JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-14 Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengaku berat harus mengecewakan dan berseberangan dengan PDI Perjuangan, partai yang membesarkannya di dunia politik, karena maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden 2024 lalu.

Gibran menyebutkan, hal tersebut merupakan pergulatan batin yang paling berat baginya ketika ia memutuskan menjadi cawapres Prabowo.

"Yang paling berat, membuat kecewa partai yang selama ini sudah membimbing, dan membesarkan saya, serta menghadapi konsekuensi berseberangan dengannya," ujar Gibran, Kamis (12/11/2026) malam, dikutip dari YouTube Sekretariat Wakil Presiden.

Seperti diketahui, ketika dideklarasikan menjadi cawapres pendamping Prabowo, Gibran masih berstatus sebagai kader PDI-P, sedangkan PDI-P sudah mendekelarasikan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mereka usung.

Selain soal hubungannya dengan PDI-P, Gibran juga mengalami pergulatan batin karena harus meninggalkan jabatan wali kota Solo untuk maju sebagai cawapres.

"Saat itu, saya melalui pergulatan batin yang tidak ringan, karena saya harus mendelegasikan pekerjaan pembangunan yang telah saya rintis sebagai wali kota di kota kelahiran saya," kata Gibran.

"Saya harus mendelegasikan pekerjaan rumah terkait kendala yang dihadapi masyarakat," imbuh dia.

Gibran pun mengaku tidak punya rencana, bahkan tak pernah terpikir untuk menjadi seorang wakil presiden.

Namun, Prabowo sendiri yang menemuinya pada September 2023 lalu dan meminangnya untuk menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

"Akhirnya, saya menerima panggilan tersebut dengan keyakinan anak muda harus berani mengambil risiko demi pengabdian yang lebih luas," kata Gibran yang merupakan wapres termuda Indonesia itu.

Gibran pun menekankan bahwa keputusannya maju sebagai cawapres ketika itu didasari oleh niat baik, terutama bagi anak-anak muda Indonesia.

"Namun, panggilan dan kepercayaan itu datang dengan niat baik, dan sebuah pesan besar, tentang keberlanjutan pembangunan bangsa, tentang pentingnya merangkul generasi muda, dan tentang menyatukan berbagai elemen demi masa depan bangsa," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka resmi berhenti sebagai Wakil Presiden setelah mengirim surat pengunduran diri ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis pagi.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, MPR akan menggelar rapat pimpinan untuk menindaklanjuti surat pengunduran diri tersebut dan menentukan langkah selanjutnya.

Dia menjelaskan, konstitusi memberikan waktu paling lambat 60 hari kepada MPR untuk mendapatkan wakil presiden definitif pengganti Gibran.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR setelah menerima surat permintaan dari lembaga tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026).

Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang mengatakan bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepadanya.

"Dalam pertemuan tersebut, Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," ujar Muzani. 

Selanjutnya, MPR RI akan menindaklanjuti surat pengunduran diri tersebut melalui rapat pimpinan.

Sebelumnya, juru bicara kepresidenan Prasetyo Hadi mengatakan Gibran telah menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri saat bertemu Prabowo selama dua setengah jam pada Selasa (10/11/2026).

Meski demkian, pengunduran diri wakil presiden bukan hal baru dalam sejarah politik dunia.

Sejumlah wakil presiden dari berbagai negara pernah meninggalkan jabatannya sebelum masa jabatan berakhir, dengan alasan beragam, mulai dari perbedaan politik, persoalan hukum, hingga keinginan mengikuti pemilihan presiden.

Berikut 10 wakil presiden yang pernah mengundurkan diri dari jabatannya.

1. John C Calhoun, Amerika Serikat (1832)

John C Calhoun menjadi wakil presiden pertama dalam sejarah Amerika Serikat yang mengundurkan diri dari jabatannya.

Dikutip dari Politico, Calhoun mengundurkan diri pada 28 Desember 1832, kurang dari tiga bulan sebelum masa jabatannya berakhir, karena memiliki perbedaan kebijakan dengan Presiden Andrew Jackson, terutama terkait tarif impor tinggi yang dinilai merugikan negara-negara bagian selatan AS. 

Ia juga berselisih dengan Jackson mengenai hak negara bagian untuk membatalkan undang-undang federal yang dianggap bertentangan dengan kepentingannya.

Selain itu, Calhoun mantap untuk meninggalkan kursi wakil presiden setelah terpilih untuk mengisi kursi Senat South Carolina yang kosong. Calhoun ingin dapat kembali ke Senat dan memperjuangkan gagasan nullification serta kepentingan negara bagian asalnya.

2. Spiro Agnew, Amerika Serikat (1973)

Spiro Agnew menjadi wakil presiden kedua Amerika Serikat yang mengundurkan diri. Ia juga merupakan satu-satunya wakil presiden AS yang mundur karena persoalan hukum.

Pengunduran diri Agnew pada 1973 berawal dari penyelidikan kasus korupsi politik di Maryland.

Penyelidikan tersebut menemukan bukti bahwa Agnew menerima suap dalam jumlah besar ketika menjabat sebagai eksekutif daerah Baltimore County, gubernur Maryland, hingga wakil presiden.

Agnew kemudian menghadapi tuntutan hukum terkait penggelapan pajak penghasilan. Ia memilih kesepakatan pengakuan bersalah atas tuduhan tersebut, meskipun tetap membantah tuduhan suap.

Pada 10 Oktober 1973, Agnew resmi mengundurkan diri dari jabatannya.

3. Mohammad Hatta, Indonesia (1956)

Mohammad Hatta, wakil presiden pertama Indonesia, mengundurkan diri dari jabatannya pada 1 Desember 1956 setelah berbeda pandangan politik dengan Presiden Soekarno.

Menurut biografi Hatta yang diterbitkan EBSCO, perbedaan keduanya semakin terlihat ketika Soekarno bergerak menuju konsep Demokrasi Terpimpin yang dinilai Hatta mengarah pada kekuasaan otoriter.

Hatta juga tidak menyukai pergantian kabinet yang terlalu sering. Ia berupaya mengingatkan pentingnya mempertahankan demokrasi dan menilai bahwa demokrasi tidak dapat berjalan tanpa fondasi ekonomi yang kuat.

Perbedaan pandangan tersebut membuat Hatta semakin sulit bekerja sama dengan Soekarno hingga akhirnya memutuskan mengundurkan diri setelah menjabat sebagai wakil presiden selama lebih dari 11 tahun.

4-9. Wakil Presiden India

India memiliki enam wakil presiden yang mengundurkan diri sebelum menyelesaikan masa jabatannya.

• V V Giri mundur dari jabatannya pada 1969 untuk maju sebagai calon presiden setelah Presiden Zakir Husain meninggal dunia. Giri kemudian terpilih menjadi presiden.
• R Venkataraman mundur dari kursi wakil presiden pada 1987 untuk mengikuti pemilihan presiden. Ia kemudian terpilih sebagai presiden.
• Shankar Dayal Sharma mundur pada 1992 untuk mengikuti pemilihan presiden, dan kemudian terpilih.
• K R Narayanan mengundurkan diri dari kursi wakil presiden pada 1997 untuk mengikuti pemilihan presiden yang kemudian ia menangkan.
• Bhairon Singh Shekhawat mundur dari jabatan wakil presiden pada 2007 setelah kalah dalam pemilihan presiden.
• Jagdeep Dhankhar mengundurkan diri di tengah masa jabatan pada 2025 dengan alasan kesehatan. Saat itu, ia ingin memprioritaskan perawatan kesehatan dan mengikuti saran medis.

10. Emmanuel Nchimbi, Tanzania (2026)

Wakil Presiden Tanzania Emmanuel Nchimbi mengundurkan diri kurang dari setahun setelah menjabat.

Dilansir Reuters, juru bicara pemerintah Tanzania mengumumkan bahwa Nchimbi meninggalkan jabatannya pada 4 September 2026 setelah menjabat sejak November 2025.

Presiden Samia Suluhu Hassan telah menerima pengunduran diri Nchimbi pada Agustus 2026.

Reuters tidak menyebutkan alasan resmi pengunduran diri Nchimbi dalam pengumuman pemerintah tersebut.

Namun, sebelum mundur, pria berusia 54 tahun itu sempat menuai kritik dari sejumlah pihak di partai berkuasa, Chama cha Mapinduzi (CCM), setelah menyampaikan keinginannya untuk mendorong masyarakat Tanzania memperjuangkan konstitusi baru.

Dalam sebuah acara yang diselenggarakan kelompok hak asasi manusia di Dar es Salaam pada Juli 2026, Nchimbi mengatakan Tanzania membutuhkan konstitusi yang dapat mendorong pembangunan, termasuk dalam hal martabat dan nilai kemanusiaan setiap warga negara.

KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mencabut Surat Keterangan (Suket) terkait penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu dibenarkan oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat.

"Menindaklanjuti Putusan MA (Mahkamah Agung), Kemendikdasmen sudah mencabut Suket dan sudah diserahkan ke PTUN pada persidangan hari ini," kata Atip pada wartawan, Kamis (12/11/2026).

Suket tersebut sudah dicabut oleh Kemendikdasmen

Atip mengatakan, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah memutuskan bahwa penggugat suket Gibran di PTUN telah dinyatakan gugur.

Sebab, suket tersebut sudah dicabut oleh Kemendikdasmen.

"Putusan PTUN adalah menyatakan gugatan Punggugat dinyatakan gugur (karena objek gugatan yaitu Suket sudah dicabut). Dengan putusan ini maka persoalan keabsahan Suket sudah selesai dan tidak ada lagi langkah hukum dan upaya hukum yang bisa ditempuh," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kemendikdasmen telah mencabut suket penyetaraan pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka.

Pencabutan suket tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 206 Tahun 2026 tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019.

Keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta pada 11 November 2026 yang ditandatangani Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Muttaqin.

Kompas.com memperoleh dokumen tersebut dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra pada Kamis (12/11/2026).

Berikut isi surat pencabutan suket pendidikan Gibran:

Menimbang

1. Bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 724 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026 telah menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 dan mewajibkan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia selaku Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan dimaksud

2. Bahwa Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia selaku Tergugat/Termohon kasasi dalam Perkara Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan harus melaksanakan putusan Mahkamah Agung sesuai dengan amar putusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079)

3. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 13);