dari Natuna dan 16 juta kaki kubik standar per hari dari Sumtera.

Gas dari Natuna dialihkan kepada PLN Batam melalui jaringan pipa WNTS–Pulau Pemping–Batam. Sementara itu, pasokan dari Sumatra dialihkan melalui pipa TGI untuk memenuhi kebutuhan listrik di Batam, Bintan, dan Sumatra.

Menurut EMA, pengurangan pasokan dari Indonesia setara dengan 17 miliar unit termal Inggris per hari (bbtud) selama 18 hari. Jumlah tersebut kurang dari 2 persen dari total kebutuhan gas harian Singapura yang mencapai lebih dari 1.000 bbtud.

Singapura siapkan pasokan LNG

Sekitar 95 persen listrik Singapura dihasilkan menggunakan gas alam. Negara tersebut memperoleh pasokan melalui jaringan pipa dari Indonesia dan Malaysia, serta mengimpor gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) dari pemasok internasional.

Gas yang diimpor melalui pipa menyumbang 43 persen dari total impor gas Singapura pada 2025. Sementara itu, LNG menyumbang 57 persen.

EMA menyatakan Singapura memiliki rencana cadangan untuk menghadapi pengurangan pasokan gas dari Indonesia. Singapore GasCo juga siap secara operasional untuk mengimpor lebih banyak LNG kapan pun diperlukan.

Singapura juga tengah membangun terminal LNG kedua yang diperkirakan mulai beroperasi sebelum akhir dekade ini. Fasilitas tersebut ditujukan untuk meningkatkan kapasitas impor gas dari berbagai negara.

PM Singapura tegaskan komitmen kontrak

Di tengah pengurangan pasokan tersebut, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengatakan semua pihak yang terikat kontrak komersial pasokan gas diharapkan memenuhi komitmen mereka.

Berbicara dalam konvensi Partai Aksi Rakyat (PAP) pada Minggu (25/10/2026), Wong menambahkan bahwa importir gas Singapura akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingannya berdasarkan kontrak.

Wong juga mengatakan Singapura telah berinvestasi pada terminal LNG agar dapat mengimpor gas dari berbagai negara dan tidak hanya bergantung pada jaringan pipa.

Selain memperkuat pasokan LNG, Wong mengatakan Singapura perlu mempertimbangkan sumber energi yang lebih bersih dan mampu memasok listrik secara andal sepanjang waktu.

Menurut dia, hal tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah Singapura mempelajari potensi penggunaan energi nuklir.

Wong mengakui ada kekhawatiran mengenai keselamatan tenaga nuklir di Singapura, yang wilayahnya kecil dan berpenduduk padat. Ia menegaskan bahwa aspek keselamatan akan menjadi prioritas.

Namun, Wong mengatakan Singapura tidak seharusnya langsung menutup kemungkinan penggunaan energi nuklir hanya karena pilihan tersebut sulit atau kontroversial.

Pemerintah, lanjut dia, perlu menilai risiko dan konsekuensinya secara cermat serta melibatkan masyarakat sebelum mengambil keputusan.

Mulai 2027, Singapura akan menjalani penilaian oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk mengukur kesiapan negara tersebut dalam mengambil keputusan terkait penggunaan energi nuklir.