KOMPAS.com – Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk (RSPIK) resmi membuka pusat layanan kesehatan baru, RSPIK Women and Children Centre, Senin (5/5/2025). 

Fasilitas tersebut kini menjadi salah satu layanan unggulan RSPIK untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) dan sekitarnya.

Peresmian Women And Children Centre dihadiri Presiden Komisaris Salim Group, Anthony Salim, didampingi Steering Committee, Dewan Direksi PT Mandaramedika Utama, serta dokter spesialis RSPIK.

Direktur Utama (Dirut) RSPIK dr Silvanus Chakra Puspita, MARS, mengatakan bahwa Women And Children Centre terpisah dari gedung utama RSPIK. Meski begitu, fasilitas tersebut dihubungkan dengan jembatan yang memudahkan pasien mengakses seluruh fasilitas rumah sakit. 

“(Di Women And Children Centre) tersedia layanan rawat inap dan rawat jalan untuk ibu dan anak secara komprehensif berkesinambungan yang nyaman dan aman. Kami juga didukung oleh dokter spesialis dan subspesialis serta peralatan medis yang memadai,” ujar dr Silvanus dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat (9/5/2025).

Bangunan Women and Children Centre juga istimewa karena pernah diberkati dan ditandatangani langsung oleh Paus Fransiskus saat berkunjung ke Indonesia pada 4 September 2024 lalu

Keberkahan tersebut menambah nilai spiritual bagi pusat layanan kesehatan ibu dan anak yang kini telah beroperasi di RSPIK untuk membantu masyarakat.

Layanan yang tersedia di Women and Children Centre mencakup perencanaan kehamilan, persiapan persalinan, perawatan pasca-persalinan, penyakit kebidanan dan kandungan, serta pengobatan kanker yang menyerang organ reproduksi wanita. 

Ada pula layanan perbaikan dan rekonstruksi organ dasar panggul setelah melahirkan serta masalah kesuburan. Pelayanan untuk tumbuh kembang anak juga menjadi fokus utama di fasilitas tersebut.

Untuk memberikan kenyamanan bagi anak-anak yang sedang menunggu antrean dokter, pusat layanan itu menyediakan ruang bermain. 

Women and Children Centre juga dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan farmasi di lokasi. Kehadiran fasilitas ini memungkinkan pasien untuk mendapatkan pemeriksaan secara langsung tanpa harus menunggu lama. Dengan begitu, proses layanan menjadi lebih efisien dan memudahkan pasien karena semua kebutuhan bisa diakses dalam satu tempat.

Ragam fasilitas

Fasilitas rawat inap di Women and Children Centre dilengkapi dengan kamar perawatan terbaru yang dilengkapi taman asri, mulai dari kelas tiga hingga President Suite. 

Fasilitas lainnya termasuk parkir khusus dengan akses lift yang terpisah, yakni lift untuk barang, pasien, dan pengunjung, sehingga memastikan keamanan dan kenyamanan pasien.

Selain fokus pada kesehatan, Women and Children Centre RSPIK juga mengadakan kegiatan untuk mendukung pengembangan kreativitas anak-anak melalui program Hospital Tour. 

Tujuannya, untuk memberikan wawasan tentang dunia kesehatan kepada anak-anak sekolah sehingga mereka dapat lebih memahami pentingnya menjaga kesehatan sejak dini.

Berkat fasilitas dan inovasi yang dihadirkan, RSPIK diharapkan menjadi pusat rujukan terdepan untuk layanan ibu dan anak di Indonesia.

Selama 25 tahun beroperasi, RSPIK telah menjadi pilihan utama masyarakat, khususnya dalam menyediakan layanan kesehatan bagi ibu dan anak.

Kehadiran Women and Children Centre pun diharapkan dapat memenuhi kebutuhan kesehatan ibu dan anak di Jakarta dan sekitarnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai fasilitas dan layanan yang tersedia RSPIK, klik tautan berikut.

KOMPAS.com – Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer menuai kontroversi.

Seorang orangtua murid, Adhel Setiawan, melaporkan Dedi ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), karena menilai kebijakan tersebut melanggar HAM dan menyimpang dari tujuan pendidikan.

Adhel, yang juga dikenal sebagai seorang pengacara dari kantor hukum Defacto & Partners Law Office, secara terbuka menyatakan keberatannya terhadap program pendidikan militer untuk siswa nakal.

Ia menganggap Dedi tidak memahami filosofi pendidikan.

"Saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran HAM," ungkap Adhel, Jumat (9/5/2025).

Adhel mengungkapkan tiga alasan utama penolakannya.

Pertama, ia menilai pendekatan militer bertentangan dengan esensi pendidikan yang seharusnya memanusiakan manusia.

"Alasannya adalah saya melihat Dedi Mulyadi ini enggak ngerti atau enggak paham dengan falsafah pendidikan. Pendidikan itu kan tujuannya memanusiakan manusia, artinya anak didik itu bukan tanah liat atau benda yang harus dibentuk. Tapi anak didik itu subjek atau manusia yang harus dibimbing atau ditumbuhkan potensi tumbuh kembang atau bakatnya," tegasnya.

Ia juga menyebut, kenakalan siswa sering kali muncul karena mereka tidak mendapat ruang untuk didengar.

Menurutnya hal tersebut merupakan tugas guru dan orangtua beserta pemerintah yang memegang kebijakan tentang pendidikan.

"Bukan ujug-ujug dibawa ke militer," sambungnya.

Alasan kedua, Adhel mempertanyakan kurikulum yang digunakan dalam pelatihan militer untuk anak-anak tersebut.

Ia khawatir akan adanya kekerasan atau intimidasi selama proses tersebut berlangsung.

Dia juga mempertanyakan apakah jaminan bahwa kebijakan ini bakal menyelesaikan persoalan kenalakan remaja.

Ketiga, ia menduga Dedi Mulyadi telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Gubernur karena tidak ada payung hukum yang membolehkan militer terlibat langsung dalam pendidikan siswa.

"Enggak ada satu pun payung hukum yang membolehkan militer ikut andil menyelesaikan permasalahan kenakalan remaja. Itu enggak ada satupun pasalnya," ujar Adhel.

"Dilihat dari sini, kami menduga Dedi Mulyadi ini sudah melakukan penyalagunaan wewenang. Paling tidak melampaui kewenangannya sebagai Gubernur karena mengeluarkan kebijakan yang tidak berdasar hukum dan cenderung melanggar HAM," kata Adhel menambahkan.

Penjelasan Dedi Mulyadi soal anak dimasukkan ke barak militer

Diketahui bahwa sebelum ada laporan dari Adhel, kebijakan tersebut telah menuai pro dan kontra.

Dedi kemudian menjelaskan bahwa bahwa program ini merupakan bentuk tanggapan terhadap permintaan para orangtua yang sudah kewalahan menghadapi anak-anak mereka yang bermasalah.

"Yang mengarah ke tindakan-tindakan kriminal, dan orang tuanya tidak punya kesanggupan untuk mendidik. Artinya bahwa yang diserahkan itu adalah siswa yang oleh orangtua di rumahnya sudah tidak mampu lagi mendidik. Jadi kalau orangtuanya tidak menyerahkan, kita tidak menerima," ujar Dedi.

Mantan Bupati Purwakarta ini juga mengeklaim bahwa para siswa yang berada di barak merasa senang dengan kehidupan mereka di sana.

"Gimana gak happy, gizinya cukup, istirahat cukup, olahraganya cukup, sistem pembelajaran di sekolah cukup," katanya.

Kebijakan ini justru mendapat dukungan dari Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai. Ia menilai program tersebut tidak melanggar HAM.

"Menurut saya, keyakinan saya, di Jawa Barat itu bukan corporal punishment, tapi mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin, serta tanggung jawab," ujar Pigai.

Bahkan, Pigai menyarankan agar program serupa diterapkan secara nasional jika terbukti efektif.

"Kami meminta menteri Dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia kalau bagus," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Sosok Wali Murid yang Viral Berani Laporkan Dedi Mulyadi ke Komnas HAM, Profesinya Mentereng

PATHANKOT, KOMPAS.com - Ketegangan antara India dan Pakistan meningkat setelah angkatan bersenjata Pakistan melancarkan serangan menggunakan pesawat nirawak (drone) dan amunisi lainnya di sepanjang perbatasan barat India, pada Kamis (8/5/2025) malam hingga Jumat dini hari.

Menurut tentara India, serangan ini adalah bagian dari eskalasi konflik yang semakin intens antara kedua negara tetangga yang juga memiliki senjata nuklir.

Konflik ini bermula setelah India serang Pakistan pada Rabu kemarin, yang disebut sebagai tempat persembunyian kelompok bersenjata.

Serangan ini merupakan balasan atas serangan yang menewaskan sejumlah wisatawan Hindu di Kashmir India bulan lalu.

Pakistan membantah keterlibatannya dalam serangan tersebut, namun kedua negara telah terlibat baku tembak lintas perbatasan, serta saling meluncurkan drone dan rudal ke wilayah udara masing-masing. Akibat kekerasan tersebut, lebih dari 40 orang tewas.

Serangan ini menandai pertempuran paling mematikan sejak konflik terbatas di wilayah Kargil, Kashmir pada 1999.

Ini juga merupakan serangan pertama terhadap kota-kota di provinsi Pakistan yang terletak di luar Kashmir sejak perang besar antara India dan Pakistan pada tahun 1971.

Tentara India melaporkan, pasukan Pakistan telah melanggar gencatan senjata berkali-kali di sepanjang perbatasan de facto kedua negara di wilayah Kashmir, yang terbagi antara India dan Pakistan tetapi diklaim sepenuhnya oleh keduanya.

"Serangan pesawat nirawak berhasil dipukul mundur, dan kami akan memberikan balasan yang tegas terhadap pelanggaran gencatan senjata ini," kata pernyataan tentara India.

Sementara itu, Menteri Informasi Pakistan, Attaullah Tarar, menanggapi klaim tentara India tersebut dengan mengatakan, pernyataan India "tidak berdasar dan menyesatkan".

Ia menegaskan bahwa Pakistan tidak melakukan "tindakan ofensif" apapun yang menargetkan wilayah Kashmir India atau wilayah perbatasan.

Pada Kamis malam, Pasukan Keamanan Perbatasan India melaporkan, upaya penyusupan besar-besaran oleh pihak Pakistan di wilayah Samba, Kashmir, berhasil digagalkan.

Penembakan artileri berat juga dilanjutkan di wilayah Uri pada Jumat, menyebabkan beberapa rumah terbakar dan kerusakan parah. Seorang wanita dilaporkan tewas dan tiga orang lainnya terluka dalam insiden tersebut.

Di kota perbatasan India, Amritsar, yang merupakan rumah bagi Kuil Emas yang dihormati oleh umat Sikh, sirene berbunyi lebih dari dua jam pada Jumat pagi.

Warga diminta untuk tetap berada di dalam rumah, dan hotel-hotel melaporkan penurunan tajam dalam jumlah pengunjung setelah bandara ditutup.

"Saya benar-benar ingin tinggal, tetapi suara keras, sirene, dan pemadaman listrik membuat kami tidak bisa tidur. Keluarga kami di rumah khawatir, jadi kami memutuskan untuk pergi," kata seorang wisatawan asal Inggris yang tidak ingin disebutkan namanya, dikutip dari Reuters pada Jumat (9/5/2025).

Di wilayah perbatasan lainnya, pihak berwenang telah menyiagakan bus-bus wisata untuk mengevakuasi penduduk di dekat perbatasan Pakistan.

Sekolah-sekolah dan pusat pelatihan di negara bagian gurun Bikaner, Rajasthan, juga ditutup, sementara penduduk diminta untuk pindah lebih jauh atau mengungsi ke tempat tinggal kerabat.

Ansab, seorang mahasiswa di Universitas Pertanian, Sains, dan Teknologi Sher-e-Kashmir di Jammu, yang berada di dekat lokasi ledakan, menggambarkan suara ledakan yang terdengar sekitar pukul 4 pagi sebagai "lebih keras dan lebih menakutkan." Ia menambahkan bahwa suara ledakan tersebut disertai dengan kabut asap yang tebal.

Di tengah ketegangan yang meningkat, komunitas internasional, termasuk AS dan China, mendesak kedua negara untuk meredakan situasi. Wakil Presiden AS, JD Vance, dalam wawancara dengan Fox News pada Kamis, menekankan pentingnya de-eskalasi.

"Kami ingin agar ketegangan ini mereda secepat mungkin, meskipun kami tidak dapat mengendalikan negara-negara ini," ujar dia.

Hubungan antara India dan Pakistan, yang masing-masing mayoritas beragama Hindu dan Islam, telah terjalin dengan ketegangan sejak kedua negara merdeka pada 1947.

Wilayah Kashmir, yang mayoritas penduduknya beragama Muslim, menjadi inti dari permusuhan tersebut, dan kedua negara telah berperang dalam dua dari tiga perang yang mereka alami.

KOMPAS.com - Siswa sekolah Al Azhar Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, melakukan study tour ke Paris, Perancis. 

Dikutip dari Tribun Solo, Sabtu (10/5/2025), kegiatan sekolah tersebut viral di media sosial. 

Meski begitu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Karanganyar menyatakan tidak mempermasalahkan kegiatan karya wisata tersebut selama tidak ada protes dari orang tua murid. 

Kepala Disdikbud Kabupaten Karanganyar, Agam Bintoro, mengatakan bahwa sekolah tersebut memang rutin mengadakan studi wisata ke luar negeri, bahkan sejak awal berdiri.

“Itu tidak masalah, selama tidak ada paksaan dari pihak sekolah,” ujar Agam, Jumat (9/5/2025).

Agam menyampaikan bahwa program studi wisata yang dilaksanakan Al-Azhar telah berlangsung beberapa kali.

Para siswa Al-Azhar Karangpandan diketahui melakukan studi wisata ke berbagai negara, seperti Madinah, Jepang, Prancis, dan Australia.

“Itu merupakan kebijakan masing-masing sekolah, dan sah-sah saja selama tidak ada unsur paksaan dari sekolah terhadap siswa,” tambahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Beredar di media sosial video yang menampilkan rombongan pengendara motor besar (moge) menerobos lampu merah di perempatan RSUD Sragen.

Rekaman tersebut diunggah oleh akun Instagram @infojabodetabek24_, Jumat (9/5/2025), terlihat sejumlah pengendara moge melintasi perempatan saat lampu lalu lintas masih merah dengan pengawalan dari pihak kepolisian.

Terkait kejadian ini, Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Sragen, Iptu Kukuh Tirto Satrio Leksono, mengatakan bahwa konvoi tersebut tidak dikawal oleh personel Satlantas Sragen.

“Kami sudah mencari tahu, karena itu kan menggunakan Moge BMW 1200. Nah, Sragen tidak punya kendaraan itu. Kami hanya mempunyai Yamaha Diversion,” ujar Kukuh, dikutip dari Kompas.com, Jumat (9/5/2025).

Dari hasil penelusuran identifikasi pelat nomor, diketahui bahwa petugas pengawalan tersebut berasal dari luar wilayah Sragen.

Video tersebut menyulut komentar netizen yang menyudutkan para pengendara moge. Sebagian menilai pengendara moge bertindak arogan dan tak taat aturan.

“Harley emang di mana mana sama ges,” tulis komentar akmal.rafa.

“Apa urgensinya sampai melanggar rambu? Klo hanya touring bisa toh tertib rambu,” tulis akun iksw_05.

“Lu punya duit lu punya kuasa,” tulis komentar pradan_28.

Training Director Safety Defensive Consultant, Sony Susmana, mengungkapkan, fungsi dari pengawalan adalah memberikan keamanan dan kelancaran. Kedua hal tersebut tidak hanya untuk rombongan tetapi juga lingkungan.

“Pengawalan bukan berarti harus memberikan prioritas saja, tapi juga mematuhi rambu-rambu yang berlaku,” ujar Sony.

Sebab, menurut Sony yang dikawal juga memiliki kelas berbeda, jadi aparat harus paham positif dan negatifnya dalam menggunakan hak diskresi, itulah tugas berat dr aparat pengawalan.

“Hak diskresi ini sejatinya digunakan oleh aparat utk kepentingan yang emergency saja, sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat dan juga penting memberikan edukasi bagi yang dikawal,” katanya.

Jika mengacu pada video tersebut, maka pengawalan dinilai terlalu memaksakan, tidak aman dan rawan tabrakan.

“Terutama dipersimpangan yang merupakan titik temu bermacam-macam kendaraan. Penutupan jalur harus dilakukan secara bekerjasama antara aparat baik yang di motor maupun yang di lapangan. Hal ini tidak mudah karena tidak semua pengendara paham,” ucapnya.

KOMPAS.com - Pakistan melancarkan serangan terhadap beberapa target di India pada Sabtu (10/5/2025).

Dalam sebuah pernyataan, Operasi Bunyan ul Marsoos (Tembok Baja yang Kokoh) diluncurkan sebagai tanggapan atas apa yang mereka sebut sebagai “provokasi terus-menerus” oleh India.

"Beberapa target dalam operasi ini menyerang seluruh India," dalam pernyataan yang dikutip dari Sky News, Sabtu.

Pakistan targetkan fasilitas penyimpanan rudal India

Pakistan mengatakan, mereka telah menargetkan fasilitas penyimpanan rudal BrahMos di Beas dan pangkalan udara militer di Pathankot dan Udhampur.

Reuters melaporkan, ledakan keras terdengar di Kashmir yang dikuasai India, di dua kota besar Srinagar dan Jammu di wilayah yang disengketakan, dan kota garnisun Udhampur.

Juru bicara militer Pakistan, Ahmed Sharif Chaudhry mengatakan, India telah menembakkan enam rudal balistik dari perbatasan di Punjab dan sebagian besar dicegat oleh pertahanan udara Pakistan.

Sementara itu, sebuah sumber militer India mengatakan bahwa India juga telah meluncurkan operasi udara di Pakistan, meskipun tidak ada rincian lebih lanjut yang diberikan.

Militer Pakistan mengunggah rekaman di media sosial X yang menunjukkan rudal ditembakkan dari apa yang tampak seperti peluncur bergerak.

Operasi tersebut menandai eskalasi terbaru dalam konflik yang dipicu oleh serangan mematikan bulan lalu di Kashmir yang dikuasai India.

Sebelumnya, pada Rabu (7/5/2025), rudal India menghantam sembilan lokasi di Pakistan dan menewaskan 31 orang.

Serangan tersebut merupakan respons India terhadap serangan di Kashmir yang dikelola India akhir bulan lalu.

Adapun, serangan itu telah menewaskan 25 wisatawan Hindu dan seorang pemandu, yang mereka duga melibatkan Pakistan.